Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Gambir Empat atas permohonan restitusi yang diajukan oleh PT ABC berdasarkan SPT Tahunan Badan 2016. Atas permohonan restitusi tersebut, dilakukan pemeriksaan all taxes yaitu untuk seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban dari PT ABC dalam tahun berjalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan proses pemeriksaan pajak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari DJP serta berbagai peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak mengabulkan sebagian permohonan restitusi yang diajukan oleh PT ABC dikarenakan adanya temuan terkait pajak yang kurang dibayar oleh PT ABC yang menjadi pengurang nominal restitusi pajak. KPP Gambir Empat menerbitkan SKPLB, SKPKB, dan SKPN atas permohonan tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis is about the tax audit process carried out by Gambir Empat Tax Service Office for the tax refund request submitted by PT ABC based on The Annual Corporate Income Tax Report year 2016. For the tax refund request, Tax Auditors audit all types of taxes in the current year. This research uses qualitative methods by utilizing primary data like interview with the parties whom directly related with this tax audit process and secondary data obtained from Directorate General of Taxes and from other data which are related with tax audit laws and regulations. The results of this research concluded that the tax audit process had been carried out in accordance with the tax regulations. Tax Auditors granted some of the refund request submitted by PT ABC due to findings related to less tax payment which became the deduction of the tax refund. Gambir Empat Tax Service Office issued SKPLB, SKPKB and SKPN for the PT ABCs refund request. 

Abstrak :
Pelaksanaan quality assurance pemeriksaan telah berlangsung lebih dari 12 tahun. Melalui PMK 184/2015, adanya pembatasan terkait dasar hukum menurunkan kebermanfaatan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Tentu hal ini bertolak belakang dengan peran dari quality assurance sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan quality assurance sehingga dapat mengetahui faktor penghambat dan merancang solusi untuk memaksimalkan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data diambil dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan proses kinerjanya belum maksimal dan memberikan kebermanfaatan bagi Wajib Pajak, pelaksanaan tidak efektif yang disebabkan oleh pembatasan pembahasan, waktu pembahasan yang singkat, independensi dan kompetensi, pandangan tidak netral terhadap Wajib Pajak, serta kurangnya quality assurance tidak menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan. Berdasarkan dampaknya, Wajib Pajak tidak merasakan kehadiran quality assurance. Berdasarkan analasis biaya-manfaat pelaksanaan quality assurance menyebabkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan baik untuk Wajib Pajak dan fiskus. ......The implementation of quality assurance has been going more than 12 years. Through PMK 184/2015, the existence of restrictions related to legal basis reduces objective to improving the quality of tax audit. This is contrary to the role of quality assurance so it is important to evaluate. This research is aimed to evaluating quality assurance policies so that they can identify the inhibiting factors and design solutions to maximize their role. This research was conducted using a qualitative approach and data were taken from literature studies and in-depth interviews with key informants. The results of this study indicate that evaluation based on the performance process is not maximized and provides benefits for taxpayers, implementation is ineffective due to discussion restrictions, time-limit discussion, independence and competence, views that are not neutral towards taxpayers, and lack of outreach. Based on the results of the implementation of quality assurance did not show positive results in improving the quality of tax audit. Based on the impact, taxpayers do not feel the function of quality assurance. Based on a cost-benefit analysis, the implementation of quality assurance causes a lot of time, effort, and costs that must be spent for both taxpayers and tax authorities.

Abstrak :
Kinerja seorang pemeriksa pajak secara tidak langsung akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksa pajak sangat penting untuk dilakukan. Secara teoritis, kinerja merupakan fungsi perkalian dari usaha yang telah dilakukan oleh karyawan dengan semangat yang tinggi serta kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hasil dari fungsi tersebut akan nampak pada sesuatu yang bersifat konkrit yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja. Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kinerja dapat di ukur salah satunya dari angka kredit yang diperoleh. Karena kinelja tersebut dapat dilihat dari nilai angka kredit yang diperolehnya, maka angka kredit merupakan jalan bagi seorang pemeriksa pajak untuk memperoleh reward (misalnya kenaikan pangkat, promosi jabatan, kenaikan gaji dan sebagajnya). Dengan demikian, angka kredit ini bisa menjadi pendorong bagi pemeriksa pajak untuk dapat bekerja lebih optimal dan hal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pula pada penerimaan negara.

