Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep beneficial owner dalam perjanjian penghindaran pajak berganda OECD Model yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa pajak sehubungan aplikasi tax treaty pasal 10,11,12. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan situasi fakta sengketa pajak, jurnal ilmiah dan OECD Model serta Commentary-nyauntuk mendapatkan solusi permasalahan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa beneficial owner tidak lagi diinterpretasikan secara teknis dibawah hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian (tax treaty), namun harus diartikan dibawah pengertian internasional, salah satunya melalui OECD Commentary. Di bawah pengertian internasional sesuai OECD Commentary, beneficial owner merupakan isu legal. Selama pihak penerima penghasilan memiliki wewenang untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi secara kontrak untuk meneruskan secara langsung kepada pihak lain, maka pihak tersebut adalah beneficial owner.Konsep beneficial owner ditujukan untuk menentukan pihak yang berhak mengaplikasikan treaty dan tidak digeneralisasi sebagai anti avoidance rule yang dapat menyebabkan perluasaan makna konsep ini dan menimbulkan ketidakpastian. Secara substansi, konsepbeneficial owner tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan terletak dari penyusunan kata dan penambahan beberapa kriteria untuk melengkapi konsep beneficial owner secara komprehensif dengan tujuan agar diadakannya tax treaty yaitu mencegah pengenaan pajak berganda dapat tercapai. ...... The purpose of this study is to analyze the concept of beneficial owner in the tax treaty OECD Model which is an issue of tax disputes application article 10,11,12. This study uses a descriptive analysis method. The author uses the fact situation, journal and the OECD Model with its commentary to solve the problem. The result show that the beneficial owner is no longer technically be interpreted under the domestic law of the country which has an agreement (tax treaty), but must be interpreted under international understanding, such as through OECD Commentary. Under international meaning according the OECD Commentary, the beneficial owner is a legal issue. As long as the income beneficiary has the authority to use and enjoy the income without a limited contract to pass directly to another person, that party is the beneficial owner. The concept of beneficial owner is intended to determine which person has the right to apply the treaty and not generalized as an anti-avoidance rule that could lead to expansion of the meaning of this concept and create uncertainty. In substance, the concept of beneficial owner does not change significantly. The change is from the addition of several criteria to complete a comprehensive concept of beneficial owner in order to prevent double taxation.

Abstrak :
Penelitian menganalisis penerapan ketentuan tie breaker rule yang terdapat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Australia atas penentuan status domisili pekerja asing di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan mengambil studi kasus pada Mr. X. Mr. X adalah pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Australia yang berdasarkan hukum pajak domestik di Indonesia dan Australia mempunyai status domisili di kedua negara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan antara lain pajak internasional, yurisdiksi pemajakan, domisili fiskal, penghindaran pajak berganda internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan pembagian hak pemajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tie breaker rule belum dapat memecahkan masalah status domisili ganda pada Mr. X. Solusi yang dilakukan dengan memberikan kredit pajak luar negeri belum tepat karena seharusnya status domisili dapat ditentukan dengan mutual aggeement procedure. Peraturan pelaksanaan mengenai tie breaker rule harus dibuat agar lebih jelas. ...... The research analyzes the application of the provisions tie breaker rule in tax treaty between Indonesia and Australia for the determination of resident of foreign workers in Indonesia by taking case study on Mr. X. Mr. X is foreign worker in Indonesia from Australia and based on domestic tax laws in Indonesia and Australia have resident status in both countries. Collecting data through in-depth interviews and literature study. Framework theory used are international taxation, tax jurisdiction,tax treaty, and division of right to tax. The result of the research are application of provisions tie breaker rule has not solved problems double status domicile on Mr. X. Solutions that done by giving a tax credit has not been right because status domicile can be determined with mutual aggreement procedure. Regulations of tie breaker rule implementation should be made to make it more clear.