Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Pajak Air Bawah Tanah ( PABT ), semula merupakan jenis pungutan retribusi daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan adalah dalam rangka menata kembali beberapa jenis pungutan retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak dan untuk lebih memperhatikan pada pelestarian lingkungan. Berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya, optimalisasi pemungutan jenis Pajak Air Bawah Tanah akan membawa konsekwensi pada dampak lingkungan seperti terjadinya penurunan permukaan tanah (eras,) dan terganggunya konservasi air, yang memerlukan biaya pemulihan cukup besar. Berdasarkan hasil perhitungan dan Tim Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah Propinsi DKI Jakarta, diperlukan biaya pemulihan kembali air bawah tanah yang terambil sebesar t Rp. 12 triliun/803.500.000 m3 suatu jumlah yang sangat besar dibanding dengan hasil pajak yang diperoleh. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah sejauh mana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dilakukan dengan optimal oleh Dinas Pendapatan Daerah, apakah penyebab administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dan bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pemungutan. Tujuan penulisan tesis ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, mengapa administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dengan sepenuhnya dan mengkaji implikasi administrasi pemungutan pajak terhadap efektivitas pemungutan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan, namun demikian tingkat efektivitas pemungutan Pajak air bawah tanah yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance Index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil. Angka rasio TPI sebesar 107,58 % terendah dan tertingdi sebesar 117,39%. Kondisi ini mengartikan bahwa wajib pajak air bawah tanah cukup baik dan potensi pajak lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan.

Abstrak :
Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negara terefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBP dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarif PNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asas serta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untuk meningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukan oleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasional pada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintah antara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00 (nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikan pengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaan PNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negara dari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, pengurangan atau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP. ......Indonesia carries out the implementation of national development to create a prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies various principles, and uses related information to answer the problems. The conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP.

Abstrak :
ABSTRAK
Piutang pajak negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan piutang pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang pajak serta penyajiannya dapat menggambarkan nilai piutang pajak bersih yang dapat direalisasikan dengan baik, mengetahui kelemahan penggolongan dan penyisihan piutang pajak yang ada saat ini, dan mengetahui faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan piutang pajak tak tertagih. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan periode penelitian antara tahun 2012 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan atas dokumen organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang tidak tertagih saat ini tidak dapat menggambarkan nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan dengan baik. Tingkat akurasi net realizable value akurasi NRV secara rata-rata hanya sebesar 11 selama tahun 2012 sampai 2015. Kelemahan metode penggolongan kualitas dan penyisihan piutang pajak saat ini adalah tidak mempertimbangkan faktor kemampuan membayar Wajib Pajak. Faktor keuangan Wajib Pajak hendaknya dijadikan faktor pertimbangan dalam menentukan kualitas piutang pajak dan penyisihannya. Metode yang dapat dipergunakan agar faktor kemampuan membayar Wajib Pajak dijadikan pertimbangan adalah metode impairment seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dan oleh sektor swasta.

---

ABSTRACT
State tax receivables have different characteristics with receivables in general. This study was conducted to determine whether the classification of the quality of state tax receivables and the allowance for state tax receivables and its presentation can illustrate the net releazible value of tax receivables well, knowing the weakness of classification and allowance for tax receivables that exist today, and find out the factors to be considered in determining tax allowance for doubtful accounts. The study was conducted by conducting a case study in Menteng Dua Tax Office of the study period between 2012 to 2016. The method used is a qualitative research method with data collection through interviews, observation, and a review of documents the organization. The results showed that the quality classification of taxes receivable and allowance for doubtful accounts is not currently able to describe the value of receivables net realizable value well. The level of accuracy of net realizable value NRV accuracy on average only 11 during 2012 to 2015. The weakness of the classification method and the quality of the current tax allowance is not considered taxpayer 39 s ability to pay as. Taxpayers financial performance should be the determining factor in the classification of the quality of tax receivables and its allowance. The method can be used in order to pay the taxpayer 39 s ability factor taken into consideration is the impairment method as practiced by some countries and by the private sector.