Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perusahaan-perusahaan multinasional banyak menggunakan berbagai tehnik untuk mengalihkan penghasilannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Banyak negara mengenakan pajak kepada wajib pajak dalam negerinya (WPDN) atas penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu banyak negara-negara tersebut memberlakukan pihak bukan penduduk atau perusahaan di luar negeri tertentu misalnya anak perusahaan sebagai entitas yang terpisah. Sebagai hasilnya, WPDN tersebut dapat menahan atau menunda pemajakan atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri melalui entitas tersebut. Penundaan oleh WPDN atas pengenaan pajak dari penghasilan yang diperoleh perusahaan di luar negeri yang dimiliki WPDN tersebut sulit untuk dibenarkan. Penundaan akan mendorong WPDN untuk mengalihkan penghasilannya ke perusahaan di luar negeri yang dikendalikannya (CFC) yang didirikan di negara dengan tarif pajak rendah dan mengakumulasikannya tanpa mendistribusikan ke induk perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip equity dan capital export neutrality. Banyak negara memiliki ketentuan tertentu untuk memerangi berbagai bentuk penghindaran pajak. Penggunaan ketentuan tersebut, paling tidak, dapat mencegah penggunaan tax haven oleh perusahaan multinasional seperti CFC rule. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah atau membatasi keinginan WPDN menggunakan perusahaan di luar negeri, biasanya di negara tax haven, untuk menghindari atau menahan pengenaan pajak dalam negeri. CFC rule juga dapat digunakan untuk mencegah mengikisan dasar pengenaan pajak dalam negeri melalui transfer pricing. Pasal 18 (2) UU PPh menyebutkan Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Ketentuan ini secara implisit merupakan CFC rule Indonesia. Konsekuensinya, WPDN yang memenuhi persyaratan memiliki CFC harus memasukkan penghasilan sesuai bagian kepemilikan saham atas penghasilan CFC yang belum didistribusikan dianggap sebagai dividen. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara kritis ketentuan CFC rule Indonesia berdasarkan Teori Perpajakan Internasional yang banyak diterapkan oleh negara lain. Penulis menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2004 untuk memperoleh informasi mengenai jumlah CFC dan kemungkinan penerapan CFC rule secara statistik. Dari perbandingan dengan ketentuan dasar CFC rule, otoritas perpajakan di Indonesia diharapkan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan CFC rule-nya. Jika tidak maka WPDN akan dengan mudah menghindari ketentuan CFC rule, misalnya penempatan melalui perantara perusahaan holding company antara WPDN dengan penghasilan dari perusahaan di luar negeri, karena tidak adanya ketentuan kepemilikan atau penguasaan tidak langsung atau ketentuan constructive ownership.

---

Multinational enterprises have used a variety of techniques to shift income from high-tax countries to tax havens or to low-tax regimes. Most countries tax residents on their worldwide income. Similarly, most countries treat non-resident corporations and certain other foreign entities like subsidiaries as taxable entities separate from their resident. As a result, residents can defer or postpone residence country taxation of foreign source income by establishing a non-resident corporation or other entity to earn such income. The unlimited deferral of residence country tax on the income of foreign corporations owned by residents is difficult to justify. Deferral encourages residents to divert income to Controlled Foreign Companies or Controlled Foreign Corporations (CFC) in low-tax countries and to accumulate such income in those CFCs rather than repatriate the funds to the parent corporation. It violates the fundamental principles of equity and capital export neutrality on which worldwide taxation are based. Many countries have general rules to combat various forms of tax avoidance. Some of these rules apply, at least potentially, to restrict the use of tax havens and lowtax regimes by multinational enterprises, such as CFC rules. CFC rules are intended to prevent or limit the ability of residents of a country to use foreign corporations, especially those established in tax havens, to avoid or defer domestic tax. CFC rules are also necessary to prevent the erosion of the domestic tax base by transfer pricing. Article 18 (2) Undang-Undang No. 17 Year 2000 on The Third Amendment to Law Number 7 Year 1983 On Income Tax (UU PPh) stated that The Minister of Finance shall be authorized to stipulated the moment of acquisition of dividends by resident taxpayers from capital participation in business entities abroad than business entities selling on the stock exchange. This rule is implicitly known as Indonesia?s CFC rule. Consequently the resident shareholders of certain CFCs must include in their income their pro rata share of some or all of the undistributed income of the CFCs as deemed dividend. This paper analyzes and critically examines the Indonesia?s CFC rule based on International Tax Theory that most countries adopted. The writer used publicly listed companies on Jakarta Stock Exchange (BEJ) that reported annual financial statement in 2004, to obtain information about CFC and possibility adaptation of CFC rule statistically. From comparability with basic CFC rule, the tax authorities of Indonesia can identify the weaknesses of our CFC rule. Otherwise the resident taxpayers would be easy to avoid the consequences of the application of CFC rules by interposing an intermediary holding company between the resident taxpayer and the income-earning foreign entity, for example, because of the absence of indirect ownership or control rules or constructive ownership rules.

