Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perkawinan sirri dalam budaya hukum masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Perkawinan sirri diinterpretasikan, dirasionalkan dan dilegalkan oleh para kyai, yang kemudian saya temukan dan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologis dan deskriptif mengenai hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Informan penelitian ini terdiri dari perangkat desa, pegawai KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama (dalam hal ini kyai), tukang ojek dan individu-individu atau pasangan yang telah atau sedang melakukan kawin sirri. Data diperoleh dan informan dengan kegiatan observasi partisipant dan indept interview. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan para kyai melakukan tafsiran tentang perkawinan pada hukum agama, diadopsi oleh hukum adat berdampak terhadap perkawinan sirri. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk melegitimasikan perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para kyai mempunyai kepentingan (sub-budaya) sosial, budaya dan politik. Selain itu ada kelompok lain seperti tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi. Ada dua versi perkawinan sirri. Pertama, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki Kalisat. Kedua, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat dan menunjukkan adanya indikasi bentuk trafficking in women di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh mereka yang berfungsi sebagai perantara. Perkawinan sirri yang terjadi di desa Kalisat menvebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang tersubordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (sating mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksploitasi, tersubordinasi dan termaginalisasi.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kawin kontrak yang terkesan semakin ?legal? dan semakin marak di kalangan masyarakat. Berbagai aspek yang terkait di dalam kawin kontrak juga turut memenuhi uraian tesis ini. Diantaranya dampak buruk yang ada dari fenomena kawin kontrak, pandangan MUI sebagai lembaga keagamaan serta perannya dalam meniadakan kawin kontrak ini, serta akibat hukum bagi anak yang lahir dari hasil kawin kontrak dan untuk istri. Sampai dengan praktek yang terjadi pada pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di masyarakat. Tesis ini mengunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya, pendekatan yang dilakukan secara kwalitatif, dengan wawancara sebagi pelengkap informasi yang dilakukan kepada nara sumber. Terdapat juga bahasan mengenai rancangan undang-undang hukum Materil Peradilan Agama yang sampai dengan tesis ini selesai disidangkan belum terwujud menjadi sebuah undangundang, kiranya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan, agar perlindungan hukum bagi wanita dan anak menjadi lebih terjamin tentunya melalui pengkajian dan pengesahan oleh wakil rakyat Indonesia di DPR.

---

This thesis analyzes the contract of marriage that seems more "legitimate" and the ever more rampant among the public. Relevant aspects in the marriage contract also complies with the description of this thesis. Among them are the adverse effects of the phenomenon of temporary marriages, view the MUI as a religious institution and its role in the mating cancel this contract, as well as the legal consequences for children born of the marriage contract and istri practices. Until occur in the implementation of temporary marriages occurring in society. This thesis uses literature research methods with secondary data as a data source, the approach is qualitative, with interviews conducted as a supplementary information from experts. There is also discussion of a draft law that the religious material until the end of this thesis was embodied in a law, would be a task that must be completed for the legal protection of women and children become safer courses review and approval by the representatives of the Indonesia people in Parliament.