Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah keadilan bagi wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baik adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tetapi untuk tercapainya keadilan tersebut akan berhadapan dengan kepentingan pemerintah yaitu kecukupan penerimaan. Tarik menarik antara dua kepentingan tersebut mewarnai kebijakan perpajakan tentang penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu suatu biaya hidup minimum untuk diri wajib pajak dan anggota keluarga wajib pajak. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah ukuran apa yang sebaiknya digunakan untuk penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah suatu jumlah standar minimum yang diperlukan untuk biaya hidup wajib pajak dan keluarganya, agar wajib pajak dan keluarganya dapat mencari penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitan deskriptif analistis, dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan cara wawancara. Sesudah menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian mengadakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu. Kebijakan perpajakan tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sekarang ini tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan penentuan jangka waktu penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak juga tidak didasarkan pada ukuran yang objektif. Menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sama pada semua daerah tidak tepat karena tidak memperhitungkan perbedaan biaya kebutuhan hidup minimum di masing-masing daerah. Kebijakan tentang penghasilan sampai dengan upah minimum Propinsi ditanggung pemerintah tidak sesuai dengan maksud semula yaitu melindungi golongan wajib pajak tertentu dan hal tersebut memberi ketidak adilan bagi golongan wajib pajak yang lain. Dari hasil penelitian, disarankan seyogyanya pemerintah menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak didasarkan pada kebutuhan hidup minimum yang besarnya berbeda pada setiap daerah dan pemerintah membuat aturan yang objektif agar dapat dijadikan patokan tentang waktu perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Aturan yang berpihak pada golongan wajib pajak tertentu disarankan untuk dihapuskan karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang lain.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periode penelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili oleh angka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utama penelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas laju pertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, ratarata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresi dengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahan dan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanja pendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatan semakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapi belanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN dan APBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyse the impact of government expenditure on income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach with panel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period as time series. To quantify the impact of government expenditure on income inequality, this research estimate the income inequality, measured by the gini coefficient is a function of government expenditure program on sector education, health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonly used in the literature to explain income inequality (population growth, dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate). The result shows that only government expenditure for housing which has positif impact or reducing income inequality. The other independent variables have no impact, and even for education and social protection expenditure make condition of income inequality getting worse. It is guessed that government spending quality which is bad is the main reason why some independent variables have no correlation with income inequality.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pendapatan dan belanja pada periode booming minyak dan periode sesudahnya, serta hubungannya dengan defisit anggaran. Data yang digunakan merupakan data realisasi anggaran periode 1969-2015, serta realisasi kuartalan dan bulanan periode 2005-2015. Dengan menggunakan uji kausalitas granger, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pendapatan dan belanja sesuai hipotesis sinkronisasi fiskal. Untuk menjaga defisit, pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan prioritas atas jenis belanja modal yang akan dilakukan, serta efisiensi pada belanja rutin. Dari sisi pendapatan, dapat dilakukan dengan mencari dan menyempurnakan sumber pendapatan baik dari sektor pajak maupun non-pajak. ...... This study aims to analyze the causality relationship between revenue and expenditure in the oil boom period and the subsequent period, as well as its relationship with the budget deficit. The data used is the budget realization data for the period 1969-2015, as well as the realization of quarterly and monthly period 2005-2015. By using the granger causality test, the result of the research indicates a two-way causal relationship between income and expenditure in accordance with the fiscal synchronization hypothesis. To maintain the deficit, the government creates a policy by determining the priority of the type of capital expenditure to be performed, as well as the efficiency of routine expenditure. From the revenue side, it can be done by finding and improving the source of income both from tax and non-tax sector.