Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan hipotesis Ho. Faktor perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. HA - Faktor perilaku wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment BPHTB dan unluk mengetahui dampak faklor perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kuantitatif, dimana untuk membuktikan hipotesis pertama, dilakukan uji beda dua sampel berpasangan Wilcoxon. Sedangkan untuk membuktikan hipotesis terlebih dulu dicari informasi mengenai faktor-faktor perilaku Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan self assessment BPHTB melalui survei/kuesioner terhadap terhadap sejumlah responden perumahan yang melakukan transaksi pada periods: tahun 2004. Responden dipilih berdasarkan besarnya BPHTB yang dilaporkan. Pengisian kuisioner dilakukan dengan cara mengirim formulir/isian kuesioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara mendatangi langsung responden. Setelah diperoleh hasil kuesioner tersebut, dilakuan uji validitas dan uji reliabilitas item pertanyaan, sehingga diperoleh variabel-variabel yang benar-benar teruji. Selanjutnya baru dilakukan analisis faktor dan regresi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan BPHTB.

Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa perilaku Wajib Pajak cenderung subyektif dikarenakan faktor keengganan responden untuk mendapatkan masalah, yang akhirya berujung pada timbulnya sanksi atau denda. Hal ini dudukung dengan hasil pengujian reliabilitas yang menyatakan bahwa hanya terdapat 6 variabel saja yang dapat dikatakan handal mewakili perilaku self assessment Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan nilai koefisien KMO dan Bartlett, nilai MSA, dan uji validasi menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut telah stabil dan membentuk suatu faktor yang diberi nama KEPATUHAN yang merupakan ujud kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal pelaporan BPHTB yang sesuai clengan nilai transaksi, dan penghindaran masalah yang mungkin timbul dan berdarnpak dengan dikenakannya sanksi /denda. Dampak perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang adalah sebesar 50,6% yang artinya bahwa penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang, sebesar 50,6% dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak, sedangkan sebesar 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari hasil analisis terhadap perilaku Wajib Pajak, terlihat bahwa unsur subyektivitas Wajib Pajak, yaitu keengganan dalam menghadapi masalah perpajakan, khususnya BPHTB, yang berujung pada dikenakannya sanksi/denda muncul sebagai variabel yang mewakili perilaku Wajib Pajak. Subyektivitas tersebut dapat dikurangi dengan cara peningkatan sosialisasi menenai pengertian dan pemahaman masalah perpajakan, khususnya BPHTB. Peran petugas Pajak yang berhubungan Iangsung dengan permasalahan ini perlu ditingkatkan, selain pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan BPHTB seperti PPAT dan Developer. Mungkin saja, dari 49,4% faktor lain.

---

This research is done at Tangerang Regency Government. By using Ho hypothesis - factor of tax payer attitudes does not infiuence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. HA - factor of tax payer attitudes does influence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. The aim of this research are to know; flow are the attitudes of tax payer in doing self assessment BPHTB and what are the impact of tax payer attitude in doing self assessment towards BPTHB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency.

The analysis method used is descriptive-quantitative analysis, it means that to prove the first hypothesis, it is necessary to do Wilcoxon test of ditlerence of two double sample Whereas to prove the hypothesis needs to be founded information earlier about the factor of tax payer attitude in doing self assessment BPHTB trough survey or questionnaire towards several housing respondent which docs transaction in 2004 period. The respondent chosen is based on its high of BPHTB reported. The fulfill of questionnaire is done by delivering questionnaire tbrm to respondent address trough letter post and by inviting directly respondent. After getting the result ofquestionnaire, it is needed validity test and reliability test of question item So that it will be got valid variables. Alier that it can be done analysis of factor and regression to know its influence towards BPHTB acceptance.

