Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sumatra Timor, sekalipun telah di kenal oleh orang-orang Eropa semenjak kontak mereka yang pertama di Asia Tenggara pada abad ke 16 tetap nerupakan daerah yang secara ekonomi terpencil dan secara politik tidak menarik perhatian. Daerah ini terbentang 400 Km dari Tamia_ng di sebelah Utara sampai ke Indragiri di Selatan. Sumatra Timur di penuhi oleh hutan belantara yang lebat di mana terdapat bukit bukit dari daerah pesisir sampai ke pegunungan Bukit Barisan. Penduduk Sumatra Timur terdiri dari penduduk Batak di pedalaman sebelah Utara penduduk Minangkabau di tepi-tepi sungai di Selatan dan penduduk Me_layu yang berbaur dan senantiasa di pengaruhi oleh penduduk Batak, . Aceh dam Minangkabau. Sampai pada pertengahan abad ke 19, di Sumatra Timur terdapat se_jumlah kerajaan kecil di daerah pesisir dan terdapat lebih banyak di daerah pedalaman. Wilayah kerajaan -kerajaan ini menjadi rebutan dan pengaruh antara Aceh di Utara dan Johor di Malaya. Dengan kedatangan perusahaan-perusahaan asing yang di rintis oleh Jacobus Nienhujs serta keterlibatan pemerintah kolonial Belanda, maka Sumatra Timur menunjukkan potensi besar sebagai daerah penghasil dari tanaman-taman exsport seperti tembakau dan karet. Dalam waktu yang kurang dari enam puluh tahun, Sumatra Timur mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1930 Sumatra Timur telah npnjadi daerah penghasil tembakau dan karet terbesar di Hindia Belanda. Bersamaan dengan meningkatnya penanaman tembakau, raja-raja Melayu di perkuat posisinya. Hal ini terjadi melalui kontrak yang mereka buat dengan fihak perusahaan-perusahaan perkebunan asing. Perluasan areal perkebunan tembakau, karet dan kopra, telah mempersempit lahan lahan pertanian rakyat setempat. Hal ini dalam tahun 1930an mengakibatkan terjadinya krisis kekurangan tanah yang serius dalam tahun 1920an. Meningkatnya perluasan areal daerah penanaman tembakau telah men_dorang perusahaan-perusahaan perkebunan untuk memenuhi. kebutuhan kuli kuli. Penduduk setempat yang hidup dalam pola pertanian berladang menolak untuk menjadi kuli-kuli perkebunan. Keengganan penduduk asli menjadi kuli-kuli perkebunan untuk mendatangkan kuli-kuli dari Cina dan kemudian dari Jawa. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola kependudukan, mayoritas penduduk asli Melayu dan Batak berubah minoritas sementara pendatang Jawa menjadi penduduk mayoritas di Sumatra Timur. Untuk menjamin, bahwa kuli-kuli yang di datangkan dengan biaya perusahaan-perusahaan perkebunan, pemerintah kolonial Belanda atas desakan dari perusahaan-perusahaan perkebunan., memberlakukan peraturan' yang memberikan sangsi kepada kuli-kuli yang tidak bekerja sebagaimana yang tercantum dalam kontrak mereka atau yang melarikan diri dari pekerjaan mereka. Peraturan ini terkenal sebagai Poenale Sanctie. Kuli-kuli yang menarik diri atau tidak memenuhi kewajiban kerja mereka dapat dikenakan sangsi hukuman penjara. Depresi ekanomi yang terjadi pada akhir tahun 1920-an memberi pukulan tidak hanya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan asing harus memotong areal produksi, mengurangi jumlah tenaga kerja serta menurunkan harga, akan tetapi juga memukul kehidupan penduduk yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Tanah jaluran yaitu tanah-tanah yang di tinggalkan oleh perusahaan-penisahaan per_kebunan setelah masa panenan selesai untuk digarap oleh para petani peladang. Seperti yang di ketahui, penanaman teuibakau mempergunakan tanah-tanah perkebunannya secara berorasi setiap tahun. Tanah yang telah dipetik hasil tembakaunya ditinggalkan untuk berpindah kepada tanah baru yang masah kosong. Berkurangnya tanah-tanah jaluran se_bagai akibat menurunnya areal produksi perusahaan perkebunan telah menimbulkan persaingan di antara penduduk setempat yaitu Batak dan Melayu yang mengklaim mmiiliki hak-hak istimewa sebagai penduduk asli atas tanah-tanah di Sumatra Timur dengan bekas-bekas kuli-kuli kontrak yang menetap dan bekerja di Sumatra Timur dari pada pulang kembali ke kampumg halaman mereka di Jawa. Sikap raja-raja Melayu dan Batak yang lebih memberikan perhatian kepada keuntungan yang mereka dapat peroleh dari perusahaan-perusahaan perkebunan asing ketimbang terhadap kepentingan rakyat Sumatra-Timur, di samping kegagalan pemerintah kolonia1 Belanda untuk memberikan perlindungan terhadap kuli-kuli di perkebunan-perkebunan, telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi pergerakan di Sumatra Timor pada tahun 1910an dan 1920an. Masalah-masalah kekurangan tanah yang di alami oleh penduduk Batak dan Melayu serta keresahan kuli kuli perkebunan sebagai akibat tindakan yang tidak berperikenanusiaan dari assistent-assistent perkebunan telah menjadi bahan pemberitaan surat-surat kabar lokal di Sumatra Timur. Perbaikan sarana komunikasi yang menghubungkan Jawa dan Sumatra Timur, memungkinkan masuknya berbagai ide-ide baru seperti Islam reformis, Komunisme dan Nasionalisme ke Sumatra Timur. Sekalipun damikian persoalan yang dominan tetap di tandai oleh keresahan terhadap exsploitasi perusahaan-perusahaan perkebunan terhadap kuli-kuli maupun menyempttmya lahan-lahan pertanian di Sumatra Timur. Di samping itu, organisasi-organisasi pergerakan di Sumatra Timur di dominasi oleh pemimpin-pemimpin yang berasal dari Jawa, Minangkabau. Penelitian ini berusaha melihat usaha yang dilakukan oleh para pemimpin organisasi pergerakan di Sumatra Timur dalam menyalurkan keresahan-keresahan penduduk menghadapi tekanan ekonomi perkebunan yang memperoleh dukungan pemerintah kolonial Belanda. Penelitian ini juga memberikan perhatian pada masalah-masalah yang mempengaruhi perluasan surat kabar-surat kabar di Sumatra Timur, ketidak puasan terhadap raja-raja setempat serta meluasnya tindak kekerasan sebagai akibat pe berlakuan Poenale Sanctie di perkebunan-perkebunan.

