Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998. Keempat, usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar Wajib Pajak Iebih patuh didalam mernenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Terakhir, adalah tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi. Tujuan penelitian dimaksudkan, pertama untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, yaitu tahun 1995/1996 s/d tahun 1999/2000. Kedua mengetahui sampai sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengetahui dan mengevaluasi besarnya tunggakan pajak. Keempat, mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang ditempuh terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya. Terakhir, mengevaluasi tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi. Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisisi kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, menggali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dengan pajak hiburan dan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Hiburan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dan beberapa Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu memenuhi sasaran. kecuali realisasi penerimaan 1997/1998. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak secara keseluruhan hanya 5,4% dimana 8 Wajib Pajak telah tutup. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding rencana penerimaan 1999/2000. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding realisasi penerimaan 1998/1999, Hal ini penerapan Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 1998 cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain, sebaiknya Suku Dinas memiliki kewenangan sendiri dalam menangani tunggakan pajak.

Abstrak :
Perubahan eksternal khususnya reformasi perpajakan yang melatar belakangi penetapan judul penulisan tesis ini, hal yang menarik untuk untuk dikaji adalah pengaruh eksternal tersebut secara Iangsung akan mempengaruhi kebijakan manajemen dalam usaha untuk mempertahankan kinerja dan target Perusahaan yang ingin dicapainya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam praktek-praktek perencanaan pajak yang baik pada Perusahan, meliputi segala aspeknya antara lain kebijakan manajemen, kultur Perusahaan, struktur organisasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan, proses pengambilan kebijakan, implementasi dan terakhir evaluasi. Perencanaan pajak yang baik yang memenuhi ketentuan formal maupun material dan secara profesional dapat dipertanggung jawabkan, adalah apabila didukung dengan kerangka berfikir yang memiliki presfektif teoritis yang luas. Untuk itu kerangka pemikiran (teoritis) yang dituangkan dalam tesis ini secara terintegrasi dan sistematis dimulai dari perencanaan keuangan (budgeting), proses pengelolaan laporan mulai dari sistem, analisis transaksi sampai dengan penyajian (accounting) yang didalamnya meliputi pengendalian biaya atau (cost accounting), pemahaman terhadap sumber daya manusia dan imbal jasa, sampai dengan pemahaman Undang-undang Perpajakan dan perubahaannya. Penelitian dilakukan melalui metode dimana objek penelitiannya adalah kasus yang terjadi di Perusahaan mulai dari aspek kebijakan manajemen, struktur organisasi, dan laporan kinerja perusahaan, yang kemudian di analisis dan dievaluasi dengan pertimbangan pengaruh internal (rencana manajemen kedepan) dan pengaruh ekstemal seperti perubahan Undang-undang Perpajakan. Hasil akhir atas penelitian ini adalah memberikan kesimpulan yang secara esensial menggambarkan yang terjadi di perusahaan, dan sekaligus menunjukan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan perencanaan pajak sebagaimana disampaikan melalui saran.

Abstrak :
Perkembangan sistem perpajakan Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan dan netralitas perpajakan. Sejalan dengan usaha tersebut, pemerintah menentukan batas waktu pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya tersebut tentunya harus memperhatikan konsistensi yuridis serta dampak permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan mengakhiri fasilitas penundaan pembayaran PPN terhadap Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama oleh pihak Fiskus dengan pertimbangan meningkatkan penerimaan pajak, pada kenyataannya menimbulkan persengketaan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya sengketa pajak antara Fiskus dengan Kontraktor Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama sehubungan dengan berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran PPN, usaha-usaha penyelesaian yang telah dilakukan, serta pengaruh persengketaan tersebut terhadap minat para kontraktor untuk melakukan investasi baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN bagi Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama, sehingga menimbulkan persengketaan dalam penerapannya. Inkonsistensi kebijakan perpajakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dimana mengakibatkan wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai upaya menyelesaikan persengketaan pajak yang terjadi, para kontraktor mengajukan keberatan dan banding. Usaha Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penerimaan negara dengan menerbitkan SKPKB PPN ditunda yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pajak pada industri minyak, gas bumi dan panas bumi, tampaknya secara ekonomi makro perlu dikaji Iebih mendalam. Dalam menerbitkan SKPKB kepada wajib pajak, disarankan kepada pihak Fiskus hendaknya senantiasa memperhatikan pemenuhan aspek yuridisnya. Penerbitan SKPKB yang hanya bertumpu pada kepentingan penerimaan pajak semata, pada akhirnya hanya menimbulkan sengketa pajak dengan pihak wajib pajak, dimana sepatutnya dihindari.

