Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simbolon, Manarsar
"Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peran pengawasan diemban oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Berdasarkan kedudukannnya tersebut, Bawasda memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari tugas yang diemban inilah dapat dilihat bahwa Bawasda memiliki tugas yang strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengacu pada tugas yang diemban oleh Bawasda tersebut, peran organisasi yang berbentuk badan ini diharapkan dapat menjamin terwujudnya good governance pada obyek-obyek pemeriksaannya. Terkait dengan peran Bawasda Provinsi DKI Jakarta ini, diharapkan aktivitas pengawasan fungsional yang dilaksanakan organisasi ini dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di obyek-obyek pemeriksaannya. Namun demikian, diakui atau tidak pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu. seirinig dengan hal tersebut penelitian ini sengaja mengangkat judul Analisis Efektivitas Pengawasan pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Melalui judul ini diharapkan berbagai fenomena yang terkait dengan efektivitas pemeriksaan yang terdapat di Bawasda Provinsi DKI Jakarta dapat tergambar secara komprehensif. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. yaitu untuk 1) mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan fungsional yang ada selama ini, 2) mendiskripsikan pola pengaruh kompetensi. motivasi pengawas dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi OKI Jakarta, dan 3) memformulasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan beberapa tujuan ini, peneltian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu Teknik Rentang Kriteria dan Structural Equation Model dan dengan melibatkan 122 orang responden yang juga merupakan unsur pengawas Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil analisis dengan teknik analisis tersebut dapat diindikasikan bahwa kondisi efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini terjadi karena dukungan organisasi, dukungan pimpinan, pengakuan obyek pengawasan, kedudukan organisasi, kualitas pemeriksa, dan tindak lanjut hasil pengawasan belum terwujud dengan baik. Kondisi motivasi pemeriksa yang diindikasikan melalui dorongan pemeriksa untuk berprestasi, rasa tanggung jawab pemeriksa, pengakuan atasan atas hasil pemeriksaan, kondisi tempat kerja pemeriksa, dan sistem kerja menunjukkan kondisi yang masih rendah. Kondisi kompetensi pemeriksa cenderung masih belum optimal yang diindikasikan dengan rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya cenderung masih belum baik. Di sisi lain, aspek kepemimpinan di Bawasda Provinsi DKI Jakarta cenderung masih rendah. Rendahnya kondisi kepemimpinan ini terjadi karena pemimpin belum mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif, pemimpin belum mampu mempengaruhi bawahan secara optimal, adanya kecenderungan kurangnya kecakapan pemimpin di bidang tugasnya, belum terampilnya pemimpin dalam menjalankan tugas, dan kurangnya kemampuan pemimpin dalam membimbing dan memfasilitasi bawahan. Penelitian ini memberikan pola hubungan antar variabel yang dianalisis, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta selama Hal ini berbeda dengan dugaan awal sesuai dengan kaidah teoretis yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung Motivasi Pemeriksa dengan Efektivitas Pengawasan di lingkungan Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara kondisi Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa dalam pelaksaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Pravinsi DKI Jakarta. Selain memiliki keterkaitan, Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa ini secara signfikan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi Motivasi Pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi bidang tugasnya. Terdapat beberapa alternatif yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perlunya Bawasda Provinsi DKI Jakarta untuk menstandarisasi kompetensi dan jabatan bagi para pemeriksa yang terdapat dalamnya, Selain itu, disarankan untuk membangun Sistem Operasi dan Prosedur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan yang terakhir adalah untuk merevitalisasi dan Reposisi Bawasda Provinsi DKI Jakarta.
......
In the Provincial Government of DKI Jakarta, the role of monitoring is handled by Local Surveillance Institution (Bawasda). Local Regulation of Jakarta Provincial Government number 3 year 2001 on Structural Organization and Operational Procedure of Local Service Unit and Secretariat of Local Legislative Institution explains that this unit is supporting unit of local government in monitoring. Base on its position, Bawasda has strategic function to generate good governance in the province. Relate to the role of Bawasda. it is expected that the surveillance activities can be applied effectively, hence it can give positive contribution to good governance in their monitored unit. However, the fact shows that its monitoring role is not applied effectively. For that reason, this research tries to initiate an Analysis of The Effectiveness of Local Surveillance Institution DKI Jakarta. Through this research it is expected that many practises relate to the effectiveness of auditing in Bawasda can be described comprehensively. This research has several aims, which are to 1) identify the implementation of functional monitoring of Bawasda: 2) describe pattern of the influence of competency, monitoring motivation. and leadership on the effectiveness of surveillance; 3) formulate possible efforts to increase the effectiveness of surveillance. To implement that effectiveness by analyse collected data, it uses Gap Criteria Technique and Structural Equation Model and examines 122 respondents. From the analysis it is indicated that the condition of surveillance implementation done by Bawasda have not optimized. It is caused by minimum support from the organization, the leader, the acknowledgement of monitored object, position of the organization, auditor's capacity, and the follow up of the Surveillance. In this research it is also indicated that auditor's motivation of work to perform well, his/her responsibility, appreciation, working condition, and system of work are low. Beside that the competency of the auditor has not optimized indicated by their lack of skill, knowledge, and behavior. The leadership is also not optimum and tend to be low. The low level of leadership is caused by their disability to create good and conducive working condition, direct their staff, unskilled leadership and lack of willingness to encourage staff. This research gives a pattern of relation between variables which is dynamic that shows no directive relation of leadership and auditor's competency with the effectiveness of surveillance by Bawasda. However, those two variables have significant relation with auditor's motivation of work to do their job. There are several alternatives to be suggested based on the research, which are the need of Bawasda to standardize the competency and position for auditors. Beside it is also suggested to develop procedure and operational system in the implementation of surveillance. The last is revitalization and reposition of the Bawasda itself."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosaliana Shalat
"Surveilans AI Integrasi merupakan upaya lintas sektor yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus kewaspadaan terhadap pandemi Avian Influenza. Surveilans yang terintegrasi perlu dilakukan karena Avian Influenza merupakan penyakit zoonosis yang penyelesaiannya tidak hanya cukup di sektor kesehatan namun perlu penguatan upaya lintas sektor, terutama dengan sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, telaah dokumen dan telaah publikasi terkait dengan pelaksanaan manajemen surveilans AI integrasi di Kota Bekasi pada tahun 2008.
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM surveilans AI masih belum ideal baik dalam hal kuantitas dan kualitas, terutama masih terbatasnya tenaga surveilans yang memiliki kemampuan menganalisis data. Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) pada petugas surveilans masih belum optimal, hal ini dikarenakan ketika investigasi, APD seringkali mendapat penolakan dari masyarakat terutama dari keluarga kasus. Pemakaian APD ketika investigasi ke tempat tinggal keluarga kasus menjadi situasional. Pedoman Surveilans AI Integrasi sudah tersedia pada Dinkes, berupa fotocopy hasil pelatihan DSO sedangkan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) mengacu kepada Kepmentan. Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet sudah cukup baik dalam melakukan investigasi di lapangan, namun belum ada pertemuan rutin dalam hal pertukaran data dan informasi antar dua instansi ini.
Proses perencanaan yang terintegrasi belum dilakukan, perencanaan surveilans AI masih direncanakan secara terpisah antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet. Struktur organisasi khusus penanganan AI belum ada baik pada Dinas Kesehatan dan Kesmavet, struktur dan uraian kerja surveilans AI masih mengacu kepada struktur Dinas. Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan dan Kesmavet yaitu melalui poster, brosur, radio dan kegiatan “Minggon” sedangkan penyuluhan dilakukan secara langsung ketika investigasi namun survei atau evaluasi terhadap sosialisasi tersebut belum pernah dilakukan.
Depopulasi di Kota Bekasi sudah dilakukan 16 kali, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 unggas yang dimusnahkan baik ayam, angsa, entog, dan burung berjumlah 939 ekor sedangkan vaksinasi sudah dilakukan 15 kali di 12 kelurahan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan surveilans AI sudah dilakukan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan surveilans AI masih belum berjalan secara maksimal. Surveilans AI integrasi di Kota Bekasi masih memerlukan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya sektor kesehatan dan peternakan namun perlu didukung komponen-komponen dalam jejaring surveilans epidemiologi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, output surveilans AI berupa kelengkapan form hasil investigasi PE dan respon cepat 1x24 jam masih perlu ditingkatkan. "
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Eny Diana Mudrikah
"Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Penelitian berikut berupaya mengeksplorasi gambaran mengenai karakteristik indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat yang saat ini digunakan, karakteristik sistem pengawasan obat, benchmark indikator kinerja pengawasan obat, serta rumusan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat berbasis pemangku kepentingan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivis dengan pendekatan metode perolehan data secara kualitatif dilanjutkan analisis data berbasis triangulasi dari berbagai sumber informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa berdasarkan hasil tinjauan terhadap 10 (sepuluh) karakteristik indikator kinerja strategis bahwa secara keseluruhan karakteristik telah terpenuhi meskipun diperlukan perbaikan untuk optimalisasi. Berdasarkan analisis terhadap 11 (sebelas) karakteristik sistem pengawasan, didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan aspek telah terpenuhi dengan baik, utamanya terkait aspek berdaya guna (usefullnes) yang berarti bahwa sistem pengawasan obat yang dilaksanakan oleh BPOM telah mampu berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian dampak buruk isu pengawasan obat. Karakteristik pengawasan yang dinilai belum sesuai adalah aspek keterwakilan (representativeness), sehingga terungkap bahwa permasalahan bersumber dari perbedaan antara hal yang diukur oleh BPOM dan hal yang terlihat oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat secara luas. Eksplanasi dari para pemangku kepentingan terkait indikator kinerja pengawasan obat adalah bahwa diharapkan indikator kinerja kedepan mampu mencakup dinamisme peredaran obat khususnya ranah ilegal, dengan didukung oleh big data dalam pengakajian konsep dan definisinya.
......Performance indicators play an important role in the government accountability system as well as policy formulation in areas such as planning, resource allocation, and also good governance. The findings of assessment of the drug surveillance system performance indicators surfacing in the period 2015-2019 are perceived to be less sensitive in presenting performance, regarding that accomplishing these targets endures a significant challenge. The following research examines the characteristics of currently used development drug control performance indicators, and also the characteristics of the drug surveillance system, drug control performance indicator benchmarks, and the conceptualization of construction of stakeholder-based drug control performance indicators. The research paradigm is post- positivist, with a qualitative data collection method followed by triangulation-based data analysis from multiple data sources. The research concluded that, based on a review of the ten characteristics of strategic performance indicators, the criteria have been met in general, however changes are needed for optimization. Based on an analysis of the 11 (eleven) characteristics of surveillance system, it was determined that all aspects had been met, particularly the aspect of Usefulness, implying that the drug control system implemented by BPOM had been able to contribute to the prevention and management of adverse health effects drug regulation. The characteristic of representativeness in the surveillance system is deemed insufficient, indicating that the problem arises from the disparity between what BPOM measures and what stakeholders and the general public view. Stakeholders highlight that future performance indicators for drug control will be able to capture the dynamism of illegal drugs, particularly in the criminal sector, and will be accompanied up by big data for the analysis of concepts and definitions."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daverius Ma`arang
"ADS-B merupakan salah satu peralatan yang menjadi pelengkap peralatan radar yang bekerja pada frekuensi 1090 MHz agar dapat menjangkau daerah yang sulit karena letak geografis. Salah satu modul penyusun sistem peralatan ADS-B yaitu low noise amplifier (LNA). Untuk aplikasi radar ADS-B diperlukan LNA yang memiliki gain dan kestabilan yang tinggi dengan NF dan return loss yang rendah. Untuk memperoleh hal tersebut maka pada penelitian ini dirancang LNA menggunakan transistor FET-NE3210S01 dengan bias DC, VDS = 2 V dan ID = 10 mA agar memperoleh gain yang tinggi dengan noise figure rendah.
Sementara itu, digunakan dual-stub pada rangkaian matching impedansinya untuk menurunkan nilai return loss dan VSWR. Hasil perancangan rangkaian LNA dengan single-stub matching memiliki keluaran gain (S21) = 17,081 dB, input koefisien pantul (S11) = 21.144 dB, noise figure = 1.954 dB, VSWR = 1,192 dan stability factor (K) = 1,7. Sementara itu, hasil perancangan rangkaian LNA dengan multi-stub matching memiliki keluaran lebih baik, yaitu gain (S21) = 20,59 dB, input koefisien pantul (S11) = 62,120 dB, noise figure = 0.787 dB, VSWR = 1,002 dan stability factor (K) = 1,17.
Hasil perancangan dan simulasi rangkaian LNA dengan single-stub matching memiliki keluaran gain (S21) = 3,3 dB, input koefisien pantul (S11) = 6.3 dB, VSWR = 2.6.Sementara itu, hasil pengukuran rangkaian LNA dengan dual-stub matching memiliki keluaran lebih baik, yaitu gain (S21) = 5,97 dB, input koefisien pantul (S11) = 15.2 dB, VSWR = 1.5. Terlihat bahwa LNA dengan dual-stub matching memiliki hasil keluaran yang lebih baik, peningkatan gain dikarenakan penggunaan dual-stub matching sehingga terjadi penurunan koefisien pantul dan VSWR.
......ADS-B is one of the tools to complement radar equipment that works at a frequency of 1090 MHz in order to reach difficult areas due to geographical location. One of the modules making up the ADS-B equipment system that is low noise amplifier (LNA). For radar applications ADS-B is required LNA has a gain and a high stability with NF and low return loss. To obtain the matter, in this study was designed LNA-NE3210S01 using FET transistors with a DC bias, VDS = 2 V and ID = 10 mA in order to obtain high gain with low noise figure.
Meanwhile, use the dual-stub impedance matching circuit to reduce the value of return loss and VSWR and used inter-stage matching in order to distribute power more optimal than the second transistor. The results of the LNA circuit design with single-stub matching has the output gain (S21) = 17.081 dB, input reflection coefficient (S11) = 21 144 dB, noise figure = 1954 dB, VSWR = 1.192 and stability factor (K) = 1.7. Meanwhile, the results of the LNA circuit design with multi-stub matching has a better output, the gain (S21) = 20.59 dB, input reflection coefficient (S11) = 62.120 dB, noise figure = 0787 dB, VSWR = 1.002 and stability factor (K) = 1.17.
The results of the LNA circuit design and simulation with a single-stub matching the output gain (S21) = 3.3 dB, input reflection coefficient (S11) = 3.6 dB, VSWR = 2.6.Sementara, the measurement results of LNA circuit with dual-stub matching has better output, namely the gain (S21) = 5.97 dB, input reflection coefficient (S11) = 2.15 dB, VSWR = 1.5. Seen that the LNA with dual-stub matching has a better outcome, increasing the gain due to the use of dual-stub matching, so there is a decrease the reflection coefficient and VSWR."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T29586
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bernard Ekki Wicaksono
"Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku. Pada praktiknya telah ada negara-negara yang memiliki Coast Guard yang telah berusia lebih dari seratus (100) tahun. Akan tetapi ada beberapa negara yang Coast Guard nya masih berusia muda, salah satu nya adalah lembaga Coast Guard Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Usia muda dari Coast Guard Indonesia ini memantik beberapa permasalahan, bahkan para akademisi dan praktisi meragukan status Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia. Skripsi akan menganalisa bagaimana kedudukan dan perbandingan peranan Coast Guard di beberapa negara dalam menjaga Wilayah Laut di mana hal tersebut diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada Bakamla Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

The duty to safeguard the maritime zones becomes the responsibility and the obligation for the coastal states. For ensuring those responsibilities on track, the coastal state establishes government body which has the primary obligation to taking care the coastal area named Coast Guard. There are no such international laws, rules nor regulations which explain any detail of the Coast Guard Role. It is simply because every country has rights to determine the definition, roles and responsibility of the Coast Guard as long as not contravene with the International Law. Practically, there are countries which have already had Coast Guard for more than one hundred (100) year. Yet there are some countries which still green in making Coast Guard-like governmental body, one of these countries is Indonesia which has Badan Keamanan Laut (Bakamla) who named themselves as Indonesian Coast Guard. Lack of experiences is one of the many uprising criticism towards Bakamla, even scholars and practitioners doubts the nomenclature of Bakamla as the Indonesian Coast Guard. This thesis shall give in depth analysis on how can Bakamla improve itself by looking at the role and the responsibility between other countries? Coast Guard comparing with the Bakamla Indonesia."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65182
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Dwidara Eva Jelita
"ABSTRAK
