Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia sejak tahun 1984 melakukan reformasi perpajakan, salah satunya adalah berlakunya Undang-undang PPN. Sedangkan konsep PPN yang dianut adalah The Substractive Indirect Method/ Invoice Method/Credit Method. Dikatakan substractive indirect method karena penghitungannya tidak lagi berdasarkan pembukuan atau catatan melainkan berdasarkan Faktur, sehingga disebut juga invoice method. Jadi setiap transaksi ekonomis baik atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan tersebut. Faktur Pajak disini sebagai bukti pungut pajak, hal ini juga berfungsi sebagai salah satu alat pendukung transaksi. Sengketa pajak disebabkan ada pengujian secara fisik atas kondisi Faktur Pajak, apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan pada pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga bagi pembeli yang menerima Faktur Pajak, dimana kondisinya tidak sesuai dengan pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN akan menerima akibatnya. Persengketaan pajak tersebut yang lebih dikenal atau sering disebut dengan istilah Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat. Pokok permasalahan dalam tesis ini antara lain pertama : mencari pengertian apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat, kedua : Wewenang dan tindakan yuridis apa yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus dalam menghadapi Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat yang diterbitkan oleh penjual, ketiga: Wewenang dan tindakan yuridis apa yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus dalam menghadapi Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat yang dikreditkan oleh pembeli, keempat: apa yang bisa dilakukan wajib pajak atau pengusaha kena pajak untuk mencegah terjadinya koreksi balk oleh penjual maupun oleh pembeli, kelima: Upaya hukum apa yang bisa dilakukan wajib pajak, apabila dilakukan koreksi terhadap Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat tersebut diatas. Tujuan penulisan ini adalah kajian terhadap Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang PPN, dan metode yang dipergunakan analisis diskriptif. Persengketaan akibat dari Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat mulai dari pemeriksaan sampai dengan putusan banding mengalami beberapa perbedaan pendapat dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apa yang telah dilakukan pemeriksa tidak menunjukkan efisiensi kerja. Karena dalam menanggapi permasalahan Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat masing-masing beda dalam menetapkan atau memutuskan, sedangkan undang-undang perpajakan dan peraturan pendukung sama. Sehingga hal tersebut perlu dilakukan suatu pengkajian ilmiah. Dengan meninjau putusan Badan Peradilan Pajak, maka permasalahan Faktur Pajak tidak lengkap atau cacat perlu dilakukan peninjauan terhadap peniaian atau pengartiannya. Yaitu dalam penerapan sanksi bagi pembeli tidak hanya dilihat dari segi formal saja, tetapi juga dilihat dari segi materi. Sedangkan sarannya adalah dalam penerapan aturan berkaitan dengan persyaratan Faktur Pajak dapat dipertahankan, tetapi dalam sanksi bagi pembeli perlu dilakukan peninjauan. Karena sanksi yang diterima pembeli lebih besar dibanding dengan penjual/penerbit Faktur Pajak. Atau dengan kata lain perlakuan administrasi dan sanksi terhadap penerbit tetap dipertahankan. Dan perlu juga dilakukan tindakan atau aturan untuk mengantisipasi atau menghadapi Faktur Pajak bermasalah.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan besarnya peran industri ban dalam memanfaatkan sumber daya alam karet Indonesia, perlu adanya perhatian terhadap proses implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada industri ban. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi serta permasalahan yang terjadi dan upaya yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada industri ban berjalan cukup baik, dan dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan penafsiran oleh DJP serta keterbatasan akses informasi oleh Kemenperin. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi yang lebih baik dan membuat aturan yang lebih ketat.

---

ABSTRACT
Considering tire industries? involvement in utilizing latex natural resources in Indonesia, it is important to concern about the implementation process of income tax facilities due to capital investment among tire industries. The focus of this research is to analyze implementation process, occurred problems, and efforts that are done. This research use qualitative approach, descriptive, with literature-study and field-research (in-depth interview) as data collection technique. The results indicate that the implementation of income tax facilities to capital investment for tire industries has been executed well, yet in the implementation there is still misinterpretation-issue by Directorate General Taxes and obstructions in accessing information to Ministry of Industry. Some efforts are done, such as better coordination and more binding regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Pergub 193 Tahun 2016 . Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Dalam analisis formulasi di bahas mengenai latar belakang, tujuan, alternatif, hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumasan Pergub 193 Tahun 2016. Hasil skripsi ini adalah formulasi dalam Pergub ini kurang sempurna karena dalam penyusunannya dibuat terlalu cepat, tidak sepenuhnya mengikutsertakan orang yang juga berkompetan serta kurang memperhitungkan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan. Namun, dengan adanya Pergub 193 Tahun 2016 diharapkan pemerataan sertifikasi tanah tercapai dan semakin mempermudah masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah.

---

ABSTRACT Mostly land and or building in DKI Jakarta don rsquo t have a certified and it caused by various things. One of the things maybe the reason why governance in DKI Jakarta publishes Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. Research approach in this thesis used Qualitative Approach with depth interview method. This thesis discusses the Analyisis of Formulation Policy for Exemption of Land and Building Transfer Tax in DKI Jakarta in 2016 as stipulated in the Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. In the analysis of formulations discussed on the background, objectives, alternatives, barriers and actors involved in formulation of Governor Regulation Number 193 Year 2016. The results of this thesis are the formulations of Governor Regulation Number 193 Year 2016 almost perfect because in its formulation made too quickly, does not fully include people who also competent and underestimates the real situation on the ground. However, with the expected Governor Regulation Number 193 Year 2016 equitable land titling achieved and make it easier for people in Jakarta to get a home.