Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif dalam jumlah nilai mata uang. APBD merupakan taksiran tentang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahriya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan di Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana kontribusinya terhadap Bagi Hasil Pajak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, kontribusi penerimaan dan upaya-upaya dalam Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan analsisis maka diketahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) reiatif stabil. Angka TPI tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dengan 108%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) Propinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif yang berarti realisasi penerimaan PPh 21 lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfluktuasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan basil perhitungan angka rasio kontribusi Pajak Penghasilan, Perseorangan (PPh 21) selama dua tahun dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Bagi Hasil Pajak mengalanni peningkatan dari tahun ketahun. Adapun saran yang dianjurkan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam APBD seharusnya dapat dipertahankan dan apabila mungkin harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan ektensifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) baik dengan cara menegakkan peraturan dan penerapan sanksi.

Abstrak :
Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing. Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta. Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan.

Abstrak :
Dalam tesis ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang ditempuh adalah analisa secara deskriptif dan statistik. Analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara studi literature dan penjelasan secara deskriptif untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Analisa statistic dilakukan dengan mengunakan analisa regresi dan pengujian hipotesis uji-T dan uji-F. Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai tahun 2002. Sedangkan variabel independent kedua yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPN dan PBB. Hasil analisa secara deskriptif menunjukan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan PPh, PPN dan PBB sangat fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan secara perlahan-lahan dari tahun 2001 ke tahun 2002 menjadi 13,39% untuk penerimaan pajak dalam negeri, 7,31% untuk PPh, 16,6% untuk PPN, dan 19,85% untuk PBB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami perlambatan, dimana puncaknya adalah pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dengan pertumbuhan mencapai minus 13,13%. Setelah krisis ekonomi tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,66%, yaitu lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 4% dalam asumsi APBN 2002. Hasil pengujian analisa statistik dengan mengunakan tingkat kesalahan 5%, menunjukkan bahwa baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat probabilitas pada regresi yang pertama sebesar 0.4437 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa penerimaan negara dari pajak dalam negeri tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk probabilita pada regresi linear berganda menunjukan bahwa tingkat probabilitas untuk PPh, PPn dan PBB berturut adalah 0,2142; 0,2371; 0,5079 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik juga tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan menuunakan uji-T, hasil t-hitung untuk PPh, PPN dan PBB secara berturut adalah (-1,389), (1.3132) dan (-0.7038) yang berarti bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan. Sedang dengan uji-F dengan hasil F-hitung (2.1100) < F-tabel (4,74) dan tingkat kesalahan 5% yang berarti bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Abstrak :
Tesis ini membahas pembentukan pemahaman bersama dalam proses komunikasi interpersonal bemedia Smartphone dengan keterlibatan emoticon di dalam pertukaran pesannya. Studi ini memusatkan perhatian pada penggunaan stiker yang terdapat pada Instant Messenger Application, Line. Penelitian ini adalah studi Kualitatif dengan paradigma Konstruktivionisme dan menggunakan in-depth interview sebagai metode pengambilan datanya. Penggunaan Teori Coordinated Management of Meaning dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa memaknai suatu simbol emosi tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, konteks pemakaian simbol emosi yang melingkupinya memiliki kontribusi dalam proses pemaknaan pesan secara keseluruhan. ......This thesis discuss about building common understanding in interpersonal communication using Smartphone media with emoticon involvement on its message exchange. This study is focusing on sticker usage in Line, a Smartphonebased Instant Messenger Application. This is a qualitative study with based on constructivism paradigm and using in-depth interview as a method of data collection. Using The Coordinated Management of Meaning Theory, the results in this research shows that interpreting emoticon symbol can not be interpreted as a stand-alone context, the context of emoticon symbol usage that surrounds it also has a contribution in interpreting the whole message.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam menyusun proyeksi penerimaan dan memberikan saran dalam penyusunannya, agar mendukung perencanaan kas pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan informasi dari dokumen dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung adalah keandalan sistem informasi dan database, dan pemutakhiran data proyeksi. Faktor penghambat adalah penetapan target penerimaan yang tidak realistis, belum adanya ketegasan sanksi dalam peraturan perencanaan kas, dan keyakinan yang terlalu tinggi dengan proyeksi pencapaian target. Terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya, penyusunan proyeksi penerimaan harus dengan sistem yang terintegrasi dengan kepastian adanya sinkronisasi data dan waktu antara sistem induk dengan subsistem yang ada, harus ada batas waktu pemutakhiran data proyeksi, penetapan target penerimaan yang realistis, sanksi dan penghargaan yang tegas, dan penyusunnya harus tetap fokus pada kebutuhan perencanaan kas.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to identify the supporting factors and the restricting factors to prepare revenue forecasting and to suggest for government to prepare it, in order to support the central government 39 s cash planning. This research uses a qualitative method based on information from documents and interviews. The results show that the supporting factors are the reliability of information systems and databases, and updating data forecasting. Restricting factors are unrealistic revenue target, there are no sanctions regarding cash planning rules, and beliefs over convidence in achieving revenue forecasting. Supporting factors and restricting factors related, the preparation revenue forecasting must be use integration system with assurance synchronization about data and time of main system and sub system, time of limit data update, an realistic revenue target, punish and reward must be explicity, and keep focus to cash flow orientation

Abstrak :
Pelaksanaan kebijakan Automatic Exchange of Information yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018 ditemukan masalah dalam pemanfaatan dan pengelolahan data AEoI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan Akademisi Pajak. Efektivitas Pelaksanaan kebijakan AEoI menggunakan teori Richard Steers. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan AEoI cukup memadai didasarkan pada indikator prespektif sistem dan tekanan perhatian prilaku manusia dilihat dengan peningkatan jumlah partisipan setiap tahun, penerapan kebijakan AEoI telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DJP yang terjalin selama ini meskipun ditemukan masalah pada indikator optimisasi/pencapaian tujuan yakni kendala SDM, potensi sengketa perpajakan, kualitas data yang dipertukarkan, kendala waktu, dan kendala jumlah populasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI yang meliputi karakterstik organisasi, karakterstik lingkungan, dan kebijakan serta praktik manajemen menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI terhadap upaya penerimaan pajak. Namun karakterstik pekerja menunjukan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI. ......The implementation of the Automatic Exchange of Information policy that has been implemented in Indonesia since 2018 found problems in the utilization and management of AEoI data. This research was carried out using a post-positivism approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and literature study. Informants in this study consisted of the Directorate General of Taxes and Tax Academics. The effectiveness of AEoI policy implementation was carried out based on Richard Steers. The results of the study found that the implementation of AEoI policies is quite adequate based on system perspective indicators and the pressure of attention to human behavior seen by the increase in the number of participants every year, the implementation of AEoI policies has been in accordance with applicable international standards, cooperation and coordination carried out by DGT that has been established so far even though problems were found in optimization indicators / achievement of goals, human reseources, potential tax disputes, quality of data exchanged, time constraints, and financial population size constraints. Factors that affect the effectiveness of AEoI policy implementation which include organizational characteristics, environmental characteristics, management policies and practices show that these factors affect the effectiveness of AEoI policy implementation on tax revenue efforts. However, the characteristics of workers show an inhibiting factor in the effectiveness of AEoI policy implementation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen. ......This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent.

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan. ......The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform.

Abstrak :
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait.