Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan Kota Depok membuat kebutuhan pasar akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan pasar di kota depok keberadaan ATM sebagai sarana praktis mempercepat terjadinya transaksi sangat dibutuhkan. Namun, keberadaan ATM di kota Depok tidaklah merata hal ini dikarenakan adanya pertimbangan faktor karakteristik lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran persebaran outlet Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik pemerintah dan swasta di Kota Depok yang dikaitkan karakteristik lokasi dengan menggunakan variabel penggunaan tanah, jaringan jalan, dan variabel jumlah penduduk produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Tetangga Terdekat, Matriks dan SIG. Hasil penelitian menunjukan bahwa Outlet ATM milik Pemerintah dan Swasta tersebar mengelompok pada Jalan Kolektor Primer yang berada pada penggunaan tanah perdagangan dan jasa serta mempunyai jumlah penduduk produktif pada tingkat sedang. Jalan yang mempunyai jumlah ATM terbanyak adalah Jalan Raya Margonda dan Jalan Cinere Raya. Persebaran ATM di Kota Depok tersebar mengelompok pada Pusat Pelayanan Kota Depok dan Subpusat Pelayanan Kota Cinere dan Cimanggis serta cenderung berada pada Area Of Dominance.

---

Depok is one of growth center city in west java, that makes market demand is increase. Those increases effect presence of ATM as a practical means to accelerate the transaction is needed. However, the presence of ATMs in the city of Depok not uniform due to consideration of the characteristics of the location factor. The aim of this study was to obtain a distribution outlet Automated Teller Machine (ATM) in the public and private in Depok characteristics, associated with the location using the variable, such as land use, road networks, and a variable number of productive populations. The method used in this study is the Matrix Method and GIS. Our research showing that Goverment ATM Outlets and Private Bank Outlets spread collectively on Primary Collector ways where placed among used trades and services area and having an amount productively population in middle level. The ways that has more ATM machines is Margonda Raya streets and Cinere Raya streets. The Distribution of ATM Machines in Depok City spread collectively on Official Service Center of Depok city and City Sub-Service Center in Cinere and Cimanggis and disposed in the Area of Dominace.

Abstrak :
Produk pemberian KTA melalui ATM merupakan pengembangan dari pemberian KTA, yang proses penawaran, pengajuan, persetujuan dan pencairan kreditnya dilakukan melalui ATM. Penggunaan ATM sebagai produk Electronic Banking dapat menambah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Bank, sehingga perlu adanya analisa hukum. Permasalahan tesis ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah dalam pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ? Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mekanisme pemberian KTA melalui ATM pada Bank X telah dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perbankan, informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan konsumen. Namun demikian, mengingat pada saat penelitian ini dilakukan, lembaga penyelenggara sertifikat elektronik belum dibentuk dan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara memiliki sertifikat elektronik belum diterbitkan, maka tanda tangan elektronik terhadap pemberian kredit ini belum dilakukan sertifikasi. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah, Bank X telah melakukan mitigasi risiko dalam pemberian KTA melalui ATM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KTA melalui ATM sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Bank X dan Nasabah.

---

The ATM Non Collateral Loan is a development of regular non collateral loan, which the marketing process, proposal submission, approval and loan disbursement are processed through ATM. The use of the ATM as one of Electronic Banking Product is expected to increase the certain risk exposure, therefore we need a comprehensive legal analysis. The legal issues that will be discussed in this thesis are: 1. How is the implementation of the ATM Non Collateral Loan at Bank X compared to regulations apply in Indonesia? 2. How is the protection to the Bank and the customers in the implementation of the ATM Non Collateral Loan in Bank X? The research was conducted in a normative-juridical with secondary data and supported by interviews. The result of the research found that the implementation of providing the non collateral loan through ATMs in Bank X is complied with all regulations apply in Indonesia. However since during the research, the institution who suppose to produce electronic device certification is not formed neither the issuance of ministry regulation regarding the procedure of registering the electronic devices to be certified, the use of electronic signature is not yet certified. As an effort to implement the protection or security mechanism for both the Bank itself and its customer, Bank X mitigates the risk rises from the ATM Non Collateral Loan. Based on the explanation above, we can conclude that Bank X has applied the banking prudential principal in providing the ATM Non Collateral Loan to its customers as a mechanism of legal protection to Bank X and the customers.

