Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ilmu Komunikasi Iklan, Promosi, Sponsorship dalam Genggaman Industri Rokok di Indonesia Studi Ekonomi Politik tentang Intervensi Kepentingan Industri Rokok dalam Perumusan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan adanya intervensi dari industri rokok terhadap proses perumusan regulasi pengendalian tembakau, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga mempengaruhi hasil akhir dari peraturan pemerintah ini hingga implementasi regulasi.Untuk menelaah permasalahan ini, konsep strukturasi dalam pendekatan ekonomi politik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada regulator media cetak, penyiaran, dan daring serta Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan intervensi dari berbagai pihak selama proses perumusan berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, intervensi industri rokok terasa sangat kuat tidak hanya melalui dukungan dari beberapa kementerian dan front groups, namun juga melalui berbagai aksi dan pembentukan opini di berbagai media. Rangkaian proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga memakan waktu yang cukup Panjang, yaitu empat tahun. Ini jelas melebihi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi acuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.Di dalam implementasi regulasi pengendalian tembakau di media, berbagai pelanggaran terjadi terhadap regulasi pengendalian tembakau khususnya terkait dengan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Regulasi yang telah dibuat untuk mengatur hal ini seakan hanya menjadi sebuah peraturan tertulis tanpa ada dampak yang signifikan. Tidak hanya regulasi yang kemudian menjadi lemah untuk diimplementasikan, regulator media pada akhirnya tidak memiliki kekuasaan dalam melaksakan fungsinya untuk mengawasi dan memberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi terkait iklan, promosi, dan sponsorship rokok. ...... Ilmu Komunikasi Advertising, Promotion, Sponsorship in the Grip of Tobacco Industry in Indonesia Political Economy Studies about Intervention of Tobacco Industry 39 s Interest in Legislation and Implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 This research tries to show the existence of cigarette industry intervention to formulation process of tobacco control regulation, that is Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 that affect the final result of this government regulation. Not only in the formulation of regulations, the intervention also occurs in the implementation of regulations.To examine these issues, structuration concept on the political economy approach have been used to this research. This research used interview technique and documentation study. Interviews were conducted to regulators of media and the Chairman of Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI . In addition, document studies were also conducted to find out how the process of formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 and intervention from various parties during the formulation process takes place.This study shows that in the formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, cigarette industry intervention is very strong not only through the support of some ministries and front groups but also through various actions and opinion formation in various media. The series of process of formulating Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 also takes a long time, which is four years. This clearly exceeds the provisions in Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 which became the reference Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.In the implementation of the tobacco control regulations in the media, various violations occurred against tobacco control regulations in particular related to cigarette advertising, promotion, and sponsorship. The regulations that have been made to regulate this seem to be just a written rule without any significant impact. Not only the regulation which then becomes weak to be implemented, media regulators ultimately have no power in performing their functions to oversee and sanction violations of cigarette advertising, promotion, and sponsorship.

Abstrak :
Belum banyak riset yang mengkaji tentang implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) secara komprehensif. Padahal kebijakan ini sangat penting karena hadir dengan earmarking spirit dalam penggunaan revenue cukai tembakau yang bertujuan mengawasi peredaran hasil tembakau, dan menangani dampak eksternal konsumsi tembakau, serta mitigasi cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT dan menganalisis kendala pelaksanaan yang dihadapi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori Edward III dengan metode survei dan wawancara mendalam kepada 21 kabupaten/kota penerima DBH-CHT di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT di 21 kabupaten/kota wilayah Propinsi Jawa Timur cukup berhasil dengan nilain 3.92 poin dari skala 5 atau mencapai 78%. Sementara kendala yang menghambat antara lain tidak ada indikator sasaran yang jelas dari penjabaran kegiatan yang diatur dalam PMK sehingga menimbulkan multitafsir bagi pemda. Kendala lainnya adalah belum adanya petunjuk teknis dari bupati/walikota dan kesulitan meentukan jangkauan industri hasil tembakau. ......There is not so many research which examines the implementation on Revenue Sharing Fund of Tobacco Excise (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBH-CHT) in a comprehensive manner. Though this policy is very important, because it is stipulated based on the earmarking spirit in the use of tobacco excise revenue aimed: to oversee the distribution of tobacco products; to address the external effects of tobacco consumption; and to mitigate the illegal excise clearance. This study aims to analyze the level of policy implementation on DBH-CHT and analyze the constraints of policy implementation in the regions. This study uses a quantitative approach based on the theory of Edward III by survey and in-depth interviews to 21 districts/cities in East Java Province which received DBH-CHT. The results showed that the levels of DBH-CHT policy implementation in 21 districts/cities in East Java Province is quite successful with 3.92 points out of a scale of 5 or reaches 78%. While in the barriers on policy implementation, among others are: there is no clear target indicators of specific activity regulated under the Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan/PMK) which raised the multiple interpretations for the regions; lack of technical guidance for the regents/mayors to implement the policy and some difficulties to identify the tobacco industry.

Abstrak :
Tembakau merupakan salah satu tanaman yang memiliki luas lahan terbesar di Indonesia, namun hampir seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Dengan adanya Framework Convention on Tobacco Control yang dicanangkan WHO pada tahun 2003 pada skala global dan adanya beberapa peraturan seperti UU No. 36 Tahun 2009 dengan penjelasan pada PP No. 109 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 mengenai pengendalian rokok pada skala nasional, maka diperlukan suatu usaha agar penghasilan petani tembakau tidak berkurang. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan tembakau sebagai bahan baku produk lain, salah satunya adalah sebagai pestisida. Limbah tembakau yang mengandung 0,6 - 4 persen nikotin sulfat merupakan insektisida yang efektif. Nikotin yang ada dalam tembakau merupakan racun saraf yang bekerja sangat cepat dan paling efektif pada serangga bertubuh lunak dan tungau. Ekstraksi nikotin dilakukan menggunakan pelarut etanol pada ekstraktor tubular dengan unggun yang memiliki ketinggian 30 cm dan diameter 3 cm. Ekstraksi dilakukan selama 100 menit dengan variasi laju alir 0,5 mL/menit, 1 mL/menit, dan 3 mL/menit, Variasi diameter partikel dilakukan pada 0,45 mm dan 0,9 mm. Nikotin yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut dapat dianalisis menggunakan HPLC untuk mendapatkan nilai yield dari proses ekstraksi tersebut. Hasil uji HPLC menunjukkan bahwa ekstraksi memiliki yield optimal pada laju alir pelarut 1 mL/menit dan diameter partikel 0,45 mm sebesar 10,88 mg. ......Tobacco have one of the largest plantation area in Indonesia, but almost every tobacco is used as a raw material for cigarette. With Framework Convention on Tobacco Control coming in 2003 on global scale and several government rule about cigarette control on national scale, someway is needed so tobacco farmer profit will not go down. One of the things to do is to use tobacco as a raw material for other products, such as pesticide. Tobacco waste has 0,6-4 percent nicotine sulfate which is an effective insecticide. Nicotine inside tobacco is a strong neurotoxin that can work really fast and very effective on insect and mold. Nicotine extraction is conducted using ethanol as solvent in a tubular extractor. Extraction process is done on bed with 30 cm height and 3 cm diameter for 100 minute with sampling every 20 minute on 0,5 mL/minute, 1 mL/minute, and 3 mL/minute solvent flow rate as well as 0,45 mm and 0,9 mm particle diameter variation. Nicotine that produced from the extraction process can be analyzed using HPLC to get the yield from that extraction process. HPLC testing shows that the extraction optimal yield is 10.88 mg, on 1 mL/minute solvent flow rate and 0,45 mm particle diameter.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan kinerja industri rokok di Indonesia, serta hubungan variabel struktur dan tarif cukai terhadap kinerja industri rokok di Indonesia dengan menggunakan analisis Struktur Perilaku dan Kinerja.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi menggunakan metode OLS dan yang digunakakan adalah data di tingkat perusahaan pada industri rokok kretek dan industri rokok putih dari tahun 2005 sampai 2012. Berdasarkan hasil penelitian struktur industri rokok di Indonesia memiliki struktur oligopoli ketat untuk industri rokok putih, sedangkan industri rokok kretek memiliki struktur oligopoli sedang. Selanjutnya, variabel struktur signifikan mempengaruhi kinerja perusahan di industri rokok kretek dan industri rokok putih. Kenaikan pada tariff cukai akan menaikan keuntungan dari industri rokok kretek sedangkan pada industri rokok putih, kenaikan tarif cukai akan menurunkan kinerja perusahaan.

---

This study aims to determine the structure and performance of the cigarette industry in Indonesia and the relationship of structure and rates of excise variables on the performance of the cigarette industry in Indonesia by using structure conduct performance analysis In this research using descriptive analysis and regression analysis using OLS method In this study using firm level data on clove cigarretes industry and white cigarretes industry from 2005 to 2012 Based on the results of the study structure of the cigarette industry in Indonesia has a tight oligopoly structure for white cigarette industry while clove cigarette industry has an moderate oligopoly structure Structural variables are siginificantly affect the performance of the company in clove cigarette industry and white cigarette industry The increase in the excise tariff will increase the profits of clove cigarette industry while in white cigarette industry the increase in excise will reduce the performance of the company.

Abstrak :
Pasca depresi ekonomi tahun 1930, Jawa Timur bereskalasi membangun industri kreteknya sendiri dengan Sampoerna milik Liem Seeng Tee sebagai salah satu perusahaan yang patut diperhitungkan. Sempat beberapa tahun terseok karena tak ada penerus, Aga Sampoerna dan keturunannya berusaha membangun kembali perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna. Modernisasi perusahaan secara besar-besarandilakukan pada masa kepemimpinan Putera Sampoerna, yang kemudian mencuri perhatian Philip Morris International. Penelitian inimengkaji transformasi Hanjaya Mandala Sampoerna di bawah kepemimpinan Putera hingga kesepakatan akuisisi PT HM SampoernaTbk oleh Philip Morris pada tahun 2005. Penelitian ini menganalisis kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Hasilnya menunjukkan bahwa akuisisi Philip Morris tidak berpengaruh buruk bagi perusahaan dan keluarga Sampoerna. Akuisisi oleh Philip Morris menjadi babak baru dalam bisnis keluarga Sampoerna yang tak lagi berkutat dalam industri tembakau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Di kala penelitian lain lebih banyak membahas periklanan, hukum, danmanajemen perusahaan, penelitian ini menggunakan arsip kolonial dan berita sezaman untuk merangkai sejarah PT Hanjaya MandalaSampoerna Tbk, khususnya mengenai modernisasi yang dilakukan pada kepemimpinan Putera Sampoerna serta langkah ekspansimultiusaha yang diambil pasca akuisisi. ......After the Great Depression in the 1930s, East Java escalated to build its kretek industry with Liem Seeng Tee's Sampoerna as one of the companies to be reckoned with. For several years with no heir, Aga Sampoerna and his descendants decided to reassemble the HanjayaMandala Sampoerna company. The company's modernization was carried out on a large scale during the leadership of Putera Sampoerna, which later caught the notice of Philip Morris International. This study analyzes the change of Hanjaya Mandala Sampoerna under the leadership of Putera until the acquisition agreement of PT HM Sampoerna Tbk by Philip Morris in 2005. This study analyzes the company's performance before and after the acquisition. The results show that the acquisition of Philip Morris does not harm the companyand the Sampoerna family. The acquisition by Philip Morris marks a new chapter in the Sampoerna family business which no longer concerned with the tobacco industry. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques literature study. While other studies focus more on advertising, law, and corporate management, this research uses colonial archives and contemporary news to compile the history of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, primarily concerning the modernization carried out on Putera Sampoerna's leadership and the multi-business expansion steps taken after the acquisition.

Abstrak :
Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects.