Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tingginya tingkat aktivitas ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha. Sementara tuntutan kebutuhan lahan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi yang pada gilirannya yang berdampak langsung kepada realisasi penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial. Oleh karena itu perlunya upaya meningkatkan penerimaan BPHTB melalui intensifikasi pemungutan BPHTB. Dilihat dari sisi penerimaan BPHTB menunjukan kenyataan yang perlu ditingkatkan dimana terlihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan; pada tahun anggaran 2002 realisasi pencapaiannya sebesar 111% dan hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 16% dari jumlah Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif Dari hasil analsisis maka diketahui pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Tax Performance Index selama lima tahun terakhir, Meskipun terjadi penurunan rasio TPI -selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi target penerimaan dapat dipenuhi dan target penerimaan dari tahun ketahun meningkat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama lima tahun terakhir cukup stabil yang berkisar antara Rp. 109.087.244.851,- terendah untuk tahun 1998/1999 dan untuk tahun 2002 jumlah pajak sebesar Rp. 494.961.582.452,- (tertinggi). Adapun saran yang dianjurkan adalah upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak.

Abstrak :
Evaluasi layanan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak "X" dengan menggunakan pendekatan konsep Service Quality (SERVQUAL) yaitu melalui dimensi tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan kepemimpinan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dibuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak "X". Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara Iangsung terhadap informan dan pengamatan Iangsung (observasi) terhadap kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik Weight Mean Score (WMS) atau perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP "X". Hal ini dijelaskan oleh faktor-faktor sebagai berikut: budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas dan inovasi bagi karyawan, struktur organisasi yang terlalu birokratis, perencanaan sumber daya manusia masih terpusat di Ditjen Pajak, sistem dan prosedur yang masih berbelit-belit dan kepemimpinan yang kurang dapat mengoperasionalisasi dan mensosialisasikan visinya. Agar kualitas pelayanan restitusi PPN di KPP "X" dapat ditingkatkan, penulis menyarankan agar Ditjen Pajak memperbaiki sistem dan prosedur restitusi PPN, mengubah orientasi kepemimpinan kepada pencapaian visi pelayanan restitusi PPN yang baik, pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Kepala Seksi PPN, pengembangan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih kondusif bagi pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan ekonomi dunia di era globalisasi saat ini membawa dampak pada transaksi lintas negara atas sumber daya serta modal baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dari transaksi-transaksi kegiatan usaha antar negara tersebut berpotensi menimbulkan Bentuk Usaha Tetap. Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di suatu negara (sumber) Konsep BUT dalam model persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dimaksudkan untuk menenlukan hak pemajakan negara sumber agar dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dari negara lainnya. Permasalahan dalam menentukan keberadaan suatu BUT atau dapat disebut dengan identifikasi BUT menjadi hal yang sangat penting terutama bagi negara sumber, karena dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang ditimbulkan dari transaksi kegiatan usaha intemasional. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan identifikasi BUT adalah terbalasnya data dan infomasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DIP) dan kurangnya kerjasama antar instansi, sehingga link data dan informasi dari instansi lain ke DIP belum terwujud. Selain itu pemahaman tentang perpajakan internasional terutarna mengenai BUT dan Tax Treaty dari para pegawai pajak maupun pihak wajib pajak juga menjadi kendala tersendiri. Pada sistem administrasi perpajakan modem (SAPM), terdapat Account Representative (AR) dibawah koordinasi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Keberadaan AR akan mempermudah komunikasi antara pihak kantor pajak dengan wajib pajak. AR bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, AR harus dapat melakukan analisa data dan informasi wajib pajak baik dari segi jenis usahanya (nature of business) maupun penerapan suatu peraturan perpajakan kaitannya dengan identifikasi BUT. Terciptanya suatu kerjasama antar instansi seperi Imigrasi, BKPM dan juga Departemen Luar Negeri yang dapat memberikan dukungan data dan informasi yang selalu up to date dan dapat diakses langsung oleh DIP akan sangat mendukung pelaksanaan identifikasi BUT atas transaksi internasional. Disamping itu, peningkatan kemampuan analisa kegiatan usaha wajib pajak dan peningkatan pemahaman perpajakan internasional dari parat pajak periu ditingkatkan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan. Jadi bersinerginya antara data dan infomaasi yang lengkap atas transaksi intemasional dengan kemampuan analisa serta pamahaman mengenai BUT yang dikemas dalam SAPM akan sangat mendukung identifikasi BUT secara cepat yang pada akhirnya dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak dari transaksi internasional.

---

ABSTRACT
The global economic transactions has been leading to the exchange of goods and services and movements of capital, technology and person. Those international transactions may cause the existence of a permanent establishment of an enterprise of one country in another country. The permanent establishment generally is a place of business through which an enterprise of one country carries on its business in another country. The main concept of a permanent establishment is to determine the right of a source country to tax the proiits of an enterprise ofthe other country. The identification of a permanent establishment plays an important role in a source country since the source country shall only tax the profits of an enterprise if it derives from a permanent establishment. Otherwise, the potential tax revenue fiom the international transactions may be lost. There are several obstacles in determination of a permanent establishment, namely a lack of data and information and a lack of coordination between department especially data link from the Directorate General of Taxes to and from other department, and also the limitation of the taxpayer?s and tax official?s knowledge of international taxation. In a Modem Tax Administration System (SAPM) there is an Account Representative (AR) who is responsible and authorized to provide services, consultation, assistance for taxpayer and to supervise a taxpayer in term of taxpayer's right and obligation, The existence of AR hopefully may make the taxpayer easy to communicate to the tax oflice since the function of AR is a liaison officer of taxpayer in the tax office. In their function as a supervisory, an AR is required to have better knowledge of nature of business of taxpayer, and to analyze the consequence of taxation of every single transaction the taxpayer made. Finally AR could identify the existence of permanent establishment from the taxpayer?s transaction. It is suggested to create the coordination between government agencies such as Immigration, Investment Coordinate Board and Foreign Affair Ministry to support data and information which will be very useful in identifying the existence of permanent establishment. Such exchange of infomation should always be update and the DGT should have the direct access to the information. Moreover, the capability of AR in international taxation and analyses of tax payer?s nature of business should be increased by providing them regular and continue training. In conclusion, the synergy between the availability data and information of international transaction and the ability of tax officer to analyze the taxation of international transaction in Modern Tax Administration System may support the accurate determination of a permanent establishment, and finally may prevent the lost of tax revenue from international transaction.

Abstrak :
Endless Economic crisis knock over Indonesia since 1997 causing many companies cannot pay for the obligation and the creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This Condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention that is existence of different interpretation of Judge of Commercial Justice to the domiciling of tax debt. At the case of PT. ABC Judge of Commercial Justice treat tax debt is equal to commercial debt, whereas at case of PT. XYZ, Judge of Commercial Justice differentiate tax debt of commercial debt so that, it has to pay ahead then the rest of estate divided for the creditor of other commercial. Therefore problem which raised in this research is how domiciling Taxation rule in penalty system in Indonesia and whether there is correlation of synergy between Taxation rule with rights rule and bankrupt bill for debt including tax payable and what effort able to be conducted to harmonize taxation rule with Bankrupt rule. Research method used is descriptive with qualitative approach. From research result obtained result of tax rule that has to domicile as lex specialis in Indonesia law for problem related to tax, while civil law and other public law as lex generalis. But in Bankrupt rule, bankrupt problem is lex specialis, so that has to domicile which is equal strength. So that whether DJP and Commercial Justice stay with rule of each rule which cause UUK (bankrupt rule) with Taxation rule cannot synergize in solution of tax debt for company's bankrupt. Position relating to lex specialis, hence both, that is taxation rule and bankrupt rule is less synergy, this matter seen in case of PT. ABC and PT. XYZ. Judge of Commercial Justice handling the case in different interpretation. In case of PT. ABC Judge of Commercial justice overrule tax and only focusing at Bankrupt rule in order to be billed for tax payable DJP must conduct an effort to many levels of Cassation Appellate Court.While case of PT. XYZ Judge of Commercial Justice overrules the problem of tax from bankrupt problem because tax arranged in Taxation rule, it means that Judge of Commercial Justice pay attention at Taxation rule as lex specialis. The above mentioned can be avoided by adding coherent rule in bankrupt rule that tax has to be differentiated with civil debt and is not in bankrupt scope. In order to have legal force which is jurisprudence remain from Appellate Court decision in case of cassation taxation area was presumably packed into recorrection of other trading law. For example bankrupt problem, Bankrupt rule consist of 308 section only mentioning word " taxation" that is section 113 Sentence (1) letter b, expressing that must be done verification tax debt, without expressing that tax is not civil