Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saham adalah merupakan benda bergerak yang memberikan kepada pemilik atau pemegangnya hak-hak yang dimiliki oleh saham tersebut sedangkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. oleh karena seluruh modal perseroan terbagi atas saham, maka terdapat beberapa bentuk penyetoran saham sebagai bentuk penyertaan dalam Perseroan. salah satunya adalah dengan cara melakukan kompensasi tagihan-tagihan pemegang saham atau kreditor perseroan menjadi setoran saham. terkait dengan kompensasi tagihan menjadi setoran saham perseroan tersebut, terdapat kewajiban pengumuman di dalam surat kabar harian setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui dilakukannya kompensasi. dengan dilakukannya kompensasi tagihan menjadi setoran saham ini maka terjadi perubahan pada struktur modal perseroan dan dengan perubahan struktur modal perseroan tersebut maka dengan sendirinya mengubah anggaran dasar perseroan. perubahan anggaran dasar ada yang membutuhkan persetujuan Menteri ada yang cukup hanya diberitahukan kepada Menteri. pengumuman dalam surat kabar harian adalah merupakan salah satu syarat dari diterimanya persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, karena dengan disetujui atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut di daftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. pencatatan dalam Daftar Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas dari kompensasi tagihan menjadi setoran saham dan dengan pencatatan tersebut maka anggaran dasar perseroan menjadi mengikat kepada pihak ketiga ......Share is a movable thing that gives to the owner or the holder the rights owned by the share itself and limited liability company is a legal entity constitutes a capital alliance, established based on agreement, conduct business activity with the authorized capital devided into shares. because of the limited liability company capital is devided into shares, there are several forms of payment of shares as a form of participation in the company. one of them is debt equity swap. related to debt equity swap, there are an obligation to announced in the newspaper after the Geneal Meeting of shareholders approved the debt equity swap. with this debt equity swap occuring changes in the company capital structure an the chenges also impact to the changes of articles of association of company. there's the amandement of the articles of association which need approval from the minister and there are sufficient only notified to the minister. announcment in daily newspaper is one of the conditions of admissibility of approval and notification of change of artices of association of the company because by approved or accepted the amandement of articles of association so that the amandement registered in Company Registry Ministry of Justice and Human Rights and that registry is fulfill the publicity in debt equity swap transaction and that this amandement of articles of association become binding to a third party

Abstrak :
Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

---

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity of company's status and the time when these companies were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa gadai saham dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal-24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan no 14 tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk Gadai (pand) dan Fiducia sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dikenal dalam bentuk Hipotik dan Creditverband. 1 Saham, yang merupakan bagian dari modal suatu Perseroan Terbatas, menurut hukum termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka saham dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang pengikatannya adalah dengan cara gadai. Gadai adalah hak kebendaan yang bersifat ineniberi jaminan. Obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dewasa ini di dalam praktek perbankan saham seraakin banyak dijadikan sebagai jaminan kredit. Penggadaian saham umumnya diperlukan untuk sebagai tambahan jaminan .di dalam pemberian kredit yang bernilai cukup besar. Saham ada yang sebagai Efek (saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang terbuka, yang dijualbelikan di Pasar modal/Bursa), dan ada pula saham yang bukan sebagai Efek yaitu saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup. Di dalam prakteknya, khususnya pada BNI 1946 dan BRI j^ang sering digadaikan adalah saham-saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup, namun demikian hal ini bukan berarti saham yang sebagai Efek tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dapat berupa saham atas I nama ataupun saham atas unjuk/saham blangko. Terdapat perbedaan raengenai cara penggadaian saham atas nama dan saham atas unjuk, dan juga terdapat perbedaan mengenai saat lahirnya hak gadai. Sehubungan dengan penggadaian saham ini maka ada beberapa pendapat mengenai apakah hak dan kewajiban pemilik saham beralih atau tidak kepada penerima gadai.