The result of this research shows that there is significant difference between target and reality of BPHTB acceptance. It may be deviance of tax payer attitude to avoid BPHTB proved. The factor causing of tax payer changing consist of 1 factor namely Obeyment Factor. It is combination from six variables of tax payer attitude namely PROBLEM, SANCTION, TRANSACTION, FINE, ACCURATE, and VALUE. By using regression analysis, it is got R coefficient value as 0,034, it means that the influence of tax payer attitude towards acceptance of its BPHTB is very small. This case supported from its significant value > 0,05, it means that it happens rejection towards HA dan Hg acceptance- Ho acceptance has meaning that tax payer attitude does not influence Significantly towards its BPHTB acceptance. If coefficient of its regression neglected, so we can articulate the similarity of its regression become every tax payer attitude changing as 1, it will rise BPHTB acceptance at Tangerang Regency as Rp. 438.62O,- whereas the constanta of this equivalence is Rp. 9.148.220,-, it means that BPHTB acceptance at Tangerang Regency, without influence of tax payer attitude factor is as fix as Rp. 9.148.220,-.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan adalah pandangan individu seorang wajib pajak mengenai hasil kerja aparatur pajak dalam menjalankan tugas pelayanan yang diukur berdasarkan indikator: keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mencerminkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang meliputi indikator penyetoran dan pelaporan.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasionai dengan melibatkan 97 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 3018 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yangsebelumnya telah diuji va|iditas dan reiiabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak mempersepsi baik mengenai kineria palayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, baik dilihat berdasarkan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan maupun empati. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak, diketahui secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah, baik untuk kepatuhan dalam melaporkan maupun dalam membayar pajak. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa persepsi wajib paiak mengenai kinerja palayanan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pe|ayanan Pajak Pratama Senen. Indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati juga memiliki hubungan singifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang memiliki hubungan paling erat adalah keandalan, diikuti dengan bukti fisik, jaminan, daya tanggap dan empati.

Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas pelayanan perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dalam melakukan pelayanan. Reward dapat diberikan dalam bentuk material seperti uang, kendaraan, atau beasiswa melanjutkan studi; dan dapat pula diberikan secara imaterial berupa piagam penghargaan dan pujian eksklusif dalam bentuk publikasi massa. Selain itu perlu adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pelayanan pegawai dengan memasukkan materi-materi yang terkait dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal.

---

This research was aimed to examine the relationship between taxpayer perception about service performance of taxation with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. The perception about service performance of taxation is taxpayer view about tax officers outcome in the performing of service task that measured by indicators: reliability, responsibility, assurance and empathy. Taxpayer compliance is a condition express the taxpayer in the fulfill obligation of taxation and performing his taxation rights which cover the reporting and endorsement indicator.

The research used descriptive and corellational method involving 97 sample (respondent) being taken randomly from 3018 populations. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.

Descriptive analysis result show in generally taxpayer have good perception to service performance of taxation at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, both seen by physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy. While for taxpayer compliance, known in general taxpayer have low compliance, both to compliance in reporting and in paying lease. From the hypothesis testing got result that taxpayer perception about service performance of taxation have the positive relationship and significant with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. The performance service indicator consisting of the physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy is also have the significant relationship with taxpayer compliance. The indicator have the tightest relationship is reliability, followed with physical evidence, assurance, responsibility and empathy.

Based on Endings, hence service quality of taxation needed to improve as effort to improve taxpayer compliance. Improving effort can be done by giving reward to the officer have achievement in doing the service. Reward can be given in the form of material be like money, vehicle, bursary continue the study; and can is also given imaterially in the form of exclusive praise and appreciation charter in the form of mass publication. Beside that, require of specialized training to improve ability of service by involving the emotional intellegence and communications interpersonal.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory yang digunakan untuk variabel pelayanan adalah teori Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) yang meliputi dimensi: bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, sedangkan untuk variabel kepatuhan adalah teori Salamun AT yang mencakup aspek penyetoran dan pelaporan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain korelasional dengan melibatkan 100 sampel yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Rank Spearman dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearman dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan pada KPP Cikarang Satu tergolong baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak relatif kurang. Sementara itu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien korelasi = 0,7. Dengan kondisi seperti itu, maka pelayanan pada KPP Cikarang Satu pertu ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus yang mencakup semua indikator (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) dengan tekanan pada aspek-aspek yang pelaksanaanya masih belum maksimal, misalnya: pelayanan sejak awal secara profesional kepada wajib pajak dan perhatian aparat pajak secara personal; dan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan serupa tetapi dengan obyek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dimungkinkan terjadinya generalisasi yang Iebih luas dan meyakinkan yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperkukuh hasil penelitian ini.

---

This research was aimed to analyze the influence of service toward taxpayers' obedience at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory used for service variable was Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) which covered several dimensions such as: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, whereas theoretical foundation for obedience variable was Salamun AT theory which included several aspects such as: and reporting. Quantitative approach and correlation design were deployed by participating 100 samples obtained from simple random sampling technique. Documents analysis and valid and reliable questionnaires were used to get data. Rank Spearman and Spearman Brown were utilized as validity and reliability testing. Obtained data then were analyzed using Rank Spearman Correlation and f-test with SPSS Ver. 12. Descriptive analysis indicated that service at KPP Cikarang Satu was in good condition, whereas taxpayers' obedience relatively low. Moreover, hypothesis testing showed that there was positive and significant correlation between service and obedience of taxpayers (0.7). Based on this condition, service performance of KPP Cikarang Satu needs improving continuously which covers all indicators such as physical evidence, reliability. responsiveness, assurance, and empathy focused on factors which its implementation not in good condition, for example: early professionally service to taxpayers and the personal attention of tax officers; and it takes further research with similar approach but implemented in different research objects using bigger sample size, so that generalization will be broader which lead to the improvement of this field of research.

