Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang aspek geopolitik jalur lintas damai melalui alur pelayaran timur-barat di Laut Jawa. Dalam penelitian ini dibahas tentang dinamika yang terjadi di rute timur-barat Laut Jawa, perkembangan geopolitik perairan-perairan strategis di sekitar Laut Jawa dan pengaruh lintas damai di Laut Jawa terhadap Ketahanan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia harus mempertimbangkan posisi strategis Laut Jawa dalam penentuan kebijakan lintas damai di Laut Jawa; Indonesia tetap harus bisa menjamin keamanan pelayaran lintas damai dengan kehadiran Angkatan Laut sebagai kekuatan pendukungnya; terkait dengan tuntutan untuk dibukanya jalur lintas ALKI timur-barat di Laut Jawa Indonesia harus bisa melakukan diplomasi ulang. ......This thesis discusses the geopolitical aspects of the innocent passage through the east-west sea lanes in the Java Sea. In this study discussed the dynamics of the 'east-west' route in the Java Sea, geopolitical developments in the strategic waters around the Java Sea and the influence of innocent passage in the Java Sea on National Resilience. This research is qualitative descriptive interpretive. The research was conducted qualitatively with the study of documents relating to the innocent passage through Java Sea during the period 2000 to 2012. The data were collected by means of deep interview. The researcher found that Indonesia should consider the strategic positioning of the Java Sea to Indonesia, in determining the policy of innocent passage through the Java Sea; Indonesia needs to be able to ensure the safety of innocent passage by Navy presence as a supporting force, in case of the demand for the opening of the east-west routes of the archipelagic sea lanes in the Java Sea, Indonesia should be able to perform further diplomacy.

Abstrak :
ABSTRAK Kecenderungan proses globalisasi saat ini telah memunculkan fenomena geografi tanpa batas (geographical borderless). Secara teoritis hal ini mengindikasikan adanya peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi dari aktifitas ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara. Untuk itu diperlukan kajian empriris terkait potensi wilayah dalam rangka membangun model pengembangan wilayah perbatasan laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Mindanao Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi. Pendekatan kuantitatif seperti analisis shift share dan location quotient adalah untuk menganalisisis sektor ekonomi potensial wilayah. Pendekatan kualitatif menjelaskan variabel penelitian yang tersintesis dari literatur mengenai aktifitas ekonomi di wilayah perbatasan Sangihe dan Mindanao. Temuan studi ini menunjukkan adanya pola Comparatif Advantage yang terjadi dalam keterkaitan ekonomi antara wilayah Sangihe dan Mindanao, dimana sangihe menjadi wilayah hinterland sebagai pemasok bahan baku agroindustri dan industri perikanan yang dikembangkan di Mindanao. Pola Comaparatif Advantage ini mengakibatkan terjadinya Backwash Effect terhadap wilayah Sangihe. Untuk mereduksi kecenderungan Backwash Effect tersebut dapat di tempuh melalui pendekatan kebijakan (policy lead) peningkatan kerjasama antara kedua wilayah.

---

ABSTRACT The tendency of the current globalization process has given rise to the phenomenon of geographical borderless. Theoretically it indicates an increased pattern of economic growth that occurred in the border region between countries. It is necessary for studies related to the potential empirical region in order to build a model of the development for border regions in the Districts of Sangihe Islands and Mindanao Philippines. This study uses a combined approach. Quantitative approach, shift share and location quotient analyses, is the potential for economic sectors analyzing region. A qualitative approach explains the variables that synthesized from the literature on economic activity in the border regions of Sangihe and Mindanao. The findings of this study indicate a pattern of Comparatif Advantage emeged in the economic linkages between Sangihe and Mindanao region, where the Sangihe into its hinterland as a supplier of raw materials and agro-industrial fisheries developed in Mindanao. This pattern resulted in the Backwash Effect on Sangihe region; to reduce such a Backwash Effect, one could apply a policy approach (policy lead) to encourage cooperation between the two regions.

Abstrak :
Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud.