Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang ada terhadap penanggulangan terorisme, termasuk bagi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror dalam keterlibatannya menanggulangi terorisme. Selain itu juga mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul dari berlarut-larutnya penanggulangan terorisme saat ini serta untuk mengkaji dan menganalisis peran efektif dari TNI dalam mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak terorisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai masalah terorisme apa adanya, atau sesuai kenyataan di lapangan melalui sumber data dari informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait langsung atau tidak langung dengan aksi terorisme yang terjadi dan berlarut-larut di Indonesia. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Terdapat permasalahan dalam penanggulangan terorisme saat ini, baik dari aspek perundang - undangan sebagai payung hukum, aspek kelembagaan yang menangani dan aspek kekuatan dan kemampuan instrumen yang menanggulangi terorisme. Kedua, TNI dalam menanggulangi terorisme mengambil peran efektif sebagai alat negara di bidang Pertahanan Negara, yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai tugas pokoknya melaksanakan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain perang maupun sesuai fungsinya untuk menangkal, menindak setiap ancaman yang timbul memulihkan keadaan akibat kekacauan keamanan. Ketiga, Upaya TNI dalam menanggulangi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan tahapan Operasi Pencegahan, Operasi Penindakan dan Operasi Pemulihan Keamanan. Keempat, Kontribusi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI (Sat - 81 1 Guitar, Denjaka, Denbravo) terhadap Ketahanan Nasional terlihat dari beberapa penugasan yang dilaksanakan sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara sejak kelahirannya sampai sekarang. Hasil penelitian ini diharapkaii dapat bermanfaat sebagai pedoman maupun sebagai bahan masukan, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang peran TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam menanggulangi terorisme dan kajian stratejik lebih lanjut terhadap Ketahanan Nasional.

---

This research is designed to know and to study the existing problem of terrorism dealing, including for TNI with Terror Dealing Unit in his arrangement to deal with terrorism. Beside that, it also study and to analyze effective role of TNI in detecting, preventing, and suppressing given terrorism. Research method used is qualitative method result in descriptive data on terrorism issue what it was, or pursuant to reality in the field through data source from informant, library and file. To collect data, it is used participative observation source directly or indirectly related to terrorism action occurred in Indonesia. it also used documentation technique by holding data finding which secondary data in nature. The finding obtained in this research namely: First, there is a problem in terrorism dealing now, regulation aspect as law umbrella, institution aspect dealing with and power aspect and instrument capability dealing with terrorism. Second, TNI in dealing with terrorism take effective role as a tool of state in State Defense field, done on the basis of the State policy and political decision pursuant to his main task conducting non war Military Operation and pursuant to his function to prevent every threat arose from and to restore the situation resulted from security unrest. Third, TNI effort in dealing with terrorism is done through non Military Operation (OMSF), with the phases as follow: Preventing Operation, Suppressing Operation and Security Restore Operation. Fourth, TNI contribution with TNI Terror Dealing Unit (Sat-811Gultor, Denjaka, Denbravo) over National Defense, is seen from various assignment done as his service to nation and state since his birth until now. The research result is expected may be useful as guidance and as input, particularly in policy making on TNI role with TNI Terror Dealing Unit in dealing with terrorism and further strategic study on National Resilience.

Abstrak :
The present study set out from the condition that Indonesia has many counter-terror units each of which executes order from different institutions. Therefore, there are many questions about effectiveness and efficiency of the current counter terrorism management system. In the operational level, it creates some problems on response, and also problem on ruling, preventing, and problem on policy coordination. In terms of research methodology, the present study is planned to pattern the case-study research strategy and collects data from interview, observation, and document searching. On the other hand, research is conducted in three stages: planning, actuating, and reporting. Using modeling approach, the present study analyzes current Indonesian Counter-Terrorism System whether it uses convergence and divergence approach in order to improve counter-terror system in Indonesia. Convergence approach consists of clustering model and integration model. Meanwhile divergence approach consists of coordination model and networking model. The organizational structure of counter-terror system, which is formed pooled interdependence model. is marked by internal dynamics which, among others, are reflected both in fractionalization and disappointed expectations and which manifest themselves in differences of the traditional war /whims as well as differences of perception and evaluation among military leadership. This present study proposes alternative by using Convergence Model in the organizational structure of Counter-Terror Management System. Building preventive culture is also recommended.

