Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teks ini berisi mengenai undang-undang tata hukum yang berlaku di Surakarta pada masa Susuhunan Paku Buwana IV. Berdasarkan keterangan dalam naskahnya yang tertulis di halaman 4, teks ini ditulis pada hari Kamis tanggal 5 bulan Jumadilawal tahun Ehe 1716 J (+1789). Selain berisi masalah tata hukum dan undang-undang, naskah ini juga berisi peraturan dan larangan yang berkenaan dengan masalah busana atribut yang harus dipakai oleh pejabat keraton pada masa itu."

"Naskah ini berisi ringkasan naskah PNRI/CS 32, naskah asli terdiri dari 3 bagian, yaitu: Serat Dasanama (h.1-20), Serat Candrasengkala (h.20-31), dan fragmen teks Babad Surakarta yang menceritakan keadaan bangunan kraton Surakarta (h.32-tamat). Hanya teks babad tersebut yang diuraikan dalam ringkasan."

"Teks yang berjudul Angger-angger Sultan Agungan, atau juga Angger-angger Tatakrama ini, menguraikan berbagai aturan atau tatakrama yang bersifat protokoler, terutama dalam sikap dan tindak-tanduk, serta dalam penggunaan bahasa (basa bagongari) dalam pergaulan di lingkungan Kraton Surakarta. Di dalam tatakrama berbahasa dicakup berbagai istilah bahasa yang dipergunakan oleh abdidalem atau pejabat-pejabat di lingkungan kraton dalam berdialog, atau bila sedang menghadap raja sesuai dengan jabatan, kedudukan, dan kepangkatan masing-masing. Di samping itu diuraikan juga mengenai fungsi, peranan, dan kedudukan para pejabat pemerintah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dimilikinnya. Dibandingkan dengan MSB/H.l 1 yang berjudul Angger-angger Tatakrama, teks naskah ini kurang lengkap. Bahkan dapat dikatakan merupakan bagian kecil dari isi yang tercakup di dalam naskah MSB/H.l 1 tersebut, yang merupakan kumpulan dari undang-undang tatakrama yang berlaku di lingkungan Kraton Surakarta. Adapun rincian isi teks naskah ini sebagai berikut: 1. Serat Pranatan Wawaton Angger-angger Tatakrama (h.1-26), menguraikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kraton dalam hal berkomunikasi antara abdidalem dengan para pejabat lingkungan kraton, maupun antara pejabat dengan rajanya sendiri. Aturan-aturan itu meliputi aturan berbahasa, bersikap, dan bertingkah laku; 2. Serat Wadu Aji (28-36), menguraikan nama-nama jabatan ketentaraan (wadya bala) dalam fungsi dan peranannya, yang diambil dari Serat Raja Kapa-kapa; 3. Pasebutan Namaning Priyagung (37-39), menguraikan istilah nama-nama pejabat kraton dari tingkat ratu sampai ke jajar dengan penjelasan makna yang terkandung dalam istilah-istilah itu; 4. Ukaraning Tembung Para Abdidalem (40-44), menguraikan aturan-aturan yang berlaku bagi para abdidalem dalam hal bertutur kata dengan atasannya; 5. Serat Paramengsesa (h.46-59), menguraikan aturan-aturan basa kadhaton, terutama bahasa yang dipergunakan dalam percakapan antara patih dengan rajanya; 6. Tembung Sumiwi (60-67), menguraikan ungkapan atau pepindhan yang berlaku dalam bahasa kedhatonan tersebut. Pigeaud membeli naskah ini dari R. Tanaya di Surakarta pada bulan Juni 1934. Surat penawaran Tanaya kepada Pigeaud tersisip di dalam naskahnya. Mandrasastra telah membuat ringkasan isi naskah (terlampir) pada tahun berikutnya."

"Serat Babad Surakarta ini jug asering disebut dengan Babad Giyanti. Adapun isi ceritanya adalah menceritakan kumpeni Belanda, Keraton Surakarta, Ngayogyakarta beserta Mangkunegaran. Diambil dari babon asli karangan R. Ng. Yasadipua. Buku ini bersambung jilid ke-4."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan intrik-intrik politik yang terjadi selama pemerintahan Sunan Paku Buwono IV di Kesunanan Surakarta periode 1808-1820. Tahun 1808 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan bahwa pada tahun itu intervensi kolonial untuk pertama kalinya terjadi pada kehidupan politik di kraton, yaitu dengan adanya peraturan tata tertib baru yang dibuat oleh Gubemur Jenderal H.W. Daendels untuk penyambutan pejabat kolonial oleh raja. Tahun 1820 menjadi batas akhir dengan pertimbangan sebagai tahun wafatnya Sunan PBIV.Selama periode pembahasan, tujuh kali intrik-intrik politik dilakukan oleh Sunan PB IV yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan dan wibawanya. Tujuan utama Sunan PB IV adalah untuk mengembalikan kebesaran dan keutuhan Kerajaan Mataram Islam seperti sebelum peristiwa Palihan Nagari tahun 1755, dan berkuasa sebagai seorang raja Jawa babas dari intervensi asing. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sunan PB IV hares menghadapi penguasa kolonial Belanda, Prancis dan Inggris, di samping juga Kesunanan Yogyakarta dan para kerabatnya sendiri di kraton Solo.Semua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial sendiri terhadap Kesunanan Surakarta yang diwarnai keraguan. Kepentingan kolonial menuntut adanya perluasan wilayah dan pengakuan kekuasaan oleh raja-raja Jawa. Tetapi pemerintah kolonial juga khawatir terjadinya konflik besar dengan raja-raja Jawa akibat tekanannya. Penguasa kolonial mengetahui semua rencana Sunan itu, tetapi untuk menghindari peperangan besar pemerintah kolonial tidak menurunkan atau membuang Sunan. Sementara itu Sunan PB IV berhasil lolos dari tuntutan penguasa kolonial dengan mengorbankan orang lain yang sebelurnnya dilibatkan dalam intrik politiknya. Tuduhan penguasa kolonial yang didasarkan pada bukti yuridis memungkinkan Sunan untuk mengelak dan menunjuk orang lain sebagai pelaku utamanya.

---

This research is aimed to explain and to expose some political conspiracies in Solo under the rule of Sunan Paku Buwono fourth. 1808-1820. The year 1808 is a starting point because of fact that in that year colonial intervention into Javanese royal political life was begun. It was shiown by Gouverneur General H.W. Daendels' decision for a formal ceremony in Javanese kraton, especially for respecting a new Minister. The year 1820 is the last point because in the year Sunan Paku Buwono fourth was dead.

In his ruling period, there were seven political conspiracies that done by him for defending his royal power and prestige. His main targets were to return a greatness and power of Mataram Kingdom, as before the palihan nagari in 1755, and ruled as a great Javanese emperor without foreigner's intervention. For achieving them, the Sunan had to do with Dutch, French and British colonial powers, and also Yogyakarta Kingdom and his own family in Solo.

It had any relation with a doubtfull colonial policy toward Sunan. Colonial interest needed the geographical control on Javanese kings. But she was worry about the great conflict againts Javanese kings, because of her policy. Colonial govenment knew seriously about Sunan's conspiracies, but for preventing a great conflict againts Solo, colonial govenment did not replace the Sunan with another. The Sunan fourth could escape from colonial punishment successfully, because he took another person as his victim of his political conspiracy. The colonial judicial accusement againts the Sultan could not be proven and it made the Sultan was safe from the punishment, until his death in 1820."

"Account of Paku Buwono X, a ruler of Surakarta Hadiningrat Sultanate, in developing the city and history of Solo."