Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana diatur bahwa segala bentuk perbuatan hukun untuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, kepemilikan tanah secara nominee juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Tulisan ini memberikan penjelasan terkait proses balik nama dari nominee kepada Wajib Pajak dilakukan pada Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pajak dan kekuatan hukum Surat Pernyataan Notariil atas kepemilikan benda tidak bergerak secara nominee berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UndangUndang Pengampunan Pajak terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah Kantor Pertanahan akan menggunakan Surat Pernyataan Notariil sebagai dasar balik nama kepemilikan tanah tetapi Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. ......The Government of the Republic of Indonesia ratified the Tax Amnesty Law. In Article 15 of said law, it is stipulated that the implementation of tax amnesty for the rights to land and/or building that are still registered under a nominee must be transferred to the Taxpayer. This transfer is conducted using a Notariil Statement. Such regulation is contrary to the Agrarian Law and its supporting regulations, specifically regarding land registration, where it is stated that all forms of legal acts for the land transfer is based on a Deed made before a Land Officer. Furthermore, land ownership by a nominee is prohibited by the Agrarian Law. This thesis provide answer regarding process of transfer of ownership from a nominee to a Taxpayer at the Land Office in relation to the implementation of Article 15 of Tax Amnesty Law and the legal force of Notariial Statement of nominee ownership. This thesis uses a juridical-normative research method while the data analysis method used by the author is a qualitative method, using data collection tools in the form of study documents or library materials. The results of this thesis is that the Land Office will use Statement Letter to transfer ownership but the statement Letter does not ave legal binding power in connection with the prohibition of nominee ownership of land.

Abstrak :
Program Pengampunan Pajak untuk jangka pendek maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan yang digunakan untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada pasal 15 tidak hanya mengenai pemungutan uang tebusan atas harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak, tetapi juga mengharuskan Wajib Pajak yang telah mengakui dan menebus tebusan atas harta tidak bergerak dalam program Pengampunan Pajak untuk melakukan baliknama atas harta tersebut menjadi atas nama Wajib Pajak. Namun belum terdapat pengaturan konkrit terhadap prosedur penerapan, termasuk biaya perpajakan dan biaya lainnya, lembaga hukum pengalihan hak atas tanah nominee yang pajaknya telah ditebus dalam program Pengampunan Pajak tersebut beserta peran Notaris dan/atau PPAT dalam proses pengalihan haknya.Penelitian inidilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan (library research) terhadap data sekunder di bidang hukum. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Tipologi penelitian yang dilakukan ialah deskriptif-analitis untuk mencapai solusi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengalihan hak atas tanah yang telah diakui dan ditebus pajaknya dalam program Pengampunan Pajak ini harus diklasifikasi dahulu menjadi dua kategori, yaitu pertama yang kepemilikkan tanah secara nominee-nya terjadi karena suatu perjanjian pendahuluan pemindahan hak antara pihak pemilik lama dan pemilik baru, dan kedua yang terjadi karena pemakaian nama seorang nominee dalam pendaftaran pengalihan hak atas tanah sebelumnya. Untuk kategori pertama, Akta PPAT yang dibuat disesuaikan dengan perjanjian pendahuluan antara para pihak, sedangkan untuk kategori kedua dibuatkan Akta Hibah. ......Tax Amnesty programs in both the short and long term can increase tax revenues that is used to finance the state expenditure budget. Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Article 15 is not only about the collection of taxes on the property admitted in the Tax Amnesty program, but also requires the Taxpayer who has admitted and redeemed the ransom of immovable property in the Tax Amnesty program to transfer the rights on such property on behalf of the Taxpayer. However, there are no concrete arrangements to implement procedures, including taxes and other costs, on transferring nominee land rights whose taxes have been redeemed in the program along with the role of Notary and / or PPAT in the process of transferring their rights. Research related to the problem has been done using normative juridical research method that is through library research of secondary data in field of law. In the processing, analysis, and construction data is done qualitatively. Typology of the research conducted is descriptive-analytical to achieve solution problem. From the results of the authors' research, it was concluded that the procedure for transferring land rights that have been admitted and redeemed in this Tax Amnesty program should be classified into two categories, first of which is nominee land ownership due to a preliminary agreement of transfer of rights between the old owner And the new owner, and the second of which occurred due to the usage of the name of a nominee in the registration of the previous transfer of land rights. For the first category, the PPAT Deed is made in accordance with the preliminary agreement between the parties, while for the second category a Grant Deed is made.

Abstrak :
ABSTRAK Bank umum dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan jasa-jasa perbankan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan Trust. Dalam kegiatan Trust yang dijalankannya, terdapat keterkaitan mengenai rahasia bank antara peran bank sebagai Trustee dalam kegiatan Trust dan peran bank sebagai gateway dalam program Tax Amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai pengaturan rahasia bank dalam kegiatan Trust yang dikaitkan dengan program Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana sebagian besar data diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kerahasiaan data dalam kegiatan Trust dikaitkan dengan Tax Amnesty tidak termasuk rahasia bank apabila wajib pajak yang menggunakan layanan Trust bukan nasabah bank tersebut. Kerahasiaan data dapat disampaikan kepada pihak lain sepanjang mendapat persetujuan dari nasabah.

---

ABSTRACT Commercial banks in their business activities may offer banking services with reference to the applicable provisions. One of them is doing Trust activities. In the Trust activities it undertakes, there is a link about bank secrecy between the role of the bank as a Trustee in Trust activities and the role of the bank as a gateway in the Government Amnesty Tax program. Therefore, this thesis discusses the legal arrangement of banks secrecy in Trust activities related with the Tax Amnesty program. This research uses juridica normativel method, where most of data obtained from literature study. In the results of this study it is stated that the confidentiality of data in Trust activities related with Tax Amnesty does not include bank secrets if the taxpayer using Trust services is not a bank customer. Confidentiality of data may be submitted to other parties as long as the approval of the customer.

Abstrak :
Perekonomian Indonesia yang lesu belakangan ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan Tax Amnesty pada pertengahan 2016 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 100 responden. Penelitian ini menggunakan Gronroos Service Quality Model, dengan memakai Structural Equation Modeling (SEM) sebagai teknik analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa functional quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap image quality. Image quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap service quality perception, sementara functional quality berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap service quality perception. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality perception berpengaruh positif signifikan terhadap taxpayers satisfaction. Karena penelitian ini membahas kualitas pelayanan dari kebijakan terbaru yaitu Tax Amnesty dengan menggunakan pendekatan multidimensi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam evaluasi kebijakan perpajakan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The recent slackening of economic growth in Indonesia has led to the non-achievement of tax revenue collection targets in recent years. The Tax Amnesty in mid 2016 was one such measure taken by the government. The purpose of this study is to identify the perception of taxpayers on the quality of tax amnesty services and identify the factors that influence the quality of tax amnesty services. A research questionnaire was used to collect data from 100 Tax Amnesty participants. This study uses the Gronroos Service Quality Model, with Structural Equation Modeling (SEM) used as the data analysis technique. The results show that both functional quality and technical quality have a positive and significant effect on image quality. Image and technical quality have a positive and significant influence on service quality perception, while functional quality has a positive but not significant effect on service quality perception. Moreover, the results show that service quality perception has a positive and significant effect on taxpayers satisfaction. Since this study assessed the quality of service for the latest tax policy, namely the multidimensional tax amnesty, the results are expected to be useful for policy evaluation, so that in the future the government can produce better tax policies.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Nominee dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty. Dengan adanya praktek nominee yang semakin marak di Indonesia, hal tersebut tidak dipungkiri dapat mempengaruhi bidang perpajakan. Dengan adanya praktek nominee dapat merugikan salah satu pihak yaitu Wajib Pajak yang tidak menikmati hartanya namun harus tetap menanggung beban pajak dari harta tersebut. Bagaimana pengaturan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tarkait keabsahan perjanjian nominee atas objek hak atas tanah dalam kebijakan tax amnesty? Serta Bagaimana keabsahan perjanjian nominee dengan klausa terlarang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3403/Pdt/2016 dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty? Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah segala bentuk peralihan atau penyerahan status Hak Milik atas tanah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian nominee khususnya antara WNI dengan WNA tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian nominee tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyerahan apapun baik dalam bentuk titel umum maupun titel khusus karena perjanjian nominee dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Salah satu syarat mengikuti tax amnesty adalah melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib Pajak. UU Tax Amnesty tidak mengatur tentang nominee, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam program Tax Amnesty tidak diakui adanya perjanjian nominee khususnya antara WNA dan WNI. Secara prakteknya, nominee masih diperbolehkan dalam tax amnesty, namun nominee yang dimaksud tersebut adalah nominee antara WNI dengan WNI.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the nominee treaty linked to tax amnesty policy. There is a nominee practice in Indonesia affect the field of taxation. It is detrimental to the taxpayer. The taxpayer who does not enjoy his property but must bear the tax of the property. How the legal document regulation becomes base transition of land right linked to nominee treaty in tax amnesty policy. And then, how is the validity of the nominee treaty in the Suprem Court Ruling Number 3403 Pdt 2016 linked to tax amnesty policy. The method used is normative juridical research. This method is used to answer the problem in research based on the principle of law and positive law which regulates the problem in this research and other theories. The result of this research is all forms of distribution or submission status of proprietary of land pured in nominee treaty between Indonesian and Foreigner can not be implemented. The Nominee Treaty does not fall into any category of submission because nominee treatey is invalid or void ab initio. One of the conditions to follow tax amnesty policy is reporting the entire property. Regulation of Tax Amnesty not regulate about nominee, so in tax amnesty policy not acknowledged nominee treaty between Indonesian and Foreigner about proprietary of land. In fact, nominee are still allowed in tax amnesty, but nominee in question is nominee between Indonesian and Indonesian.

Abstrak :
ABSTRAK
Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 bertujuan untuk meningkatkan realisasi pajak yang dilakukan untuk mendapatkan potensi pajak yang belum diterima oleh otoritas pajak. Salah satu indikator meningkatnya potensi pajak tersebut adalah adanya peningkatan besaran underground economy. Untuk itulah penting dilakukan estimasi besaran underground economy yang dapat mendukung analisa peningkatan basis pajak serta alat pengawasan bagi pemerintah untuk menjaga akurasi data ekonomi makro seperti PDB, pengangguran dan penentuan target penerimaan pajak serta arah kebijakan pemerintah. Penelitian ini membandingkan underground economy di Indonesia dan Rusia mengingat kedua negara ini termasuk dalam anggota G-20 serta kedua negara tersebut memiliki persamaan sebagai negara transisi. Indonesia mengalami transisi dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi setelah krisis ekonomi 1998 sedangkan Rusia mengalami transisi dari perekonomian berencana terpusat menjadi perekonomian pasar mulai bulan Oktober 1991. Metode estimasi pada penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square dengan pendekatan currency demand didapat dari selisih permintaan uang antara perekonomian dengan underground economy dengan perekonomian tanpa underground economy pada tahun 2004 hingga 2015. Hasil estimasi besaran underground economy per GDP di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2015 berkisar antara 25.76 hingga 32.53 dengan rata-rata sebesar 28.65 . Sedangkan Rusia berkisar antara 12.74 hingga 26.19 dengan rata-rata sebesar 18.79 . Namun rata-rata pertumbuhan besaran underground economy di Indonesia lebih kecil. Rusia unggul pada rata-rata pertumbuhan pajak riil sebesar 12.56 serta rata-rata presentase pajak riil terhadap total pajak yang termasuk potensi pajak dari aktivitas underground economy sebesar 84.26.

