Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proses globalisasi semakin cepat karena didorong kemajuan teknologi informasi dan teknologi transpartasi. Globalisasi yang terjadi membuat persaingan antar negara makin ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik investor asing, misalnya dengan pemberian insentif perpajakan. Salah satu insentif perpajakan yang diberikan adalah izin penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan izin pembukuan dan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat adalah bagaimana agar pemberian izin penyelenggaraan pembukuan dan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat tidak mengurangi hak fiskus dan juga tidak menambah beban pajak bagi wajib pajak. Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Petugas pelaksana lapangan, wajib pajak dan konsultan yang terkait dengan menyelenggarakan pembukuan dan pembayaran pajak dalam dollar Amerika Serikat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang pemberian izin penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat sehubungan dengan pengakuan penghasilan selisih kurs tidak sejalan dengan pengaturan penghasilan yang ada di dalam undang-undang, yaitu bahwa tambahan kemampuan ekonomis itu dikenakan pajak setelah realisasi. Izin yang hanya diberikan pada sekelompok wajib pajak menimbulkan masalah ketidakadilan perlakuan, tanggungjawab penerimaan pajak yang tidak jelas. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan apabila pengakuan keuntungan selisih kurs akan ditentukan lain dari pada penghasilan pada umumnya, maka perlu diadakan perbaikan undang-undang. Apabila perlu peraturan yang lebih rinci mengenai pengakuan penghasilan selisih kurs, maka aturan rinci tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Atas pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat disarankan untuk dihapuskan, atau dilakukan pemberian restitusi dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Abstrak :
Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi Wajib Pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan .Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan Wajib Pajak yang didasarkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yang di anut Indonesia, dan apakah perbedaan antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi atau diperkecil. Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah tipe deskriptif analitis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, laporan penelitian, informasi ilmiah, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulkan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar perpajakan, dan akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yang dianut di Indonesia adalah ketentuan pajak dan ketentuan akuntansi berjalan secara independen dan pada prinsipnya tidak saling mempengaruhi. Akuntansi pajak tidak berdiri sendiri dan terlepas dari akuntansi keuangan tetapi merupakan suatu kesatuan. Apabila ketentuan pajak berbeda dengan standar akuntansi maka Wajib Pajak melakukan pencatatan dalam pembukuannya atas perbedaan tersebut dan membuat rekonsiliasi antara penghasilan kena pajak menurut akuntansi pajak dan penghasilan akuntansi menurut akuntansi keuangan meskipun hal tersebut tidak diwajibkan dalam ketentuan perpajakan. Berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, maka usaha untuk meningkatkan kesesuaian antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan tidak membawa hasil, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tujuan pajak dan tujuan akuntansi. Untuk tercapainya konsistensi ketentuan maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pcraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih tinggi.

Abstrak :
Munculnya sektor informal dibidang ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat memutar roda perekonomian secara mantap dan mandiri. Dampak negatifnya, konstribusi mereka yang minim terhadap penerimaan negara (pajak), terutama pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penyebabnya adalah, selain faktor struktur sosial yang memang berbeda dengan sektor formal, undang-undang pajak yang ada terlalu terfokus kepada sektor formal yang besar-besar, dan sektor informal terlalu dilindungi dengan berbagai aturan yang membuat mereka lolos dari jejaring pajak dan semakin "hard to tax". Kebijakan penerapan norma penghitungan penghasilan neto untuk pengusaha kecil dan menengah yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, nampaknya. merupakan kebijakan sepihak yang tidak mendidik dan bertentangan dengan prinsip "Self Assesment". Juga merugikan pengusaha keeil dan menengah yang dipaksa tidak boleh mengakui kerugian dalam usahanya. Untuk mengatasinya, penulis mencoba memberikan solusi secara umum, dengan Cara memasukkan secara tegas sektor informal kedalam undang-undang Pajak kita, dan memproduksi undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit yang berlaku umum dan tidak khusus semisal undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dari sini diharapkan sektor informal sebagai salah satu bentuk usaha mau melakukan pencatatan atau pembukuan atas segala transaksi usahanya. Ini dalam rangka mendidik mereka agar mau melakukan tertib administrasi, yang akan membuat diri mereka lebih memformilkan diri, sehingga berubah menjadi sektor formal yang berkembang dan maju, yang akhirnya bisa dipajaki. Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan deregulasi atas undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. lni penting sekali untuk memberdayakan peran akuntan publik nasional, dan mengantisipasi diberlakukannya undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit, yang pada saatnya nanti sangat memerlukan banyak sekali tenaga akuntan. Deregulasi ini dirasakan amat mendesak, untuk mendobrak status quo, yang tanpa di sadari telah menjauhkan sektor informal dari jejaring pajak, sehingga semangat "gotong royong" memikul beban pajak yang menjiwai sistim perpajakan kita, menjadi omong kosong belaka, dan faktor Equity atau keadilan, sebagai salah satu prinsip perpajakan semakin jauh untuk digapai.

Abstrak :
The role of taxpayers permitted to maintain their book keeping in US $ currency to government's revenue are increasing therefore such discriminatory policy needs a serious study to ensure the fairness and certainty in implementation. Minister of Finance Decree Number 533 Year 2000 specifying five types of business which are allowed to maintain the book keeping in US $ without a criterion as standardized in financial accounting standard (FAS), as a result arising issue in the effort of taxing foreign exchange difference. Accounting standard sees the non functional currency as a foreign currency. All monetary items and all transactions are denominated in foreign currency generate the foreign exchange difference. Prevailing implementation rules designed to rule the Rupiah book keeping which will become inequitable judicially if applied to the US $ books taxpayer. This thesis is addressed to analyze the foreign exchange difference treatment to the company permitted to maintain their bookkeeping in US $, base on license's granting criteria, exchange rate and foreign exchange rate difference, foreign exchange treatment in prevailing regulations, exchange rates and financial report items translation, and the improvement proposal to make the foreign exchange taxing will be in line with the basic law principles.

US $ bookkeeping is designed to respond the globalization demand and to provide the conducive climate of investments. Accountancy is an element of tax administration in providing information about tax object. Accounting information is expressed in monetary unit is so-called as an accounting currency. Accounting currency is functional currency, currency considered as non-functional be foreign currency. Exchange rates fluctuation is generating foreign exchange difference. Restatement of foreign currencies balance and transactions denominated in foreign currency within two different points of time will generate foreign exchange losses/gains which ultimately affecting the tax liability. S-H-S income concept assumes the foreign exchange rate difference as a part of capital gains or capital losses, which should be taxed or deducted at the realization date.

Type of research for this thesis has the character of analytical-descriptive. Data collecting conducted with research of documents and research of field. Research of documents conducted with research of bibliography and research of field. Research of bibliography cover research of literatures, expert's opinions, relevant taxation rules and financial data of PT X. Field research conducted by holding an interview with interested parties to the foreign exchange difference taxation case which studied-in is PT X case as according to Code of Foreign Capital.

The principle of book keeping rule in the law of General Provision and Taxation Procedure (referred as "KUP Law") mention that unless otherwise stipulated by tax laws, the book keeping must be executed by means or systems normally uses in Indonesia, like on the basis of Financial Accountancy Standards (FAS). The KUP Law gives authority to Minister of Finance to define the taxpayer which may allow to maintain book keeping in US $ without accompanied by criterion, therefore MOF has his own discretion to issue further book keeping rules which might possibly oppose the basic principles of basic rules. Every transaction carries out in the non US S currency will yield the foreign exchange difference. A foreign exchange gain is subject to tax and a foreign exchange loss will be deductible from the gross income. Prevailing implementation rules related to the foreign exchange difference do not itemize particular financial report post able to be translated by historical exchange rate and balance, which translated with current exchange rate. The tax authority's treatment and tax court's decision on the PT X case was derived from Gunadi's opinion in his book that there is no foreign exchange loss from the tax payables or receivables accounts since the taxes receivables/ payables account should be translated by historical exchange rate. From accounting point of view, the Gunadi's method of translation is a temporal method with dual transactions perspective which nor FAS neither prevailing tax laws does not adopted. FAS adopts the monetary and non monetary translation method as an accepted standard to report all foreign currency transactions.

It is recommended that the licensed taxpayer to apply the US $ book keeping has to rely on certain criteria in line with the other article within the same provision. The implementation provisions of forcij exchange difference need to update by inserting the detail of foreign exchange loss derived from which items allow as deduction and the detail of foreign exchange gain derived from which items treats as the income tax object.

Abstrak :
Globalisasi yang melanda dunia mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Kondisi tersebut juga mempengaruhi banyak perusahaan di dunia. Perusahaan harus dapat bertahan dan bersaing dalam nuansa global. Salah satu cara bertahan dalam persaingan global ialah melakukan merjer dan akuisisi, karena akan memperkuat modal, teknologi, sumber daya manusia atau sumber daya alam yang dimiliki. PT.XYZ merupakan perusahaan yang didirikan di Indonesia, melakukan akuisisi terhadap Novus, suatu perusahaan di Australia. PT.XYZ membeli saham Novus seharga AUD 1,90 per lembar. Akuisisi ini merupakan akuisisi saham karena PT.XYZ melakukan pembelian seluruh saham Novus yang beredar di Australian Stock Exchange (ASX). Akuisisi ini berjalan dengan singkat yang terdiri dua tahap. Pada tahap pertama terjadi pada tanggal 7 Juni 2004, yang mana PT.XYZ dan grupnya (MEAPL, PTTEPO, Encore Ltd, New Links Ltd, Direksi PT.XYZ) membeli 90% saham Novus. Tahap kedua terjadi pada tanggal 24 Agustus 2004, PT.XYZ membeli 10% saham sisanya. Pembellan saham Novus oleh PT.XYZ merupakan Leverage Buy Out (LBO) dan Management Buy Out (MO). Disebut LBO karena pembelian saham dengan hutang dart UOB Singapore dan penerbitan obligasi di Surabaya. Disebut MBO karena direksi PT.XYZ juga membeli saham Novus. Transaksi pembelian saham oleh MEAPL tidak ada aspek pajak buat PT.XYZ selaku Wajib. Pajak Dalam Negeri karena transaksinya terjadi di Australia, dan MEAPL maupun Novus bukan subjek pajak Indonesia. Aspek pajak yang mungkin timbul lalah pembagian dividen dari MEAPL ke PT.XYZ, yaitu pajak atas dividen yang dipotong oleh Australia maksimal 10% sesuai dengan tax treaty. Aspek pajak pada pembelian saham oleh PT.XYZ yang dilakukan dengan LBO ialah pembayaran bunga kepada UOB Singapore dan kepada pemilik obligasi. Bunga yang dibayarkan kepada. UOB Singapore dipotong pajak penghasilan di Indonesia sebesar 15% sesuai dengan tax treaty. Bunga yang dibayarkan kepada pemilik obligasi dipotong pajak penghasilan final sebesar 20% kecuali bank, dana pensiun, dan perusahaan reksadana selama lima tahun sejak pendiriannya.

Abstrak :
Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan pajak (tax audit) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (permanent d?erences) dan perbedaan waktu (timing differences), Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi beda tetap penghasilan dan beda tetap biaya. Perbedaan tetap penghasilan terjadi karena penerimaan yang menurut SAK merupakan penghasilan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) tidak merupakan penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penerimaan yang menurut SAK tidak merupakan penghasilan, tetapi menurut UU PPh merupakan penghasilan. Sedangkan beda tetap biaya terjadi, karena pengeluaranpengeluaran yang menurut SAK merupakan biaya tetapi menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 9 UUPPh). Sementara itu perbedaan sementara terjadi karena perbedaan pembebanan biaya tiap periode akuntansi karena perbedaaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama, contoh perbedaan sementara : penyusutan, Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi, penyisihan atau cadangan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, metode penilaian persediaan yang memilih fifo atau average, penggabungan, peleburan, pemekaran dengan nilai buku dan harga pasar serta investasi saham dengan harga perolehan (cost) dan metode ekuitas (equity method). Masalah dalam penulisan karya akhir adalah untuk mengenal perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial dalam rangka memperjelas pemahaman pendekatan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan, dan seberapa besar perbedaan antara ketentuan pajak dengan SAK dapat dijembatani atau minimal dapat dikurangi atau diperkecil serta upaya pendekatannya. Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan karya akhir ini adalah tipe deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan yang diperoleh penulis melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang sejenis, informasi ilmiah yang relevan, peraturan dan media ilmiah lainnya serta melalur' wawancara (interview) dart anggota Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan publik pejabat pajak dan pemeriksa pajak di Jakarta dan Bandung. Dari penelitian ternyata bahwa secara umum hal-hal yang berbeda antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial antara lain adalah : (1) Perbedaan dasar penyusunan dan tujuan pelaporan laporan keuangan serta akibat penyimpangan dare ketentuan perpajakan dan akuntansi komersial (2) Prinsip Historical Cost; (3) Prinsip Konservatism; (4) Prinsip Konsisten; (5) Penghasitan; (6) Biaya, dan (7) Akttva Tetap. Untuk itu disarankan agar seharusnya wajib pajak hanya membuat satu pembukuan saja yang sesuai dengan kepentingan akuntansi komersial dan nanti dalam rangka mengisi SPT Tahunan PPh melakukan penyesuaian menurut ketentuan perpajakan.

Abstrak :
Pajak Hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, disamping pajak daerah lainnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir, yang merupakan salah satu dari sumber dana bagi Pemerintah Daerah yang diperlukan datam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah. Propinsi DKI Jakarta, sebagai ibukota, merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat usaha merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, khususnya di bidang jasa perhotelan. Dapat dilihat dari penerimaan pajak hotel yang terus meningkat, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu berarti, bahkan apabila dilihat dari banyaknya jumlah hotel dan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing yang berkunjung ke Jakarta juga meningkat per tahunnya, agaknya penerimaan pajak yang diperoleh belum sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa sebenarnya potensi dan kapasitas pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta serta faktor¬faktor yang mempengaruhi perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel termasuk melakukan proyeksi terhadap penerimaan pajak hotel di propinsi DKI Jakarta di masa depan juga akan ikut dikaji. Metode¬-metode yang dipergunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan dengan menggunakan Sistem Representatif, dalam metode ini, diperlukan data dengan membandingkan beberapa daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang relatif sama, pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang menjadi dasar pengenaan pajak atau basis pajak dari pemungutan pajak hotel. Dalam hal ini, basis pajak yang digunakan adalah jumlah pengunjung hotel, kemudian dihitung berapa tarif efektifnya, lalu basis pajak dikailkan dengan tarif efektif rata-rata hasilnya akan diperoleh kapasitas pajak hotel. Kemudian dapat juga diketahui berapa Tax Effort yang telah dilakukan oleh aparat pemungut pajak; ketiga, dalam menjawab pertanyaan apa yang menjadi faktor dalam perkembangan penerimaan pajak hotel di Propinsi OKI Jakarta menggunakan analisis multiple regression double log dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas, yang kemudian dari model tersebut dilakukan proyeksi penerimaan pajak hotel ke depannya. Dari hasil analisis tersebut maka didapat variabel Nilai Tambah Sub Sektor Hotel tercatat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta, di mana tingkat penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta "inelastic" terhadap kenaikan nilai Tambah Sub Sektor Hotel.

