Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini menganalisis sikap Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkok sebagai super power dari perspektif hedging. Menurut teori hedging, kebangkitan Tiongkok sebagai super power bukan semata-mata sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk dikelola secara bilateral dan multilateral menggunakan tiga pendekatan yaitu dengan strategi engagement, enmeshing, dan soft balancing. Indonesia menggunakan strategi hedging dengan dasar pemikiran bahwa strategi hedging menjadi strategi yang paling ideal untuk digunakan oleh Indonesia karena masih sangat singkon dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sekaligus sebagai sebuah strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan objektif Indonesia sebagai negara yang juga sedang bangkit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia menggunakan Strategi hedging dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik dan militer dari Tiongkok yang bangkit sebagai super power, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan yang ideal di kawasan, sehingga Indonesia tidak didominasi oleh kekuatan manapun baik dari Amerika Serikat ataupun dari Tiongkok. Strategi ini digunakan oleh Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia di mata Tiongkok dan di kancah politik dunia internasional.

---

ABSTRACT
The focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards the Rise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to the theory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as an opportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach: engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing. Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its national interest, which may consist its international political principle, ?bebas aktif,? and as a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs. This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reap benefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. It also create a balanced region with the U.S. down and the China up, and the ASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used to upgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and international community., The focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards the Rise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to the theory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as an opportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach: engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing. Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its national interest, which may consist its international political principle, “bebas aktif,” and as a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs. This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reap benefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. It also create a balanced region with the U.S. down and the China up, and the ASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used to upgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and international community.]

Abstrak :
[ABSTRAK
Perkembangan ekonomi politik di kawasan Asia Pasifik yang semakin dinamis berdampak pada lahirnya beberapa institusi ekonomi regional baru, termasuk salah satu yang menarik perhatian adalah Trans Pacific Partnership. Sebagai instutusi yang disponsori oleh AS, TPP diproyeksikan sebagai high level FTA yang tidak sekedar mencakup kesepakatan terkait perdagangan dan investasi namun juga isu-isu lain yang lebih kompleks seperti perlindungan hak cipta (IPR), perlindungan hak buruh, kompetisi terkait Badan Usaha Milik Negara, dan beberapa isu-isu lain dengan standard yang cukup tinggi. Dengan persyaratan seperti ini, maka menjadi menarik ketika Vietnam memutuskan untuk bergabung ke dalamnya. Setidaknya ada dua faktor yang membuat keanggotaan Vietnam dalam TPP menjadi menarik untuk dianalisa lebih lanjut, yang pertama adalah kedekatan antar Vietnam dengan Tiongkok yang selama ini terbangun, serta kemampuan Vietnam sebagai negara berkembang dalam memenuhi syarat-suarat tinggi yang sedang dirundingkan oleh TPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama penyebab bergabungnya Vietnam ke dalam TPP. Adapun penelitian ini menggunakan metode kalitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara baik langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengan keanggotaan Vietnam dalam TPP.

---

ABSTRACT
The development of Asia Pacific's political economy which has impacted on the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. As institution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as high level FTA since it covers not only common issues like trade and investment, but also other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection, competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues. Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP. There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP is interesting to be analyzed, first is about its close relation with China, and second is Vietnam's ability in achieving the high standard regulations set by TPP. This research aims to find out main factors which cause Vietnam to join TPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct or indirect interview in collecting data process, The development of Asia Pacific’s political economy which has impacted on the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. As institution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as high level FTA since it covers not only common issues like trade and investment, but also other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection, competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues. Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP. There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP is interesting to be analyzed, first is about its close relation with China, and second is Vietnam’s ability in achieving the high standard regulations set by TPP. This research aims to find out main factors which cause Vietnam to join TPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct or indirect interview in collecting data process]

Abstrak :
Tesis ini meneliti fenomena pengesahan undang-undang penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2021 yang kontradiktif dengan hukum internasional. Undang-undang ini memberi penjaga pantai kewenangan untuk menghancurkan infrastruktur dan kapal asing di wilayah perairan yang diklaim Tiongkok. Karenanya, banyak yang memprediksi dan berspekulasi bahwa undang-undang penjaga pantai dapat membawa ketidakstabilan di kawasan. Tapi, setelah satu tahun sejak efektif disahkan, tidak banyak yang berubah. Tesis ini kemudian mempertanyakan “mengapa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021?” Demi menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini berpijak pada teori realisme neoklasik, menganalisis baik faktor sistemik dan faktor unit. Penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor unit yang berkontribusi terhadap keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai di tahun 2021: (1) persepsi Tiongkok mengenai faktor sistemik; (2) reformasi agensi penegak hukum laut; (3) perjuangan kekuatan Xi Jinping. Metodologi yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan model penelusuran kausal dan alir. Tesis ini menemukan bahwa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 untuk mengimbangi tekanan sistemik yang terus meningkat dan memberi landasan hukum kepada penjaga pantai yang baru direstrukturisasi untuk melindungi hak serta kepentingan Tiongkok di laut sengketa. ......The present thesis scrutinises the phenomenon of the enactment of the China Coast Guard Law in 2021 which contradicts international law. The law allows the coast guard to demolish other countries' structures built and foreign vessels in water claimed by China. Hence, many have predicted and speculated that the law will bring instability to the region. But After one year of being effective, nothing much has changed. This thesis then asked the question “why China passed the coast guard law in 2021?” To answer the question, this thesis is grounded in neoclassical realism, analysing both systemic and domestic factors. The author argues that there are three domestic factors that contribute to China’s decision to pass the coast guard law in 2021: (1) China’s perception regarding systemic factor; (2) maritime law enforcement reform; and (3) Xi Jinping power struggle. The methodology used in this thesis is case study with process tracing and flow model. This thesis found that China enacted the coast guard law in 2021 to balance the ever-increasing systemic pressures and to provide the newly reinstituted coast guard a legal foundation to safeguard the rights and interests in the disputed.

