Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang prediksi dan antisipasi profil kejahatan pendanaan terorisme setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Pendanaan terorisme adalah salah satu dukungan penting dalam aksi terorisme, sehingga upaya kontraterorisme harus pula diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Kejahatan pendanaan terorisme diprediksi akan mengalami perubahan. Pendana terorisme akan menggunakan cara baru dalam mengumpulkan uang dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti teknologi perbankan yang berbasis internet, mata uang digital, teknologi komunikasi terkait dengan transfer hawala, dan teknologi dunia maya terkait kejahatan cyber fa'i. ...... This thesis discusses the prediction and anticipation of profile terrorism financing crimes after the Indonesian government issued Law No. 9 In 2013 On Prevention and Eradication of the Financing of Terrorism (Law PPTPPT). Financing of terrorism is one of the important support of terrorism actions, so that the response to terrorism must also be followed by efforts to prevent and eradicate the financing of terrorism. Terrorism financing crimes is predicted to experience changes. Funders of terrorism will be using a new way of raising money by using advances in technology such as internet-based banking technology, digital currency, communication technologies related to alternative remittance/hawala, and virtual world technologies such as cyber crime/cyber fa'i.

Abstrak :
Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai upaya agar mampu untuk mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia serta dampak pemberian sanksi FATF terhadap terkait industri jasa keuangannya memiliki dampak yang berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam FATF,diharapkan ada upaya agar tidak lagi masuk ke dalam daftar tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuktikan bahwa Indonesia bersama masyarakat global mendukung pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Diharapkan Indonesia terus memperbarui pengetahuan tentang tipologi yang terjadi dalam pendanaan terorisme, sehingga menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari Pendanaan Terorisme yang terjadi di Indonesia. ...... International standards in the prevention and eradication of the financing of terrorism as efforts in order to be able to overcome the problems of the financing of terrorism in Indonesia as well as the impact of FATF sanctions against jurisdictions related financial services industry has its harmful effect for the economic system of a country. Indonesia already had get into the black list of FATF, so that, there is efforts to make Indonesia no longer enter into the list. Regulations issued by the Government of Indonesia is expected to prove that Indonesia participated together with the global community to support the implementation of the regime of the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT). Indonesia is expected to continue to update the knowledge of typologies that occur in the financing of terrorism, so as to find a proper solution to these problems and to minimize the negative impact of the Financing of Terrorism in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji tentang upaya kerja sama pemberantasan pendanaan terorisme ('Combatting the Financing of Terrorism' / 'CFT') di Asia Tenggara dalam kerangka ketentuan / rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), beserta pengaruhnya terhadap risiko pendanaan terorisme di kawasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Kerangka analisis dalam tesis ini menggunakan teori rezim internasional yang dikemukakan Stephen D. Krasner. Data dan analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan kepentingan, kesenjangan kapasitas, prinsip, perilaku, serta keterbatasan wawasan telah melemahkan upaya negara-negara dalam menjalankan rekomendasi FATF. Di sisi lain, ketentuan FATF sebagai rezim CFT internasional tidak cukup adaptif dengan dinamika pendanaan teroris yang berkembang di Asia Tenggara. Akibatnya kawasan ini masih berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme. ...... This thesis examines Combatting the Financing of Terrorism (CFT) cooperation among Southeast Asian countries within the standard of the Financial Action Task Force (FATF) and its effects on the risks of terrorism financing in the region. It is a qualitative study with a deductive approach. This thesis uses the international regime theory by Stephen D. Krasner as an analytical framework. The findings show that factors such as egoistic self-interests, capacity gaps, principles, behavior, and limited knowledge have weakened the efforts of Southeast Asian countries to implement FATF recommendations. Moreover, as an international regime, FATF`s standard is not sufficiently adaptive to the dynamics of terrorist financing in Southeast Asia. Thus, the risk of terrorist financing in the region remains high.