Abstrak :
Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pajak yang dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sama.

Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannya tarif progresif. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Abstrak :
Sesuai dengan konstitusi, regim yang berkuasa bersama-sama dengan legislatif diberi kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat guna membiayai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, spritual dan material. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangat sarat dengan muatan kepentingan politik penguasa/partai politik yang berkuasa saat itu. Karena adanya kepentingan tersebut, terjadi benturan antara politik kekuasaan dengan hukum, dimana hukum sering menjadi pihak yang lemah, termasuk diantaranya Hukum Pajak. Dan dalam hal politik kekuasaan regim yang berkuasa bersifat otoriter, maka produk hukum yang dihasilkannya bersifat konservatif. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Pertama; mengkaji kenapa pada saat politik regim Orde Baru yang otoriter, namun di awal-awal Reformasi Perpajakan 1983 mampu menghasilkan hukum pajak yang bersifat responsive melalui Self Assessment System, meskipun pada akhirnya regim ini menghasilkan Hukum Pajak yang konservatif melalui System Pemungutan Pajak Final pada Tahun 1994. Permasalahan Kedua adalah apakah politik hukum pemerintah tersebut telah berkesesuaian dengan asas keadilan yang merupakan The Ultimate Goal dalam pemungutan pajak, dan permasalahan Ketiga adalah, menganalisa implikasi politik Hukum Pajak Pemerintah terhadap hak-hak masyarakat pembayar pajak. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian histories normative dengan titikberat kajian pada peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan sejak tahun 1983-2000. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pendekatan analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regim berkuasa telah menjadikan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. Regim Orde Baru yang otoriter telah menggunakan Hukum Pajak untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun untuk itu, diawal-awal reformasi perpajakan menghasilkan produk hukum pajak yang sangat responsive, namun kemudian secara perlahan beralih ke produk hukum yang konservatif. Regim Reformasi yang didukung Poros Tengah di lembaga Legislative juga menggunakan hukum pajak untuk mencapai tujuan politiknya dengan mengorbankan asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan melalui pemberian pengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar zakat. Tujuan politik yang hendak dicapai dalam pemungutan pajak dalam rangka penerimaan negara ditujukan untuk memperlancar produksi dan perdagangan, mengarahkan aktivitas masyarakat menuju kebahagiaan serta untuk kepentingan umum. Tujuan politik yang hendak dicapai ini juga seharusnya selaras dengan perkembangan ekonomi karena pada hakekatnya pajak adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi. Pemungutan pajak yang berkeadilan dengan penggunaan konsep penghasilan luas (world wide income) dan menyeluruh serta penggunaan tarip progressive merupakan upaya untuk mencapai tujuan politik tersebut. Kembali ke metode Self Assessment System secara mumi dan konsisten merupakan keharusan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam pemungutan pajak hendaklah digunakan untuk kepentingan rakyal guna memberikan keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan. Dan hukum seharusnyalah menjadi panglima dan pengawal dalam mencapai tujuan politik itu.

Abstrak :
Sejalan dengan sekror perpajakan menjadi salah satu sumber yang potensial bagi pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaba untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui berbagai kebijakan dan salah satunya adalab memperbabarui Undang-undang Perpajakan yang telah ada. Pemerintab Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan harapan dapat menjaring dan pajak yang terhutang nantinya. Langkah tersebut Jazim disebut perencanaan pajak. Berdasarkan hal di atas parmasalahan yang dapat dilakukan adalah bagaimana menerapkan ketentuan atau perlakuan tersebut sehingga mendatangkan keuntungan (tax saving) bagi Wajib Pajak. Sebaliknya juga, apakah peraturan tersebut akan efektif diterapkan tentu akan memerlukan bukti empms. Teknik penerapan perencanaan pererubahan pajak temadap ketentuan tersebut disajikan dalam bentuk simulasi dan parhitungan matematis. Sedangkan bukti empiris tentang efuktifitasnya didapat dari perhitungan terhadap Wajib Pajak yang bergerak di bidang eceran pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi.

Abstrak :
Konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berbeda dengan konsep penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh adalah untuk keperluan penerimaan negara dan mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk redistribusi penghasilan, sedangkan tujuan penghitungan penghasilan benlasarkan SAK adalah memberi informasi kepada manajemen dan perbedaan antara UU PPh dan SAK. Selanjutnya dikaji pula apakah ketentuan UU PPh yang berbeda dengan SAK tersebut seyogyanya dipertahankan, dipertahankan dengan aturan tambahan secukupnya ataukah diusulkan untuk direformasi. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penghitungan panghasilan berdasarkan SAK dan PKP berdasarkan UU Pajak tidak dapat dihindarkan karena adanya perbedaan tujuan penyusunan laporan keuangan komersial dengan tujuan penyusunan laporan keuangan fiskal. Perbedaan pedakuan ata.s Bantuan atau Sumbangan, Hibah, Dividen, Penghasilan Dana Pensiun, Bunga Obligasi Reksa Dana, Penghasilan Modal Ventura, Piutang Tak Tertagih, Penyusutan/Amortisasi, Penelitian dan Pengembangan, Pembentukan dan Pemupukan Cadangan, Natura dan Kenikmatan, Entertinmen dan Jamuan Makan, Sanksi Administrasi!Pidana adalah oleh karena UU PPh memiliki pertimbangan dan pendirian yang berbeda dengan SAK. Perbedaan perlakuan UU PPh dengan perlakuan SAK atas Bantuan atau Sumbangan, Hibah, Penghasilan Dana Pensiun, Bunga Obligasi, Piutang Yang tidak dapat ditagih, penyusutan/amortisasi, penelitian dan pengembangan, pembentukan dan penupukan cadangan, natura dan kenikmatan, entertainmen/jamuan, sanksi administrasi pada prinsipnya sebaiknya dipertahakan tetapi diberi aturan tambahan secukupnya, sehingga tercipta kepastian hokum. Sedangkan atas deviden, penghasilan modal ventura diusulkan untuk direformasi

Abstrak :
Asuransi Jasindo dalam memasarkan produknya menggunakan jasa agen. Agen memegang peranan yang sangat penting bagi usaha asuransi, tanpa agen dapat dikatakan perusahaan asuransi tidak dapat beropemsi secara maksimal. Atas penjualan yang berhasil dilakukan oleh agen, maka pihak asuransi memberikan imbalan berupa komisi yang prosentasenya telah ditentukan. Atas komisi ini maka pihak asuransi selaku pemberi penghasilan melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelum diberlakukannya tarif progresif pemotongan pajak atas komisi ini dilakukan dengan tarif final. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas komisi yang diterima agen asuransi sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif progresif. Penghasilan yang menyatakan semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbemya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak disebut the accretion concept. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur dan melakukan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apabila penghasilan agen tidak besar, maka pajak final akan memberikan pemasukan kepada negara yang Iebih besar, sebaliknya jika penghasilan agen cukup besar, maka pajak progresif yang memberikan pemasukan kepada negara yang lebih besar. Kesimpulannya pengenaan pajak final terhadap komisi yang diterima oleh agen asuransi adalah sangat tepat, karena selain administrasinya sederhana, pemungutan pajak final tidak menimbulkan hutang pajak diakhir tahun. Sedangkanjika digunakan pajak progresif maka akan menimbulkan hutang pajak diakhir tahun yang akan sangat memberatkan agen, mengingat penghasilan agen yang tidak teratur. Untuk itu disarankan agar perlakuan perpajakan untuk agen asuransi ini kembali menggunakan pajak final.