Abstrak :
Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer. The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis. Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently.

Abstrak :
DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT. ......The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT.

Abstrak :
Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan di pasar modal yang berkembang pesat di Indonesia dan di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan sukuk (obligasi syariah) terhadap Return On Asset (ROA), Asset Turnover (ATO) dan Current Ratio (CR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan London Stock Exchange (LSE) periode 2007-2011. Pemilihan periode 2007-2011 bertujuan untuk menguji apakah penggunaan sukuk pengaruh signifikan dalam periode krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan Metode Regresi Linier Sederhana. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan di Indonesia dan 13 perusahaan yang tersebar di Timur Tengah, Malaysia dan Inggris. Analisis data dilakukan dengan pengujian distribusi normal, uji data panel dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penggunaan sukuk berpengaruh signifikan terhadap Asset Turnover (ATO) dan memiliki hubungan yang positif, sebaliknya, penggunaan sukuk memiliki hubungan positif terhadap Return on Assets (ROA) tetapi tidak berpengaruh signifikan dan penggunaan sukuk juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Current Ratio (CR) dan memiliki hubungan negatif. ......Sukuk is one of the financial instruments in the capital market that is rapidly growing in Indonesia and in the world. This research aimed to analyze the effect of the use of sukuk (Islamic bonds) on Return On Asset (ROA), Asset Turn Over (ATO) and current ratio (CR) in companies listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the London Stock Exchange (LSE) for the period of 2007-2011. Selection of the 2007-2011 period aims to test whether the use of sukuk significant influence in the crisis period. This research used quantitative approach and Simple Linear Regression Method. This research analyze financial report of the firms. The populations in this research are 8 firms in Indonesia and 13 firms spread in Middle East, Malaysia and England. Data analyzed with normal distribution test, panel data test and examination of hypothesis with simple linear regression method. The results showed that: the use of sukuk significantly influence Asset Turnover (ATO) and have a positive relationship, conversely, the use of sukuk has a positive relationship to Return on Assets (ROA) but no significant effect and the use of sukuk also not significantly affect the current ratio (CR) and a negative relationship.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Krisis lahan pemakaman di Jakarta membuat para pengusaha membuat bisnis pemakaman mewah pinggiran kota Jakarta, khususnya di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, kuburan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, pemakaman mewah di Kabupaten Karawang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang selama ini hanya berdasarkan penafsiran pemerintah. ......This thesis discusses collecting property tax on luxurious funeral in Karawang regency. Graveyard crisis in Jakarta making business entrepreneurs create luxurious funeral outskirts of Jakarta, particularly in Karawang district. Based on property tax act, act local taxes and levies, and Karawang Regency regulation, graveyard is not subject to tax. However, luxury funeral in Karawang regency taxed on property tax. So there is a discrepancy between the rules and their implementation. The purpose of this study is to analyze the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency. The approach used in this study is descriptive qualitative method of data collection study of literature and field studies conducted by in-depth interviews. Results of this study illustrate the imposition of property tax on luxury funeral in Karawang not have a strong legal foundation. So far, the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency based solely on the interpretation of the government.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan sebuah studi pada PT X mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan floating crane. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT X dari persewaan floating crane, compliance cost dari pemotongan PPh tersebut, dan kendala yang dihadapi PT X dalam pemotongan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model penyewaan floating crane pada PT X yang salah satunya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemotongan PPh sehingga compliance cost yang timbul akan menjadi berbeda pula. Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku sudah tidak relevan dengan keadaan usaha pelayaran pada masa kini. ......This thesis discusses the withholding of income tax on income from floating crane rent. This thesis is raising three issues, which are the withholding income tax process in PT X, the compliance cost that PT X has to bear, and the difficulties arise from the process of withhold.The method used in this study is qualitative descriptive. The collection of data are through field studies and literature studies. The results showed that there are two models of floating crane rent in PT. X which caused the different tax treatment. The different tax treatment leads to different compliance cost. The prevailing income tax policy/regulations are not relevant with the term of shipping bussiness. Therefore, the income tax policy/regulations should be revised accordingly.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai PPN atas Jasa konstruksi yang dibiayai APBD. Penelitian ini menggunakan teori PPN sebagai teori utama. Penelitiaan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan daerah yaitu PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD sebaiknya tidak diterima karena lebih banyak kekurangan dibandingkan kelebihannya jika PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD didevolusikan ke pemerintah daerah.Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak dapat diberikan fasilitas baik dari presumptive tax based dan presumptive input. Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak memenuhi kriteria presumptive input diatur dalam UU PPN pasal 16B ayat (1) dan ayat (2) dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN pasal 8A. Semi fasilitas yaitu nilai lain - lain, hanya diberikan untuk Pengusaha Kena Pajak bukan untuk pembeli. ...... This research discusses the Value Added Tax on contruction services financed by the local government budget. This research uses value added tax theory as the main theory. This research uses qualitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this can be concluded, idea value added tax on contruction services financed by the local government budget as object local taxation had better accept because it have many shortage compared excess if as a local tax. Imposition value added tax on construction services financed by the local government budget doesn?t meet the criteria presumptive tax based and presumptive input. The criteria presumptive input according to act value added tax article 16B paragraph (1) and (2) and presumptive tax based according to act value added tax article 8A. Semi facility value added tax given to the employers tax.

