Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang skema-skema penghindaran pajak melalui praktik pembebanan bunga yang berlebihan dan thin capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia, serta perbandingan ketentuan pembatasan beban bunga interest limitation rule di negara Jepang serta menganalisis rekomendasi Rencana Aksi 4 Base Erosion and Profit Shifting BEPS terkait dengan ketentuan pembatasan beban bunga interest limitation rule di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat skema-skema yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak melalui thin capitalization di Indonesia, terdapat kelemahan dan kelebihan interest limitation rule yang saat ini berlaku di Indonesia, serta hal-hal yang terkait dengan rekomendasi rencana aksi 4 BEPS. ...... This thesis describes tax avoidance schemes through excessive interest practices and thin capitalization by Indonesian taxpayers, as well as comparison of interest limitation rule in Japan and analyzes recommendations of Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan 4 is related to the interest limitation rule in Indonesia. This research approach used shall be a qualitative research. The result research result that there are schemes by Taxpayers in doing tax avoidance practices through thin capitalization in Indonesia, there are weaknesses and advantages of interest limitation rule currently in Indonesia, as well as related to the recommendation of BEPS Action Plan 4.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan sengketa pajak internasional yang berhubungan dengan mengaplikasikan tax treaty Pasal dividen, bunga, dan royalti sebagian besar dikarenakan perbedaan interpretasi terkait istilah beneficial owner. Konsep beneficial owner diperkenalkan pertama kali dalam tax treaty OECD Model revisi tahun 1977. Berdasarkan latar belakang permasalahaan, peneliti ingin menganalisa konsep beneficial owner dalam tax treaty OECD Model. Penjabaran permasalahan akan disusun dalam bentuk pertanyaan (1) Bagaimana perkembangan konsep beneficial owner dalam OECD Model dan Apakah kebijakan mengenai beneficial owner di Indonesia telah sesuai dengan kondisi OECD Model? (2) Apakah kebijakan tentang Beneficial Owner di Indonesia telah berubah dan implikasinya terhadap P3B Indonesia sejak tahun 2015? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia dalam menangani adanya sengketa yang berhubungan dengan beneficial owner?

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan atas konsep beneficial owner dalam tax treaty OECD Model. (1) Memahami perkembangan konsep beneficial owner dalam OECD Model.(2) Menjelaskan dan menganalisa kebijakan beneficial owner di Indonesia sudah sesuai dengan kebijakan beneficial owner dalam OECD Model. (3) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi berhubungan dengan beneficial owner. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan didukung dengan beberapa wawancara sebagai penambah pengetahuan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Indonesia perlu merevisi beberapa poin kebijakan beneficial owner di Indonesia sesuai OECD Commentary seperti yang tercantum dalam renegosiasi P3B Indonesia-Belanda tahun 2015

---

ABSTRACT
Issues of international tax disputes relating to applying tax treaty Article dividends, interest, and royalties are largely due to different interpretations related to the terms beneficial owner. The concept of a beneficial owner was first introduced in the OECD Model's revised 1977 tax treaty. Based on the background of the problem, the researcher wanted to analyze the concept of beneficial owner in the OECD Model tax treaty. The translation of the problem will be formulated in the form of questions (1) How is the development of beneficial owner concept in OECD Model and Is the policy of beneficial owner in Indonesia in accordance with OECD Model condition? (2) Has the policy on Beneficial Owners in Indonesia changed and its implications for P3B Indonesia since 2015? (3) How is the effort made by the tax authorities in Indonesia to handle any dispute related to the beneficial owner?

This research has several purposes for the concept of beneficial owner in OECD Model tax treaty. (1) Understanding the development of beneficial owner concept in OECD Model (2) Explaining and analyzing beneficial owner policy in Indonesia is in accordance with beneficial owner policy in OECD Model. (3) To know and analyze the efforts made by the tax authorities in Indonesia in handling the problems that occur related to the beneficial owner. The research was conducted by library study and supported by several interviews as an addition of knowledge to the problem under study. The results show that the Government of Indonesia needs to revise some beneficial owner policy points in Indonesia under the OECD Commentary as stated in the renegotiation of the Indonesia- Netherlands P3B in 2015

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai skema aggressive tax planning dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terkenal, yaitu kasus sengketa pajak Google yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melihat fenomena tersebut, tesis ini mencoba untuk menganalisis langkah yang apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajaki Google guna mendapatkan penerimaan negara secara optimal. Analisis dilakukan melalui pendekatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), BEPS Action Plan 1 sebagai langkah selanjutnya dalam menangani tantangan pajak ekonomi digital yang disajikan berdasarkan perkembangannya, dan perbandingan negara lain yang terlebih dulu mengeluarkan kebijakan untuk memajaki Google. Metode penelitian adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan key informant yang memiliki pemahaman mengenai pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan pengenaan pajak baru untuk mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google yang berada di luar lingkup pajak penghasilan, seperti Diverted Profits Tax di Inggris dan Australia dan Equalization Levy. ......This thesis discusses the aggressive tax planning scheme in tax avoidance by a renowned multinational company, Google tax dispute case which is currently a discussion subject in various countries including Indonesia. In view of such phenomenon, this thesis attempts to analyze the appropriate steps to be undertaken by the Indonesian government to tax Google to obtain optimal state revenue. The analysis is conducted through the approach of Tax Treaty, BEPS Action Plan 1 is the next step in handling the digital economic tax challenges presented based on its development, and the comparison of other countries that have established policies to tax Google. The research method is qualitative with data collection method in the form of literature study and field study by conducting in-depth interviews with a key informant with understanding on the subject matter of this research. Research results indicate that new tax policies are required to overcome tax avoidance conducted by Google that is outside the scope of income tax, such as Diverted Profits Tax (DPT) in the UK and Australia and Equalization Levy in India.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis. ......The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers. This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire. The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time.