Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korupsi diakui sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi, demokrasi dan martabat manusia, yang tentu juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak seluruh elemen dalam suatu negara, baik di bidang ekonomi pembangunan, sosial dan politik, pertahanan dan keamanan, hingga lingkungan. Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2018 cukup menuai perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun para pakar hukum. KPU mengeluarkan PKPU (revisi) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dengan dua poin persyaratan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan analisis potensi ancaman atas pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan legislatif, sehingga dapat ditemukan upaya antisipasi ancaman dan minimalisasi resiko terhadap ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan peringkat ancaman yang tinggi serta peringkat risiko yang extrem. Analisis pola terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan legislatif digunakan untuk menemukan upaya dalam mengantisipasi ancaman dan meminimalisir risiko. Berdasarkan analisis pola, terdapat dua opsi upaya yang dapat dilakukan, yaitu: meningkatkan sumber pendanaan partai sebesar 50 % dan membangun platform kampanye berbasis media sosial sebagai wadah bagi calon legislatif sehingga dapat menekan tingginya biaya kampanye sekaligus informasi untuk masyarakat menyangkut reputasi dari calon legislatif. ......Corruption is recognized as a threat to economic development, democracy, and human dignity, which of course also has a negative impact that can damage all elements in a country, both in the fields of economic development, social and political, defense and security, to the environment. It was enough to reap debate both among the public and legal experts. The KPU issued a PKPU (revision) that allowed former corruption to run for legislative elections with two points of requirements. This is a consideration for researchers to analyze the potential threats to the nomination of corruption in legislative elections, so that efforts can be found to anticipate threats and minimize risks to national security. The method used is a qualitative method with a descriptive approach and literature study. The results of the study showed high threat ratings and extreme risk ratings. The process of criminal acts of corruption is committed to the efforts of anticipating threats and minimizing risks. Based on pattern analysis, there are two options for efforts that can be made, namely: increasing party funding sources by 50% and building a social media-based campaign platform as a forum for legislative candidates so they can reduce campaign costs as well as information about the reputation of legislative candidates.

Abstrak :
Fokus kajian artikel ini adalah variabel ancaman di wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia (NKRI) dengan negara federal Malaysia, khususnya wilayah Malaysia Timur .…