Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi komunikasi seluler telah sampai pada generasi kelima (5G) yang akan segera diluncurkan pada 2020. Di Indonesia, 5G diprediksi baru akan secara resmi beroperasi pada 2025. Dalam rangka mempersiapkan kehadiran 5G di Indonesia, pemerintah (Kemkominfo) sudah memiliki spectrum outlook untuk 5G, yaitu pada frekuensi 3.5 GHz (3.3 – 4.2 GHz), 15 GHz (14.5 – 15.35 Ghz), 26 GHZ (24.25 – 27.5 GHz), dan 28 GHz (26.5 – 29.5 GHz). Namun, frekuensi tersebut sudah diisi atau memiliki spektrum eksisting, sehingga salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan co-channel frekuensi antara 5G dengan frekuensi eksisting. Salah satu band yang sudah terdapat spektrum eksisting adalah 27.5 – 28.5 GHz, yaitu untuk layanan Fixed Satellite Service (FSS). Salah satu teknologi yang akan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk layanan FSS adalah High Throughput Satellite (HTS). HTS merupakan satelit yang memiliki tingkat throughput lebih tinggi dibandingkan dengan layanan satelit konvensional dan HTS dapat bekerja pada pita C-Band, Ku-Band, dan Ka-Band. Dengan semakin dikembangkannya 5G dan HTS oleh pemerintah, maka dibutuhkan mitigasi agar tidak menimbulkan interferensi jika terjadi co-channel frekuensi. Telah disimulasikan co-channel frekuensi di 28 GHz antara HTS dan 5G dengan perangkat lunak SPECTRAemc untuk tiga wilayah. Selanjutnya diusulkan mitigasi interferensi yang nantinya dapat digunakan untuk kedua layanan tersebut agar dapat beroperasi.

---

The development of cellular communication technology has come to the fifth-generation (5G). In Indonesia, 5G is predicted to be officially operational by 2025. In order to prepare for the presence of 5G in Indonesia, the government (Ministry of Communication and Information) already has a spectrum outlook for 5G , i.e. at frequencies 3.5 GHz (3.3 - 4.2 GHz), 15 GHz (14.5 - 15.35 GHz), 26 GHZ (24.25 - 27.5 GHz), and 28 GHz (26.5 - 29.5 GHz). Moreover, those frequencies have already been filled in or have an existing spectrum, respectively. Thus, one way to overcome is by a co-channel frequency between 5G and the existing frequency. One band that has an existing spectrum of existences is 27.5 - 28.5 GHz, which is for Fixed Satellite Service (FSS) services. One of the technologies that will be developed by the Indonesian government is High Throughput Satellite (HTS). HTS is a satellite that has a higher throughput level compared to conventional satellite services, and HTS can work on C-Band, Ku-Band, and Ka-Band bands. With the development of 5G and HTS by the government, mitigation is needed so that it does not cause interference if frequency co-channel occurs. The simulation has been done for co-channel 28 GHz between HTS and 5G by SPECTRAemc. Hence, the mitigation is proposed in order to be used for both services."

"ABSTRAKBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) setelah munculnya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Lalu pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam peraturan ini jadwal Analog Switched Off (ASO) tidak disebutkan lagi dan juga peraturan ini hanya menetapkan implementasi TV Digital Free to Air di Indonesia menggunakan sistem terrestrial.Penelitian ini melakukan analisis antara implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial dengan sistem multiplatform yaitu kombinasi antara terrestrial dan satelit dengan menggunakan metodelogi Net Benefit Analysis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial tidak layak diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun hanya bisa diimplementasikan di wilayah yang sebagian besar sudah tercover oleh infrastruktur eksisting. Sedangkan wilayah yang sebagian besar belum tercover oleh infrastruktur eksisting, lebih layak digunakan sistem multiplatform atau kombinasi antara terrestrial dan satelit.

---

ABSTRACT

Based on the Kep. Mahkamah Agung Number 38 p/HUM/2012 at 3 April 2012 wich was delivered on 26 September 2013, ordered the removal of the Permen Number 22 / PER / M.KOMINFO / 11/2011 on the Implementation of Digital Television Terrestrial Broadcasting Reception Stay There Paid (Free to Air) after the emergence of a lawsuit from the Association of Indonesian Local TV. Then the government again issued a Permen number 32 / PER / M.KOMINFO / 2013 on the Implementation of Digital TV Broadcasting In multiplexing Through And Broadcasting Terrestrial Sistem. In this regulation schedule Analog Switched Off (ASO) is not mentioned again and also the regulation merely sets the implementation of the Free to Air Digital TV in Indonesia using terrestrial sistem.

This research analyzes between implementation of Digital TV with terrestrial sistems and implementation of Digital TV with multi-platform sistem that is a combination of terrestrial and satellite by using Net Benefit Analysis methodology. Based on conclusion of the research, proven implementation of Digital TV with terrestrial sistem is not feasible to implement for the entire territory of Indonesia, but can only be implemented in the area that most are already covered by existing infrastructure. While most of the region that have not been covered by the existing infrastructure, is more appropriate to use multiplatform sistem or a combination of terrestrial and satellite."