Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak., This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice]

Abstrak :
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang tinggi tentu memiliki dampak negatif, sehingga Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu di revisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan utama dalam menaikan tarif progresif pada Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk memperkuat fungsi regulerend guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif kendaraan bermotor. ......The growth of motor vehicle in DKI Jakarta is certainly have many negative effect, so the local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax need to be revised. This research purposed to know how the formulation of increase progressive tariff Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta. The research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. The result of this research shows that major considerations of increased progressive tariff of local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax are to strengthen the regulerend fungtions to solve the problems due to negative effect from motor vehicle.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan dan pembuatan surat pemberitahuan tahunan bagi ekspatriat Jepang yang diterapkan di PT. AAA. Salah satu ekspatriat Jepang, yang berstatus sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan memiliki penghasilan dari kantor pusat di Jepang serta dari kantor cabang di Indonesia, digunakan sebagai subjek ilustrasi dalam laporan magang ini. Perhitungan pajak tersebut mengikuti basis worldwide income sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, pelaporan surat pemberitahuan tahunan juga diikuti dengan worldwide assets and liabilities. Laporan ini menggunakan berbagai Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai kerangka evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam laporan ini, proses perhitungan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Tahun 2021 yang diterapkan di PT. AAA atas ekspatriat Jepang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. ......This internship report aims to evaluate the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return. One of Japan’s expatriates which is a Wajib Pajak Dalam Negeri and receives income from both the individual’s company’s headquarters in Japan and branch office in Indonesia, is used as an illustration in this internship report. The tax calculation uses the worldwide income basis in accordance with the relevant tax laws. In addition, the reporting of his/her annual tax return also utilizes the worldwide assets and liabilities bases. This report uses various Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, and Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia as the evaluation framework. Based on the evaluation done, the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return is in accordance with the relevant tax laws.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature. The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services.