Abstrak :
ABSTRAK
Tragedi Bom Bali di Legian Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002 membawa isu terorisme ke garis depan pemikiran keamanan di Indonesia. Karena serangan yang mendadak, banyak korban yang tewas. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah Indonesia yang merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana dilakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan kriminal yang mengatur respon hukum masyarakat dan strategi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara. Saat ini dalam kebijakan pidana Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini telah menjadi perdebatan panjang karena ambiguitas dalam definisi teror dan telah menghasilkan multitafsir karena ketidakjelasan definisi teror. Banyak orang kuatir definisi teror ini akan diterjemahkan bebas oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, tujuan ideal dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai, sebaliknya malah menghasilkan masalah baru yang mencederai demokrasi. Penelitian kriminologis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Dalam hal menganalisis data, digunakan teori hegemoni Gramsci Antonio serta teori kriminologi konstitutif Stuart Henry dan Dragan Milovanovic. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memainkan peran penting untuk merumuskan strategi kontra terorisme di Indonesia dengan pendekatan Penegakan Hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kerangka demokrasi. Meskipun demikian, model Penegakan Hukum ini tetap harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang akan diatur dalam kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan koersif dan kekuatan persuasif.

---

ABSTRACT
The tragedy of Bali Bombing in Legian-Kuta in October 12, 2002 brought the issue of terrorism to the forefront of Indonesia’s security thinking. Due to the suddenness of attack, a large number of people were killed. The Constitution of Indonesia UUD 1945 has mandated the state to be responsible to protect all Indonesian people and Indonesia’s motherland. To achieve this purpose Indonesia’s government formulated a policy. Policy is a product of the political process under which circumstances separation or distribution of power is executed. One form of policies is criminal policy which regulates legal responses of the society and the strategy on crime eradication that legalized formally by the state. Currently in Indonesia’s criminal policy, terrorism is defined as criminal act. This has been a long debate because of the ambiguities in the definition of terror and has produced multi-interpretation because it does not clearly specify the definition of terror. Most people feel anxious this the definition of terror interpreted freely by stakeholders. As a result, the ideal purpose of a policy could not be achieved, on the contrary it will produce a new problem that harms democracy instead. This criminological research is conducted by using qualitative research methods to collect data. In order to analyze the data, the theory of hegemony Antonio Gramsci as well as the theory of constitutive criminology Stuart Henry and Dragan Milovanovic were applied. This research concludes that the state has played an important role to formulate Indonesia’s counter terrorism strategy in Law Enforcement model due to the protection of human rights in the democracy framework. However, this Law Enforcement model should be supported by the preventive measures which will be regulated under social policy to keep the coercive power and the persuasive power balance.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasca terjadinya serangan 9/11, angka serangan teror yang berasal dari kelompok teroris transnasional mengalami peningkatan. Menurut data Europol dari tahun 2006- 2012, Inggris, Spanyol dan Perancis mengalami serangan teror yang lebih dominan jika dibandingkan dengan negara Uni Eropa yang lainnya. Namun dari data tersebut, Inggris merupakan negara dengan angka rata-rata serangan teror terendah. Tesis ini membandingkan upaya Inggris, Spanyol dan Perancis dalam menanggulangi ancaman terorisme menggunakan kerangka analisa strategi penggentaran. Data mengenai penanggulangan terorisme di ketiga negara dianalisis secara kualitatif menggunakan tiga elemen strategi penggentaran, yaitu penggentaran dengan hukuman, penggentaran dengan penangkalan, dan penggentaran dengan insentif. Berdasarkan data dari penelitian ini, disimpulkan bahwa keberhasilan Inggris terletak pada kemampuan pemerintahnya dalam mengkombinasikan pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach) serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang tidak terdapat pada penanggulangan terorisme Spanyol dan Perancis. Selain itu, keberhasilan Inggris juga didukung oleh mekanisme kontrol imigrasi yang dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Inggris.

---

ABSTRACT
After the event of 9/11, the number of attacks from transnasional terrorist group has been significantly increasing. According to The Europol’s data from 2006 to 2012, United Kingdom, Spain and France encountered more dominant terror attacks compared to other countries including those in European Union . However, the data shows that, UK had the lowest number of terror attack from three countries. This thesis compares the efforts of UK, Spain and France in tackling the threat of terrorism using deterrence strategy framework. Data concerning counter terrorism in three countries was analyzed using qualitative method with three elements of deterrence strategy namely deterrence by punishment, deterrence by denial, and deterrence by incentive. Based on the result of the research, UK’s success due to its government’s capability to combining hard and soft approach and as well as to increase society’s active participation in implementing counter terrorism’s policy. Moreover, UK’s success was also supported by immigration control mechanism that was fully handled by British Goverment.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peluang dan hambatan penerapan disengagement sebagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendekatan ini merupakan jawaban atas kebuntuan pendekatan deradikalisasi dalam menghadapi anggota kelompok teroris Islam berbasis ideologi agama. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam tentang peluang dan hambatan penerapan disengagement di Indonesia. Pada penelitian ini diperoleh sebagian besar narasumber berpendapat bahwa strategi disengagement dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Peluang penerapan disengagement lebih dimungkinkan karena mayoritas ummat muslim di Indonesia merupakan kalangan moderat, adanya ikatan kekeluargaan yang kuat, adanya kemungkinan perbedaan pendapat di kalangan kelompok teroris di Indonesia, dan pendekatan humanis yang dilakukan Polri dapat menjadi pintu keberhasilan strategi ini. Walaupun terdapat kendala, namun kendala tersebut dapat diatasi bila ada itikad baik dari seluruh elemen masyarakat dan menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.