Abstrak :
Inovasi keuangan telah mengubah lanskap keauangan dunia. Sebagai suatu inovasi yang memperkuat sisi anonimitas traksaksi, virtual asset perlu senantiasa dipantau perkembangannya mengingat adanya potensi untuk digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan terorisme. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan membahas mengenai peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui virtual asset. Tesis ini memperlihatkan bahwa diperlukan penyempurnaan atas peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang ada. Dalam hal ini, perlu ditetapkan definisi yang seragam, perlu ditinjau ulang ambang batas transaksi yang mana penyedia jasa virtual asset perlu untuk melakukan customer due diligence, dan perlu diperkuat proses implementasi regulasi dan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Oleh karenanya, pemerintah perlu meninjau kembali tujuan awal mengatur virtual asset di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang penuh akan potensinya dan menghindari risiko pendanaan terorisme yang muncul. ......Financial innovation has changed the world's financial landscape. As an innovation that strengthens the anonymity of transactions, virtual asset needs to be continuously monitored for their development considering the potential to be used as an alternative to terrorist financing. This thesis is a judicial-normative research which discuss the regulation of preventing the financing of terrorism that is carried out through virtual asset. This thesis shows that it is necessary to improve the existing regulations to prevent the financing of terrorism. In this case, it is necessary to establish a uniform definition, review the transaction threshold at which virtual asset service providers need to carry out customer due diligence, and strengthen the regulatory implementation process and suspicious financial transaction detection system. Therefore, the government needs to reassess the purpose of regulating virtual asset in Indonesia to get a full picture of its potential and avoid the risks of terrorism financing that arise.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi customer due diligence dalam uang elektronik sebuah perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mengatur layanan keuangan digital yang mengeluarkan produk uang elektronik dalam mencegah praktik pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu PT di Indonesia sebagai PJK dalam penerapan customer due diligence dalam melakukan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentang customer due diligence di Indonesia. Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan tentang kepatuhan PT NSIA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam menerapkan customer due diligence dan dapat mengungkapkan hambatan dalam menerapkan customer due diligence untuk mencegah pendanaan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut maka diharapkan tesis ini dapat memberikan saran untuk perbaikan penerapan customer due diligence oleh perusahaan sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas pembiayaan terorisme di Indonesia. ......This thesis aims to gain an understanding of the financial service provider (PJK)  implementation of customer due diligence within electronic money in organizing digital financial service that issues an electronic money product in preventing the practice of financing of terrorism in Indonesia pursuant to prevailing laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the PT in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulations on customer due diligence in Indonesia. Based on this thesis result it is hoped that it will draw a conclusion on PT NSIA obedience to prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence and could reveal it an obstacle in implementing customer due diligence to prevent the financing of terrorism. By doing it so it is hoped that this thesis could provide any suggestion for the improvement of the implementation of customer due diligence by the company as a measure to prevent and combat the financing in terrorism in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi PPATK dalam menanggulangi pendanan teror. Terorisme bukan merupakan hal baru di dunia ini. Sebelum terjadinya aksi teror di Amerika yang menggemparkan seluruh dunia pada 11 September 2001, aksi teror telah dilakukan pada abad 1 yaitu teror yang dilakukan oleh kelompok Yahudi dalam rangka berkampanye. Aksi teror terus berlanjut di beberapa belahan dunia, Indonesia tidak luput dari serangan teror. Sejumlah peristiwa seperti bom Bali1 dan 2 serta bom Marriot merupakan aksi teror yang menelan banyak korban jiwa dan juga kerugian materil. Untuk dapat melakukan aksi teror, para pelaku membutuhkan banyak uang untuk mendanai seluruh kegiatannya. Uang yang dibutuhkan para pelaku teror tidaklah sedikit, untuk itu mereka melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Maraknya kegiatan pelaku teror dalam mencari sumber-sumber pendanaan menjadi permasalahan tersendiri. Adanya FATF yang mengeluarkan 40+9 rekomendasi sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan ini sudah berjalan pada beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Meratifikasi rekomendasi 40+9 tersebut Indonesia membuat financial unit yang disebut dengan PPATK sebagai bentuk upaya penanggulangan pendanaan teror dan money laundering. PPATK memiliki peran dan fungsi yang sebagai sebuah financial intelligence unit yaitu untuk mendeteksi adanya aliran dana mencurigakan yang mungkin merupakan aliran dana untuk pendanaan teror. Selain itu PPATK juga merupakan sebuah bentuk kontrol sosial yang berlandaskan undang-undang sehingga PPATK memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, peneliti memberikan gambaran tentang hal apa saja yang dilakukan PPATK untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk menanggulangi pendanaan teror. Melakukan wawancara dengan dua orang narasumber dari internal PPATK dan juga melakukan observasi pada saat magang pada lembaga tersebut, membuat peneliti memiliki gambaran tentang kegiatan PPATK terkait penanggulangan pendanaan teror. PPATK dalam melaksanakan peran dan fungsi mengalami berbagai kendala. Akan tetapi dengan banyaknya kendala atau keterbatasan, PPATK tetap dapat melakukan fungsi dan peran yang harus dijalankanya. ......This research discusses the role and function of PPATK in preventing the financing of terrorism. Terrorism isn't a new thing in this world. Prior to the occurrence of terrorist acts in the United States that shocked the entire world on September 11th 2001, acts of terror have been carried out since the first century by the Jewish groups for campaigns. Terror acts continues in other parts of the world, Indonesia didn't escape from these such acts. A number of events such as bomb Bali1 and 2 and the Marriott bombing was an act of terror which claimed many lives and material losses. To be able to perform acts of terror, the terrorists need a lot of money to fund its activities. The money that is required for these terrorists aren't a just a few, therefore they made efforts to obtain funds legally or even illegally. The rise of terrorist activity in the search for financing resources has been a problem in itself. The existence of the FATF which released 40 +9 recommendations are one of their efforts to address this crime is already running in several countries in the world, including Indonesia. In ratifying the 40 +9 recommendations, Indonesia made a financial unit called PPATK as an effort to control terror financing and money laundering. PPATK has a role and function as a financial intelligence unit to detect any suspicious financial flows that may be a flow of funds for financing terrorism. In addition, PPATK is also a form of social control that is based by the law so that PPATK has a clear legal basis to carry out their duties. By using a qualitative-descriptive method, it gives the researcher an idea of what is being done by the PPATK to carry out their roles and functions in preventing terror financing. Conducting interviews with two PPATK officials and also an observation during an internship at the agency, making the researcher have a depiction of the PPATK activities which is related to preventing the terror financing. PPATK in conducting the role and function experience various obstacles. However, with the number of constraints or limitations, PPATK can still perform these roles and functions that has to be done.

