Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh mendatangkan masalah dan kerugian yang tidak sedikit, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi para buruh itu sendiri. Aksi mogok kerja sebagai salah satu bentuk reaksi agresi, termasuksalah satu cara yang digunakan oleh buruh untuk memperbaiki keadaan yang dipersepsikan tidak setimpal. Kendala dalam mendapatkan responden yang sedang atau baru mengikuti aksi mogok kerja mengakibatkan permasalahan untuk melihat hubungan antara persepsi ketidaksetimpalan dengan aksi mogok kerja menjadi bergeser. Variabel yang kemudian dipilih untuk diteliti adalah variabel sikap, karena sikap dapat menjadi determinan penting bagi terjadinya tingkah laku agresi, termasuk aksi mogok kerja. Penelitian ini kemudian berusaha untuk menelaah hubungan antara persepsi ketidaksetimpalan dengan sikap terhadap aksi mogok kerja. Diasumsikan buruh yang memiliki persepsi ketidaksetimpalan tinggi akan memillki sikap yang positif terhadap aksi mogok kerja. Lalu, jika buruh yang melakukan aksi mogok kerja dapat dikatakan menampilkan bentuk reaksi agresi, apakah buruh yang bersikap positif terhadap aksi mogok kerja juga akan cenderung menampilkan bentuk reaksi agresi ? Sebaliknya, apakah buruh yang bersikap negatif terhadap aksi mogok kerja akan cenderung menampilkan bentuk reaksi lain, yaitu reaksi substitusi atau reaksi melarikan diri ? Penelitian ini bertujuan untuk memberi kemungkinan agar aksi mogok kerja ini dapat diantisipasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 77 orang buruh produksi yang bekerja di pabrik-pabrik di wilayah Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik incidental sampIing.AIat ukur yang digunakan berupa kuesioner berbentuk skala Likert, terdiri dari skala sikap terhadap aksi mogok kerja, skala persepsi ketidaksetimpalan, dan skala bentuk reaksi frustrasi. Hasil utama penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara persepsi keidaksetimpalan dengan sikap terhadap aksi mogok kerja. Hasil utama lainnya adalah tidak ada perbedaan bentuk reaksi frustrasi antara kelompok buruh yang bersikap positif dengan kelompok buruh yang bersikap negatif terhadap aksi mogok kerja. Saran untuk penelitian berikut adalah melanjutkan penelitian, tetapi bukan lagi sekedar meneliti sikap, melainkan kecenderungan tingkah laku mogok kerja.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ...... This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities.

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan yang terjadi di antaranya ialah menyangkut hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja menduduki trend tertinggi dalam perselisihan hubungan industrial. Melihat hal tersebut, maka penyelesaian PHK perlu melibatkan pemerintah (tripartit) sebagai salah satu bentuk dari pelayan publik untuk masyarakat dengan menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) yang berada di Kota Tangerang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui quasi mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya quasi mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. PDK. Mediasi mulai dilaksanakan setelah ada rekomendasi surat dari ILO dengan sebelumnya penyelesaian melalui forum-forum nasional dan internasional. Proses mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ditemukan hambatan yang mendukung penyelesaian menjadi lama seperti pada segi sumber daya manusia, pemahaman pihak pekerja dan pengusaha dalam melihat penyelesaian perselisihan, dan lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan. Saran yang diajukan berupa perlunya pengoptimalan sosialisasi dan pembinaan kepada hubungan industrial, meng-upgrade keterampilan mediator dan bekerja sama dengan masyarakat. Kata kunci: Hubungan Industrial, Mediasi, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Tripartit.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot be separated from the occur between workers and employers. The conflicts that occur might be related to rights, interest, layoffs, and labour unions within an enterprise. Related to that, termination of employment occupies the highest trend in industrial relations conflicts. Seeing this case, a tripartite layoff is needed as a from of public service for the citizens with third parties as intermediaries. The settlement of labour relations conflict that occur PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) located in Tangerang City was carried out by the Ministry of Manpower through quasi mediation. This study used qualitative data collection techniques with interviews and literature studies. The result of this study indicate the fact that there was a quasi mediation conducted by the Ministry of Manpower as one of the settlement in conflict termination that occurred at PT. PDK. The mediation was implemented after an agreement from the ILO was previously approved through national and international forums. Through the mediation process in resolving termination of employment faced some obstacles, such of as in human resources, the comprehension of the workers and employers in seeing the settlement conflict, and the slow services provided by the Ministry of Manpower in handling the conflict settlement. Some suggestions related to this matter are about the need to optimize socialization and guidance for industrial relations, upgrade mediator skills, as well as increasing cooperation with the citizen.

Abstrak :
Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja. ......Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai peristiwa pemogokan buruh yang terjadi di pabrik gula Krian pada tahun 1920. Dari peristiwa pemogokan buruh ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menelusuri sejarah perburuhan terutama yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Selain itu diharapkan dapat mengetahui peran serikat kerja yang selalu terlibat dalam setiap pemogokan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk hasil yang dicapai dari tulisan ini menunjukkan buruh mogok kerja utamanya diakibatkan oleh kemiskinan buruh dan berakhirnya pemogokan tidak sepenuhnya berhasil karena hanya tuntutan kenaikan upah kerja saja yang akhirnya diwujudkan. ...... This paper discusses the events of labor strikes that occurred at the Krian sugar factory in 1920. From this strike event the labor is expected to provide benefits to trace the history of labor especially that occurred in the Dutch East Indies. In addition it is expected to know the role of unions that are always involved in every strike. The method used in this paper uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. For the results of this paper, the labor strikes mainly due to the poverty of the labors and the end of the strike is not entirely successful because only the demands of the wage increase are finally realized.

Abstrak :
Kajian ini akan membahas bagaimana keberhasilan gerakan mahasiswa dalam perlawanan mereka terhadap pemerintah Quebec untuk mempengaruhi rencana kebijakan Rencana Pendanaan Universitas yang Adil dan Berimbang di Quebec Kanada 2011-2012. Pertandingan yang terjadi dilatarbelakangi oleh Rencana Pemerintah Quebec untuk menaikkan biaya pendidikan tinggi dengan 1.625 Dolar dalam 5 tahun. Hal ini kemudian memicu siswa Quebec untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Quebec. Di dalam ada perlawanan gerakan mahasiswa Quebec mengalami penindasan dari Pemerintah Quebec melalui RUU Kebijakan 78. Kebijakan melarang Siswa Quebec untuk mendemonstrasikan yang merupakan strategi utama gerakan mahasiswa Quebec. Namun, di tengah penindasan yang terjadi Siswa Quebec berhasil mempengaruhi kebijakan Pemerintah Quebec dengan mengubah strateginya dengan berpartisipasi dalam politik elektoral dengan bekerja sama dengan Partai Quebec. Dalam menganalisis keberhasilan ini, peneliti akan menggunakan Disruptive Power Theory oleh Frances Fox Piven yang membahas tentang bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah di tengah-tengah penindasan.
This study will discuss how the success of the movement students in their resistance to the Quebec government to influence the policy plan of the Fair and Balanced University Funding Plan in Quebec Canada 2011-2012. The match that took place was motivated by the Quebec Government Plan to increase the cost of higher education by 1,625 Dollars in 5 years. This then triggered Quebec students to carry out a resistance movement against the Quebec Government. Inside there was resistance the Quebec student movement experienced repression from the Quebec Government through Policy Bill 78. The policy forbidding Quebec Students from demonstrating was the main strategy of the Quebec student movement. However, in the midst of the suppression that occurred Quebec Students managed to influence the Quebec Government policy by changing its strategy by participating in electoral politics in cooperation with the Quebec Party. In analyzing this success, the researcher will use the Disruptive Power Theory by Frances Fox Piven which discusses how to influence government policies in the midst of oppressors.