debt. This matter not explained in explanation of section 113 UUK (bankrupt rule) so that just arise different interpretations or understanding. By equalizing DJP with other creditor make DJP must be at one's feet of bankrupt mechanism, in fact, clearly tax debt is not civil debt so that there must be coherent in UUK that DJP is not creditor and tax debt is not civil debt but obligation of political. In order to conduct activity of collection at once and at the same time Taxpayer showing bankrupt marking, hence DJP need information from Commercial Justice if there is Taxpayer which is processing by application of its bankrupt. It can be made by a kind of MoU (Memorandum of Understanding) between DJP with Commercial Justice to obtain information quickly if there is bankrupt case. Then resources of DJP out of condition to finish tax collection at Taxpayer which is bankrupt, hence activity of collection tax can be more intensive again.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik pekerjaan dan motivasi berprestasi dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam suatu pekerjaan yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Motivasi berprestasi adalah dorongan, keinginan dan tingkat kesediaan seseorang untuk mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai prestasi terbaik ditinjau dari rasa tanggung jawabnya, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginan menjadi yang terbaik. Sementara kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian survei. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 orang yang pengambilannya dilakukan dengan teknik sensus. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang dihitung dengan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini bermakna bahwa semakin baik atau sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin buruk atau tidak sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin rendah kinerja aparatur. Motivasi berprestasi juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi, maka semakin rendah kinerja aparatur. Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu dipelihara atau bahkan ditingkatkan dengan cara memberikan otoritas penuh kepada aparatur untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sepanjang tidak merugikan aparatur bersangkutan, organisasi dan pihak lain. Pemberian otoritas dapat memberikan stimulus kepada aparatur untuk mengembangkan kreativitasnya, dan aparatur juga harus lebih bersikap fleksibel dan pandai mengatur emosi dalam menyikapi kondisi kerja. Motivasi berprestasi aparatur perlu ditingkatkan dengan cara menyediakan lingkungan dan kondisi kerja serta budaya organisasi yang memungkinkan aparatur dapat mengartikulasikan rasa tanggung jawab, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginannya menjadi yang terbaik. ......This research is aimed at identifying the correlation between the characteristics of the work and achievement motivation of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. The characteristics of the work is a core dimension of the work comprising of specific duties covering such aspects as skill variation, duty identity, duty significance, autonomy and feedback. Achievement motivation means a courage, eagerness and willingness of an individual to exert his best efforts in order to get the best achievement based on his sense of accountability; risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best. Meanwhile, the performance means assessment on the working achievement as achieved by an individual in performing his duties or work in order to achieve the objective, viewed from such aspects as speed, quality, service, value, interpersonal skills, mentality for success, openness to the change, creativity, communication skills, initiatives, planning and organization. This research applies the quantitative approach and survey model. The number of the samples are 90 persons selected by a census technique. The data are collected by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The collected data are further analyzed by using the Spearman Rank correlation and t-test calculated by using SPSS version 13.0 program. The results of the research indicate that the characteristics of the tax work has a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. It means that the better or more relevant the characteristics of the tax work is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the more worse or irrelevant the characteristics of the tax work is, the more worse the performance of the staff. The achievement motivation has also a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. This means that the higher the achievement motivation is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the lower the achievement motivation is, the more worse the performance of the staff will be. With reference to the above stated results of the research, the characteristics of the work shall be well maintained or improved by way of granting a full authority to the staff in performing their duties or works to the extent that such authority shall not harm the concerned staff, his organization and other parties. The granting of such authority can stimulate the staff to develop his creativity and act more flexibly as well as to be able to manage their emotion in responding to the working conditions. The achievement motivation of the staff shall be improved by way of providing working climate and conditions as well as organizational culture which enable them to articulate their sense of accountability, risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best.