Abstrak :
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi sebagai kewajiban yang harus dijalankan dan ketentuannya telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaporan SPT selama ini menimbulkan banyak permasalahan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang telah berkeluarga (menikah) karena status pernikahan akan menentukan di dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP). Sesuai dengan perubahan format yang baru melalui dikeluarkannya Peraturan Direkur Jenderal Pajak PER-19/PJ/2014 yang mewajibkan pengisian status kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi khusunya yang telah menikah maka hal tersbut akan menimbulkan implikasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan wawancara mendalam. Implikasi yang timbul adalah kurang bayar maupun lebih bayar dalam pelaporan SPT PPh OP.

---

Reporting tax return for individual tax payers as an obligation that must be carried out which provisions have been set in accordance with the provisions of the existing legislation. Reporting SPT, has brought many problems, especially for individual taxpayers who have a family (married) because of marital status will determine in reporting personal income tax (SPT individual income tax). In accordance with the new format changes through the enactment of the DGT (Directorate General of Taxation) Regulation PER-19/PJ/2014 which requires the charging status of tax obligations for an individual taxpayer who has been married especially then it will lead to some tax implications. This study aims to analyze the implications of changes in the tax return for individual tax payers. This study used a qualitative approach. Data collection techniques done with literature studies and in-depth interviews. The implication that arises is underpayment or overpayment of the reporting individual income tax returns.

