Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andica Giovanni
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas content strategy market challenger dalam menghadapi market leader industry televisi, dengan studi kasus pada NET terhadap Trans TV. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis Industrial Organization Model yang membahas market structure, conduct dan performance. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi market structure yang oligopoli mempengaruhi conduct Trans TV sebagai market leader dan NET sebagai market challenger dalam memperebutkan target audience yang sama. Sebagai market challenger NET melakukan strategi frontal attack terhadap Trans TV dengan content strategy yang berbeda. Performance content strategy tersebut ditunjukkan melalui rating, share dan penerimaan iklan
ABSTRAK
This thesis deals with the content strategy of the market challenger against the market leader of television industry, with case study in NET towards Trans TV. This research is aqualitative study using descriptive analysis design. The findings were analized by usingthe Industrial Organization Model of analytical framework that explore the marketstructure, conduct and performance. The analisys is shows that condition of an oligopolymarket structure influences the conduct of Trans TV as the Market leader and NET as themarket challenger in competing the same target audience and advertising. As the marketchallenger NET conduct a frontal attack strategy against Trans TV with a differentcontent strategy. The performances of the content strategies can be showed in rating,share and advertising revenue.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42439
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gilang Gusti Aji
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia. Tesis ini mengambil objek penelitian Kompas TV, sebuah TV baru yang mengikrarkan diri sebagai televisi jaringan. Teori ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini dengan pemusatan perhatian pada aspek spasialiasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Strategi penelitiannya ialah Studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah Induk jaringan Kompas TV untuk bekerja sama, dalam hal ini mengakuisisi TV-TV lokal merupakan bentuk spasialisasi horizontal. Spasialisasi Horizontal dilakukan lewat proses Integrasi. Integrasi horizontal memungkinkan perusahaan mengonsolidasikan dan memperluas kontrol mereka dalam sektor tertentu produksi media dan memaksimalkan sumber daya ekonomi serta memperluasnya. Ekspansi Kompas TV ke yang mereka lakukan pada TV lokal di daerah merupakan upaya untuk memperluas jumlah khalayak serta jangkauan jaringan medianya. Selanjutnya Relasi antara induk dan anggota Jaringan dominasi terjadi dalam bentuk kendali induk terhadap jaringan. Dalam konteks lebih besar Kompas TV diposisikan sebagai Agen perubahan dalam Sistem Siaran Jaringan di Indonesia.
ABSTRAK
This Thesis aim to give description about implementation of network broadcasting system in Indonesia. This Thesis take Kompas TV as a Research object, new television station which declare itself as network television.political economy theory is the main theory with focused on spacialization and structuration aspect. This is a critical paradigm research which consider media ownership structure mainly affected by capital power. Qualitative approach used to describe comprehensive view about the phenomena. The method is case study. This research got the data by indepth interview and document study. The result show that Kompas TV main network action to cooperate, in this case acquisition local televisions is the form of horizontal specialization. This is done by integration. Horizontal Integrationallow corporate consolidate ang widening control of production and maximize economic resources.Kompas TV expansion to local TV is effort to expand audiences and extend the network. Relation between the main and network is about domination. In the larger context, Kompas TV can seen as agent of change in implementation of network broadcasting system in Indonesia.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41734
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Indriani
Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan. ......This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61368
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Alatas Fahmi
Jakarta: Yayasan Pengkajian Komunikasi Masa Depan, 1997
384.55 ALA b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Peny Novarina
Abstrak :
Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki. ......The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agie Vadhillah Putri
Abstrak :
Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603. ......At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Armando
Abstrak :
The article attempt to reveal how, in the past two decades, Indonesia's centralized television system has moved towards anti democracy and anti pluralism - exploiting the economy of others areas outside Jakarta. The writer argues that this unjust system can only be corrected if those with authority are willing to implement the 2002 broadcasting law consistently.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
MK-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Made Ras Amanda G.
Abstrak :
Dunia pertelevisian di Indonesia berkembang Sejalan dengan perkembangan dunia politik di Indonesia pada tahun 1998. Angin reformasi saat itu tidak hanya membuka peluang untuk menambah jumlah stasiun televisi Swasta, namun juga gerakan di daerah untuk mendirikan televisi maupun radio, balk swasta, komunitas maupun publik. Materi siaran selama ini dikuasai stasiun nasional yang berpusat di Jakarta, yang relatif selalu mengangkat isu dan wacana nasional sedangkan wacana di daerah seringkali tidak mendapat perhatian. Di sisi lain dengan hadimya televisi-televisi Iokal. maka perebutan kue iklan di televisi yang sudah sangat ketat akan semakin ketat PT Bali Ranadha Televisi adalah salah satu televisi swasta Iokal di Indonesia, yang mengudara di daerah Bali dan sekitamya. Kehadiran BaliTV di Bali mendapat perhatian khusus dari masyarakat Bali, dengan program bermuatan Iokal, posisi rating BaliTV di Bali berada pada urutan keempat setelah Indosiar, RCTI dan SCTV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pola masyarakat di Denpasar dalam menggunalcan televisi, jenis hiburan dan informasi apa yang dikonsumsi mereka, dan mengetahui ragam kebutuhan program teievisi yang diinginkan masyarakat di Bali khususnya di Denpasar. Penelitian menggunakan kerangka pemikiran studi ekonomi media, yang terfokus pada konsumen pengguna media dengan mempelajari karakteristik konsumen pengguna media televisi, meliputi kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan kelompok berdasarl-can status sosial ekonomi sampai pacla budaya yang mereka anut hingga pola penggunaan media televisi. Pole penggunaan ini terbagi dari program acara yang mereka sukai, saluran televisi hingga durasi menonton televisi. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yakni metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dimana memaparkan suatu situasi atau peristiwa. Sedangkan tehnik pengumpulan data dengan dua tehnik ; yakni dengan studi dokumen data rating yang dikeluarkan Nielsen Media Research Indonesia. Lalu untuk memperkaya data dan menjawab fenomena yang didapatkan peneliti melakukan wawancara pada masyarakat pengguna televisi di Denpasar, Bali. Dari hasil penelitian diketahui, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang, faktor budaya adalah faktor terbesar yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat khususnya dalam menggunakan televisi. Untuk kelompok masyarakat yang mempunyai kecenderungan budaya yang homogen dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma-norma yang sangat mengikat di dalam masyarakat, maka faktor budayalah yang memberi kontribusi terbesar dalam menentukan pola konsumsi seseorang. Berdasarkan pada asumsi studi ekonomi media, media berfungsi dalam dual pasar produksi, yakni menjual program kepada masyarakat dengan, dan sebagai mempromosikan produk dari pengiklan. Dari hasil penelitian ini, diketahui peran televisi khususnya televisi swasta komersial, Iebih sebagai wadah untuk melayani pengiklan dibanding melayani masyarakat pada umumnya. Televisi bagi masyarakat di Denpasar lebih digunakan sebagai media hiburan dibandingkan dengan media informasi. Tipe program acara yang mereka sukai adalah acara serial komedi, atau aoara yang mengundang tawa. Terutama komedi yang ditayangkan BaliTV dengan mengangkat budaya Iokal, yang menggunakan bahasa daerah. Penelitian ini mengimplikasikan pada perlunya menyusun program dengan terus menerus melakukan riset terhadap budaya Iokal serta unsur proximity atau lokalitas lainnya antara Iain program acara variety show, yang menampilkan kesenian-kesenian Bali, muiai dari lawak Bali hingga sajian musik Bali.
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22023
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Zulkifli
Abstrak :
Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan. ......The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wardahnia Hadiyanto
Abstrak :
ABSTRAK
Meski memiliki peran strategis, Lembaga Penyiaran Publik TVRI belum memiliki posisi yang kuat karena status kelembagaannya belum jelas. Penelitian ini bertujuan melakukan penyempurnaan kebijakan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai suatu Hirarki karenanya tiga tahap kebijakan berdasarkan hirarki dinilai tepat untuk penelitian ini.

Penelitian menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) yang melihat real world sebagai sistem yang terdiri dari sub-sistem yang saling interconnected dan interrelated.Pemilihan SSM sebagai pendekatan untuk keseluruhan proses penelitian menggunakan experience based knowledge– yang bergerak antara perceived about realworld (reality) dan feeling about realworld (actuality). Hasil Penelitian menunjukkan pada tataran policy level Undang-undang 32/2002 dan PP 11/2005 serta PP 13/2005, tidak mengatur rumusan status kelembagaan LPP TVRI.Bahkan, regulasi- regulasi tersebut tidak sinkron dalam pengaturan kelembagaan LPP TVRI. Sementara di tataran organizational level, Rencana Strategis LPP TVRI 2011- 2016 belum selesai disusun, mengingat belum ada sinergisitas antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI 2011- 2016. Padahal Renstra LPP TVRI adalah penentu arah pengembangan LPP TVRI di masa mendatang. Pada tataran operational level, Standar Operasional Prosedur (SOP) unit Pemberitaan LPP TVRI yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugas profesi di unit Pemberitaan hingga saat ini belum disosialisasikan.
ABSTRACT
This research objective is the improvement of the policy of LPP TVRI as a Hierarchy of the three steps policy based on hierarchy which is suitable or proper with this report. The research uses a soft systems Methodology- SSM that see the real world as a system which consists of sub system that interconnected and interrelated to each other.

The choosing of approaching SSM is used for a comprehensive Research Process to conduct the completion policy of Public Broadcasting Board with the using of experience based knowledge- which move between perceived about real world (reality) and feeling about real world (actuality).The result of this research shows in amandement policy level of UU 32/2002 and PP 13/2005 as well as LPP TVRI, without stipulate definition, limitation and the status of LPP TVRI, even the regulation is not connected to the arrangement of LPP TVRI Board. Meanwhile, the arrangement of organization level, strategy plan of LPP TVRI 2011-2016 is not accomplished, because there is not a synergy between the Board of Governors and the Director of LPP TVRI Board 2011-2016. Even though, strategy Plan of LPP TVRI is the key guidance to the development of LPP TVRI in the future. The arrangement of operational level, the Standard Operating Procedure of News Department of LPP TVRI which is the sources or guidelines in conducting the profession duty in the field of News Department, until now it is not been socialized.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35015
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>