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan penurunan dividen dan suku bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda efektif 1 Oktober 2017. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak transaksi antar negara atau transaksi lintas batas dengan semakin meluasnya Terjadinya transaksi lintas batas akan menyebabkan munculnya penanaman modal asing langsung (FDI) di Indonesia. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara lain, dengan adanya kerjasama antar negara yang menyebabkan terjadinya transaksi antar negara, subjek pajak suatu negara akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Dengan adanya penghasilan tersebut maka perlu diatur hak-hak perpajakannya agar tidak timbul pajak berganda. P3B Indonesia-Belanda berlaku efektif sejak 1 Januari 2004 dan kini telah diubah dengan P3B Indonesia-Belanda efektif sejak 1 Oktober 2017. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, juga terdapat perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan yang mengalami perubahan adalah ketentuan tarif mengenai dividen dan bunga. Konsep yang digunakan meliputi perumusan kebijakan publik, tahapan perumusan kebijakan, tax treaty, passive income. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan perubahan tingkat dividen bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda masih belum memenuhi semua tahapan kebijakan publik yang ada. ......This thesis aims to analyze the process of formulating a reduction in dividends and interest rates in the Indonesia-Netherlands tax treaty effective October 1, 2017. In the current era of globalization, more and more transactions between countries or cross-border transactions with the increasingly widespread occurrence of cross-border transactions will lead to the emergence of investment. foreign direct investment (FDI) in Indonesia. The large number of FDI that enters Indonesia results in the establishment of cooperative relations between other countries, with cooperation between countries that causes transactions between countries, tax subjects of a country will receive income from other countries. With this income, it is necessary to regulate the taxation rights so that double taxation does not arise. The Indonesia-Dutch Tax Treaty has been effective since January 1, 2004 and has now been amended with the Indonesia-Netherlands Tax Treaty effective October 1, 2017. With the amendment, there are also changes to several provisions in it. The provisions that have changed are the tariff provisions regarding dividends and interest. The concepts used include the formulation of public policies, stages of policy formulation, tax treaty, passive income. This research uses a qualitative approach with field studies and documents. The results of this study indicate that in the process of formulating changes in the interest dividend rate in the Indonesia-Netherlands tax treaty, all existing public policy stages have not met.

Abstrak :
Pada milenium ini bangsa Indonesia bersama bangsabangsa lainnya memasuki era globalisasi yaitu suatu keadaan dimana tingkat ketergantungan kehidupan masyarakat dunia akan sangat elastis. Dari sisi ekonomi akan terjadi integrasi ekonomi dunia dimana faktor-faktor produksi akan mengalir dari / ke suatu negara tanpa hambatan {cross borderless) sehingga faktor-faktor produksi tersebut akan didistribusikan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Menyatunya perekonomian dunia di era globalisasi memberikan iklim yang kondusif terhadap perkembangan transaksi internasional. Makin pesatnya perkembangan transaksi internasional membawa keuntungan (benefits) dan sekaligus ancaman (threats). Apabila hal tersebut ditinjau dari sisi penerimaan pajak maka penghasilan yang timbul dari transaksi internasional akan memberikan kontribusi yang besar untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri dan sekaligus meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Di sisi lain kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi dan informasi, perbedaan tarif pajak dan pemberian fasilitas perpajakan, dan perencanaan pajak secara global akan mengakibatkan timbulnya permasalahan, yaitu : pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama yang timbul dari transaksi internasional atau pengenaan pajak berganda terhadap subjek pajak yang sama, mendorong upaya-upaya secara global oleh pelaku bisnis global (misalnya multinational corporation) untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Apabila permasalahan hukum di atas tidak segera diatasi maka hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya distorsi terhadap perkembangan transaksi internasional dan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak.Seperti diketahui bahwa hukum internasional tidak mengatur kaidah-kaidah tentang hak pemajakan suatu negara. Sehingga salah satu solusi untuk mengatasi permasahan hukum di atas adalah dengan kesepakatan tax treaty. Tax treaty umumnya mengatur kriteria dual residence, sharing of taxing rights, method of avoidance of double taxation, mutual agreement procedure. Dimana proses negosiasi tax treaty tergantung kebijakan masing-masing negara dan bargaining position dalam bernegosiasi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pembatasan ketentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) aktivitas atas pemberian jasa pada tax treaty Indonesia-Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan dan kerugian yang telah didapatkan oleh Pemerintah Indonesia serta langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan tax treaty yang sudah berlaku efektif selama 30 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan yang didapat oleh pemerintah yakni meningkatkan investasi, human resources, ekspor dan pemberian jasa. Sedangkan kerugian yang didapat oleh pemerintah adalah hilangnya potensi pajak. Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses renegosiasi tax treaty dengan pihak Jepang. Tahap renegosiasi sudah sampai pada tahap perundingan. Pasal mengenai BUT salah satu pasal yang sedang dibahas secara mendalam. ......This research discusses the limitation provisions of Permanent Establishment (PE) activities for the provision of services to the tax treaty between Indonesia and Japan. The purpose of this study is to investigate and analyze the advantages and disadvantages that have been acquired by the Government of Indonesia and the steps to be taken by the Government in connection with the tax treaty that has been effective for 30 years. The approach used in this research is descriptive qualitative approach. The results of this study is the profit made by the government to increase investment, human resources, export and provision of services. While the losses were obtained by the government is the potential loss of tax. The Indonesian government is in the process renegotiate tax treaty with Japan. Renegotiation stage has reached the stage of negotiations. BUT article about one of the articles that are being discussed in depth.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang analisis atas interpretasi pasal 7 ayat 1 P3B Indonesia-Tiongkok. Untuk mengilustrasikan analisis digunakan studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo; dalam lingkup Engineering Procurement Construction contract. Pokok permasalahan penelitian adalah tidak adanya penegasan tentang pemahaman frasa directly or indirectly dan frasa not undertaken or have no relation dalam OECD dan UN Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriftif. Hasil penelitian adalah bahwa frasa directly or indirectly merupakan perluasan atribusi, dan frasa not undertaken or have no relation merupakan pembatasan/syarat dari perluasan tersebut. Penerapan pada studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo;, penghasilan kontrak EPC yang dapat diatribusikan kepada BUT ldquo;Electric rdquo; hanya dari aktivitas Construction. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak untuk menghidari sengketa pajak dikemudian hari. Untuk menjamin dan mengamankan penerimaan negara maka perlu bersinergi dengan Kementerian Teknis untuk membuat peraturan yang memperbesar porsi aktivitas EPC di Indonesia.

---

ABSTRACT
The thesis analyzes the interpretation on article 7 paragraph 1 Tax Treaty between Indonesia and Tiongkok. In order to obtain the comprehensive view, the case of EPC contract ldquo Electric rdquo Permanent Establishment is used as an example on this study. The problem is the absence of affirmation, interpretation, of article 7 paragraph 1 terminology ldquo directly or indirectly rdquo and ldquo not undertaken or have no relation rdquo on Indonesia China Tax Treaty. The terminology has not adopted terminology and definition at OECD UN Treaties Model. This research is conducted with qualitative approach and descriptive analysis. The conclutions of the research show that terminology ldquo directly or indirectly rdquo is an extention of attribution, and the terminology ldquo not undertaken or have no relation rdquo is a restriction of the extentiont. The application of the interpretation on EPC Contract for ldquo Electric rdquo PE elaborates that profit attributable to ldquo Electric rdquo PE are profit from Construction activity only. In order to avoid disputes in the future Directorate General of Taxation as Tax Authority needs to provide guidance of interpretation of the terminology in the form of circular of the DGT. DGT needs to Minister of Public Works to stipulate a regulation about the proportion of activites of the EPC contract should be performed in Indonesia.