Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam proses penyelenggaraan konstruksi, tahapan tender atau proses pelelangan merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari proses penyelenggaraan konstruksi, yang mana jika tahapan tender ini gagal maka proses penyelenggaraan konstruksi tidak akan pernah dimulai. Oleh karena itu pada tahapan ini perlu ditangani secara baik dan benar mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

Persaingan harga penawaran yang ketat pada proses pelelangan suatu proyek, jika tidak diperhitungkan secara benar dan matang akan dapat mengakibatkan sangat kecilnya keuntungan yang diperoleh atau bahkan tidak adanya keuntungan secara finansial bagi kontraktor. Hal ini bisa terjadi karena sistem penawaran yang digunakan dalam proses pelelangan tersebut serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kontraktor adalah kurang tepat dalam memprediksi kondisi dan situasi yang terjadi pada persaingan industri jasa konstruksi.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan kajian terhadap pola serta sistem pengendalian penyusunan dokumen penawaran di PT. Waskita Karya terhadap peningkatan perolehan peringkat tender proyek konstruksi dalam suatu strategi penawaran bersaing, serta seberapa besar kontribusi variabel-variabel pengendalian penyusunan dokumen penawaran tersebut pengaruhnya terhadap hasil perolehan peringkat tender.

Hasil-hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel-variabel kegiatan pengendalian penyusunan dokumen penawaran di PT. Waskita Karya yang menjadi kunci keberhasilan dalam strategi penawaran bersaing. Variabel-variabel tersebut adalah penentuan besarnya prosentase mark-up, pengaruh tingkat resiko proyek, keterlibatan cast engineer, kualitas perangkat bantu software komputer, metode perhitungan biaya overhead dan keterlibatan site manager.

Hasil-hasil penelitian tersebut diperoleh dari 24 sampel yang telah dapat memenuhi persayaratan statistik. Sampel tersebut didapatkan dari 30 angket yang diberikan atau diisi oleh responden dari pimpinan-pimpinan proyek yang pemah menangani perencanaan maupun pelaksanaan pada proyek proyek di PT. Waskita Karya. Analisa yang dilakukan dalarn penelitian ini menggunakan analisa korelasi, analisa faktor dan analisa regresi berganda (multiple regression). Semua analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan paket software Statistical Program for Science Release 7.5 atau SPSS Release 7.5 for Window

Abstrak :
ABSTRAK
Tender bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan pemenang dengan harga penawaran terendah dan kualitas terbaik melalui persaingan usaha sehat, tetapi juga harus lulus kualifikasi yang dipersyaratkan dengan melalui tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Pada prakteknya, masih ada pemenang tender yang ditetapkan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain melalui persekongkolan tender dan tidak lulus tahap pembuktian kualifikasi. Ditetapkannya pemenang tender yang lulus evaluasi penawaran namun tidak lulus pembuktian kualifikasi antara lain disebabkan karena adanya kelalaian panitia tender dan perbedaan pengaturan mengenai tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sehingga mengakibatkan timbulnya sanggahan dari peserta tender yang merasa dirugikan. Dasar penetapan pemenang dalam tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah dan mekanisme pengajuan sanggahannya merupakan kedua masalah yang diteliti dalam tesis ini. Tipe penelitian tesis ini adalah doktrinal, dengan sifat penelitian preskrtptif. Hasil penelitian membuktikan penetapan pemenang dengan cara melanggar prinsip persaingan usaha sehat ditunjukkan melalui persekongkolan yang terjadi dalam tender proyek multi years di Riau, sedangkan penyimpangan terhadap syarat kelulusan tahap pembuktian kualifikasi ditunjukkan melalui ditetapkannya pemenang tender yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sah yaitu pada kasus CV. Swakarya, dan masuk dalam daftar sanksi denda di KPPU yaitu pada kasus PT. Kencana Redo. Adapun mengenai mekanisme sanggahan, pengguna jasa menjawab surat sanggahan melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada kasus CV. Swakarya dan PT. Kencana Redo.

Abstrak :
Dengan ditawarkannya saham-saham perusahaan PMA yang bergerak di bidang pertambangan umum melalui pasar modal, dapat terjadi benturan antara ketentuan tentang penawaran tender yang mengacu kepada undang-undang pasar modal, elan ketentuan Indonesianisasi saham yang terdapat dalam kontra-kontrak karya pertambangan. Mekanisme penawaran tender disatu sisi memberikan kesempatan para pemegang saham publik untuk mengambil keputusan terhadap saham yang dimilikinya dengan jaminan adanya keterbukaan informasi, kewajaran dan keadilan, namun disisi lain mekanisme tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses going private suatu perusahaan terbuka, sekaligus menjadikan kepemilikan asing menjadi seratus persen di perusahaan PMA Terbuka khususnya yang bergerak di bidang pertambangan umum, karena suatu aksi korporasi yang lazim dalam kegiatan di pasar modal. Dari fakta yang adz, berdasarkan pemberitaan di media massa, permasalahan yang dikuatirkan telah terjadi, dan dalam rangka menemukan bagaimana penyelesaian terhadap persoalan tersebut, diperlukan pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan kepentingan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Indonesianisasi saham, dan penawaran tender. Dengan penelitian yuridis normatif, diambil kesimpulan bahwa penawaran tender atas saham Perusahaan PMA Terbuka di bidang Pertambangan Umum wajib dilaksanakan oleh pengendali baru perusahaan, meskipun pengendali baru perusahaan tersebut adalah pihak asing.

Abstrak :
Perkara persekongkolan tender merupakan salah satu perkara yang mendominasi KPPU hadapi dalam upaya menegakkan hukum persaingan usaha nasional. Maraknya persekongkolan tender ini mengakibatkan dunia persaingan usaha di Indonesia mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada inefisiensi perekonomian nasional. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa wajib dilakukan secara elektronik. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut membawa implikasi baru bahwa dengan dilakukannya pengadaan tender berbasis sistem elektronik (E-Procurement) maka menciptakan perubahan paradigma yang semula paper based menjadi electronic based. Oleh karena itu muncul perubahan dan perluasan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini membawa implikasi baru bahwa bukti elektronik yang dapat dibawa ke dalam persidangan tersebut harus mampu dijamin keautentikannya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti. Terkait hal tersebut mengenai bukti elektronik berupa kesamaan Metadata File sebagai indikasi persekongkolan tender yang digunakan Majelis Komisi dalam pertimbangannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menganalis mengenai akibat hukum dari bukti elektronik kesamaan Metadata File sebagai indikasi persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. ......The tender conspiracy case is one of the cases that dominate KPPU facing in an effort to enforce national business competition law. The rise of tender conspiracy causes the world of business competition in Indonesia to lead to unhealthy business competition which impact on the inefficiency of national economy. In connection with the issuance of Presidential Regulation No. 54 of 2010 stipulated that the procurement of goods and / or services must be done electronically. In the process of procurement of goods and / or services it brings new implication that by doing procurement of tender based on electronic system (E-Procurement) hence create paradigm change which originally paper based become electronic based. Therefore, there are changes and extensions to the evidence presented in the hearing. This brings new implications that electronic evidence that can be brought into the trial must be able to guarantee its authenticity so that it is legitimately used as evidence. Related to this concerning electronic evidence in the form of Metadata File similarity as an indication of the tender conspiracy used by Commission Council in its consideration is not regulated in the legislation in Indonesia. This study is a juridical-normative research that analyzes the legal effect of electronic evidence of Metadata File similarity as an indication of tender conspiracy in competition law in Indonesia.

Abstrak :
Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metode rule of reason dan mengacu kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 5/1999 sebagai acuan minimal KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Organizing a tender is one of the activities that must contain the value of fair competition. In the practice, there was one case where the tender for the project in the Ogan Komering Ulu District Public Works Department was suspected for conspiracy activities in order to regulate and determine the winning bidder. Commission for the supervision of business competition, as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to take action against any alleged unfair business practices, play an important role in this case. However analyzing the facts in this case, the Commission seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 / 1999. The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in analyze every alleged case of conspiracy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai 3 hal. Pertama, pembahasan mengenai perluasan lingkup istilah tender yang ditinjau secara umum. Kedua membahas mengenai penjualan sebagai perluasan lingkup istilah tender yang ditinjau dari tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini akan melihat definisi tender yang terdapat dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan definisi tender yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang lalu dikaitkan dengan teori perundangundangan yang berlaku. Ketiga membahas mengenai implementasi penjualan sebagai perluasan lingkup istilah tender yang terdapat dalam putusan-putusan KPPU. Dalam pembahasan ini akan diambil 2 putusan KPPU yang terkait dengan pembahasan yaitu putusan perkara divestasi saham PT. Indomobil Sukses Internasional dan divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini melihat bahwa perluasan lingkup istilah tender terkait dengan penjualan yang terdapat dalam putusan-putusan KPPU tidak sesuai dengan tata peraturan perundangundangan yang berlaku karena dasar dari penggunaan pengertian tender oleh KPPU dalam putusan-putusan yaitu pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender tidak sesuai dengan pengertian tender yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dari pedoman tersebut yaitu penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about 3 things. First, the discussion of the expansion of scope for tender term that viewed in general. Second, the discussion of sales as the expansion of scope for tender term that viewed from the applicable regulations system. This discussion will look at the definition of tender which contained in the explanation of Article 22 Law No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Monopoly Law) and definition of tender which contained in the guideline of article 22 regarding Prohibition of Bid Rigging and then associated with the applicable theory of legislations. Third, the discussion regarding the implementation of sales as the expansion of scope for tender term which contained in Comission for the Supervision of Business Competition?s verdicts. This discussion would take 2 verdicts related, the verdict of divesment PT.Indomobil Sukses Internasional and the verdict of divesment VLCC PT. Pertamina. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of this research shows the expansion of scope for tender term which associated with sales is not accordance with the applicable regulations system because the basic that Comission for the Supervision of Business Competition used for tender term in their verdict which is the guideline of article 22 regarding Prohibition of Bid Rigging is not accordance with the term of tender in the Law No. 5 of 1999 which is the source of the guideline of article 22.

Abstrak :
Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender (bid rigging) seperti tersebut di atas jelas sangat dilarang berdasarkan Pasal 22, yang berbunyi ?Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.