---

ABSTRACT
The Indonesian government 39 s efforts to increase tax revenue realization with Tax Amnesty policy in 2016 2017 are aimed at increasing tax realization to obtain potential taxes that have not been received by the tax authorities. One indicator of the increased potential taxes is an increase in the magnitude of the underground economy. For that reason, it is important to estimate the amount of underground economy that can support the analysis of tax base increase and supervision tool for the government to maintain the accuracy of macroeconomic data such as GDP, unemployment and the determination of tax revenue target and the direction of government policy. This study compares the underground economy in Indonesia and Russia as both countries are included in the G 20 members and both countries have similarities as a transitional country. Indonesia experienced a transition from the centralized system of government to decentralization after the 1998 economic crisis while Russia experienced a transition from a centralized planned economy to a market economy starting in October 1991. Estimation method in this study using Ordinary Least Square with currency demand approach obtained from the difference between the money demand from the economy with the underground economy and the economy without underground economy in 2004 to 2015. The estimated value of the underground economy per GDP in Indonesia from 2004 to 2015 ranged from 25.76 to 32.53 with an average of 28.65 . While Russia ranges from 12.74 to 26.19 with an average of 18.79 . However, the average growth rate of underground economy in Indonesia is smaller. Russia excels at an average real growth rate of 12.56 and the average percentage of real tax on total taxes including the potential tax of underground economy of 84.26 .

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keikutsertaan perusahaan terbuka berdasarkan klasifikasi industrinya dalam pengampunan pajak di tahun 2016 serta penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan content analysis sebagai metode analisis terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan terkait pengampunan pajak. Hasil analisis penelitian menunjukan perusahaan terbuka yang melakukan pengampunan pajak di tahun 2016 sebanyak 194 atau sebesar 34,70 dari jumlah semua perusahaan terbuka sebanyak 559 perusahaan. Hasil analisis juga menunjukan terdapat dua cara penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak yaitu secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dilakukan 25 perusahaan dan secara tidak terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dilakukan 169 perusahaan lainnya. Pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak salah satunya terkait nilai aset pengampunan pajak dilakukan oleh 134 perusahaan atau sebesar 69,07 , lima puluh perusahaan di antaranya mengungkapkan hanya nilai aset pengampunan pajak dan 84 perusahaan lainnya mengungkapkan nilai dan jenis aset pengampunan pajak.

---

ABSTRACT
This study aims, to analyze listed companies participation in tax amnesty in 2016 based on industry classification and also the presentation and the disclosures of assets and liabilities from tax amnesty. Descriptive quantitative research is adopted in this study that use content analysis as analysis method on tax amnesty information in financial statement. The results of the analysis show there are 194 listed companies or 34.7 of 559 listed companies have been participating in tax amnesty in 2016. There are two alternative to present assets and labilities from tax amnesty, separately presented from other assets and liabilities which is applied by 25 companies, and 169 companies which is applied unseparately presented. There are 134 companies or 69.07 of tax amnesty participant that disclose the value tax amnesty assets, 50 of them disclose just the value of assets, where the remaining, 84 companies disclose the value and the type of tax amnesty assets.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki harta melalui special purpose vehicle di luar negeri terkait implementasi tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Konsultan Pajak, Akademisi, dan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan keikutsertaan program pengampunan pajak dalam hal penerapan PMK-127, analisis SWOT dapat membantu memberikan pertimbangan dari unsur kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bagi wajib pajak. Selain itu, melalui analisa-analisa tersebut wajib pajak dalam menentukan perencanaan pajak nya yakni dengan lebih memilih untuk mendeklarasi harta atas kepemilikan SPV nya tanpa membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan tarif yang lebih tinggi. ......This study aims to analyze tax planning on the the implementation of tax amnesty program for taxpayers who own assets through a special purpose vehicle structure. This approach of the study is using qualitative approach by collecting data through study of relevant literatures. The results shows that SWOT analysis can be used as a tool to help such taxpayers when they considering to participate in the tax amnesty program as the SWOT analysis helpfully provide the elements of strength, weakness, opportunity, threat for taxpayers consideration. Besides that, through those analysis taxpayers in determaining their tax planning prefer declare their ownership of assets without transferring the ownership of assets or by liquidating the SPV with the higher tax rate.

Abstrak :
Pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  ......Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government.

Abstrak :
Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi ......Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta. All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As a result of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching by The Provincial Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory, which is maximization, equilibrium, and efficiency.