Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia pun demikian mengembangkan. Hal ini pun berdampak pada dunia kedokteran. Di dalam dunia di bidang kedokteran, muncul fasilitas kesehatan baru yaitu telemedicine. Telemedicine itu sendiri, pada dasarnya adalah fasilitas medis yang memudahkan dokter masyarakat di Puskesmas untuk berkonsultasi dengan spesialis yang berada di rumah sakit, untuk membantu dokter umum dalam melakukannya analisis, diagnosis, dan juga resep obat. Dengan sarana telemedicine kesehatan, akan memudahkan puskesmas setempat jauh untuk dapat memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Tapi, nyatanya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur telemedicine. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tentang kompetensi dan kewenangan dokter serta akuntabilitas hukum dokter dalam penerapan fasilitas kesehatan telemedicine. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan penyelenggaraan fasilitas kesehatan telemedicine di Puskesmas Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam aplikasi fasilitas kesehatan telemedicine, mempunyai kompetensi dan kewenangan masing-masing untuk dokter. Selain itu, tanggung jawab hukum dokter juga bisa dikaitkan dengan Kode Etik Kedokteran, Disiplin Kedokteran, dan juga Kode Etik Kedokteran Hukum Perdata dan Pidana. Kesimpulan yang bisa ditarik oleh Penulis dalam penerapan fasilitas telemedicine terdapat perbedaan kompetensi dan otoritas antara dokter umum dan spesialis. Selanjutnya saran yang diberikan penulis adalah kepada Kementerian Kesehatan Diharapkan terbentuknya regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas telemedicine ini, agar mampu memperjelas kompetensi, wewenang, hak dan kewajiban personil kesehatan terutama dokter. ......Along with advances in information technology, human life is increasingly developing. This also has an impact on the world of medicine. In the world of medicine, a new health facility has emerged, namely telemedicine. Telemedicine itself is basically a health facility that makes it easy for community doctors in Puskesmas to consult with specialists in hospitals, to assist general practitioners in analyzing, diagnosing, and prescribing drugs. With the health telemedicine facility, it will make it easier for local health centers to be able to provide appropriate treatment to patients. But, In fact, there are no laws and regulations that regulate it telemedicine. This causes the absence of legal certainty regarding the competence and authority of doctors as well as the legal accountability of doctors in the application of telemedicine health facilities. The aim of this research is to describe the state of operation of the telemedicine health facility at the South Tangerang Health Center. The research method used is normative juridical. The results showed that in the application of telemedicine health facilities, doctors have their respective competences and authorities. In addition, a doctor's legal responsibility can also be linked to the Medical Code of Ethics, Medical Discipline, and also the Medical Code of Ethics. Civil and Criminal Law. Conclusions that can be drawn by The author in the application of telemedicine facilities there are differences in competence and authority between general practitioners and specialist doctors. Furthermore, the advice given by the author is to the Ministry of Health. It is hoped that the formation of regulations related to the operation of this telemedicine facility, in order to be able to clarify the competence, authority, rights and obligations of health workers, especially doctors.

Abstrak :
Sejak menjalani kehamilan sampai persalinan, seorang ibu haruslah mendapatkan perawatan dan pemantauan kesehatan yang baik. Hal ini juga berlaku bagi janin yang dikandung. Namun tidak semua Ibu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ini. Dengan adanya TeleCTG dan aplikasi Bidan Sehati yang dikeluarkan oleh PT Zetta Sehati Nusantara, pelayanan kesehatan dan pemantauan perkembangan kehamilan dapat didapatkan semua Ibu dimana pun mereka berada. Dalam pelaksanaannya, TeleCTG melibatkan Bidan pengguna aplikasi dan Dokter Spesialis Kandungan yang bekerja sama dengan Aplikasi. Dengan adanya inovasi ini, terdapat permalasahan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan berbasis telemedicine ini, terlebih dengan adanya Permenkes mengenai penerapan telemedicine. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggaraan TeleCTG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa. Penyedia Aplikasi bertanggung jawab atas tingkat mutu pelayanan aplikasi yang berpangku pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Dokter Spesialis Kandungan dan Bidan bertanggung jawab melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat mereka bekerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan tersebut tidaklah secara langsung menyebutkan pertanggungjawaban tiap pihak dalam penyelenggaraan telemedicine. Sehingga, seharusnya terdapat Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur lebih rinci mengenai pertanggungjawaban, juga kedudukan Penyedia Aplikasi. ......From pregnancy to childbirth, a mother must get good health care and monitoring. This also applies to the child conceived. However, not all mothers can get this service. With the TeleCTG and Bidan Sehati application, made by PT Zetta Sehati Nusantara, health services and monitoring of pregnancy development can be obtained by all mothers wherever they are. In its implementation, TeleCTG involves Midwives, who use the application, and Obstetricians who cooperate with the Application. With this innovation, there are legal issues regarding who is responsible for telemedicine-based health services. The purposes of this study is to find the legal liability of the implementation of TeleCTG. The research uses normative-juridical method. The results of the study stated that the Application Provider is responsible for the level of quality of application services that is subject to the Information and Electronic Transaction Law. Gynecologists and Midwives are responsible through the Health Care Facilities where they work, based on Minister of Health Regulation No. 20 of 2019.  However, the regulation does not directly state the responsibility of each party in the telemedicine implementation. Therefore, there should be regulation regarding liability and responsibility more details, also legal standing of Application Provider.