Abstrak :
ABSTRAK Tiongkok adalah satu-satunya negara di Asia yang kebijakan luar negerinya berorientasi kepada negara great power hingga tahun 1979. Pasca open door policy, Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia internasional termasuk ASEAN sebagai kawasan tetangga. Tahun 1996 secara resmi Tiongkok menjadikan ASEAN sebagai mitra dialog permanen dan sekaligus sebagai arah baru orientasi kebijakan luar negerinya. Tulisan ini kemudian akan menjelaskan motif dibalik pemilihan ASEAN sebagai prioritas baru orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok dengan menggunakan kerangka teori kebijakan luar negeri. Indikator analisis yang digunakan adalah sintesa argumen K.J. Holsti, Synder dan Rosenau yaitu faktor internal, eksternal dan leadership sebagai penyebab perubahan kebijakan luar negeri. Temuan skripsi ini pertama, faktor internal yang berpengaruh adalah faktor ekonomi domestik dan perkembangan strategi politik di Tiongkok. Kedua, faktor eksternal yang berpengaruh adalah hegemoni AS dan eksistensi regional ASEAN. Ketiga, faktor leadership dan ideologi pemimpin Tiongkok yang reformis-konservatif. Terakhir, Kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini lebih bersifat pragmatis dengan lebih mempertimbangkan untung-rugi dari pada landasan nilai dan ideologi negaranya.

---

ABSTRACT Tiongkok is the only country in Asia that foreign policy is oriented to the great power state until 1979. Post open door policy, Tiongkok began opening up to the international community, including ASEAN as a neighboring region. In 1996, officially Tiongkok became a permanent dialogue partner of ASEAN as well as a new direction of its foreign policy orientation. This undergraduate thesis will explain the motive behind the election of ASEAN as a priority foreign policy orientation of Tiongkok by using the theoretical framework of foreign policy. Analysis indicator used is the synthesis of argument KJ Holsti, Synder and Rosenau which are internal factors, external and leadership as the cause of the change in Tiongkok?s foreign policy. The first findings of this research, internal factors that influence Tiongkok?s foreign policy are the domestic economic factors and the development of political strategy. Secondly, the external factors that influence are the existence of US hegemony and the ASEAN region itself. Third, the leadership factor and the reformist-conservative ideological of Tiongkok?s leader. Finally, Tiongkok's foreign policy today is more pragmatic with more considering the cost-benefit than foundation of values and ideology of the country itself.

Abstrak :
Gubahan cerita roman Tiongkok ini dikembangkan dalam bentuk tembang macapat. Kisahnya berpusat pada petualangan tokoh Liu Sie Jun yang banyak diwarnai dengan kekerasan, intrik-intrik sosial dan asmara. Liu Sie Jun digambarkan sebagai pria tampan yang perkasa. Dalam petualangannya ia banyak membantu orang yang tengah dilanda kesusahan, sehingga banyak yang bersimpati kepadanya. Liu Sie Jun pun dilukiskan sebagai pria yang mudah jatuh cinta terhadap wanita, maka ia pun banyak terlibat asmara dengan beberapa orang gadis. Diceritakan ada dua orang gadis yang dinikahinya dengan resmi, dan delapan orang gadis lainnya masih mengharapkan untuk dijadikan sebagai isterinya. Dalam pada itu ia pun pernah berbuat cela, yakni menghamili seorang gadis hingga menghasilkan seorang anak. Pada bagian lain ia pernah menjadi tuna wicara untuk beberapa waktu. Sebagaimana keadaannya yang banyak disukai oleh orang lain, ia juga mempunyai musuh yang kerap bentrok fisik dengannya. Cerita diakhiri dengan diangkatnya Liu Sie Jun oleh Raja Ing Cong, sebagai petinggi negara dengan gelar Cing Kok Peng Se Ong, setelah sebelumnya ia berhasil membunuh penjahat ulung Song Bun Jeh yang dianggap sebagai pengganggu ketentraman kerajaan Ting Ciu. Kedelapan orang gadis yang masih belum sempat dinikah akhirnya diperisteri oleh Liu Sie Jun. Naskah disalin antara tanggal 1 Jumadilakir dan 5 Sawal, Wawu 1825 (19 November 1895-20 Maret 1896). Dijelaskan dalam mukadimah bahwa teks ini digubah dari cerita Tiongkok Kuno yang berjudul Pat Bi Ta, Sebuah karya sastra pada masa pemerintahan Raja Ing Cong. Cerita ini digubah di Surakarta dengan berawal tembang dhandhanggula. Teks ini pun telah diterbitkan dalam bahasa Melayu, aksara Latin, dalam bentuk tembang macapat. Teks naskah Liu Sie Jun ini telah dibuatkan uittreksel oleh Mandrasastra pada bulan Juli 1932. Ringkasan di atas diambil dari catatan Mandrasastra tersebut. Keterangan lain berkenaan dengan naskah dicatat pada h.i yang menyebutkan bahwa Pigeaud memperoleh naskah ini dari Jayasaputra, pada tanggal 10 Desember 1930, di Surakarta. Daftar pupuh: (1) dhandhanggula; (2) pangkur; (3) sinom; (4) kinanthi; (5) asmarandana; (6) gambuh; (7) durma; (8) dhandhanggula; (9) kinanthi; (10) mijil; (11) megatruh; (12) sinom; (13) pangkur; (14) dhandhanggula; (15) pucung; (16) maskumambang; (17) dhandhanggula; (18) kinanthi; (19) pangkur; (20) sinom; (21) durma; (22) dhandhanggula.