Ruang panopticon merupakan sebuah ruang berisikan sekelompok manusia yang diawasi dan diisolasi dimana pengawasnya dapat melihat segala detail gerak-gerik dari sekelompok manusia tersebut. Sistem panopticon membuat objek merasa terus menerus diawasi dimana hal ini akan berlanjut menjadi proses pengkoreksian individu tersebut. Kegiatan mengawasi dan mengisolasi juga terjadi pada reality show Big Brother Indonesia dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh para housemates di rumah Big Brother Indonesia selalu direkam oleh banyak kamera pengawas dan juga diawasi langsung oleh tim produksi Big Brother Indonesia selama 24 jam per hari. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan sistem panopticon di dalam rumah Big Brother dan bagaimana efek yang timbul dari penerapan ini. Untuk mengkaji hal ini, dilakukan studi kasus dan studi literatur terkait ruang panopticon dan Big Brother Indonesia, kemudian menjabarkan aspek-aspek pengawasan di dalamnya. Dalam kasus ini, didapati kesimpulan bahwa Big Brother Indonesia merupakan komoditas kapitalis dengan mengambil ide dan konsep panopticon namun tidak sungguh-sungguh merupakan praktik panopticon yang sebenarnya.

ABSTRAK
Panopticon space is a space in which a group of people are under surveillance and isolated, while the inspector could see every single detail of the group of people rsquo s movements. Panopticon system makes the objects feel constantly monitored where it will become the individual is correction process. Monitored and isolated activity are also occurred in lsquo Big Brother Indonesia rsquo reality show where every housemates activities are recorded by surveillance cameras and monitored by the production team of Big Brother Indonesia 24 hours a day. This thesis discusses about how is the application of the Panopticon system in the Big Brother house and what are the effects arising from the application. In order to study this effect, literature and case studies about the theory of panopticon were conducted from the data of Big Brother Indonesia. In conclusion, Big Brother Indonesia is a capitalist commodity using the idea and concept of 39 panopticon 39 but it is not an actual panopticon application."
Lengkap +
2014
S69403
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Lestari Angka, translator
"Cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Indonesia are still increasing and even higher in the last few weeks. Contact tracing and surveillance are important to locate cases in the community, including asymptomatic individuals. Diagnosis of COVID-19 depends on the detection of viral RNA, viral antigen, or indirectly, viral antibodies. Molecular diagnosis, using real time, reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), is the common standard method; however, it is not widely available in Indonesia and requires a high standard laboratory. Rapid, point-of-care antibody testing has been widely used as an alternative; however, interpretation of the results is not simple and now it is no longer used by the Indonesian government as a screening test for people travelling between locations. Thus, the rapid antigen detection test (Ag-RDT) is used by the Indonesian government as a screening test for travellers. As a result, many people buy the kit online and perform self-Ag-RDT at home. This raises the question of how safe and accurate it is to perform self-Ag-RDT at home. Before a test is applied, it is suggested to research its sensitivity and specificity, as compared to gold standard, and its limitations. In this article, laboratory diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is discussed, with an emphasis on Ag-RDT and the recommendation to use it properly in daily practice."
Lengkap +
Jakarta: University of Indonesia. Faculty of Medicine, 2021
610 UI-IJIM 53:1 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Radyatama Nugraha
"Skripsi ini merupakan pengembangan dari teknologi video surveillance system atau sistem pengawasan video. Video surveillance system yang selama ini diterapkan untuk tujuan deteksi objek menggunakan suatu metode umum yaitu dual background model. Model tersebut bekerja dengan memisahkan latar depan dan latar belakang dari suatu video frame dan memposisikan target deteksi di latar depan sebagai output. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah melakukan pengembangan dari sistem tersebut agar dapat mengklasifikasikan objek yang terdeteksi menjadi abandoned, stolen, dan ghost region. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode pemelajaran mesin Mask R – CNN yang dapat melakukan segmentasi objek berbasis pemaskeran. Selain dari Mask R – CNN, terdapat model pemelajaran mesin lain yang cukup umum digunakan untuk deteksi objek dan segmentasi objek yaitu model YOLACT. Penelitian ini menggunakan video situasi natural di tempat umum seperti stasiun atau jalanan yang akan diproses menggunakan dual background model dan kemudian disegmentasi menggunakan Mask R – CNN atau YOLACT. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan tentang penggunaan model pemelajaran mesin dalam aplikasi object detection, sekaligus menganalisis model mana yang paling efektif dan efisien berupa hasil kuantitatif yaitu Frame Rate per Seccond ( FPS ), waktu segmentasi, serta Intersection Over Union ( IOU ).