Abstrak :
Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat "erat" dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya, menguraikan permasalahan yang timbul dan melakukan analisis untuk mengatasi masalah yang timbul ditinjau dari prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa banyak hal- hal yang perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan perubahan dalam hal kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya. Reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, perubahan ketentuan perundang- undangan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak bisa meningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.

---

From the beginning of Tax Payer Compliance Policy from 2001, the progress its implementation is not very good. It is proven from the fact that the amount of tax payer compliance compare to registered tax payer is very low according to data in 2001 it is only 0,008%. Based on that fact, it needs to examine why the policy is not functioned well and what are the factors that influence the implementation of the policy. The aim of the research is to identify the tax payer compliance policy and its implementation especially in the Office of Tax Services for Foreign Investment one and the District Office of General Directorate of Tax Special Jakarta. It aims to define the problem that rises from the implementation of the policy. The research uses the method of descriptive analysis with literature only and field study to interview related sources as data collection technique. From the analysis it is found that there are many things of the policy and its implementation that Must be explored and changed. The study relates several factors that detain the implementation of the policy in term of the tax payer and other factors. Other thing discussed in the research is the influence of the policy on tax auditing and the Nation of the policy and the voluntarily compliance.

Abstrak :
Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, Sistem Informasi Pajak dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi. Membentuk Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2002, Kanwil dan KPP WP Besar telah diberi tugas untuk mengamankan penerimaan pajak 18,31% dari penerimaan pajak nasional, sementara untuk tahun 2003 sebesar 20,98% dari penerimaan pajak nasional, dan dalam tahun 2004 direncanakan sebesar 23,36% dari penerimaan pajak nasional. Dalam perkembangannya, Kanwil dan KPP WP Besar selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak sekaligus melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara kuantitatif, hasil pelayanan dan pengawasan tersebut tercermin dari persentase pertumbuhan penerimaan pajak, yakni selama tahun 2003 tumbuh sebesar 32% dibanding tahun 2002. Dalam kerangka penyediaan layanan, Roth (1987: 36) menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan yang disediakan pada publik baik diwujudkan dalam bentuk barang maupun jasa. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengaturan dan pembuatan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas pelayanan barang dan jasa kepada individu maupun kelompok yang berhak menerima pelayanan tersebut. Selain regulasi dan pengaturan, pemerintah berfungsi menyediakan jasa layanan bagi masyarakat pengguna. Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak (Bird: 1992: 275). Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada KPP Wajib Pajak Besar dua serta sejauh mana pengaruh kualitas Pelayanan Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pelayanan yang profesional dan mengatahui sejauhmana pengaruh antara Pelayanan Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, digunakan analisis korelasi Pearson. Data hasil penelitian hubungan adalah sebesar 0.799. Hal ini mengartikan terdapat hubungan yang erat antara pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 0.201 disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya pemeriksaan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan (korelasi) yang positif antara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kepatuhan Wajib Pajak. hal ini terlihat dari koelisien korelasi sebesar sebesar 0,290. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan pajak. Hal ini akan membuat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

---

In successful program of observing 100 of the largest Taxpayer and Knowing Your Tax payers, DJP leader instructs to serve and observe intensively to 100 of the largest Taxpayer in each KPP. The concept is a basis of appearance of Account Representative function in KPP Large Tax Payer. Therefore, in forming District Office and KPP Large Tax Payer in 2002, Tax Information System is developed becoming an Integrated Tax Administration System (SAPT) which basis is organization structure based on its function. Forming the District Office and KPP Large Tax Payer in organization of DJP to administrative a small amount of taxpayer collectively gives the biggest revenue donation. Since the operation begun in September, 9th 2002, District Office and KPP Large Tax Payer have been given a duty to safety tax revenue of 18.31% of national tax revenue, while in 2003 was 20.98% from national tax revenue, and in 2004 planned to be 23.36% from national tax revenue. In its growing, District Office and KPP Large Tax Payer always give the best service to Tax Payer altogether with observing on obedience fulfillment of tax duty. In Quantities, the result of service and observation showed by tax growing revenue percentage, it is along 2003 grew up to reach 32% compared with 2002. In the frame of service providing, Roth (1987:36) explained that services providing to public whether in products or services. The government in this case, is taking a role on regulating and making regulation to manage service activity of products and services to individual or group who have rights to the service. Besides rules and regulation, government function is to serve services to society as user. Tax obedience is an action of duty to pay and report the liability tax according to taxation. Obedience, which is hoped, is voluntary compliance not compulsory compliance. To improve voluntary compliance of Tax Payer is needed a fairness and an openness in applying tax regulation, simplification of rules and tax procedures good governance of service and quick to tax payer (Bird: 1992: 274-275). Based on the above explanation, then there is an adjustment of system and new service to KPP Large Tax Payer Two and how further is influences of Tax Service quality with Tax Payer obedience. The aim of research is to explain and breaking down the tax charging system through professional service system and to know how further is the influences between Tax Service and Tax Payer obedience. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis. From the analysis is known that measuring relation of Tax Service to Tax Payer obedience is used Pearson correlation analysis. Relation research result data is 0.799. It shows that there is a strong relation between service and Taxpayer obedience of 0.201 be caused of other factors such as examining, policy, and economic growth. Summary of the research is an existing positive correlation between services of Motor Vehicle Tax and Tax Payer obedience; it is shown by correlation coefficient of 0.290. Recommendation of the research is to improve Tax Payer obedience; therefore, tax service improvement is needed. This case will make Tax Payer obedience more increasing to pay tax.

Abstrak :
This thesis uses the aggregate data of individuals and firms per region tax office in all provinces in Indonesia in 10 years of taxing period (2008-2017) in time-fixed effect model. We found that soft and medium approach in power of authority gives significant effect in increasing tax compliance. However, other findings show that the higher taxpayer income, the lower the tax compliance. In addition, Java, Bali and Nusa Tenggara still give higher compliance than the other location in Indonesia. Tax reform needs institution as a rule to adapt in taxpayer behavior and understand the compliance risk.

---

Tesis ini menggunakan data agregat individual dan badan usaha (perusahaan) setiap kantor pelayanan pajak di semua provinsi di Indonesia selama 10 tahun periode pajak (2008-2017) menggunakan model time-fixed effect. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan soft dan medium menghasilkan efek yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hasil lain menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan semakin menurun. Khususnya, di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada daerah lain di Indonesia. Reformasi perpajakan membutuhkan institusi yang dapat beradaptasi dengan perilaku Wajib Pajak dan memahami risiko kepatuhan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 29 Kantor Wilayah DJP di Indonesia beserta potensi peningkatan dan kemungkinan faktor lain yang berpengaruh terhadap efisiensi kinerja menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Efek dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu faktor penentu efisiensi akan ditelusuri dengan analisa ekonometrika (model regresi Tobit) pada tahap kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum semua Kantor Wilayah dinilai 70.3% efisien selama periode penelitian dan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi skor efisiensi secara signifikan dan positif, pada level 5%.

---

ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the performance of 29 regional tax offices in Indonesia as well as the potential enhancement and the possible determinants of efficiency during 2006-2009 using two stages of Data Envelopment Analysis. The effect of taxpayer’s compliance rate as an efficiency determinant is investigated by econometric analysis (Tobit regression model) in the second stage. The results show that in general, all of the regional tax offices were 70.3% efficient during the four-year periods and the compliance rate of taxpayers significantly and positively influences the efficiency score, at 5% level of significance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat permasalahan penghindaran pajak yang sering terjadi pada berbagai negara yang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan praktik BEPS dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam negeri yang menyimpan asetnya di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan nihil. Pemilihan negara Singapura ditentukan berdasarkan posisinya sebagai negara Tax Haven menyebabkan banyak wajib pajak Indonesia yang menempatkan asetnya di Singapura sehingga menggerus basis data perpajakan Indonesia. Multilateral Competent Authority Agreement merupakan perjanjian yang sudah disepakati oleh Singapura untuk melaksanakan AEOI dengan Indonesia mulai September 2018, karenanya penting untuk melihat persiapan dari masing-masing negara dalam memenuhi persyaratan OECD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap key informant. Hasil dari penelitian ini Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan terkait pelaksanaan AEOI berdasarkan standar OECD, namun terkait dengan sistem IT Indonesia masih dalam proses persiapan dan belum selesai. Sementara Singapura sudah memiliki sistem IT yang siap digunakan beserta dengan format pelaporan yang disyaratkan oleh OECD. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan penerapan AEOI, seperti kesulitan dalam pengendalian mutu informasi keuangan, kesulitan dalam mendata koperasi yang berada di ekonomi informal, penentuan skala prioritas, jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Hasil ketiga dari penelitian ini membahas mengenai cara agar persiapan dapat berjalan lebih cepat, yaitu meningkatkan pengetahuan SDM milik DJP, menyederhanakan persiapan sistem IT dan meningkatkan sosialisasi kepada lembaga keuangan.

---

ABSTRACT
This research raises the issue of tax evasion that often occurs in various countries caused by multinational companies that practice BEPS and non taxpayer compliance in the country that stores its assets in countries that have low tax rates or even nil. Singapore 39 s state election is determined by its position as a State Tax Haven causing many Indonesian taxpayers to place their assets in Singapore to undermine Indonesia 39 s taxation database. The Multilateral Competent Authority Agreement is an agreement agreed upon by Singapore to implement AEOI with Indonesia starting September 2018, therefore it is important to look at the preparation of each country in meeting OECD requirements. This research uses qualitative approach. Data were collected through literature studies and in depth interviews of key informants. The results of this study Indonesia has fulfilled most of the requirements related to the implementation of AEOI based on OECD standards, but related to IT systems Indonesia is still in the process of preparation and not yet completed. While Singapore already has a ready to use IT system along with the reporting format required by the OECD. This study also discusses the factors that cause delays in the implementation of AEOI, such as difficulties in financial information quality control, difficulty in registering cooperatives located in the informal economy, priority scale determination, limited number of human resources. The third result of this study discusses how to make preparations run faster, increasing the DGT 39 s HR knowledge, simplifying the preparation of IT systems and increasing socialization to financial institutions.

Abstrak :
Semakin majunya perekonomian dunia membuat transaksi lintas negara menjadi semakin mudah dilakukan. Banyak wajib pajak dalam negeri yang akhirnya memilih untuk menempatkan dananya di luar negeri terutama di negara-negara yang bisa memberikan keuntungan dari sisi pajak. Salah satu skema yang dilakukan adalah dengan membentuk CFC di negara tax haven. Selanjutnya wajib pajak menunda membagikan dividen dari CFC tersebut dengan tujuan menunda pembayaran pajak di negara tempat induk perusahaan berada. Hal ini berdampak pada terkikisnya basis perpajakan di negara tempat induk perusahaan berada. CFC rules adalah salah satu bentuk anti-tax avoidance rule untuk menangkal praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CFC rules di Indonesia dapat digunakan untuk menangkal praktik penghindaran pajak dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan CFC rules di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan CFC rules di Indonesia dapat digunakan untuk menangkal praktik penghindaran pajak dengan adanya perbaikan mengenai mekanisme deemed dividend, telah mencakup kepemilikan langsung dan tidak langsung, telah mencakup ketentuan mengenai trust, dan telah mengatur ketentuan mengenai kredit pajak luar negeri. Hambatan-hambatan dalam menerapkan CFC rules di Indonesia adalah cakupan ketentuan ini menjadi terlalu luas sehingga menjadi tidak efektif, kesulitan mendeteksi kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan secara bersama-sama, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk proses pengawasan oleh DJP, dan kurangnya pemahaman petugas pajak mengenai topik CFC. ...... The world economy growth makes cross border country transactions become easier. Many domestic taxpayers are eventually choose to put their funds abroad especially in countries that can give them tax benefit. One of the schemes is to establish CFCs in tax haven countries. Furthermore, taxpayer shall postpone dividends distribution from CFC to delay tax payment in the holding company rsquo s country. For that matter causes erosion of the tax base in the country where the parent company is located. CFC rules are one of anti tax avoidance rule to counteract such practices. This study aims to find out how CFC rules in Indonesia can be used to counteract tax avoidance practices and the implementation constraints of CFC rules in Indonesia. This research is conducted with qualitative approach. Data collection techniques used literature studies and field studies through in depth interviews with key informants. The results of this research showed that CFC rules in Indonesia can be used to counteract tax avoidance practices with improvements in the deemed dividend mechanism, including direct and indirect ownership, including provisions on trusts, and regulates provisions on foreign tax credits. The obstacles to implementing CFC rules in Indonesia are the scope of this provision to be too broad to be ineffective, difficulty in detecting indirect ownership and joint ownership, difficulty in obtaining data and information for the DGT supervisory process, and the lack of understanding of tax officials on CFC topics.

Abstrak :
ABSTRAK
Merujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACT
Refering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high.