Abstrak :
Keberhasilan pemungutan pajak pada dasarnya tergantung atas tiga pilar utama yaitu undang-undang, aparat dan Wajib Pajak. Unsur pertama, undangundang harus jelas, pasti dan mudah dimengerti. Unsur kedua, aparatnya. Aparat harus profesional dan memberikan contoh yang baik dan tidak sewenang-wenang. Unsur yang ketiga adalah Wajib Pajak. Wajib Pajak harus patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dapat terjadi bila Wajib Pajak merasa diperlakukan adil dari segi peraturan dan memperoleh pelayanan serta penghargaan dari fiskus. Yang perlu digaris bawahi adalah besarnya tarif pajak tidak boleh mematikan objek pajak dalam menjalankan usahanya. Pajak usaha jasa penyiaran dilakukan menggunakan system withholding tax dimana pemotongan pajak terhadap rumah produksi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini stasiun televisi. Tingginya biaya produksi akibat rebutan pemain pemeran dikalangan rumah produksi terutama artis-artis populer yang punya kemampuan mengangkat rating program acara menyebabkan melambungnya honor artis yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Sedangkan harga jual produksi sulit untuk ditingkatkan akibat perolehan iklan yang terbatas dengan makin banyaknya stasiun televisi yang beroperasi. Tarip pajak penyiaran sebesar 15 % sesuai PPh 23 sangat mengganggu cashfow rumah produksi. Kenyataan dilapangan seringkali rumah produksi menolak pemotongan pajak tersebut. Hal ini seringkali mengharuskan stasiun televisi mengambil jalan tengah dengan melakukan gross up yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta bila fiskus melakukan crosscheck dan terdapat perbedaan angka maka pihak stasiun televisi diharuskan membayar kekurangan beserta denda sebesar 2 % setiap bulan dengan ketentuan maksimum 24 bulan. Dampak dari kondisi diatas terlihat dilapangan, selain banyak rumah produksi yang meminta perlakuan gross up terlihat pula bergugurannya rumah produksi serta banyak keseragaman acara antar stasiun TV. Dengan demikian kreativitas rumah produksi menjadi mandeg dan pemirsa dirugikan dengan disuguhi program acara dengan kualitas rendah.Deregulasi kebijakan tarif withholding tax dapat menghidupkan usaha jasa penyiaran tanpa mengurangi pemasukan negara karena dapat dialihkan ke SPT PPh badan rumah produksi yang dampaknya sangat berarti bagi pemirsa serta perolehan pajak pemerintah dimasa yang akan datang.

---

The successful of the tax holding is basically depended on three main elements there are constitutions/law, Tax officer/tax collector and taxpayer. First element, the constitutions/law have to be clearly, surely and easy to understand. Second element, the tax officer. The officer have to be professional and give a good sample and not arbitrary . The Third element is taxpayer. Taxpayer have to be obedient and meekly to the taxation rules. The Obedient and taxpayer adherence can be happened when taxpayer feel fair treated in regulation facet and get the good service and appreciation from fiscus. What requires to be underlined is the level of tax rate may not stop the tax object in running its effort. Taxation of broadcasting service is using withholding tax system where the assessment withholding tax to production house is conducted by third-hand in this case is television station. The height of production cost of effect of capture of characterization player among production house especially popular artists which have ability to lift-up the program rating cause the raise-up of artists payment is reflected to the production cost. While selling price of the production is difficult to improve by an effect of finite acquirement advertisement with the more number of television station operating. The rate of taxation broadcasting of 15 % according to PPh-23 is very bothering the production house cashfow. In field fact, the production house often to refuse the assessment withholding tax. This matter oftentimes oblige the television station take a middle way by doing a gross up that truthfully represent the deviation from the standard rule and when tax officer do the crosscheck and found a difference number, so the television station is obliged to pay for the minus with fine equal to 2 % every month (maximum 24 months). The affect of that condition is seen in field, besides a lot of production house asking for a gross-up treatment, is also have been seen the fall-off the production house and also a lot of similarity program television among the television stations. Thereby, the creativities of the production house become to desist and the audience is harmed by given with the low quality of program television. Regulation of Withholding Tax Rate policy can animate the effort broadcasting service without reduce the state income because it can be transferred to SPT PPh of production house institution which its meaningful impact for the audiences and the state acquirement of tax in a future.

Abstrak :
Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan pada Kantor Direktorat Pajak, diantaranya adalah struktur organisasi yang baru yang dirancang berdasarkan fungsi. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi juga dilakukan secara signifikan dengan berbagai kemudahan misalnya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan azas-azas perpajakan. Tujuan utama penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan bagaimana efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah hubungan korelasi non paramedik spearman?s antara in put dan out put. In putnya adalah faktor ? faktor yang mempengaruhi dan out putnya adalah efektifitas organisasi/penerimaan dan pelayanan. Untuk menjelaskan efektifitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka digunakan teori model 7 ? S Mc Kinsey dengan dimensi structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi menggunakan teori Steers dengan dimensi pendekatan optimasi tujuan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi adalah : structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Setelah dilakukan uji hipótesis dengan menggunakan model uji statistik terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Tingkat efektifitas organisasi dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu organisasinya cukup efektif hal ini didasarkan dari beberapa indikator antara lain : dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan tiga tahun berturut-turut mencapai target bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan, dan biaya penagihan pajak (collection cost) Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu sangat efisien. Namun dalam pelayanan wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Besar Satu. Saran dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam implimentasi tugas-tugas pelayanan yang perlu segera dilakukan pembenahan agar efektifitas organisasi pada KPP Besar Satu dapat ditingkatkan. Indikator menunjukan bahwa hubungan personal seperti keramahan dan pemahaman tentang bisnis, pelayanan dan administrasi perpajakan wajib pajak perlu ditingkatkan. ...... The Directorate General of Taxes has taken some measures to reform the tax administration which will become a basis in establishing a modern, efficient, effective and reliable tax administration. In applying this new system, some changes have been made at the Tax Directorate Office, such as the function-based organizational structure. In addition, an improvement of the services has been done by applying the information technology which will facilitate tax payers in fulfilling their tax obligations based on the tax principles. The main objective of this research is to describe and elaborate how the effectiveness of organization at the Large Tax Office I and what factors affecting such effectiveness of the organization as well as what its effects to the tax collection at the Large Tax Office I. In general, this research is aimed at identifying the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I by analyzing the effectiveness of the organization and elaborating its affecting factors. This research applies a descriptive method under the qualitative and quantitative approaches. The analysis is conducted by studying the correlation between the inputs and outputs under the non-paramedic Spearman. These inputs comprise of the affecting factors, while the output is the effectiveness of the organization/tax collection and services. To describe the effectiveness of the organization and its affecting factors, it is applied the model 7 ? S Mc Kinsey?s model under the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Meanwhile, in order to identify the effectiveness of the organization, the Steer?s theory under the objective optimization approach dimension is applied. Based on the results of the research to 57 samples comprising of the employees at the Large Tax Office I, it can be concluded that the factors which affect the effectiveness of the organization include the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Upon the application of the test of the hypothesis by the statistic test model, it is evidenced that the affecting factors are significantly acceptable. With regard to the effectiveness of the organization by using the objective achievement dimension, it can be concluded that the organization of the Large Tax Office I is adequately effective on the basis of the some indicators. These among others include the target specified within three consecutive years has been realized and even shows an significant surplus, and the collection cost has been efficient. However, taxpayers have not yet been satisfied with the services provided by the Large Tax Office I. In this research, it is suggested that some weaknesses in the implementation of the service obligations shall be enhanced in order that the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I can be improved. The indicators show that the personal relations such as hospitality and understanding of the business, services and administration of taxes shall be also improved.

Abstrak :
Semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan cepatnya perubahaan kondisi yang harus segera diantisipasi oleh perusahaan. Produk yang dihasilkan semakin singkat life cycle-nya karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat diproduksi produk yang sejenis dengan kualitas yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah. Disamping itu, terdapat pesaing-pesaing baru dari luar negeri yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh para manajer. Sekarang akses informasi dengan mudah didapatkan dan transaksi dapat dilakukan tanpa harus dilakukan dengan tatap muka. Salah satu strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kondisi tersebut adalah melakukan reorganisasi perusahaan. Reorganisasi perusahaan bertujuan agar perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mejalankan usahanya. Jadi dengan melakukan reorganisasi perusahaan diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Salah satu tipe reorganisasi perusahaan adalah melaksanakan penggabungan usaha (merger). Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan dimana salah satu perusahaan yang melakukan transaksi tersebut tetap melangsungkan usahanya sedangkan perusahaan lainnya menggabungkan diri dengan perusahaan tersebut. Pengabungan usaha terdiri dari beberapa tipe, salah satu tipe penggabungan usaha adalah triangular merger. Dalam triangular merger, terdapat tiga pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yaitu induk perusahaan (parent company), perusahaan cabang dari induk perusahaan (subsidiary company) dan perusahaan yang akan diambil-alih (target company). Triangular merger dilakukan dengan cara perusahaan cabang digabungkan dengan perusahaan target. Pemegang saham perusahaan target memperoleh saham perusahaan induk sebagai ganti saham yang dimilikinya pada perusahaan target. PSAK No. 22 mengatur perlakuan akuntansi atas penggabungan usaha. Penggabungan usaha dibagi menjadi dua jenis yaitu akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Oleh karena itu, metode akuntansi yang berbeda pun digunakan. Akuisisi menggunakan metode pembelian sedangkan penyatuan kepemilikan menggunakan metode pooling of interest. Ketentuan perpajakan di Indonesia yang menjelaskan paling lengkap tentang penggabungan usaha adalah tahun 1999 dimana diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999. Ketentuan tersebut berisi penjelasan jenis reorganisasi perusahaan, ketentuan bahwa boleh menggunakan nilai buku. Ketentuan lainnya adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003. tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva, secara sukarela maupun terpaksa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Penilaian kembali aktiva diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Dengan bolehnya melakukan pemilihan dari alternatif yang ada yaitu menggunakan nilai pasar atau nilai buku, melakukan penilaian kembali aktiva tetap atau tidak merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan. Penggunaan nilai buku dan dibolehkannya melakukan penilaian kembali aktiva tetap dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Peningkatan kesejahteraan perusahaan melalui penghematan pajak atas transaksi penggabungan usaha. Perencanaan perpajakan atas triangular merger dibahas lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi literatur yaitu dengan mengumpulkan, memilih, dan mempelajari bahan bacaan seperti buku-buku literatur, dan sumber-sumber lain, termasuk sumber di internet yang berhubungan pokok bahasan penulisan ini untuk mendapatkan suatu landasan teori dan praktik yang lazim dilakukan perusahaan. Hasil dari studi literatur tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil analisis, definisi triangular merger belum diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Ketentuan dibawah undang-undang belum mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut ketika undang-undang mengalami perubahan. Kelemahan studi dalam karya tulis ini adalah dikarenakan belum ditemukannya transaksi triangular merger di Indonesia. Namun demikian, dengan banyaknya perusahaan dalam satu grup tidak menutup kemungkinan transaksi triangular merger terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan antara perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri telah mendorong perusahaan untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Banyaknya peluang dan tantangan tidak hanya berasal dari dalam melainkan juga datang dari luar perusahaan. Untuk itulah banyak perusahaan berusaha mencari upaya mengembangkan usaha dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk hasil maksimal. Pengembangan usaha diikuti dengan suatu restrukturisasi (perubahan struktur perusahaan makin membesar) misalnya dalam bentuk akuisisi (pembelian perusahaan lain, aset maupun saham), penggabungan (merger), peleburan (consolidation), pemekaran unit/cabang (spin off) atau pemecahan usaha (split off). Penggabungan usaha sebagai salah satu restrukturisasi usaha bisa dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan melakukan penggabungan usaha diharapkan perusahaan lebih efisien dalam mengelola usahanya sehingga dapat tetap kompetitif dalam persaingan usaha. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan membeli harta perusahaan atau membeli saham perusahaan. Untuk penggabungan usaha dengan cara pembelian saham terdapat dua cara yaitu dengan penggabungan usaha secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan membeli saham perusahaan secara langsung baik dibayar dengan uang atau dalam bentuk lainnya saat penggabungan usaha. Cara tidak langsung dengan menggunakan anak perusahaan (subsidiary) saat melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan target. Dalam triangular merger transaksi yang dilakukan adalah membeli saham perusahaan target dengan memberikan saham perusahaan induk kepada pemegang saham perusahaan target. Penggabungan usaha merupakan salah satu strategi bisnis. Strategi tersebut dapat berimplikasi pada aspek perpajakannya. Perpajakan yang terkait adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat melakukan penggabungan usaha terdapat objek pajak antara lain keuntungan pengalihan harta, penghapusan hutang dan pembagian dividen. Disamping itu dibolehkannya untuk dilakukan revaluasi aktiva tetap dan pengalihan kerugian dari perusahaan yang diakuisisi atau dilebur juga aspek yang perlu dicermati. Bagi perusahaan, aspek perpajakan penggabungan usaha perlu dipertimbangkan disamping aspek-aspek lainnya. Secara umum ketentuan penggabungan usaha telah diatur yaitu dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 perihal buku panduan tentang perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan. Triangular merger belum diatur secara khusus dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Perusahaan mempunyai pilihan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan diantaranya dengan transaksi triangular merger. Dengan semakin banyaknya alternatif pilihan maka perusahaan dapat menyelaraskan aturan perpajakan dengan strategi bisnis yang akan diambil. Strategi yag diambil digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan diantaranya untuk memaksimalkan laba. Dalam menyusun tesis ini, kesulitan yang dihadapi adalah kurangnya referensi berkaitan dengan triangular merger. Hal ini terjadi karena di Indonesia hal ini belum lazim digunakan dalam transaksi merger. Untuk penelitian lebih lanjut, dengan terus berkembangnya transaksi merger maka perlu dilakukan analisis transaksi merger yang dilakukan antar negara (cross border merger) yang belum diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