Abstrak :
ABSTRAK
A. Masalah pokok Pemer±ntah dalam usahanya untuk mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai satu masyarakat yang adil makmur mengadakan suatu pembangunan yang menyeluruh yang melingkupi kebutuhan hidup manusia. Pembangunan ini disamping harus dapat menaikkan produksi nasional juga sekaligus harus dapat memperkecil jurang pemisah antara Si Kaya dan Si Miskin, untuk itu maka pembangunan harus dapat menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya agar terdapat pemerataan pendapatan. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam ponbangunan ini maka pemerintah memberikan macam macam fasilitas antara lain fasilitas perkreditan mtuk investasi maupun modal kerja,, Persyaratan yang ketat dalam rangka pengambilan kredit ini sesuai dengan UU No, .14/67 tentang pokok pokok perbankan mengakibatkan yang dapat menikmati fasilitas ini hanyalah beberapa, pengusaha/perusahaan besar saja karena. mereka dapat menenuhi persyaratan yang diminta oleh bank pelaksana, Bagi pengusaha/perusahaan kecil/ menengah yang potensinya sangat besar karena banyak menyerap tenaga kerja dan tersebar sampai pelosok pelosok daerah di Indonesia, fasilitas tersebut sulit untuk dinikmatinya karena terbentur pada persyaratan bank yang tidak dapat dilaksanakan oleh mereka. Persyaratan itu adalah tersedianya modal sendiri dan tersedianya jaminan yang cukup sesuai kreditnya. Untuk menanggulanginya maka pemerintah mengeluarkan P.P. 18/73 sebagai dasar untuk mendirikan suatu Lembaga Keuangan bukan bank yang diberi nama P.T. Bahana pembinaan Usaha Indonesia atau disingkat dengan nama PT Bahana PUI, yang bertugas membantu pengusaha kecil/ menengah dalam mengatasi kekurangannya itu. B. Metode penelitian, Dua macam metode penelitian yang biasa dipakai dalam penulisan suatu skripsi penulis gunakan dalam penulisan ini, Metode itu adalah metode penelitian kepustakaan yang dipergunakan untuk mempelajari data secondair yang terdapat pada buku ilmiah, peraturan peraturan, catatan catatan dan sebagainya, Metode penelitian lapangan guna mengumpulkan data yang bersifat primair yang langsung diambil dari sumber pertama. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. C. Hal hal yang diketemukan, Beberapa hal yang diketemukan antara lain adalah : 1. Beberapa pamegang saham dalam suatu P.T. yang didirikan tidak menyetorkan uangnya sebagai uang pembeli sahamnya yang telah disanggupinya pada waktu mengadakan perjanjian antar pemegang saham maupun pada waktu pembuatan akte pendirian dimuka notaris, 2. Beberapa perusahaan yang \ melakukan wan prestasi karena situasi extern tidak dilakukan likwidasi tetapi diusaha kan agar dapat tetap berjalan dengan usaha lain. 3. Ada beberapa perusahaan yang terpaksa diambil tindakan terhadap Direksinya karena tidak menunjukan suatu prestasi yang diharapkan dan untuk sementara waktu terpaksa komisaris mengambil alih kedudukan direksi tersebut. D. Kesimpulan, Beberapa kesimpulan dapat ditarik antara lain adalah : 1. Fasilitas yang diberikan oleh P,T, Babana P,U,I, kepada para perusahaan kecil/ menengah sangat menibantu untuk nengatasi kekurangannya dari sudut perbankan. 2. Masih diperlukan cukup waktu untuk menyadarkan para pengusaha kecil/ menengah tersebut dalam bekerja sesuai dengan kebiasaan tata. kerja sebuah Perseroan Terbatas. E. Saran. Meskipun tugasnya untuk membantu namun pengamanan terhadap dana yang telah diberikan berupa kredit modal investasi dan modal kerja kepada para pengusaha itu harus tetap dijaga. Oleh karena itu jaminan berupa penggadaian saham dan borg tocht, dapat ditambahkan kepada jaminan yang berupa harta kekayaan perusahaan baik yang sudah dimiliki maupun yang masih akan dimilikinya dikemudian hari.

Abstrak :
Saham sebagai agunan kredit dilakukan dengan cara gadai. Sebagai bukti penyertaan modal suatu perusahan, saham tergolong surat berharga dan termasuk dalam benda bergerak. Bank Rakyat Indonesia menerima saham atas nama, saham atas unjuk dan saham yang ditawarkan langsung di Bursa Efek sebagai agunan kredit. Henurut pasal 2 SK Bank Indonesia No. 26/68/93 saham hanya berfungsi sebagai agunan tambahan. Mengenai tata cara penggadaian saham di Bank Rakyat Indone sia mengaou pada Surat Edaran No. S. 61-Dir/SDH/4/89 tentang Jaminan Saham' Perseroan Terbatas. Tata cara penggadaian saham atas unduk/blangko berbeda dengan tata cara pengga daian saham atas nama. Untuk saham atas nama, dimana pada saham tersebut tercantum nama dari pemiliknya, pengalihannya selalu mendapat pengawasan dari pengurus perseroan terbatas. Oleh karena itu, sahnya gadai saham atas nama terjadi pada saat terjadi pemberitahuan perihal penggadainnya itu kepada pengurus perseroan terbatas. Sedangkan untuk saham atas unjuk, dimana pemegangnya dianggap sebagai pemilik saham, maka sahnya gadai saham atas unjuk terjadi pada saat penyerahan (constitutum possesorium). Tata cara gadai saham yang penawarannya melalui Bursa Efek, sama dengan tata cara gadai saham atas nama. Proses pelaksanaan saham sebagai agunan tambahan kredit terjadi melalui dua tahapan, yaitu pertama perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya, kemudian tahap kedua yaitu perjanjian gadai saham. Dalam perdanjian gadai saham diatur diantaranya mengenai kuasa untuk mendual saham apabila debitur wanprestasi, hak hak pemberi gadai beralih kepada penerima gadai pada saat penanda tanganan perdandian gadai. Dalam prakteknya Bank Rakyat Indonesia belum pernah melakukan eksekusi dengan cara melelang saham.

