Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Automatic Exchange of Information merupakan sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi para wajib pajak yang membuka rekening bank di negara lain dan akan langsung terlacak di negara asal. Sehingga nantinya suatu Negara dapat mengetahui warga negaranya yang merupakan wajib pajak di Negara tersebut membuka/memiliki rekening di Negara lain dan mengetahui jika terdapat sebuah kemungkinan praktek penghindaran pajak (transfer pricing) terlebih dalam konteks pajak penghasilan. Terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah beranggapan bahwa Automatic Exchange of Information (AEoI) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) sendiri merupakan pengiriman informasi tertentu tentang wajib pajak pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Di Indonesia, pada saat ini, terkait dengan Automatic Exchange of Information telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya diundangkan menjadi undang-undang melalui UU No. 9 Tahun 2017. Melalui undang-undang tersebut, prinsip kerahasiaan yang melekat di dalam setiap produk jasa keuangan yang telah diatur dalam undang-undang, menjadi dikecualikan keberlakuannya. Padahal dipahami bahwa prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh penyedia jasa keuangan. misalnya Bank, Asuransi, Pasar Mosal, Pedagang Berjangka Komoditi, dll. ......Automatic Exchange of Information is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries which makes it possible for taxpayers who open bank accounts in other countries and will be directly traced in the country of origin. So that later a country can find out its citizens who are taxpayers in that country open/have accounts in other countries and know if there is a possibility of tax avoidance practices (transfer pricing) especially in the context of income tax. Regarding this policy, the Government considers the Automatic Exchange of Information (AEoI) as one of the strategic steps to improve the financial information management system in Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) itself is the delivery of certain information regarding taxpayers at a certain time, periodically, systematically and continuously from the country of income source or place of storing wealth, to the resident country of the taxpayer. In Indonesia, at this time, the Automatic Exchange of Information has been regulated in Government Regulation Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which was subsequently promulgated into law through Law no. 9 of 2017. Through this law, the principle of confidentiality inherent in every financial service product that has been regulated by law is excluded from its application. Even though it is understood that the principle of confidentiality is a very fundamental principle that must be owned by financial service providers. e.g. Banks, Insurance, Mosal Markets, Commodity Futures Traders, etc.

Abstrak :
Pendekatan deterrence kepada wajib pajak memiliki korelasi lemah terhadap kepatuhan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Konsep cooperative compliance hadir sebagai pendekatan alternatif untuk hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dengan mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan transparansi. Penerapan cooperative compliance secara optimal dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak dari segi biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana keteterapan konsep cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia. Analisis keterterapan dilakukan dengan mengevaluasi pilar cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yaitu commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by Authority dan disclosure and transparency by taxpayer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilar cooperative compliance belum terterapkan sepenuhnya karena beberapa hambatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen, pengungkapan dan transparansi informasi, mekanisme pemberian kepastian, keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risiko, dan mekanisme Alternative Dispute Resolution diperlukan untuk penerapan cooperative compliance secara optimal. ......The deterrence approach to taxpayers has a weak correlation with compliance (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). The concept of cooperative compliance as an alternative approach to the relationship between Tax Authorities and taxpayers with mutual trust, cooperation, and transparency. The optimal implementation of cooperative compliance can benefit the Tax Authority and taxpayers in terms of compliance, level of compliance, and realization of tax revenue. This study aims to understand concept of cooperative compliance and its limitations in the supervisory activities carried out by the Tax Authorities in Indonesia. The applied analysis is carried out by developing the pillars of cooperative compliance in supervisory activities, namely commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by the authority, and disclosure and transparency by taxpayers. The results of this study indicate that the cooperative compliance pillar has not been fully demonstrated due to several obstacles. Further arrangements regarding commitment, achievement and transparency of information, provision of assurance, risk management approach, and Alternative Dispute Resolution mechanisms required for optimal implementation of cooperative compliance