Abstrak :
Pemogokan buruh pernah terjadi di beberapa perusahaan seperti perusahaan air minum, listrik, kereta api dan perusahaan perkebunan. Salah satu kasus pemogokan buruh yang penulis ungkapkan adalah kasus pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur dari tahun 1950-1958. Memang penulis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan semua kasus pemogokan buruh di perkebunan Sumatera Timur, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengungkapkan beberapa kasus sebagai mewakili dari kasus pemogokan lainnya. Sementara itu penulis memilih kasus pemogokan yang berhasil dan kasus pemogokan yang tidak berhasil di perkebunan Sumatera Timur setelah kasus-kasus diseleksi berdasarkan pertimbangan sumber-sumber yang ada. Penulis mempergunakan metode deduktif dalam membahas masalah kasus-kasus pemogokan secara umum, yang kemudian penulis baru memusatkan perhatian secara khusus pada pembahasan kasus-kasus pemogokan yang telah dipilih sebagai obyek penulisan skripsi. Penulis memperoleh data-data dari beberapa perpustakaan terutama perpustakaan BKSPPS, Medan (Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Swasta) yang cukup menyediakan arsip-arsip pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur pada tahun 1950-an. Penulis berusaha menganalisis data-data tersebut apakah relevan atau tidak dengan obyek pe_nulisan skripsi. Selain itu penulis menginterpretasikan data-data yang ada untuk menutupi kekurangan data-data yang lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa pemogokan buruh perkebunan disebabkan oleh rasa ketidakpuasan pihak buruh terhadap kebijaksanaan majikan. Ketidakpuasan pihak buruh menjadi sebab-sebab pemogokan. Sebab-sebab pemogokan buruh perkebunan tidak saja disebabkan oleh sebab ekonomi saja, melainkan pemogokan buruh perkebunan Sumatera Timur dipengaruhi juga oleh sebab politik, sosial maupun psikologi. Proses penyelesaian pemogokan buruh perkebunan cukup lama, karena masing-masing pihak tripartie (pihak buruh, majikan dan pemerintah) mempunyai interpretasi yang ber_beda, sehingga pihak buruh tidak selalu puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan majikan maupun pemerin-tah. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang menga_tur perselisihan perburuhan, namun peraturan itu tidak berhasil pelaksanaannya, kaena pemogokan buruh perkebunan masih saja terjadi dan buruh menganggap bahwa pemogokan hanya dapat dihentikan bukan dengan peraturan itu tetapi dengan dipenuhi tuntutan mereka.

Abstrak :
ABSTRAK
Proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, diikuti dengan keputusan-keputusan membentuk 3 (tiga) wadah perjuangan (PNI, KNI dan BKR) membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan di Sumatera. Bahkan BKR tidak sempat terbentuk di wilayah ini. Mr. M. Hasan sebagai gubernur dan dr. Amir sebagai wakil gubernur bersikap ragu-ragu untuk menjalankan keputusan-keputusan pemerintah pusat itu.

