Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangaan industri pertelevisian yang semakin pesat dewasa ini menimbulkan persaingan yang ketat diantara stasiun-stasiun televisi. Stasiun-stasiun televisi tersebut saling berlomba menampilkan program atau acara yang menarik dan diminati oleh masyarakat. Peranan Rumah Produksi penting dalam kemajuan industri pertelevisian ini. Rumah Produksi membantu stasiun televisi dalam menyiapkan acarara acara yang nantinya akan disiarkan di stasiun televisi tersebut. Kedua pihak tersebut mengadakan kerja sama dalam hal pengadaan program atau acara. Skripsi ini akan membahas mengenai Perjanjian Pengadaan Program antara Stasiun Televisi dan Rumah Produksi, dan permasalahan pengaturan hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam Rumah Produksi, serta sebuah kasus yang dialami oleh sebuah Rumah produksi, dikarenakan adanya pihak pekerja dari Rumah produksi tersebut yang mengaku sebagai pemegang hak cipta atas program yang ditayangkan di sebuah Stasiun Televisi Swasta.

Abstrak :
Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan. ......The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindakan plagiarisme merupakan tindakan mengunakan, menjiplak, menyalin karya, tulisan, ide orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah plagiarisme dalam tayangan televisi. Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai plagiarisme, namun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk memberikan konskwensi hukum pelaku plagiarisme, yaitu ketentuan mengenai hak yang terdapat dalam ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme. Agar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi diperlukan pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

---

ABSTRACT
Plagiarism is the act to use, to steal, to commit literary theft, someone else?s works, words, ideas, without giving proper credit to creator and passing them off as the product of ones?s own mind. The focus of this study is plagiarism act in television show. In Law Concerning Copyrights there is no explicitly regulation about plagiarism, but there are some regulations in Law Concerni Copyrights that can be use to give a law consequence to plagiator, that are regulation about rights in a works that has been breached by plagiarism act. Because of that, in order to give creator or copyrights holder perfect protection, it needs a specific regulation in Law Concerning Copyrights about breach of copyrights plagiarism.

Abstrak :
Pada 29 Agustus 2008, KPPU mengeluarkan keputusannya mengenai Hak Siar Eksklusif Liga Inggris oleh salah satu Penyedia Jasa Televisi Berbayar di Indonesia yaitu ASTRO. Putusan tersebut dikeluarkan setelah sebelumnya ada laporan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 16 dan 19 dari undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didalam putusannya tersebut, KPPU menyatakan bahwa pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian Hak Siar tersebut terbukti tidak melanggar Pasal 19 dari UU No.5 tahun 1999. Namun di dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa ESPN STAR Sports dan All Asia Mulitmedia Network terbukti melanggar Pasal 16 UU No.5 tahun 1999. Namun ada bagian dari putusan tersebut yang menimbulkan kontroversi. Yaitu bagian yang memerintahkan agar PT. Direct Vision selaku pemegang merek dagang ASTRO di Indonesia, tetap melanjutkan kerjasamanya dengan All Asia Multimedia Network, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan KPPU. Oleh karena itulah melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai posisi Hak Siar didalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, penulis juga ingin membahas mengenai wewenang yang diberikan kepada KPPU untuk memutuskan suatu kasus persaingan usaha yang telah diberikan oleh UU No.5 tahun 1999 dan juga ketentuan terkait lainnya. ......On 29th of August 2008, KPPU make a decree regarding the exclusive broadcasting rights of the English Premier League by one of the PayTV operator in Indonesia, ASTRO. The decree is made after there is a report that ASTRO might have violated Article 16 and 19 of Law No.5 year 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practice and Unhealthy Business Competition. In the decree, KPPU said that there is no violation in regard of Article 19. However, KPPU said there is a violation of Article 16 doe by ESPN Star Sports and All Asia Multimedia Network. But there is a controversial part of the decree. Is the part in which KPPU order PT. Direct Vision and All Asia Multimedia Network to continue their business practice in which raises the question about KPPU authority. That is why in this thesis, I want to talk about the position of the broadcasting rights within Law No.5 year 1999 and also Law No 19 year 2002 regarding Intellectual Property. Moreover, I also want to talk about KPPU authority that is given by the law.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas tiga permasalahan. Pertama mengenai pengaturan penyelenggaraan penyiaran televisi yang berkaitan dengan siaran yang bermuatan unsur cabul. Kedua mengenai kondisi penyelenggaraan penyiaran yang ditinjau dari perspektif perlindungan anak. Ketiga mengenai kendala-kendala dalam upaya perlindungan anak terhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan ditujukan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang penyiaran televisi dalam rangka perlindungan anak. Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan larangan terhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul yang dibuat oleh Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu juga disertakan analisis terhadap peraturan yang dibuat oleh internal lembaga penyiaran dan juga peraturan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Sedangkan penerapan hukum yang dimaksud ditinjau dari data KPI yang menggambarkan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap hukum yang berlaku. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan anak beserta solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

ABSTRACT
This writing mainly discusses about three problems. The first is a matter regarding to regulation towards television programs containing obscene materials. Secondly, implementation of television broadcasting considered from child protection?s perspective. The third is obstacles to protect children from television programs containing obscene materials. By using literature research method combined with field research method, this writing aims to explain applied law and its implementation toward television broadcasting sector in the child protection perspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to any obscene materials in television broadcasting and made by government and Indonesian Broadcasting Committee (KPI). Moreover, related internal rules of television station and regulations from other countries are provided as an assessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of child protection. On the other hand, the implementation is by KPI?s data showing has the television station complied with the regulations or not. Then, from the explanation, the obstacles to protect children from television program containing obscene materials and its solution can be found.