Abstrak :
Sejak diumumkannya bahwa Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 maka seketika struktur perekonomian nasional menurun drastis. Hal tersebut terjadi oleh karena pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dengan keadaan yang ideal yang membuat menurunnya pemasukan pelaku usaha dalam skala nasional. Dengan tidak stabilnya pemasukan dari tiap pelaku usaha membuat tiap-tiap dari mereka kesulitan untuk membayarkan kewajiban utang yang mereka miliki. Keterbatasan yang timbul tersebut membuat perusahaan memilih alternatif lain untuk membayar kewajiban yang mereka miliki dengan cara seperti mengadakan restrukturisasi utang. Dalam studi yang dilakukan terhadap PT X dan PT Z, keduanya sepakat untuk mengadakan novasi atau pembaruan utang dengan memperjanjikan 2 (dua) perjanjian baru yakni perjanjian restrukturisasi utang dan perjanjian penyelesaian utang yang mana perjanjian tersebut dilakukan untuk melaksanakan konversi bunga menjadi saham. Oleh karena praktik tersebut secara tegas dilarang oleh karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam melaksanakan kedua perjanjian tersebut para pihak secara tidak langsung diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan itu, kedua perjanjian tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dalam sudut pandang hukum perdata mengenai keabsahannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa keberlakuan dari perjanjian konversi bunga menjadi saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah menjawab ketidakpastian atas keabsahan dari 2 (dua) perjanjian untuk mengkonversi bunga menjadi saham berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ......Since it was announced that Indonesia had experienced the Covid-19 pandemic, the structure of the national economy immediately dropped drastically. This condition occurs because business actors are unable to carry out their business activities under ideal conditions which reduce the income of business actors on a national scale. With the unstable income of each business actor, it is difficult for each of them to pay their debt obligations. These difficulites make companies choose other alternatives to pay their obligations by way of entering into a debt restructuring agreement. In a study conducted on PT X and PT Z, both of them agreed to hold a novation by agreeing to 2 (two) new agreements, namely a debt restructuring agreement and a debt settlement agreement in which the agreements were made to convert interest into shares. Due to this practice is prohibited by Article 35 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in implementing the two agreements the parties are indirectly suspected of having committed legal smuggling. Therefore, the two agreements need to be reviewed further in the perspective of civil law regarding their validity. This research is normative juridical by analyzing the enforceability of the interest conversion agreement into shares based on the applicable laws and regulations. The results of this study are to answer the uncertainty over the legitimacy of pledging 2 (two) agreements to convert interest into shares based on the Civil Code in Indonesia and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang nomor RL-0XX/2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan pejabat lelang, khususnya Pejabat Lelang Kelas II, dalam melaksanakan lelang gadai atas saham serta bagaimanakah dampak pelanggaran kewenangan pejabat lelang terhadap lelang yang telah dilaksanakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan risalah lelang yang telah diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan diperbandingkan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kewenangan pejabat lelang dalam melaksanakan lelang, maka terhadap pejabat lelang tersebut akan dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan izinnya sebagai Pejabat Lelang dapat dikenakan sanksi berupa pembebastugasan untuk jangka waktu tertentu. Pejabat Lelang tersebut juga berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terhadap lelang yang dilaksanakan tanpa kewenangan pejabat lelang, maka lelang tersebut dianggap batal demi hukum. Namun prosedur pembatalan lelang yang batal demi hukum belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang ada saat ini.