Abstrak :
Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM). ......Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM.

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis aspires to have the understanding on how bank rsquo s contribution by implementing customer due diligence principle within electronic money sectors in organizing Digital Financial Service that issues electronic money in combating the practice of terrorism financing in Indonesia pursuant to Prevailing Laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the bank in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulation on customer due diligence for banking sector in Indonesia. The research method is conducted through examining the existing legal material. Therefore, descriptive research is conducted to give a background on how Customer Due Diligence principle for Electronic Money users to prevent the terrorism financing carried out by one of the banks in Indonesia where the bank has followed the enacted regulation or not. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the regulation of Customer Due Diligence for electronic money and Bank X in organizing Digital Financial Service obedience to the prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence in electronic money sector. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of customer due diligence in electronic money sectors by banks as measures to prevent and combat terrorism financing in Indonesia and Bank X further step in the implementation of Customer Due Diligence policy and procedures in issuing Electronic Money.

---

ABSTRAK
Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana kontribusi bank dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence dalam sektor uang elektronik dalam menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang mengeluarkan uang elektronik dalam pencegahan praktek pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu bank di Indonesia dalam pelaksanaan Customer Due Diligence dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Customer Due Diligence untuk sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana prinsip Customer Due Dilligence bagi pengguna Uang Elektronik untuk mencegah pendanaan terorisme dilaksanakan oleh salah satu bank di Indonesia dimana apakah bank itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kepada pengaturan Customer due Diligence pada penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketaatan bank X sebagai penyelenggara layanan keuangan digital terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Customer Due Diligence. Dengan menganalisis isu-isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan Customer Due Diligence di sektor uang elektronik oleh bank sebagai langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme di Indonesia dan langkah Bank X selanjutnya dalam implementasi kebijakan dan prosedur Tuntas Pelanggan dalam mengeluarkan Uang Elektronik.

Abstrak :
Pencegahan penyalahgunaan Teknologi Finansial atau Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pendekatan pencegahan kejahatan multi-agen untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aktor yang terlibat dalam penerapan rezim internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), khususnya Komite TPPU sebagai badan koordinasi nasional untuk mengantisipasi kedua jenis kejahatan tersebut, berupaya untuk menerapkan kebijakan APUPPT bagi industri Fintech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data primernya didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan PPATK, Dittipideksus Bareskrim Polri, Espay, dan NCB-INTERPOL Indonesia. Teori yang digunakan adalah space-transition theory, rational choice theory, teori pencegahan kejahatan multi-agen dan teori kemitraan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai kerja sama yang maksimal dalam mencegah penyalahgunaan Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu menggunakan prinsip kemitraan. Konsep kemitraan pada penelitian ini ditekankan pada hubungan kerja sama publik-swasta yang terbangun antara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan regulator.

---

Preventing the abuse of Financial Technology (Fintech) as a media of money laundering and terrorism financing needs an approach of multi-agent crime prevention for a more comprehensive solution. The purpose of this research is to analyze the efforts of the actors involved in the implementation of the Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML-CFT) international regime, particularly the National Coordination Committee of Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering as the national coordination body to anticipate these two criminal acts, in implementing a policy on AML-CFT for Fintech industries. This research is conducted in qualitative approach with primary data gathered from unstructured interview(s) with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK); Directorate of Financial Crime, Criminal Investigation Department of Indonesian National Police; Espay; and NCB-INTERPOL Indonesia. The theories used in this research are space-transtition theory, rational choice theory, multi-agency crime prevention theory, and theory of partnership. The outcome of this research suggests that a principle of partnership is needed to achieve a full cooperation in preventing the abuse of Fintech as a media of money laundering and terrorism financing by all the actors involved. The concept of partnership in this research is emphasized on public-private cooperation between Indonesian Association of Fintech (Aftech) and regulators.