Dalam penentuan angka kredit itu sendiri pertimbangan yang digunakan oleh penilai kesulitan antara lain adalah lamanya pemeriksaan yang menggambarkan tingkat kesulitan dari suatu jenis usaha dan omset penjualan yang menggambarkan ukuran perusahaan. Klasifikasi lapangan usaha merupakan pengelompokkan jenis usaha berdasarkan jenis kegiatan dan kompleksitasnya. Misalnya jenis usaha perdagangan akan terbagi lagi menjadi perdagangan besar dan kecil, demikian juga jenis kegiatan usaha lainnya. Kompleksitas usaha ini dapat diukur dari lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, dengan asumsi faktor lain adalah tetap. Sedangkan ukuran perusahaan adalah nilai suatu perusahaan dikaitkan dengan kemampuannya untuk rnenghasilkan laba. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di duga berpengaruh pada kinerja pemeriksa pajak (yang diukur dengan angka kredit) karena logika berfikir mengatakan perusahaan besar dengan tingkat laba yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pula terhadap penerimaan negara jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran perusahaan terhadap kinerja pemeriksa pajak, sehingga di masa yang akan datang penilaian kinerja pemeriksa pajak melalui angka kredit akan lebih dapat mengakomodir semua unsur yang memang sepatumya dipertimbangkan dalam penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh dan hubungan antara klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran pemisahaan sebagai variabel independen terhadap kinera pemeriksa pajak sebagai variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah null hypotesis atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran perusahaan dengan kinerja pemeriksa pajak.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa klasifikasi lapangan usaha berpegaruh secara signifikan terhadap angka kredit pemeriksa pajak. Jenis usaha yang semakin komplek memerlukan waktu pemeriksaan yang Iebih lama sehingga akan menghasilkan angka kredit yang lebih besar pula. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kredit perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak pada perusahaan besar (dengan omset penjualan yang besar) belum tentu akan memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaannya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

---

A tax auditor?s performance would indirectly influence the state's revenue from tax sector. Therefore, any effort of optimizing the tax auditor?s performance shall be very substantial to perform. Theoretically, a performance is a multiplication function of the efforts mad by the employee with high spirit based on hisfher capabilities as well as skills. The output of the said function shall appear on something concrete and able to be used as the measurement of work assessment. In the Directorate General of Tax environment, performance may be measured through, among others, the credit points acquired, therefore this credit point collection is a way for the tax auditor to obtain a reward (such as rank promotion, position promotion, salary increment, etc.). This way, credit point can act as the stimulus for a tax auditor to work more optimally, and this will also directly or indirectly influence the state's revenues.

In detemiining the credit point itself, the considerations used by the work appraiser are, among others, the duration of inspection that describes the level of business line difliculty as well as the sales turnover that represents the company magnitude. Business line classification is the grouping of business lines based on the type of activities and level of its complexities. For instance, trading business lines shall be split into big and small trades, so shall other kinds of business lines. This business complexity is measurable from its time duration needed to perform an inspection, assuming all factors are constant, whereas the size (magnitude) of the company is its value in terms of its capability to obtain profit ln this research, the company size is assumed to have influence against a tax auditor?s performance (measured based on credit point), because logically a big company with high profit figures shall be able to contribute better to the State?s revenue, compared to the small ones.

The objective of conducting this research is to know as to how is the influence of business line classification and the company magnitude towards the performance of tax auditor, so that in the future the performance appraisal of a tax auditor through credit point will have more capability in accommodating all elements that are indeed appropriate to be considered in the perfonnance appraisal. The research method applied in this research is descriptive analysis, where the researcher tries to provide a clear picture conceming the influence and relationship between business line classification and company magnitude as independent variables against a tax auditor's performance as a dependent variable. The hypothesis submitted is null hypothesis or, there is no significant relationship between business line classification and company magnitude against a tax auditor?s credit point.

From the result of this research, a picture can be obtained that business line classification is significantly influential against a tax auditor's credit point. More complicated business line needs longer inspection time, so that it will produce more credit point as well. On the contrary, company magnitude does not have any significant influence to tax auditor's credit point. The explanation follows: the tax inspection in a big company (with big sales tumover) will not always need longer time to undergo inspection. The length of time required for conducting an inspection is not influenced by the company magnitude.

Abstrak :
Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara sejak beralihnya status Indonesia menjadi negara net importer minyak bumi yang dikarenakan produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Kriteria kinerja penerimaan pajak suatu negara dilihat dari tax ratio negara tersebut, dimana kalau berdasarkan tax ratio , negara kita memiliki index yang paling rendah di antara negara Asean, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkannya Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan, seringkaii masyarakat mempertanyakan mutu dan laporan Pemeriksaan Pajak dan standar yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP-Jawa Bagian Barat I melakukan review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang menyatakan lebih bayar datas Rp 100 juta yang diiakukan oleh Karikpa dalam Iingkungannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meiihat hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang dan Hasil Audit Review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Iebih bayar yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang Mutu Laporan Pemeriksaan Pajak, terkait dengan profesionalisme pemeriksa dan untuk meneliti mutu Laporan Pajak tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap 20 orang perneriksa di Karikpa Tangerang, dimana kuesioner tersebut meliputi : pemeriksa pajak, perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Audit review, dilakukan analisa terhadap hasil review dan mengkuantifisir dengan cara pemberian nilai terhadap hasil review.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dengan eksplanasi asosiatif dimana alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan pajak sebagai independen variabel, dengan hasil audit review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak sebagai dependen variabel.

Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan hasil audit review.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang profil Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemerik sadari tingkat pendidikan, pengalaman, dan usia. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak Ianjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak Serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang menggunakan uji statistik Spearman rank diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemeriksaan di Karikpa Tangerang dengan hasil audit review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Iaporan pemeriksaan pajak lebih bayar.

---

Tax revenue has become the back bone of the state's earning since the change of status of Indonesia to becoming a net importer of oil for the domestic production of oil cannot meet the domestic demand. The criterion of performance of tax eaming of a country is viewed from the tax ratio of the country, where based on the tax ratio point of view, our contry has the lowest index amongst the Asean countries, so tha there is still a potential to improve it. Tax ratio is influenced by some factors, among others by the obedience of Tax Payers and one of the efforts of the Directorate General of Tax to enhance the obedience is through verification of Tax Notice Submitted by Tax Payers.

ln doing the verification, people often raise questions regarding the quality of the Tax Verification Report and the srandard applied by the tax verification official in carrying out the verification. To respon to the hesitation, the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java I, conducts a review on the Tax Verification Report on annual Tax Notice indicating over payment over Rp 100 million carried out by the Tax Verification Office within its circle.

The purpose of this survey is to see thr relationship between the verification quality carried out by the Office of Tax Verification Tangerang and the outcome of Audit Review carried out by the Regional Office of Directorate General of Tax Westem Java I against te Tax Verification Report on over-payment Tax notice done by the Office of Tax Verification Tangerang. The quality of Tax report is related to the professionalism of the verification officials and in order to examine the quality of the Tax Report a set of questionnaries is addressed to 20 verification officials in Tax Verification Office Tangerang ; the questionnaries include : tax verification, verification planning, and implementation of verification. As for Audit Review, analyze the outcome of review and quantify by giving point to the review result.

The survey method used is a survey method with associative explanation where the main data gathering is questionnaries and to explain the relationship between two variables namely the quality of tax verification as an independent variable, with the result of audit review of Tax verification report as dependent variable. The hypothesis put forward is the significant relationship or influence between the quality of verification and the result of the audit review.

From the result of examination, we can get a picture regarding the profile of Human Resources of the responding verification officials ; from education, experience, and age point of view generally they have good qualification for becoming verification officials. As for implementation of verification, the steps to be taken, namely starting from planning, implementation of verification, reporting of verification result, follow-up action of the verification result, response of Tax Payers, as well as knowlwdge of taxation regulation have been caried out appropriately. The result of the survey using statistical test spearman rank indicates that there is no significant relationship between the verification quality at Tax Verification Office Tangerang and the result of Audit Review carried out by the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java i on the verification report on over-paid tax.

Abstrak :
Usaha penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak mempakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak.

Penegakan hukum pajak dapat dilaksanakan dengan cara pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas sistem perpajakan diperlukan pula adanya sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan pajak harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat dan bagaimana peran pemeriksaan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang.

Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak di masa yang akan datang.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.

Dari analisis tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan berperanan positip atas peningkatan kepatuhan kewajiban penyampaian SPT-nya.

Saran dalam penelitian ini adalah agar terhadap Wajib Pajak yang tidak pemah diperiksa selama 3 (tiga) tahun agar dilakukan pemeriksaan baik Pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan Iapangan yang dilakukan oleh KPP setempat atau Karikpa Jakarta Empat, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pemeriksan tersebut apabila sumir maka NPWP dan NPPKP Wajib Pajak harus segera dihapus dan dicabut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Untuk melakukan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan kriteria seleksi agar pemeriksaan yang dilakukan lebih efektif terutama apabila ada data informasi yang tersedia di bank data.

---

Law enforcement conducted by Directorate General Tax Affairs is manifested by inspection. It is as any law enforcement activities in order that the legislations enactment may be realized soundly- Without any law enforcement it will no bring about law justice against tax payers who had conducted their tax payment in tnie, it is line with authority mandated by legislations against fiscal administrative.

Law enforcement may bc implemented by inspection, obligation and collection. Hence, it is necessary the effective inspection in order to increase affectivity of fiscal system. Fiscal inspection system should be able to stimulate truth and report completion on revenue, submission, deduction, taxation and fiscal payment by tax payer.

The essential problematic herein is how implementation of Fiscal inspection at Inspection and Fiscal Investigation at Oflice Jakarta Empat and inspection role against the obedience in complying with fiscal obligation and to follow wholly, the fact finding of inspection within framework inspection and investigation function in the future.

The objective of this research is to illustrate and describe fiscal inspection at Office Jakarta Empat. Analyzing and explaining fiscal inspection implementation as realization of inspection objective to examine tax payer obedience. To clarify and analyze the steps in order to increase inspection and fiscal investigation in the future.

Research methodology used in this thesis is analysis descriptive method with data collection technique by library and field research. Analysis conducted in qualitative and quantitative.

From analysis on obedience rate in complying fiscal obligation regarding the submission both Annually and Masa SPT is obtained conclusion that inspection has positive role in increasing obligation obedience in sending SPT.

Suggestion in this research is that Tax Payer who never be inspected for three (3) years to be investigated either Office or Site Inspection conducted by local KPP or Karikpa Jakarta Empat, it is necessary conducted in order to increase obedience rate of Tax Payer.

Provided that such inspection results is succinct then, immediately, both NPWP and NPPKP of Tax Payer should be written off or invoked so as not to be used by other individual incorrectly.

To implement such inspection should be based on selection criteria in order that such inspection is more effective mainly, provided that any information data available on bank data.