Abstrak :
Pengembangan sistem e-government dalam administrasi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan teknologi informasi adalah penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan wajib pajak badan di KPP WP Besar 4 ditinjau dari pendekatan technology acceptance model (TAM) serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan SPT elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP WP Besar 4 menerima penggunaan aplikasi e-SPT yang terlihat dari dimensi job relevance memiliki mean tertinggi, diikuti dimensi usefulness, intention to use, dan ease of use. Hal ini mengindikasikan minat wajib pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan pekerjaan mereka, manfaatnya atau kegunaan dari e-SPT tersebut dan kemudahan dalam pengoperasian aplikasi e-SPT. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor yang mendorong wajib pajak menggunakan e-SPT adalah adanya kewajiban dari KPP, hasil yang rapi, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pekerjaan, serta waktu yang digunakan lebih efisien. Sementara faktor penghambatnya adalah aplikasi sering error, format impor data yang rumit, serta file csv (Comma Separated Value) yang sering tidak terbaca oleh sistem di KPP WP Besar 4. ...... Development of e-government system in tax administration in the Directorate General of Taxation (DGT) by using information technology is the implementation of electronic tax return (e-SPT). This study aimed to describe the corporate taxpayers? view in Large Taxpayers Office (LTO) 4 in terms of the approach to technology acceptance models (TAM) as well as the driving and inhibiting factors in the use of e-SPT. This study uses a quantitative approach and data collection through surveys. The results showed that the taxpayer in LTO 4 accepts e-SPT seen from the dimensions of job relevance has the highest mean, followed by usefulness, intention to use, and ease of use. This indicates tax payers? interest to use electronic tax return is based on conformity with the purpose of their jobs, benefits or usefulness of e-SPT, and also ease of operation. Factors that encourage taxpayers to use electronic tax return is the obligation as LTO tax payers, the results were neat, reduce paper usage, facilitate the work, as well as time is used more efficiently. While inhibiting factor is the frequent application errors, complex data import formats, as well as CSV file which are often not readable by the system in LTO 4.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Administrasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Proses reformasi administrasi dan faktor pendukung/penghambat pelaksanaan reformasi, serta dampak reformasi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah menjadi pokok pembahasan pada penulisan tesis ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam terhadap lima orang tokoh reformator administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Beberapa temuan penelitian adalah : Pertama, terdapat berbagai hambatan pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Perda Nomor 9 Tahun 1995 untuk mencapai visi dan misi Penerimaan Daerah pada Tahun anggaran 2002 dan masa kedepan, sehingga dilakukan reformasi dengan Perda Nomor 03 Tahun 2001. Kedua, berdasarkan penelitian terbukti bahwa Pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang pantas untuk diandalkan yaitu rata-rata 44,68%/Tahun ke APBD Propinsi DKI Jakarta selama 10 Tahun terakhir ini. Namun, realisasi penerimaan dimaksud masih jauh di bawah potensi yang ada. Untuk itulah dirancang berbagai Iangkah yang mendukung terlaksananya Reformasi Administrasi Perpajakan di Propinsi DKI Jakarta. Ketiga, sumber daya manusia, target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta pelaksanaan prinsip-prinsip perpajakan di Propinsi DKI Jakarta ternyata masih harus direformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Propinsi DKI Jakarta. Beberapa hal yang disarankan adalah : Pertama, demi suksesnya reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan diperiukan dukungan politik yang kuat dari para pimpinan Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk membuat berbagai keputusan politik dalam bentuk regulasi. Kedua, diperlukan penambahan SDM melalui penerimaan pegawai baru dengan latar belakang profesi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai unit pada organisasi DIPENDA sehingga pelaksanaan tax collection dapat Iebih efektif. Ketiga, Biro Ortala, dan Pemimpin Dipenda perlu mempersiapkan langkah reformasi lanjutan untuk memampukan DIPENDA memasuki era globalisasi perekonomian dunia yang dalam kondisi bagaimanapun harus dihadapi. Bahwa perubahan tidak akan pernah berakhir dan bahkan akan semakin cepat terjadi seiring dengan tuntutan peran organisasi yang harus semakin baik dan Iebih baik lagi, karena kondisi yang dinilai baik saat ini akan pasti dinilai masih kurang baik pada masa yang akan datang.