Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ancaman perkembangan Foreign Terrorist Fighter FTF telah memasuki kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tesis ini fokus pada fenomena Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang masuk ke wilayah Indonesia dan merencanakan aksi teror. Fokus dari penelitian tesis ini adalah Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang datang ke Indonesia untuk melakukan aksi teror. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sendiri belum mengatur perihal Foreign Terrorist Fighter sehingga kekosongan ini menjadi celah para Foreign Terrorist Fighter untuk melaksanakan aksi teror di Indonesia. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana proses konstruksi penghukuman di Indonesia terhadap fenomena Foreign Terrorist Fighter dengan kondisi Undang-Undang yang masih memberikan ruang gerak bebas terhadap Foreign Terrorist Fighter. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Globalization of Crime untuk menjelaskan dinamika perubahan modus aksi teror sehingga terlahir konsep Foreign Terrorist Fighter dan teori Extended Territory untuk menjelaskan proses pelaku aksi teror dalam menjalankan praktik perluasan wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua Foreign Terrorist Fighter Uighur yang berhasil masuk ke Indonesia mengalami penalisasi yang berbeda. Satu tersangka di deportasi ke Cina dan satu tersangka lain menjalani penghukuman di Indonesia. Menimbang perbuatan dan faktor pelaku melakukan aksi teror, putusan yang diberikan merupakan hasil dari pertimbangan asas utilitarian dalam penghukuman. ...... The threat of Foreign Terrorist Fighter FTF development has entered the Southeast Asia region especially Indonesia. The development of Foreign Terrorist Fighter movement are motivated by globalization of crime that makes the practice of terror has not made regional boundaries as an obstacle. This thesis focuses onthe phenomenon of Foreign Terrorist Fighter from Uyghur who entered into Indonesian territory and planned for terror acts. The Uyghur are based in Xinjiang, China and their religious majority are Moslem. Uyghur is one of three main Chinese tribes that subjected to persecution by the local government. This government action generate Uyghur expression of complaints against policy and violence has become a container of Uyghur protest expression against the Chinese government. The main theory in this research used Globalization of Crime theory to explain the dynamics of change in the mode of action of terror and create Foreign Terrorist Fighter concept, and Extended Territory theory to explain the process of terroris tactors in carrying out the practice of regional expansion. The results of this study shows that two Foreign Terrorist Fighter Uighur who successfully entered into Indonesia experienced a different penalization. One suspect was deported to China and one other suspect was sentenced in Indonesia. Considering the actions and factors of the perpetrators acts of terror, the verdict based on utilitarian principlein punishment.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendanaan merupakan salah satu faktor utama dari aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan terorisme tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya upaya untuk memberantas pendanaan terorisme. Aliran dana untuk pendanaan terorisme antara lain melalui sektor keuangan formal, yang mencakup bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Salah satu cara untuk memberantas pendanaan terorisme adalah dengan melakukan pemblokiran dana dan aset orang atau organisasi yang terlibat pendanaan terorisme. Agar tercipta proses pemblokiran yang efektif, harus terdapat suatu pedoman yang jelas bagi penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan pemblokiran. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai implementasi pemblokiran dana nasabah pada Bank X yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan pendanaan terorisme. Penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketentuan lain di bidang jasa keuangan yang tidak sejalan dengan ketentuan mengenai pemblokiran. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pemblokiran dengan baik, namun terdapat satu ketentuan dalam UU TPPT yang telah dijalankan Bank X dengan benar tetapi masih bisa disempurnakan. Dengan demikian penulis menyarankan agar Bank X selaku penyedia jasa keuangan menjalankan ketentuan yang terdapat dalam UU TPPT dan POJK APU-PPT secara utuh.

---

ABSTRACT
Financing is one of the main factors of acts of terrorism, efforts to overcome terrorism will not run optimally without the efforts to combat financing of terrorism. Formal financial sector, which includes banks, non bank financial institutions, and other financial service providers is one of the medium to move funds for the financing of terrorism. One of many ways to combat terrorist financing is to freeze the funds and assets of people or organizations involved. In order to create effective freezing process, financial service providers should have a clear guideline. Therefore, this thesis aim to explain the implementation of customer funds freezing on Bank X, which is conducted in order to eradicate financing of terrorism. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The results found that there are other provisions in the field of financial services that are not in line with freezing process. In addition, this thesis concludes that Bank X has implemented its obligations well, but there is one stipulation in UU TPPT that has been correctly executed by Bank X but not yet perfect. Thus, the author suggest that Bank X, as the provider of financial services, to implement provisions contained in UU TPPT and POJK APU PPT as a whole.