Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan insentif pajak terkait pandemi Covid-19 dan mengetahui implikasi penggunaan insentif pajak oleh PT X. Manajemen pajak dan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23, 44, 86, dan 110 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona, yang memuat Insentif pajak Impor Pasal 22 dan Angsuran Pasal 25 menjadi acuan penelitian ini. PT X merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi Covid dan memanfaatkan insentif pajak terkait pandemi Covid-19. PT X menggunakan insentif impor pasal 22 dan potongan angsuran pasal 25. PT X berhasil memanfaatkan insentif pajak lewat manajemen pajak dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara diketahui bahwa PT X telah melakukan penghematan pajak sebesar Rp14.184.782.000 dengan memanfaatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dan Rp35.808.759.711 dari insentif pengurangan angsuran pasal 25. Total persentase penghematan dari pemanfaatan kedua insentif tersebut adalah 14,7% dari beban pajak penghasilan PT X. Penghematan pajak tersebut tampak dari menurunnya restitusi pajak hingga 1,4 milyar dari 17,6 milyar pada tahun sebelumnya. Hal ini berdampak dalam membantu menjaga kas perusahaan ketika kinerja perusahaan sedang menurun di awal pandemi.

---

This study aims to evaluate the use of tax incentives related to the Covid-19 pandemic and find out the implications of using tax incentives by PT X. Tax management and tax incentives in the Regulation of Minister of Finance (RMF) Numbers 23, 44, 86, and 110 of 2020 about Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Outbreak, which contains Article 22 Import Tax Incentives and Article 25 Installments, are the reference for this research. PT X is one of the companies affected by the Covid pandemic and is taking advantage of tax incentives related to the Covid-19 pandemic. PT X uses article 22 import incentives and instalment cuts of article 25. PT X has taken advantage of tax incentives through good tax management. Based on observations, documentation and interviews, it is known that PT X has made tax savings of Rp14,184,782,000 by taking advantage of incentives for exemption from PPh article 22 on imports and Rp35,808,759,711 from incentives for reducing instalments in article 25. The total savings from using these two incentives are 14.7% of PT X's income tax burden. This tax savings can be seen in the decrease in restitution taxes up to 1.4 billion from 17.6 billion in the previous year. Tax saving has an impact in helping to maintain the company's cash when the company's performance is declining at the beginning of the pandemic."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas pemerintah Kabinet Kerja Jilid II. Penentuan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintah bukan tanpa alasan, pasalnya kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong kurang baik karena angka pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMK dan diploma atau pendidikan vokasi serta masih adanya miss match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Dalam upaya untuk menggandeng banyak pihak terutama private sectors dalam upaya pengembangan SDM, Pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan insentif pajak super tax deduction yang tercantum dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian super tax deduction atas pendidikan vokasi adalah postpositivisme dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan super tax deduction sudah didasarkan dan dapat meminimalkan permasalahan yang sedang berkembang, kebijakan jelas dan cukup mudah untuk dipahami klausul pemberitahuan diimplementasikan sesuai dengan kebijakannya. Namun, pada tahun 2019, sistem OSS sebagai pendukung tidak berjalan secara optimal sehingga belum dapat digunakan. Implementasi kebijakan super tax deduction sudah cukup sesuai dengan batasan yang ada dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019, selain itu super tax deduction dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah, industri, dan pendidikan vokasi. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pada saat penyampaian realisasi biaya, kekecewaan dari sektor perbankan dan retail, dan tanggapan kekhawatiran akan dilakukan pemeriksaan. Sepanjang 2019 terdapat 3 wajib pajak yang memanfaatkan insentif super tax deduction, dan sampai Desember 2020 sudah terdapat 25 WP. Kebijakan super tax deduction atas penyelenggaraan pendidikan vokasi memperhatikan kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Kabinet Kerja II yaitu SDM Unggul dan mendukung kebijakan link and match.

---

Improving the quality of human resources is a priority of the Government's “Kabinet Kerja” Volume II. Determination of human resource development is the government's focus, not without reason, the quality of Indonesian human resources is still classified as low, because the open unemployment rate is dominated by SMK graduates and diploma or vocational education graduates and also there is still a miss match between vocational education and the needs of the industrial world. In an effort to collaborate with many parties, especially private sectors in efforts to develop human resources, the Government issued a super tax deduction tax incentive policy listed in PMK Number 128 of 2019.The approach used in super tax deduction research on vocational education is postpositivism with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the super tax deduction policy has been based on and can minimize developing problems, is clear and easy enough to understand, “pemberitahuan” clause are implemented in accordance with the policy. However, in 2019, the OSS system as a support did not run optimally so it could not be used. The implementation of the super tax deduction policy is sufficient in accordance with the limits in PMK Number 128 of 2019, super tax deduction policy also can increase synergy between the government, industry, and vocational education. However, there were problems that occurred, namely during the submission of cost realization, disappointment from the banking and retail sectors, and responses to concerns that an examination would be carried out. Throughout 2019 there were 3 taxpayers who took advantage of the super tax deduction incentive, and until December 2020 there were already 25 taxpayers. The super tax deduction policy on the implementation of vocational education takes into account the priority policies carried out by the Kabinet Kerja II, namely “SDM Unggul” and supports the link and match policy."