Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah membuat kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor tergolong mewah sebagai salah satu bentuk intensifikasi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bemotor beroda dua yang tergolong mewah ditinjau dari evaluasi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor beroda dua yang tergolong mewah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat atas barang mewah. Namun, ada dampak negatif yang muncul, yaitu banyaknya kegiatan penyelundupan kendaraan bermotor beroda dua mewah secara ilegal.

---

DGT enacted a policy of luxury tax rate increases for luxury two-wheel vehicle as one of tax intensification. This research is aimed to evaluate the policy of luxury tax rate for luxury vehicle in aspect of outcomes evaluation. The research was conducted by using quantitative approach with surveys and in-depth interview as data collection method. As the result, the policy succeed in achieving its objectives to control people's consumption of luxury goods. But, there are luxury two-wheel vehicle smuggling activities came up as the negative impact."

"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

---

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Penelitian ini menganalisis latar belakang dilakukan perubahan kebijakan dan evaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan manfaat murni. Evaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc ini menggunakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dari Dunn 2014. Hasil evaluasi adalah kebijakan kenaikan tarif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc ini telah memenuhi kriteria efektivitas, keadilan, dan ketepatan. Saran atas simpulan penelitian ini adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif PPnBM guna meningkatkan netralitas konsumsi dan produksi.

---

This study analyst about background of changes and evaluation of increasing luxury sales tax rate on delivery of two wheel vehicles with cylinder capacity over 500 cc. This study used qualitative descriptive approach and pure research of merits. Evaluating in this study using of policy evaluation criteria from Dunn 2014.

The result of the evaluation is the policy of increasing luxury sales tax rate on delivery of two wheel motorcycles with cylinder capacity over 500 cc fulfill effectiveness, equity, and appropriateness criteria. Recommendation from this study is giving facility to decrease luxury sales tax rate in order to increase consumption and production neutrality."