Faktor mendasar membuat mereka ragu-ragu adalah kenyataan bahwa ada polarisasi yang tajam/tinggi menjelang akhir pemerintah Belanda, antara kerajaan (Swapraja atau Ze1f-Bestuur: Melayu, Simalungun dan raja-raja karo). di satu pihak dan kaum nasionalis di pihak lain. Pendudukan Jepang tetap menghidupkan konflik

M. Hasan dan dr. Amir ragu apakah masyarakat yang selama ini diperintah sultan dan raja secara ketat apakah akan mendukung atau tidak segala kebijaksanaan yang akan diambil. Di samping itu, ketidakjelian Hasan dan Amir dalam mencari dukuagan di kalangan nasionalis yang dapat diajak bekerjasama, juga merupakan faktor penghambat.

Perjuangan kemerdekaan di Sumatera timur secara dominan dijalankan oleh badan-badan perjuangan atau laskar rakyat. Masing-masing partai politik yang berdiri sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 mempunyai badan perjuangan atau laskar rakyatnya tersendiri. Partai Nasio_nalis Indonesia (PNI) adalah partai yang paling aktif membina laskar rakyat. Mereka membentuk Nasional Pelopor Indonesia (NAPINDO).

Dalam NAPINDO, kepemimpinannya sebagian besar dipegang oleh para kaum nasionalis dari masa pemerintah kolonial Belanda, para nasionalis yang telah memanfaatkan badan-badan bentukan militer Jepang dan para pemuda nasionalis yang bergerak di bawah tanah.

Di dalam perjuangannya, di samping melakukan perlawanan bersenjata, NAPINDO juga mendirikan pusat-pusat perekonomian rakyat--seperti PUSERA --yang telah terbentuk sejak jaman pendudukan Jepang. Tujuan utama pendirian PUSERA adalah untuk menghidupkan perekonomian rakyat dan memperlemah pere_konomian Jepang.

Dua strategi--perlawanan bersenjata dan mendidikan pusat-pusat ekonomi--yang secara konsisten dijalankan oleh lasykar NAPINDO, yang menjadi faktor yang menentukan berdiri dan tegaknya proklamasi kemerdekaan di Sumatera Timur.

---

Abstrak :
Tulisan ini merupakan suatu deskriptif kronologis mengenai Berdiri dan Rubarnya Negara Sumatera Timur (NST) sampai terbentuknya Negara Kesatuan. Cikal Bakal Berdiri_nya Negara Sumatera Timur berawal pada tahun 1938 sejak berdirinya Persatuan Sumatera Timur kemudian lambat laun membentuk Negara Sumatera Timur pada tahun 1947 dan kemudian meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur politis yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, selain itu juga ingin mengetahui hal-hal apakah yang menyebabkan Negara Sumatera Timur (NST) relatif tidak lama berdiri dan kemudian meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abstrak :
Sejak pertengahan abad ke-19 Sumatera Timur/Utara mulai terkenal di dunia perdagangan, khususnya negara-negara Eropa yang juga mulai menanamkan sahamnya di wilayah ini. Daerah ini terkenal dengan kesuburan hasil tanahnya. Perkebunan-perkebunan mulai muncul di daerah_-daerah yang tadinya hanya ditumbuhi hutan belantara. Berbagai penelitian dilakukan oleh pemerintah Inggris yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh NienHuys. Penelitian Nienhuys ini membawa Sumatera Timur ke arena perdagangan hasil-hasil pertanian. Orang-orang Eropa bahkan Amerika.berlomba-lomba menanamkan sahamnya yang diawali dari perkebunan tembakau. Perkebunan tembakau ini hanya menjadi tanaman favorit dalam waktu singkat, karena hasil-hasil tembakau ini sulit dipasarkan sebagai akibat dari timbuinva krisis tembakau dalam dunia perdagangan. Dengan terjadinya krisis tembakau ini para ondernemer mulai mengalihkan perhatiannya pada tanaman karet dan tanaman keras lainnya. Tanaman keras ini mulai ditanam secara besar-besaran pada awal abad dua puluh, sehingga akhirnya membawa masalah-masalah yang lebih rumit lagi. Untuk mengatasi masalah-masalah itu maka mereka bersama-bersama pengusaha perkebunan karet atau tanaman keras lainnya membentuk satu organisasi yang khusus menangani tanaman-tanaman di atas. Organisasi yang berdiri pada tanggal 27 Juni 1910 ini mulai memainkan perannya dengan mendirikan badan penelitian dan badan perburuhan. Badan-badan ini bertugas sesuai dengan namanya yaitu untuk rneneliti tanah-tanah perkebunan dan bibitnya sedangkan badan perburuhan ini bertugas mendapatkan buruh untuk anggotanya. Organisasi ini berkembang dari tahun 1910-1958, akan tetapi sempat mengalami masa-masa kekosongan sekitar lima tahun yaitu pada masa perang dan masa perang kemerdekaan, sedangkan pada tahun 1958 berhenti sebagai akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing khususnya Belanda.