Abstrak :
Salah satu pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan ialah pembayaran pajak secara online. Pembayaran pajak secara online dapat berbentuk pembayaran melalui ATM. Pembayaran pajak melalui ATM diterapkan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sarana mempermudah administrasi perpajakan, selain itu pembayaran online membuat cost of taxation relatif rendah sehingga sistem perpajakan selaras dengan Ease of Administration. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kebijakan pembayaran PPh melalui ATM bagi UKM serta menganalisis apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kombinasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa pembayaran pajak penghasilan melalui ATM bagi UKM belum memenuhi Asas Ease of Admnistration. Hal ini menjadikan kebijakan ini tidak efisien dan efektif. ......One of the utilization of technology in tax administration is online tax payments. Online tax payment may take the form of payment by the Automatic Teller Machine (ATM). Tax payment through the ATM is applied for Small and Medium Enterprises as a means to simplify tax administration, in addition, tax online payments can make the cost of taxation relatively low so that the tax systems can be in harmony to the principle of ease of administration. The purpose of this research is to analyze the application of income tax payment through ATM’s policy for SMEs and to analyze whether this policy is in accordance with the principle of ease of administration. This research uses quantitative approach with mixed methods. The result if this research shows that income tax payment through the ATM for Small and Medium Enterprises have not fulfill the needs of the principle of ease of administration. This make the policy of this case is not effective and effcient.

Abstrak :
Perkembangan teknologi mempengaruhi sebagian besar dunia bisnis yang ada termasuk di Indonesia, dampak tersebut juga dirasakan pada sektor pasar penyedia jasa jaringan komunikasi bagi Automated Teller Machine (ATM). Teknologi VSAT yang pada awalnya sebagai media teknologi paling banyak digunakan, perlahan mulai diganti oleh salah satu teknologi IoT ( Internet of Things ) yaitu M2M ( Machine-to-Machine ). PT. XYZ merupakan salah satu perusahan yang bergerak pada bidang penyedia jasa konektivitas ATM baik menggunakan VSAT maupun M2M. Berdasarkan data yang ada terutama pada provinsi DKI Jakarta, jumlah lokasi yang menggunakan M2M semakin meningkat dan sebaliknya lokasi dengan VSAT terkesan mengalami stagnasi. PT. XYZ harus dapat mengantisipasi serta memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, terutama merancang sebuah strategi untuk memanfaarkan implementasi perangkat M2M. Dalam proses perancangan strategi tersebut digunakan metode matriks IFAS & EFAS, matriks SWOT, matriks BCG dan grand strategy. Pada akhirnya dapat disimpulkan dengan metode QSPM ( Quantitative Strategic Planning Matrix ) yang menghasilkan strategi yang disarankan untuk PT. XYZ untuk di implementasikan dan dinilai sesuai pada kondisi saat ini. Strategi tersebut berisikan melakukan investasi kepada produk M2M dengan harapan meningkatkan market share perusahaan PT. XYZ. Sehingga posisi perusahaan PT. XYZ terhadap produk M2M semakin membaik Dimana investasi tersebut berbentuk melakukan kontrol terhadap ketersediaan perangkat untuk kepentingan instalasi baru atau maintenance, sehingga disaat pelanggan membutuhkan layanan secara urgensi PT. XYZ selalu siap dan dengan banyaknya produk perusahaan tersebar maka akan meningkatkan market share perusahaan. ......Technological developments affect most of the existing business world including in Indonesia, the impact is also felt in the market sector of communication network service providers for Automated Teller Machine (ATM). VSAT technology which was initially used slowly began to be replaced by one of the IoT (Internet of Things) technologies, namely M2M (Machine-to-Machine). PT. XYZ is a company engaged in the area of ​​ATM connectivity service providers using either VSAT or M2M. Based on available data, especially in the DKI Jakarta province, the number of locations using M2M is increasing and vice versa locations with VSAT seem to experience stagnation. PT. XYZ must be able to anticipate and take advantage of the development of these technologies, especially designing a strategy to utilize the M2M device implementation. In the process of designing the strategy the IFAS & EFAS matrix, SWOT matrix, BCG matrix and grand strategy methods are used. In the end it can be concluded with the QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) method that results in a suggested strategy for PT. XYZ to be implemented and assessed according to current conditions. The strategy consists of investing in M2M products with the hope of increasing the company's market share of PT. XYZ. So the position of the company PT. XYZ for M2M products is getting better, where the investment takes the form of controlling the availability of equipment for the sake of new installations or maintenance, so that when customers need services urgently PT. XYZ is always ready and with the company's many products spread it will increase the company's market share.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah. ...... This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers.