Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negara terefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBP dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarif PNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asas serta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untuk meningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukan oleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasional pada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintah antara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00 (nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikan pengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaan PNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negara dari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, pengurangan atau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP. ......Indonesia carries out the implementation of national development to create a prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies various principles, and uses related information to answer the problems. The conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP.