Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Sumatera yang relatif sedikit daerah suburnya, sistem pertanian yang dominan adalah sistem tebas-bakar atau perladangan berpindah yang merupakan penyebab utama berkurangnya hutan. Kepadatan penduduk di pedesaan meningkatkan kepadatan petani, dampak dari kepadatan adalah tekanan penduduk dan reaksi dari tekanan adalah usaha perluasan lahan pertanian yang umumnya terjadi di daerah yang dekat dengan permukiman. Perluasan tersebut awalnya dilakukan pada lahan yang sesuai untuk pertanian. Lama kelamaan terambil juga lahan yang kurang sesuai yaitu yang tidak subur dan berlereng curam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dimana saja terdapat tanah rusak dan penyebabnya berdasarkan golongan tanah rusak Sandy serta mencari tahu ada tidaknya hubungan antara jarak tanah rusak dari jalan dan permukiman dengan ketinggian di Kabupaten Dairi. Dengan menggunakan metode overlay dan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan statistik, kesimpulannya adalah tanah rusak terdapat disemua wilayah ketinggian yang terluas secara dominan terdapat di ketinggian 1000 – 1499 m dpl, pada penggunaan tanah tegalan, jarak dari permukiman < 2,1 km dan dari jalan < 0,53 km serta pada kepadatan petani tinggi (124 – 249 jiwa/km2). Penyebab tanah rusak adalah kepadatan petani dan ketinggian. Antara jarak tanah rusak dari permukiman dengan ketinggian terdapat hubungan yang berbanding terbalik, namun untuk jarak tanah rusak dari jalan dengan ketinggian tidak ada hubungan.

Abstrak :
The aim of this study was to know the effects of legin application,NPK (15;15;15) and urea fertilizer on peat soils on the shoot total N,P content and nodule development of soybean (Glycine max (L)Merr.) ....

Abstrak :
This research aimed is to study the effect of guano organic fertilizer towards the availability of Cd on soil and the degree of plants tissue ability to absorb Cd, also to study its effect on plant's productivity which parameter is tuber's dry weight. ...

Abstrak :
The development of reclamation land of Mutiara coast for setlement could impact to environment especially soil, groundwater and organism.....

Abstrak :
ABSTRAK
Hak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah kewenangan Negara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, maka untuk mengukumya dapat dilihat apakah pemerintah selaku penyelenggara Negara telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam aturan hukumnya dengan cara melihat bagaimana peraturan tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Perlindungan atas hak-hak atas tanah individual dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Ada kemungkinan pemilik hak tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena kepentingan umum dan pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan dilokasi lain maka Pengambilan itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak. Terkait dengan pencabutan hak atas tanah, agar pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut tidak menyimpangi konstitusi Negara Republik Indonesia, maka sebelum dilakukan Pencabutan hak diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan. Kedepan Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

Abstract
State own right in procuring land for the public interest is reflected in legislation as the Law Number 20 Year 1961 About the revocation of land rights and Presidential Regulation No. 36 year 2005, as amended by Presidential Regulation Number 65 Year 2006, the regulations legislation should specify that the goals of the state as a highest organization can continue to be implemented through regulations that coordinates the development community with the legal protection of the rights of individuals. To see if the State authorities has been conducted in accordance with the constitution, then it can be viewed on the goverment as the implementing agency of State has given proper legal protection for the people. Legal protection of human rights in the procurement of land for public interest can be seen on the rule of law in a way to see how this legislation provides legal protection of individual rights. Protection of individual rights can be done by land deliberations. There is the possibility of the rights owner is not willing at all to let go of his land. Therefore for the public interest and development as referred can not built in another location, so it can be done then by revocation of land right. To sure that the implementation of revocation of land rights did not breach the constitution of Republic of Indonesia, the revocation of rights is need to establish the court?s decision. Fore, should be make a law that specifically regulates the procurement of land for public purposes.

Abstrak :
Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai lereng tidak stabil. Peristiwa tanah longsor dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Di Indonesia, bencana tanah longsor seringkali merugikan manusia berupa harta benda, kerusakan lingkungan bahkan hingga hilangnya jiwa manusia. Kabupaten Sukabumi, khususnya bagian utara memiliki topografi yang cenderung kasar dan memiliki morfologi wilayah yang beragam (heterogen). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprediksi wilayah potensi longsor, wilayah rawan longsor dan wilayah rentan longsor di DA Ci Tarik, Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode SINMAP (Stability Index Mapping) untuk menghasilkan wilayah potensi tanah longsor dan metode analisis spasial untuk menentukan wilayah rawan dan rentan tanah longsor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir 20% luas wilayah DA Ci Tarik merupakan wilayah yang berpotensi tanah longsor, sedangkan hanya sekitar 4% dari luas total DA Ci Tarik yang merupakan wilayah rawan dan rentan tanah longsor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wilayah potensi tanah longsor cenderung lebih mengarah menuju ke bagian barat DAS, meskipun persebarannya terdapat di hampir seluruh bagian DAS, dan wilayah rawan dan rentan cenderung terdapat di sepanjang alur Ci Tarik. ......Landslide is one of the disaster that often occured in Indonesia, especially in areas that have unstable slopes. Landslide are influenced by natural and human factors. In Indonesia, landslide is often detrimental to the human form of property, environmental damage and even loss of human life. Sukabumi district, particularly the northern part has a rough topography and tend to have diverse morphological areas (heterogen). This study aims to identify and predict potential landslide areas, vulnerable landslide areas and susceptible landslide areas in Ci Tarik watershed, Sukabumi district. Landslide potential areas are being generated by using SINMAP (Stability Index Mapping) and spatial analysis are used to determine vulnerable and susceptible areas of landslide. The results of this study indicate that nearly 20% of the Ci Tarik watershed are potentially of landslide areas, while only about 4% of total Ci Tarik watershed are determined as vulnerable and susceptible landslide areas. This study also shows that the potential of landslides tend towards the western watershed, even though those potentially areas of landslide also being found spread in a whole of the watershed. Meanwhile, the most vulnerable and susceptible areas are tend to be found along the path of Ci Tarik river.

Abstrak :
Based on the government regulation number 24 year 1997 on land registration that the authorized officer to certifity the contract of sale is .....