---

Asuransi Jasindo in marketing its product use agent service. Agents have an important role for the insurance industry, without agent, it can be told that insurance company cannot maximize its operation. For a success sale conducted by agent, insurance company give reward in the form of commission which its percentage have been determined. To this commission hence insurance company as a payer do a withholding to the commission income with tariff which have been determined as according to law. Before progressive tariff withholding being implemented, the withholding to the commission is done with final tariff. The root of the matter in this research is how the treatment of income tax to the commission that insurance agent accepted before and alter progressive tariff being implemented. Income expressing all economic ability addition wherever its source and whatever the income type, are withhold income, called the accretion concept. This research use qualitative approach. The used research method is descriptive. Collection data technique is done with partcipative observation, semi structured interview and conducting documentation. This research results that, if agents income is not big, final tax will give the state larger inclusion, on the contrary if agents income was big enough, progressive tax will give a larger inclusion to the state. The conclusion are, implementation of final tax to the commission accepted by insurance agent is very precise, because besides its simple administration, final tax imposition do not generate year~end tax payable. While if progressive tax being used. It will generate year-end tax payable, that is very burdening the agent, considering the agents income is not regular. Therefore It is suggested that tax treatment for the insurance agent use final tax.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Terdapat banyak pendapat di masyarakat atas diterapkannya peraturan ini antara lain mengenai landasan hokum penerbitan dan timbulnya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topic bahasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hokum penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) sudahtepat. Akan tetapi peraturan ini memang memberikan dampak ketidakadilan bagi Wajib Pajak kelompok tertentu dalam masyarakat serta dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajaknya. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah agar Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengkaji penerapan tarif PP No.46/2013 dengan memperhatikan penerapan PPh final untuk setiap sector industry atau bidang usaha,mengingat sektor UMK Mmempunyai cakupan bidang usaha yang sangat luas dan masing-masing bidang usaha tersebut mempunyai sebaran margin yang tidak sama dan tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tatacara penerapan PP No.46/2013 agar masyarakat dapat memahami latar belakang dan tujuan penerbitan ketentuan tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat segera melakukan harmonisasi dan menyempurnakan ketentuan anti transfer pricing PER-32/PJ/2011 sehingga transaksi antar perusahaan afiliasi yang telah dipecah agar tetap diakumulasi dan diwajibkan melakukan dokumentasi transfer pricing. ......The purpose of this study is to analyze the issues and the impact of the adoption of final income tax to the revenue derived by individual and corporate taxpayers with certain gross turnover in accordance with Government Regulation No. 46 in 2013 ("PP No.46/2013"). There are many opinionsarising inthe communitywith the implementation of the aforesaid regulation among others, with regards to the tax legal basis forthe issuanceandthe issue of injustice. With this in mind, the author is interested to assess further the relevant topic. The results showed that thetax legal basis forthe issuance ofGovernment Regulation no. 46Year 2013 i.e. Article4 paragraph (2) and Article 17,paragraph (7) has beenaccurately applied. Notwithstanding this, this regulation indeed creates injusticeimpactsforcertain groups ofTaxpayerinthe community andprovides an opportunity forthe taxpayerstoreducetax cost. The effort to overcome the issue is that the Government, in this case the Directorate General of Taxation, need to examine the implementation of PP No.46/2013 with regard to application of the final income tax in each industry or business sector, given the scope of the UMKM sector has a very broad field of business and each such area has unequal distribution margins as well as continue to conduct socialisation to the community for the application of PP No.46/2013. These efforts are aimed for the community to be able to understand the background and the purpose of the issuance of the relevant regulation. In addition, the Directorate General of Taxation is expected toimmediately harmonize and enhance the anti-transfer pricing provisions of PER-32/PJ/2011, split transaction between affiliated companies is still required to be accumulated and supported with transfer pricing documents.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerimaan negara dari sektor perpajakan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat. Usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam mendapatkan pelunasan utang pajak seringkah terjadi benturan dengan pihak lain dalam hal ini yaitu kreditur lainnya (wajib pajak juga memiliki utang terhadap pihak lain), sehingga terjadi perebutan atas harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak untuk pelunasan utang negara dan kreditur lainnya. Hak mendahulu negara menjadi solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanya untuk mendapatkan pelunasan utang dari wajib pajak/penanggung pajak. Pengaturan mengenai hak mendahulu negara terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdata, dan secara khusus diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (KUP), UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Implementasi hak mendahulu negara pada peraturan perundangundangan di Indonesia pada pokoknya berupa kedudukan negara lebih tinggi daripada kreditur preferen dikecualikan dari biaya-biaya yang harus didahulukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Pelaksanaan pemungutan utang pajak berkaitan hak mendahulu negara dalam hal kepailitan ternyata terdapat hambatan, terutama di Pengadilan Niaga (dalam proses Kepailitan). Hambatan-hambatan pemungutan pajak berkaitan dengan hak mendahulu negara berupa pengaturan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan multi tafsir (substansi hukum) dan kurangnya koordinasi diantara aparatur penegak hukum dengan Direktorat Jenderal Pajak.