---

The severe challenges among corporations both in domestic or abroad have encouraged the corporations to sustain and to develop their business. So many chances and challenges do not emanate from inside the company, but also from outside. That is why such companies seek to find the ways to develop their business using so much of chances available to attain maximum results. Business developments followed by business restructuring (the change of structure which is growing bigger) such as in the form of aquitition (purchase of other business, assets or stocks), Merger, Consolidation, Spin ?ff or splitup. Merger as a business restructuring can be executed both horizontally or vertically. By so doing, the such company expects to run the business more efficiently in running the business so that the company can always be competitive in business competition. Merger can be performed through purchasing the assets or the shares of the acquired company. In the merger where the acquiring company purchases shares of the acquired, there are two ways, namely direct merger and indirect merger. Direct merger is a merger where the acquiring company gives cash or other forms of payment in the merger. Indirect merger is a merger where the acquiring company utilizes the subsidiary to merge with the other company. In case of triangular merger, the acquiring company purchases the acquired company through exchanging the shares of the acquired with the shares of parent company. Merger is one of the busuiness strategy. Such strategy has an implication on tax aspects. Tax aspects that bears on the merger are Income tax , Value Added Tax, and BPHTB. When the merger takes form, there are tax objects, among others: Gain on sales of property, debt forgiveness, and dividend distribution. On the other side, the approval of fixed asset revaluation and transfer of loss from the acquired company or consolidation, is also the aspect to be scrutinized. For company, tax aspects of merger need to be deeply considered, without setting aside other important aspects. In general, provision of merger has been regulated in Indonesia, namely with circular letter numbering SE-23/PJ.42/1999 dated 27 May 1999 concerning Manual Book of tax treatment for business restructuring. Nevertheless, triangular merger has not been clearly stipulated in Indonesia. Company has options in restructuring the business, inter alias, with triangular merger. Having so many alternative options, company can harmonize provisions of tax with business strategy to be taken. The assumed strategy is used to meet the purpose of the company, inter alias, to maximize profit. In preparing the thesis, the difficulties found is the lack of reference relating triangular merger. This is it because, in Indonesia, triangular merger is not so commonplace in performing the transaction of merger. For more research, with the increasing interest of merger transactions, it is needed to conduct analyses of merger transaction which is consummated across nations, of which the stipulations have not been regulated.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tetapi tetap saja target penerimaan pajak yang beberapa tahun terakhir tidak tercapai serta tax ratio Indonesia yang masih cukup rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal tersebut menjadi urgensi tujuan penelitian yaitu menganalisis kinerja administrasi pajak pada DJP berdasarkan indikator kompeten, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool TADAT. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan survei. Analisis fokus pada lima dimensi yaitu dimensi integritas basis data WP yang terdaftar, dimensi penunjang kepatuhan sukarela voluntary compliance, dimensi ketepatan pelaporan SPT, dimensi ketepatan pembayaran pajak, dan dimensi efektivitas penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian keseluruhan dimensi menggunakan kriteria TADAT memperoleh nilai yaitu 2,65 skala 1-4 atau 66,25. Hasil survei opini WP dan konsultan pajak terkait dimensi yang sama menunjukkan nilai 4,01 skala 1-6 atau 66,83 yang termasuk dalam kategori cukup baik. ......Directorate General of Taxation has made various efforts in order to carry out their duties properly, however target tax revenue in last few years is not achieved and tax ratio of Indonesia is still quite low compared to other ASEAN countries. Those facts become the urgency to analyze the performance of tax administration on DGT based on competent indicator, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool TADAT. Research was conducted quantitatively with data collection techniques in the form of interviews and surveys. The analysis focuses on five dimensions the integrity of the registered taxpayer base, the supporting voluntary compliance, the timely filing of tax declarations, the timely payment of taxes, and the effective tax dispute resolution. Research concludes, the assessment of overall dimensions using TADAT criterion got the value of 2,65 scale 1 4 or 66,25. The result of taxpayers and tax consultants opinion survey for the same dimensions shows the value of 4.01 scale 1 6 or 66.83 which falls in the good enough category.