Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan sering terjadi perbuatan wanprestasi dari kontraktor yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Permasalahan pertama penelitian tesis ini adalah mengenai konsekuensi hukum dari surety bond setelah adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal telah wanprestasi dan sahnya pemutusan perjanjian pokok. Permasalahan kedua mengenai tanggung jawab surety company atas surety bond setelah adanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal telah melakukan tindakan wanprestasi. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari surety bond setelah adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal telah wanprestasi dan sahnya pemutusan perjanjian pokok adalah tiba saatnya surety bond untuk dicairkan oleh surety company kepada obligee. Surety company tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan pembayaran klaim kepada pihak obligee dan tidak adanya persetujuan klaim dari principal tidak dapat dijadikan alasan surety company untuk menolak mencairkan klaim, sebab sudah ada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal wanprestasi. Penulis menyarankan apabila telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi, maka sebaiknya surety company melaksanakan pencairan klaim kepada obligee. Manakala surety company tidak bersedia mencairkan klaim, obligee dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap surety company melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau pengadilan sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam perjanjian pokok dan atau sertifikat/polis surety bond. ......In the implementation of development agreements, there are often acts of default from contractors which result in disputes. The first problem of this thesis research is about the legal consequences of a surety bond after the decision of the Indonesian National Arbitration Board which states that the principal has defaulted and the validity of the termination of the principal agreement. The second issue concerns the surety company's liability for surety bonds after the Indonesian National Arbitration Board Decision which stated the principal had committed an act of default. The writing method used in this study is juridical normative using secondary data. Data analysis in this study is descriptive qualitative. The results of this study show that the legal consequences of surety bonds after the decision of the Indonesian National Arbitration Board which states that the principal has defaulted and the validity of termination of the principal agreement is that the time has come for surety bonds to be disbursed by the surety company to the obligee.  The surety company remains responsible for carrying out claim payments to the obligee and the absence of claim approval from the principal cannot be used as a reason for the surety company to refuse to disburse claims, because there has been a decision by the Indonesian National Arbitration Board stating the principal default. The author suggests that if there has been proven to be an act of default, then the surety company should disburse claims to the obligee. If the surety company is not willing to disburse the claim, the obligee may file a default lawsuit against the surety company through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) or the court by the dispute resolution clauses specified in the principal agreement and/or surety bond certificate/policy.

Abstrak :
Studi Komparatif Hukum Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Jerman Mantaro Priatama dan Akhmad Budi Cahyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: mantaropriatama123@gmail.com Abstrak skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman seperti lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Jerman hingga perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih belum ada dasar hukum mengenai pembebanan lembaga jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait lainnya sementara di Jerman sudah ada dasar hukum yang jelas mengenai penjaminan perjanjian kredit dengan pesawat udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengatasi kelemahan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia maka Pemerintah Indonesia perlu membuat dasar hukum mengenai jaminan kebendaan pesawat udara melalui peraturan perundang-undangan khusus yang dibuat dengan mengikuti atau mempelajari peraturan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Jerman yang mengatur bahwa pesawat udara termasuk benda bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan benda tidak bergerak perihal pembebanan lembaga jaminan kebendaan, lembaga jaminan kebendaan yang dibebankan pada pesawat udara adalah lembaga hipotik yang dibuat berdasarkan pengaturan hipotik benda tidak bergerak dan kapal di mana prosedur pembebanan hipotik pesawat yang sah adalah dengan membuat perjanjian hipotik pesawat dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkannya pada badan instansi yang berwenang dan prosedur eksekusi hipotik pesawat mengikuti eksekusi hipotik benda tidak bergerak dengan beberapa ketentuan khusus terhadapnya. ......Comparative Study of Aircraft as Guarantee According to Indonesian and German Law Abstract. This thesis focuses on a comparative study of aircraft as a guarantee according to Indonesian and German law such as what kind of security institution could be encumbered on aircraft based on current Indonesian law and how German law arranges security encumbrance on aircraft until the comparison of aircraft as a guarantee between Indonesian and German law. This research shows that until now, there is no clear provision for aircraft as a guarantee in Indonesia law but on the other hand German law does. The method of this study is comparison which produces normative judicial research. The result of this study suggests legislative body in Indonesia needs to start making a clear provision or law of aircraft as guarantee which can be adapted from German law which is the regulation clearly states aircraft as a movable thing but subject to immovable law in certain cases such as encumbrance of security institution, the security institution may encumber on aircraft is mortgage, the procedure of making aircraft mortgage security agreement based on other provisions of mortgage for immovable and ships which must be done in notary deed and registration in relevant registry authority, and the enforcement of aircraft mortgage made based on enforcement mortgage provision for immovable and ships with special provisions in it. The study german law guarantee security agreement.