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan tentang prosedur yang berlaku, baik bagi wajib pajak maupun fiskus guna memperoleh keuntungan dari mekanisme Surat Penegasan. Tesis ini juga menyajikan pelaksanaan praktik mekanisme advance ruling yang berlaku bagi beberapa negara seperti : Jerman, Belanda, Singapura dan India, terkait dengan dasar hukum dari advance ruling, pembatasan masalah, ikatan hukum, jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, serta masa berlakunya. Hasilnya, walaupun pada praktiknya terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik umum mekanisme advance ruling, namun Surat Penegasan tetap dapat digunakan bagi wajib pajak untuk menyamakan persepsi dengan fiskus terkait interpretasi dari suatu peraturan. Walaupun tidak bersifat mengikat, namun Surat Penegasan ini mampu memberikan sebentuk ke pastian hukum terkait transaksi yang diajukan permohonan melalui mekanisme advance ruling ini.

---

This thesis explore the real procedural both taxpayers and the tax authorities must do in order to get advantages from the Ruling Letter mechanism. This thesis also provide descriptions about the practical of advance ruling mechanism that implemented in some countries such as Germany, Netherlands, Singapore, and India, including the law base of the advance ruling, the limitation of advance ruling, the binding rules, timelines, fees, even the term of advance ruling?s validation. As a result, even though the Ruling Letter mechanism has an excessively different to any common advance ruling mechanism, as an alter native way, we still can consider it to give us a way to equal our perspective in an appropriate term with the tax authorities about our interpretation of tax rules. Though it not bound both of the taxpayers and the tax authorities, it still can give us some kind of certainty to get through with the transaction which proposed in this Ruling Letter mechanism.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner terhadap 103 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di DKI Jakarta dan pernah secara langsung menerima pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak, serta serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Responden rata terbagi antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dengan dominasi termasuk dalam rentang usia 18-29 tahun. Jenis pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sarjana. Domisili terdaftarnya Wajib Pajak di DKI Jakarta paling banyak berada di Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh sebesar 77,4 persen terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta. Variabel yang mempunyai pengaruh paling besar secara parsial adalah empati. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar manfaat pelayanan yang dirasakan, semakin besar pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta. ......This research discusses the results of research conducted to analyze the effect of service on individual taxpayer compliance in DKI Jakarta. This research uses a quantitative method which is carried out through data collection by distributing questionnaires to 103 respondents who are registered individual taxpayers in DKI Jakarta and have directly received services at the Tax Service Office, as well as using library study data collection techniques and in-depth interviews. Data analysis in this study was carried out by descriptive analysis and multiple regression analysis. Respondents were equally divided between the sexes of women and men, with the dominance being in the age range 18-29 years. Most types of work are private employees with the latest Bachelor's educational background. The domicile of taxpayers in DKI Jakarta is mostly in South Jakarta. The results showed that five variables of physical evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy significantly influence the compliance of individual taxpayers of DKI Jakarta as much as 77,4 percent. Variabel which has the most significant influence partially is empathy. This shows that the greater the perceived service benefits, the greater the compliance level of DKI Jakarta Individual Taxpayers.

Abstrak :
Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari sektor pajak. Serta bagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait. Berdasarkan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kurang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 ini telah cukup memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi. ......In order to handle the economic impacts due to the spread of COVID-19 pandemic, the Bogor Regency Government made a policy of removing the administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes to ease the burden on taxpayers and increase local government revenues. The removal of administrative sanctions is carried out on interest until the Tax Year of 2019 for taxpayers who have paid the tax principal for the year concerned. This undergraduate thesis discusses the removal of administrative sanctions on land and building taxes in terms of the tax revenue stimulus. And how the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 is reviewed in terms of the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical method, using secondary data including regulations, books, and related journals. Based on this research, the implementation of this administrative sanctions removal policy of Land and Building Tax also considered not appropriate to achieve the objectives of the policy. However, the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 has been sufficient to provide legal certainty for taxpayers, although there are still several things that have to be considered.