Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distribusi persentase PDRB Kabupaten Sumbawa Barat yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbangkan 88 persen dari total PDRB mengharuskan pemerintah daerah memacu perkembangan sektor lainnya. Peningkatan peran sektor lainnya haruslah didukung oleh berbagai jenis infrastruktur salah satunya transportasi udara. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memanfaatkan sarana Bandar Udara Sekongkang, namun sampai dengan tahun 2015 bandar udara tersebut belum beroperasi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pengambilalihannya. Evaluasi yang dilakukan meliputi kelayakan bandar udara dari sisi tahapan proses pengambilalihan, finansial dan manfaat dari adanya bandar udara. Pada evaluasi proses pengambilalihan diketahui beberapa kelemahan yaitu tidak dilaksanakannya tahapan kajian/studi kelayakan. Dengan menggunakan analisis cost benefit analysis didapatkan hasil perhitungan B/C kurang dari 1 yang menunjukkan Bandar Udara Sekongakng tidak layak . Pembangunan bandar udara di Poto Tano sebagai opsi alternatif menghasilkan nilai B/C lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa pembangunannya layak.

---

Distribution percentage of GDP West Sumbawa regency dominated by mining and quarrying sector which accounts for 88 percent of total GDP require local government to promote the development of other sectors. Increasing the role of other sectors should be supported by various types of infrastructure one of which is air transportation. Conducted by the local government is to utilize the facilities Sekongkang airport, but until 2015 the airport has not been operated so necessary to evaluate takeover. Evaluation was conducted on the feasibility of an airport on the stage of the takeover process, and benefit financially from the airport. On the evaluation of the takeover note some weakness that is not the implementation of a feasibility study. By using analysis of cost benefit analysis showed the calculation B/C of less than 1 indicates that the Sekongkang airport is not feasible. Construction of airports in Poto Tano as an alternative option has a value of B/C more than 1 which indicates that construction is feasible."

"Penulisan ini berfokus pada fenomena kejahatan siber yaitu account takeover di suatu perusahaan berbasis teknologi di Indonesia, yang karena alasan konfidensialitas disamarkan namanya menjadi Perusahaan Teknologi XYZ. Peneliti mengambil studi kasus account takeover yang terjadi terhadap salah satu pengguna layanan jasa teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi XYZ yang bergerak di sektor pariwisata. Dalam proses pengerjaan karya akhir ini, peneliti menggunakan metode studi kajian literatur dengan memakai data sekunder berupa dokumen investigasi dan referensi berupa studi-studi terdahulu. Dalam menjelaskan studi kasus yang diambil, peneliti menggunakan kerangka teori aktivitas rutin yang mencakup penjelasan mengenai terjadinya kejahatan dengan menggunakan tiga elemen, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan yang sesuai.

---

This study focuses on the phenomenon of cybercrime, namely account takeover in a technology-based company in Indonesia, which due to confidentiality reasons is disguised to XYZ Technology Company. Researcher took a case study of account takeover that occurred against one of the users of technology services offered by the XYZ technology company that engaged in the tourism sector. In the process of working on this final paper, researcher used a literature review study method using secondary data in the form of investigative documents and references in the form of previous studies. In explaining the case studies taken, researcher uses routine activity theory framework that includes an explanation of the occurrence of crime using three elements, namely motivated perpetrators, appropriate targets, and absence of appropriate guarding."

"ABSTRAKSebagai bagian dari kelulusan mata kuliah, saya diharuskan untuk mengumpulkan laporan atas hasil telaah transaksi pengambilalihan antara perusahaan Norton Gold Fields Ltd (NGF) dan Bullabuling Gold Ltd (BAB). Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyediakan rangkuman transaksi pengambilalihan dari sisi kedua perusahaan ini dan menganalisa informasi-informasinya.Rangkumannya menjabarkan transaksi akuisisi antara NGF dan BAB secara singkat, disertai dengan nilai akuisisi nya yang diambil dari laporan keuangan perusahaan juga laporan pengambilalihan. Selanjutnya, analisis tentang informasi pengambialihannya adalah sebagai berikut: kerugian dan keuntungannya, alasan untuk menerima dan menolak penawaran akuisisi tsb, nilai yang dibayar dan akan dibayar, dan hak-hak pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACT

As part of the course's completion, I was required to submit a final report on my findings regarding the takeover transaction between Norton Gold Fields Ltd (NGF) and Bullabuling Gold Ltd (BAB). The purpose of this report is to provide a summary of the compulsory acquisition transaction of both companies and analyse the takeover information.

The summary defines the acquisition transaction of NGF and BAB in brief, together with the amounts that were derived from their financial report and takeover report. Moreover, the analysis of takeover information consists of: the disadvantages and advantages of the takeover, reasons for acceptance or rejection of the bidder offer, value paid or to be paid, and rights of minority shareholders."

"Penelitian ini membahas tentang dampak pengalihan saham pada perusahaan tambang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dilakukannya penelitian ini berkaitan dengan adanya pasal dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang adanya pengalihan IUP. Larangan pengalihan IUP ini terkait dengan maraknya jual beli izin pertambangan pada masa peraturan pertambangan masih diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Larangan tersebut membuat pengusaha tambang mencari cara bagaimana agar dapat mengalihkan IUP, salah satu cara yang dianggap tidak melanggar Undang-Undang adalah melakukan pengambilalihan saham terhadap perusahaan pemilik IUP. Kemudian muncul pertanyaan apakah jika saham mayoritas perusahaan tambang pemilik IUP beralih, maka kepemilikan atas IUP ikut beralih ke tangan perusahaan pengambilalih? Bagaimana sebenarnya dampak dari pengambilalihan saham tersebut terhadap kedudukan IUP perusahaan yang sahamnya terambilalih. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana menggunakan UU No. 4 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai data primernya.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa walaupun 99% saham perusahaan pemilik IUP diambilalih, namum kepemilikan IUP tidak akan ikut beralih, jika kedua belah pihak tidak melakukan proses pengalihan IUP. Proses administrasi dan persyaratan pengalihan IUP dan pengambilalihan saham memiliki caranya masing-masing. Adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan, terutama dalam hal pengambilalihan saham yang membuat penerapan peraturan pengalihan saham pada perusahaan tambang sulit untuk dapat ditaati oleh masyarakat.

---

This research examines the impacts of shares takeover in mining company to the Mining Permits. The background of this research is Law of The Republic Indonesia Number 4 of 2009 concering Mineral and Coal Mining. This regulation prohibits transfer of Mining Permits. The prohibition is related to the raise of the sale and purchase of mining permits when the regulation of mining was still regulated in Law of The Republic Indonesia Number 11 of 1967 concering Basic Provisions of Mining. This prohibition has caused mine operators to look for the solution to transfer the Mining Permits. One of the solutions is buying shares from a company that has Mining Permits. This solution is regarded as the way out that does not infringe the regulation. This research background led to these following research questions: if the majority shares of a company that holds Mining Permits was taken over by another company, is the ownership of Mining Permits also transferred to the acquiring company? What are the impacts of this shares takeover to the Mining Permits that is hold by old company (that holds Mining Permits)? This research uses juridical and empirical methods. The Law Number 4 of year 2009 and Law Number 40 of year 2007 on limited company are used as primary sources.The outcome of this research indicates that although 99% of shares is taken over, the ownership of Mining Permits would not be transferred if two parties do not conduct the Mining Permits transfer process. Moreover, the administration process and transfer requirement of Mining Permits and the takeover of the shares have their own ways. Finally, the disharmony between the mining regulation and limited company regulation is occurred, especially in regulating shares takeover that makes implementation of takeover regulation on mining company difficult to be obeyed by society."

"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengambil tindakan terkait managemen dan kepemilikan dari perusahaan serta mengadakan perjanjian perikatan antara perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Tugas-tugas yang dibebankan kepada direksi dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas sangatlah banyak dan dalam kondisi tertentu mungkin terjadi Direktur tidak dapat menjalankan kewenangannya sehingga kewenangan direksi dalam mengurus perseroan dikuasakan kepada pihak lain. Pemberian kuasa direksi ini merupakan hal yang umum pada masa sekarang ini, dan merupakan hal yang penting dalam aktivitas bisnis perseroan. Namun meskipun dibolehkan dalam pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 Tahun 2007 hal ini tidak diatur secara terperinci sehingga dalam pelaksanaan pemberian kuasa direksi masih terdapat permasalahan mengenai kategori dan batasan kewenangan yang dapat dialihkan oleh Direksi kepada pihak lain.Hal ini terlihat dari kasus Sengketa Pengambilalihan Saham PT Sima Bintang Niaga di mana telah terjadi penggunaan surat kuasa Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

---

As a legal entity, a limited liability company a is unable to do its business activities by itself and therefore needs representatives to do it. Director is one of its representative organs who is responsible and fully liable to do all the necessary activities related to the company and manage the company for the interest of and in accordance with the purpose and objectives of the company. Director is also entitled to represent the company within and outside the court of law and to take all acts concerning both the management and the ownership of the company and to bind the company with other parties and vice versa as stated in the Articles of Association of the company. Managing daily business activities of the company is a huge task and in certain condition a director may not be able to do his authority and therefore he or she may give the authority to other party. The used of a power of attorney is common nowadays and is important in business activities and even though it is governed in article 103 the Law of Republic Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, the regulation does not provide details explanation as well as the procedures concerning the power of attorney given by the director of a company. This has lead to many problems in terms of the framework and limitation of the authorities that can be given to other party. One of the case related to the power of attorney given by a director to a third party is shown in the controversy of the transfer of shares of PT Sima Bintang Niaga whereby the power of attorney given by the director was used to do the legal action of notifying the shareholders for a General Meeting of Shareholders. The method used in analysing this research is a juridical normative method with statute approach."