Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan peti kemas yang terus meningkat disertai dengan ketiadaan industri dalam negeri yang memproduksi peti kemas, mengharuskan perusahaan pelayaran untuk mengimpor peti kemas dari luar negeri. Namun, proses impor tersebut dihadapkan dengan tantangan berupa pengenaan berbagai pajak, termasuk Bea Masuk. Meskipun terdapat peluang untuk memanfaatkan tarif preferensi yang ditentukan dalam perjanjian internasional, perusahaan pelayaran sering kali tidak mengoptimalkan fasilitas tersebut karena adanya perbedaan interpretasi hukum dan kendala administratif. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan kebijakan tarif preferensi dan mengidentifikasi potensi pemberian fasilitas Pembebasan dan/atau Keringana Bea Masuk atas impor peti kemas bagi industri pelayaran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam memanfaatkan tarif preferensi berasal dari perbedaan pemahaman antara Petugas Bea Cukai dan perusahaan pelayaran terkait pemenuhan ketentuan prosedural. Tarif preferensi merupakan tarif Bea Masuk yang berlaku lebih rendah daripada tarif yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan pemahaman kedua pihak melalui sosialisasi khusus kepada industri pelayaran serta komunikasi intensif guna memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait prosedur pemanfaatan tarif preferensi. Sebagai alternatif, perusahaan pelayaran dapat mengajukan skema penurunan tarif Most Favoured Nation (MFN) atas Bea Masuk. Untuk merealisasikan skema tersebut, perusahaan pelayaran perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan impor peti kemas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan dalam proses impor peti kemas dapat diminimalkan sehingga dapat mendukung efisiensi bagi industri pelayaran di Indonesia.

---

The increasing demand for containers, coupled with the absence of a domestic industry that produces containers, requires shipping companies to import containers from abroad. However, the import process is faced with challenges in the form of the imposition of various taxes, including import duties. Despite the opportunity to utilise preferential tariffs specified in international agreements, shipping companies often do not optimise these facilities due to differences in legal interpretation and administrative constraints. Based on these facts, this study aims to analyse the utilisation of preferential tariff policies and identify the potential for granting Import Duty Exemption and/or Relief facilities on container imports for the shipping industry in Indonesia. The approach used in this research is post-positivism with qualitative methods. Data was obtained through in-depth interviews and literature studies to analyse the issues at hand. The results show that the main obstacle in utilising preferential tariffs comes from differences in understanding between Customs Officers and shipping companies regarding the fulfilment of procedural requirements. The preferential tariff is a lower applicable import duty rate than the general applicable tariff. Therefore, efforts are needed to harmonise the understanding of both parties through special socialisation to the shipping industry as well as intensive communication to obtain a comprehensive explanation of the procedures for utilising preferential tariffs. As an alternative, shipping companies can apply for a Most Favoured Nation (MFN) tariff reduction scheme on import duties. To carry out the scheme, shipping companies need to coordinate with the Ministry of Industry, which has the authority in container import policy. With these steps, it is expected that barriers in the container import process can be minimised to support efficiency for the shipping industry in Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"