Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pajak atas cryptocurrency di beberapa negara sebagai dasar rekomendasi perumusan perlakuan pajak atas cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen perlakuan perpajakan di Singapura, Amerika Serikat, dan Australia serta data primer berupa wawancara kepada narasumber dari DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan atas transaksi cryptocurrency merupakan objek pajak penghasilan yang umumnya dikenakan tarif normal atau dikenakan capital gain tax tergantung tujuan kepemilikannya. Penyerahan cryptocurrency di beberapa negara bukan merupakan objek PPN. Penelitian ini merekomendasikan agar DJP membuat aturan khusus yang menjelaskan bagaimana definisi, pengakuan, dan penilaian atas cryptocurrency. Pengenaan PPh final maupun PPh normal dapat dikenakan atas transaksi cryptocurrency berdasarkan dari dimana transaksi dilakukan. Mengevaluasi perlakuan pajak di banyak negara, penyerahan cryptocurrency di Indonesia sebaiknya dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan PPN.

---

This study aims to analyze the tax treatment of cryptocurrencies in several countries as a basis for recommendations for formulating tax treatment of cryptocurrencies in Indonesia. This research uses a case study approach with a qualitative methodology. The data analyzed in this study consisted of secondary data in the form of tax treatment documents in Singapore, the United States, and Australia as well as primary data in the form of interviews with sources from the DGT, tax consultants, and taxpayers. The results show that profits from cryptocurrency transactions are objects of income tax which are generally subject to normal income tax rates or subject to capital gains tax depending on the purpose of ownership. Supply of cryptocurrency in some countries is not subject to VAT (GST). This study recommends that the DGT make special rules that explain how the definition, recognition, and valuation of cryptocurrencies. Final income tax and normal income tax can be imposed on cryptocurrency transactions based on where the transaction is made. Evaluating tax treatment in many countries, cryptocurrency supplies in Indonesia should be exempted or exempt from VAT."

"Laporan ini menjabarkan mengenai perlakuan, penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pada tahun pajak yang berjalan, yaitu Tahun Pajak 2014, pasangan ekspatriat (istri) juga bekerja dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta diberikan NPWP baru yang mengakibatkan pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dilakukan secara terpisah dengan status perpajakan MT. Namun melalui pengamatan lebih lanjut, pasangan ekspatriat ini memiliki alternatif lain dalam perlakuan, penghitungan, dan pelaporan pajak penghasilan mereka yang secara tidak langsung lebih memudahkan dan menghemat usaha, uang dan waktu.

---

This report explains about expatriate's individual income tax treatment, calculation and filing tax as Indonesian tax resident who get monthly income from Indonesia. In the current tax year, which is Tax Year 2014, spouse of this expatriate (wife) works and receives regular income from one employer and accepted new tax identification number that leads to separate tax filing between husband and wife with filing status as "MT". After a further observation, the expatriate can do another alternative income tax treatment, calculation and filing tax which is easier, spend less effort, time and money."