---

This Purpose of the research is to understand opportunity and barriers of implementation of disengagement as a strategy of counter terrorism in Indonesia. In lower level than deradicalization, this approach is answer to the deadlock of deradicalization approach. The research approach use a qualitative study with depth interview in the primary data collection opinion same interviewer about opportunities and barriers of implementation of disengagement in Indonesia. This research found most interviewer argued that disengagement strategy can be applied to counter terrorism in Indonesia. The opportunities is possible because the majority of Muslim community in Indonesia is among the moderates, the existence of strong family ties, the possibility of disagreements among terrorist groups in Indonesia, and humanis approach of Indonesian Police can be the right way to successful this strategy. Some problem found in this research, but basicly are not an obstacle for the successful of this strategy if we has unity of effort and make terrorism as a common enemy.

Abstrak :
Makalah ini mencoba mengelaborasi penggunaan elemen-elemen kekuatan nasional untuk memberantas kegiatan terorisme di Indonesia. Pakar strategi perang Sun-Tzu mengatakan bahwa keberhasilan yang paling utama adalah apabila kita dapat mengalahkan musuh kita tanpa berperang sehingga konflik bersenjata yang merenggut nyawa dapat dicegah.

Abstrak :
Banyak pihak memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjalankan strategi kontra-terorismenya. Keberhasilan ini antara lain ditunjukkan dengan kemampuan densus 88 menangkap para pelaku, anggota serta pendukungnya. Keberhasilan ini didukung pula dengan kemampuan intelejen nasional dalam mengumpulkan informasi. Walaupun begitu pemerintah harus melakukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya menggunakan pendekatan secara 'hard' namun juga 'soft'. Strategi ini harus dibuat secara terpadu dan menyeluruh, mulai dari upaya preventif, penangkapan, rehabilitasi sampai pada program pengawasan.

Abstrak :
This research is about the antiterrorism cooperation between the National Agency for Counterterrorism (BNPT) and civil society with case study of Muhammadiyah disengagement in the signing of the MoU between BNPT and Islamic organizations in 2011.

Abstrak :
Runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) di New York tanggal 11 September 2001 akibat serangan teroris kini dilihat banyak pihak sebagai momen yang dramatis yang mengakhiri era Pasca Perang Dingin. Memang, tragedi 11 September 2001 membawa implikasi fundamental terhadap situasi dan percaturan politik internasional. Bagi Amerika Serikat (AS) sendiri, peristiwa tersebut merupakan pukulan telak bagi supremasi adidaya, yang menuntut respon dalam bentuk ?perang terhadap terorisme.? Bagi negara-negara lainya, selain menyadarkan mereka bahwa ancaman serius terhadap kemanusiaan dapat mengambil bentuk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tragedi WTC dan respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal. Presiden George W. Bush memiliki pandangan yang paralel dengan Samuel P. Huntington, seorang penasihat Gedung Putih, yang melihat serangan teroris 11 September, bahwa kepentingan keamanan negara itu tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan global, yang pada gilirannya menuntut penguatan posisi hegemoni AS dan keterlibatan luas dalam percaturan politik internasional. Dalam merespons terorisme, kalkulasi kebijakan keamanan, pertahanan, dan luar negeri AS dapat dikatakan berubah secara signifikan, yang pada gilirannya telah mempengaruhi konstelasi politik internasional. Di sini sikap Bush yang keras terhadap terorisme teraktualisasi dalam kebijakan AS yang melahirkan semacam struktur "bipolar" baru yang memperumit pola-pola hubungan antarnegara. Pernyataan Bush, "either you are with us or you are with the terrorists", secara hitam-putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam sebuah pertarungan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Pembelahan dunia demikian mempersulit posisi banyak negara.Bagi Bush dan Huntington, tragedi 11 September 2001 juga telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang digunakan AS dalam menilai sebuah negara. Kenyataan bahwa Presiden Pervez Musharraf di Pakistan naik ke tangga kekuasaan melalui kudeta militer tidak lagi menjadi kendala dan penghalang bagi AS untuk menjalin aliansi antiterorisme dengan negara itu. Persepsi Bush paralel dengan Huntington, yang menyatakan musuh utama Barat pasca-Perang Dingin adalah ''Islam militan'', dan dari berbagai penjelasannya, definisi Islam militan melebar ke manamana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, baik radikal maupun fundamental. Peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika memunculkan isu terorisme internasional. Kedekatan Pakistan dengan Afghanistan menyebabkan Pakistan masuk ke dalam situasi dilematis. Pakistan harus memilih antara berpihak pada Amerika Serikat dan koalisi internasional anti ?terorisme? atau tetap mempertahankan hubungannya dengan Taliban. Pada akhirnya Pakistan memilih untuk berpihak pada Amerika Serikat.