......
This thesis is an advancement in video surveillance technology. The existing video surveillance system commonly employs a dual background model for object detection. This model functions by separating the foreground and background within a video frame and positions the detected target in the foreground as the output. One of the goals of this thesis is to enhance this system to classify detected objects into abandoned, stolen, and ghost regions. To achieve this, the Mask R-CNN machine learning method is used, which can perform object segmentation based on masking. Apart from Mask R-CNN, another commonly used machine learning model for object detection and segmentation is the YOLACT model. This research utilizes natural situation videos in public places like stations or streets, processed using the dual background model and then segmented using Mask R-CNN or YOLACT. The anticipated outcome of this study is to broaden insights into the use of machine learning models in object detection applications while analyzing which model is most effective and efficient for similar applications."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umi Yumiati
"Penelitian ini mendalami tentang pelaksanaan surveilans gizi dalam memenuhi berbagai kebutuhan informasi gizi terutama 18 indikator gizi, baik untuk penggunaan informasi di dalam Puskesmas maupun di tingkat Kota Cimahi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar kegiatan surveilans dapat berjalan dengan baik di Puskesmas Melong Asih, pemegang program gizi hanya memegang program gizi tidak ditambah tugas lain yang lebih menyita waktu; melakukan pengkaderan dengan melibatkan karang taruna dan dibuatkannya SK oleh Lurah agar tidak ada pergantian kader setiap ada pemilihan RW baru; melakukan sosialisasi dan pelatihan kader; membuat buku petunjuk teknik/ petunjuk pelaksanaan pelaksanaan surveilans gizi; membuat standar prosedur operasional (SPO) surveilans gizi, melakukan pembinaan secara kerkesinambungan dan terjadwal terhadap posyandu, serta adanya pemantauan terhadap TPG oleh seksi Kesga dan Gizi dengan melakukan penilaian kinerja petugas gizi Puskesmas; adanya pelatihan mengenai surveilans gizi bagi petugas gizi puskesmas; agar diseminasi hasil kegiatan gizi dilakukan lebih terjadwal dan rutin, serta mengoptimalkan kegiatan surveilans gizi sehingga menghasilkan informasi yang tepat sebagai dasar perencanaan dan tindaklanjut dari hasil surveilans gizi; meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan dukungan antar posyandu dan lintas program serta agar umpan balik yang diharapkan tercapai.
......The research to obtain a deeper understanding the implementation of nutritional surveillance in fulfilling various nutritional information needs, especially 18 nutrition indicators, both for the use of information in health centers or at the Cimahi level. This research is qualitative research with descriptive design and system approach. The results suggest that surveillance activities running work well in Melong Asih Health Center, nutritional program holders only hold nutritional programs not increase other tasks that are more time-consuming; Conducting cadre involving youth groups and making SK by the Lurah so that there will be no change of cadres every new RW election; Socialize and train the cadres; To make technical manual / guidance on implementation of nutrition surveillance; Standardize operational procedures (SOP) for nutrition surveillance, conduct continuous and scheduled guidance on posyandu, as well as monitoring of TPG by the Kesga and Nutrition sections by conducting an assessment of the performance of Puskesmas nutrition officers; Training on nutrition surveillance for nutrition officers of puskesmas; In order to disseminate the results of nutrition activities performed more scheduled and routine, and optimize nutrition surveillance activities so as to produce appropriate information as the basis of planning and follow-up of the results of nutrition surveillance; Improve coordination, cooperation, and support among posyandu and cross programs so that the expected feedback is achieved."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
S67965
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>