Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Saat ini Indonesia membutuhkan investasi di dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia untuk dapat meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi serta memenuhi kebutuhan Minyak dan Gas Bumi di dalam negeri. Berinvestasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu keberadaan Production Sharing Contract dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia memiliki peranan penting dalam hal mengundang investor untuk berinvestasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia. Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi investor agar mau menanamkan investasinya dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia.;Nowadays Indonesia in dire need of investment in upstream oil and gas business activities increase oil and gas poduction and to meet the needs of oil and gas in Indonesia. Investment in upstream oil and gas business activities certainly requires a lot of fund and have a high risk. Therefore the existence of Production Sharing Contract in upstream oil and gas business activities in Indonesia have an important role to invite investors to invest in upstream oil and gas business activities in Indonesia. Providing Value Added Tax Insentives also attracts investor since they will consider to invest their investment in upstream oil and gas business activities in Indonesia., Nowadays Indonesia in dire need of investment in upstream oil and gas business activities increase oil and gas poduction and to meet the needs of oil and gas in Indonesia. Investment in upstream oil and gas business activities certainly requires a lot of fund and have a high risk. Therefore the existence of Production Sharing Contract in upstream oil and gas business activities in Indonesia have an important role to invite investors to invest in upstream oil and gas business activities in Indonesia. Providing Value Added Tax Insentives also attracts investor since they will consider to invest their investment in upstream oil and gas business activities in Indonesia.]

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM : 1606846024Program Studi : PascasarjanaJudul : Tinjauan Hukum Atas Penerapan Automatic Exchange of Information AEOI Dalam Perpajakan Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perbankan Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, diperlukan basis data perpajakan yang memadai. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem self assessment, dimana basis data tersebut akan digunakan untuk membuktikan apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengikuti perjanjian internasional dimana didalamnya menyatakan komitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan otomatis baik untuk dalam maupun luar negeri. Perjanjian internasional dalam rangka pertukaran informasi keuangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah bersama DPR serta telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai penerapan Automatic Exchange of Information AEOI dalam perpajakan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitan penerapan peraturan Automatic Exchange of Information AEOI dengan prinsip kerahasiaan perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan Automatic Exchange of Information AEOI di Indonesia telah memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan maupun bagi masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penerapannya. Dalam keterkaitannya dengan prinsip kerahasiaan perbankan, dengan diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2017, maka kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini telah sesuai dengan asas lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis. Kata kunci: Pertukaran Informasi Perpajakan, AEOI, Prinsip Kerahasiaan Perbankan

---

ABSTRACT
Name Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM 1606846024Study Program PostgraduateJudul Legal Review of the Implementation of Automatic Exchange of Information AEOI in Taxation Associated with Principles of Banking Secrecy Taxes are a very important source of state revenue for governance and the implementation of national development. In order to increase tax revenue, an adequate tax database is needed. This is a consequence of applying a self assessment system, which the database will be used to verify whether the tax calculation, remittance and reporting done by the Taxpayer is correct. If known to be false, the data will be used as a basis for corrective action. In connection with this, Indonesia has followed international agreements in which it states a commitment to conduct automatic financial information exchange for domestic as well as overseas. The international agreement for the exchange of financial information has been approved by the government and the Parliament and has been ratified by Law No. 9 of 2017 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Interests of Taxation into Law. In this research the authors examine the application of Automatic Exchange of Information AEOI in taxation in Indonesia based on the prevailing laws and regulations and the linkage of the application of Automatic Exchange of Information AEOI rules with the principle of banking secrecy. The research method used in this research is law juridical normative research. The normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research. Based on the author 39 s research, the application of Automatic Exchange of Information AEOI in Indonesia has provided legal certainty, both for the government, in this case the Directorate General of Taxation as the tax authorities as well as for the community as Taxpayers. This is manifested by the fulfillment of the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution as the constitutional basis in its application. In relation to the principle of banking secrecy, with the enactment of Law No. 9 of 2017, then banking secrecy for tax purposes is declared null and void. This is in accordance with the principle of lex posteriori derogat lege priori and lex specialis derogat legis generalist principle. Keywords Automatic Exchange of Information, AEOI, Principles of Banking Secrecy

Abstrak :
Lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kehidupan manusia. Sehingga lingkungan hidup terus dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang pemanfaatan lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlunya perlindungan dan perlestarian lingkungan hidup oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan pajak lingkungan.

---

Environment as an important element in supporting human life. So that the environment continues to be used by humans to meet their needs. Not infrequently the use of environmental negative impact on the environment. To the need for environmental protection and perlestarian by the government. One form of government policy in preserving and protecting the environment is by implementing environmental taxes.

Abstrak :
Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu jenis pungutan pajak yang dikenakan atas pembayaran pelayanan di Hotel dan Restoran. Pajak ini pemungutannya menganut sistem self assessment. Sebagai konsekuensi logis atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk pajak yang masih kurang dibayar akan diikuti dengan tindakan penagihan. Tujuan diadakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan tindakan penagihan aktif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapataan Daerah DKI Jakarta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian Kepustakaan (library research) dengan analisa data menggunakan metode diskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk penerapa pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomnor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda DKI Jakarta ,perlu dibuatkan dasar hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang mengacu pada ketentuan pelaksanaan di Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakata dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.