---

ABSTRACT
Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. ;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. ;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. , Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer’s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. ]

Abstrak :
Suspensi adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat melanggar ketentuan dalam Peraturan BEI. Dengan dijatuhi sanksi Suspensi oleh BEI, maka Saham Perusahaan Tercatat tidak dapat diperdagangkan di (a)pasar reguler dan pasar tunai atau (b)di seluruh pasar sekunder, termasuk pasar negosiasi. Apabila suatu saham telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka BEI dapat melakukan forced delisting atau penghapusan pencatatan emiten terhadap Perusahaan Tercatat yang berkaitan. Namun, pada praktiknya, banyak Perusahaan yang telah disuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tetapi tidak juga di-delisting oleh BEI. Suspensi yang berlangsung lama tanpa batas waktu maksimal yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya sanksi suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk dengan ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Selain itu, akan ditinjau pula mengenai tindakan yang dapat dilakukan investor publik atas ketiadaan batas watuu suspensi yang dijatuhkan oleh BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode case approach dan comparative approach yang berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tujuan perpanjangan suspensi PT Bakrie Telecom Tbk adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan tercatat untuk dapat terus membenahi kondisi perusahaan, penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk oleh BEI tetaplah tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan karena PT Bakrie Telecom Tbk telah disuspensi dari 2019 hingga saat ini (2023). Untuk menghadapi ketidaksesuaian penerapan sanksi suspensi PT Bakrie Telecom Tbk, investor publik PT Bakrie Telecom Tbk dapat memilih untuk menjual saham tersebut di OTC (over the counter) atau menunggu sampai diangkatnya status suspensi oleh BEI dan menjual saham tersebut dengan periodic call auction di pasar reguler. ......Suspension is one of the sanctions imposed by the Indonesia Stock Exchange (IDX) when there is an indication that the listed company violates the regulations of the IDX. With the imposition of a suspension sanction by the IDX, the shares of the Listed Company cannot be traded on the market. If a stock has been suspended for at least twenty-four months, the IDX may carry out a forced delisting or removal of the listed status of the related issuer. However, in practice, many companies have been suspended for more than twenty-four months but have not been delisted by the IDX, causing legal uncertainty which clearly contradicts the purpose of imposing suspension sanctions as a form of investor protection. This thesis discusses the appropriateness of applying the suspension to PT Bakrie Telecom Tbk in accordance with the regulation of III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Furthermore, it examines the actions that can be taken by public investors in the absence of a clear time limit for suspensions imposed by the IDX. This research employs a normative juridical approach with the case and comparative methods based on literature studies and interviews. The research findings indicate that although the purpose of extending the suspension of PT Bakrie Telecom Tbk is to provide a second chance for the listed company to improve its condition, the application of the suspension by the IDX is still not in line with the specified time limit of 24 (twenty-four) months according to the regulation III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, as PT Bakrie Telecom Tbk has been suspended from 2019 until today, august 2023. To address the inconsistency in the application of the suspension sanction for PT Bakrie Telecom Tbk, public investors of PT Bakrie Telecom Tbk may choose to sell their shares over the counter or wait for the lifting of the suspension status by the IDX and sell their shares through periodic call auctions in the regular market.

Abstrak :
Pada awal tahun 2020, dunia dilanda dengan wabah virus baru yakni COVID-19 yang melanda di seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemunculan wabah virus COVID-19 ini menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Namun, uniknya, pasar modal mencatatkan rekor terbaiknya dalam segi penambahan jumlah investor pasar modal dan saham yang mengalami kenaikan tertinggi sepanjang sejarah di tengah disrupsi sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di tengah tren positif tersebut, muncul sebuah fenomena di kalangan investor dan masyarakat dimana sejumlah figur publik ternama di Indonesia beramai-ramai mempromosikan portofolio saham mereka yang mengalami keuntungan dengan menyebutkan saham emiten tertentu. Kemunculan fenomena ini disinyalir menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah investor saham. Sejumlah pakar dan ahli memiliki kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisis landasan  hukum, akibat hukum, serta penegakan hukum berkaitan dengan fenomena ini dengan menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal berupa manipulasi pasar dengan skema pump and dump sehubungan dengan fenomena promosi saham emiten tertentu yang dilakukan oleh figur publik kepada investor dan masyarakat di Indonesia. ......At the beginning of 2020, the world was hit by a new virus outbreak, namely COVID-19, which hit all countries, including Indonesia. The emergence of the COVID-19 virus outbreak had a negative impact on domestic economic growth. However, uniquely, the capital market recorded its best record in increasing the number of capital market investors and stocks which experienced the highest increase in the history due to socio-economic disruption by COVID-19 pandemic. During this positive trend, a phenomenon emerged among investors and the public where several public figures in Indonesia announced their profitable stock portfolios by mentioning the shares of certain issuers. The emergence of this phenomenon is allegedly one factor that encourages the increase in the number of stock investors. Some experts have symptoms that this phenomenon can cause legal problems in the laws and regulations of the capital market in Indonesia. This paper will discuss the legal basis, legal consequences, and law enforcement related to this phenomenon using laws and regulations, journals, books, and the internet. The study results indicate a potential or possibility of violating capital market laws and regulations in the form of a market manipulation with a pump and dump scheme in connection with the promotion of shares of certain issuers by public figures to investors and the public in Indonesia.