Abstrak :
Tesis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost disamping juga menilai kriteria pemungutan pajak terhadap rumah kost di kota Depok yang telah dilakukan sejak tahun 2002 yang selanjutnnya diikuti dengan respon yang diberikan rnasyarakat terhadap peiaksanaannya. Kendala utama yang ditemui pada penulisan ini adalah, belum adanya peraturan tersendiri tentang Pajak rumah kost sehingga segala peraturan yang berkaitan dengan pajak rumah kost ini masih menyatu dengan pajak hotel sehingga agak sulit untuk melakukan evaluasi secara Iebih obyektif mengingat kendala tersebut menyebabkan sulitnya memperoleh data yang terpisah tentang pajak rumah kcst dan pajak hotel. Sehingga yang dapat dihitung barulah Potensi Pajak dan Effortnya saja. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan I) apakah peraturanperaturan yang dijadikan dasar hukum terhadap pungutan pajak rumah kost? 2) Apakah pelaksanaan pungutan Pajak Rumah Kost telah memenuhi kriteria baku pungutan pajak Rumah kost yang baik ? 3) bagaimana Respon Pemilik dan Penghuni Rumah Kost di Kota Depok terhadap pungutan Pajak Rumah Kost. Dengan menggunakan 9 prang pemilik rumah kost dari 17 orang pemilik yang dihubungi dan 45 penghuni kost sebagai responden dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pemilik rumah kost berupaya untuk menghindari pembayaran pajak baik melalui jumlah kamar kost kurang dari 10 bush ataupun membayar pajak jauh dibawah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah Kota Depok.disamping tidak memasang makiumat atau nama atas usaha nya tersebut derni untuk rnenghindari pungutan pajak.Kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepei-cayaan mereka tentang mamfaat pembayaran pajak rumah kost dan terhadap pemerintah daerah menjadi penyebab utama terjadinya kondisi ini. Disisi lain, Undang-'Jndang rnengenai pajak rumah kost ini sendiri masih tumpang tindih dan baur menyangkut pengertian rumah kost sebagi obyek atau bukan obyek pajak, besamya tarif pajak yang masih mendahulukar+ sistem kompromi dan banyak lain penyebab lainnya rnenjadi pengharnbat didalam pelaksariaan pemungutan pajak secara optimal. Has ini antara lain disebabkan karena banyaknya peraturan daerah di Indonesia yang hanya menya!in secara penuh dari peraturan diatasnya (peraturan pemerintah pusat) karenanya apabila Undang-undang sudah kurang dapat memberikan penjelasan yang baik maka kesalahan itu akan terns terjadi dan beruiang sampai ketingkat pemerir+tahan terkecil di daerah. Sedang'kan menyangkut kriteria pajak yang baik, secara umum telah dapat memenuhi teori yang ada walaupun menyangkut besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah kota Depok terlihat belum sesuai dengan tarif yang ada dan lebih banyak berdasarkan kompromi karenanya unsur keadilan (equity) belum sepenuhnya herhasil. Pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengalami kemajuan, ini terlihat dari realisasi yang selalu saja melebihi target, akin tetapi itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini karena masih banyak pemilik kost yang belum terdaftar sebagai wajib pajak disamping jugs pembatasan tentang yang menjadi wajib pajak adalah pemilik rumah kost yang memiliki kamar kost sepuluh atau lebih, ini memberi pe!uang terjadinya kecurangan. Disamping itu berdasarkan data yang penulis terima dari pihak dinas pendapatan daerah kota Depok jumlah rumah kost hanyalah 17 buah saja sedangkan sepanjang pengamatan dan survey yang penulis lakukan, jumlah rumah kost di kota Depok ini lebih dari tujuh belas buah. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini adalah negatif artinya bahwa sebagian responden, balk Itu penghuni maupun pemilik rumah kost kurang setuju dengan pemungutan ini karena tidak jelas pemamfaatannya.

Abstrak :
Monetary sector especially banking constitutes a sector which at most getting some facilities from the government referring to the economic crisis impact. These facilities include aid of liquidity from the central bank (BLBI), transfer of credit stuck, fund of recapitalization, revaluation of assets and permit for quasi reorganization. Bank X uses additional paid in capital coming from recapitalization fund for deficit elimination through quasi reorganization. Actually this method is aimed by bank at distributing earnings. The Bank wants to release from the failure of managing bank at the past which is it can be seen from the deficit by vanishing it. From the taxation prospective, the bank always makes any effort to carry over her fiscal lost despite the lost commercial has been eliminated. They can set and adjust the tax regulation to accommodate its interest for example the tax regulation about The Use of Book Value for Corporate Restructuring Transaction. Revaluation of assets and quasi reorganization are used to compensate her profit against loss and then the remaining profit may be distributed without taxable before. From the accounting aspect, the Bank X only eliminates the deficit to additional paid in capital account because it doesn?t follow the accounting procedure for quasi reorganization. The Bank X doesn?t revalue its assets to the fair value at the date of quasi reorganization by the way the value of retained earnings account do not become zero. The Bank X doesn?t have significant impairment of its assets so that it doesn?t have any reason for quasi reorganization. Another principle for quasi reorganization that the firm after quasi reorganization start from newly are not fulfilled by Bank X because there are still profit balance expressing management interest. From the business aspect, quasi reorganization doesn?t have significant effect to Bank X performance. Performance and healthy of Bank X measured with financial and CAR rasio does not effected by deficit amount. The study was taken by analyzing and comparing the implementation of quasi reorganization at the Bank X with the rules and theory thereof. This study was also taken by interviewing a couple of people who have competence. The important finding of this analysis is that the Bank X may release from mistakes of past management by engineering her deficit elimination and also the Bank X can enjoy as maximum its earnings through fiscal loss compensation. Pursuant to that finding, there is required to be conducted the observation of applying of quasi reorganization according to accounting standard and there is required the clearer taxation and accounting regulation to be made so that quasi reorganization can not be used solely to divide profit.