Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan pelaksanaan akuisisi yang dilakukan langsung dari pemegang saham harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT GKP melakukan akuisisi langsung dari pemegang saham PT SLS yaitu PT DAP. Akta jual beli saham pada pelaksanaan akuisisi PT SLS tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan. Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi tersebut. Adapun dalam tesis ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai keabsahan akta jual beli saham pada Putusan Nomor 3201 K/PDT/2019; (ii) mengenai bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah; dan (iii) mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah: (i) keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah tidak sah karena pelaksanaan akuisisi PT SLS tidak memenuhi syarat sah dari pelaksanaan akuisisi; (ii) bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi ini adalah melanggar Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk bertindak saksama; dan (iii) pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi yang tidak sah adalah tanggung jawab secara perdata dan administratif. Notaris harus memiliki form check list terkait tata cara pelaksanaan akuisisi untuk memudahkan Notaris memantau pelaksanaan akuisisi dan menghindari terjadinya kelalaian.

---

The terms of acquisition by way of acquiring the shares directly from the shareholders must comply with the provisions required in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. PT GKP conducted the acquisition by way of acquiring the shares issued by PT SLS directly from the shareholders, namely PT DAP. The share sale and purchase agreement deed in the acquisition of PT SLS was then canceled by the court. This thesis discusses the cancellation of the share sale and agreement purchase deed in the acquisition of PT SLS by PT GKP. There are 3 (three) problems in this thesis: (i) about the validity of the share sale and purchase deed in decision number 3201 K/ PDT/ 2019; (ii) about Notary’s negligence in case of illegal acquisition of PT SLS; (iii) about Notary’s responsibility in case of illegal acquisition of PT SLS. To answer these problems, a juridical normative legal research method with explanatory research typology is used. Data used in this research is secondary data obtained through literature research and interviews. The results of this thesis are: (i) the validity of the share sale and purchase deed in the acquisition of PT SLS is illegal because that was not comply with legal requirements in acquisition procedure; (ii) Notary’s negligence in case of illegal acquisition of PT SLS violates the provision of Article 16 (1) a of Notary law; and (iii) that such Notary’s responsibility are both civil and administrative responsibility. Notary must have a checklist to help Notary to monitor unfinished step in the acquisition process and to avoid Notary’s negligence."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.

---

This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring."

"Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa memuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sah berdasarkan keterangan kuasa yang tidak berwenang. Kedudukan notaris pada akta pihak ini hanya dapat dimintakan atas kebenaran aspek pembuktian formalitas karena rapat tersebut tidak dihadiri secara langsung. Peralihan saham yang terjadi tanpa persetujuan dan kehendak pengugat melibatkan adanya pihak ketiga sebagai pembeli sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3076/K/Pdt2019. Permasalahan penelitian ini mengenai pertangungjawaban Notaris dalam transaksi jual beli saham dan pelindungan hukum bagi Pihak Pembeli terhadap keabsahan transaksi jual beli saham akibat adanya sengketa kepemilikan saham tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian ini, Pelanggaran terhadap kewajiban bertindak oleh notaris membawa kerugian bagi penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi perdata berkaitan dengan tidak terpenuhi keabsahan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut baik secara materiil dan formal maka akta batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pembatalan akta itu berakibat hukum keadaan kembali seperti semula sebelum pihak ketiga mengadakan perjanjian dengan pihak penjual karena saham hanya dapat dipindahtangkan oleh pemilik yang sah, pelindungan hukum bagi pembeli jika pembeli tersebut beriktikad baik. Notaris dapat pula dikenakan sanksi administrasi lebih berat berupa pemberhentian tidak hormat dan sanksi pidana atas pemalsuan dokumen dan turut serta memalsukan menurut Pasal 263 jo. Pasal 264 dan Pasal 55 KUHP.

---

The Notary makes a Deed of Statement of Meeting Resolutions without containing the valid Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the information of an unauthorized proxy. The position of a notary in this party deed can only be asked for the truth of the aspect of formality proof because the meeting was not attended in person. The transfer of shares that occurred without the consent and will of the plaintiff involved the existence of a third party as the buyer as stated in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3076/K/Pdt2019. The problem of this research is regarding the responsibility of the Notary in the sale and purchase of shares and legal protection for the Buyer against the validity of the sale and purchase of shares due to the dispute over the ownership of the shares. This thesis uses a normative legal research method. Researchers process and analyze secondary data qualitatively. The results of this study, Violation of the obligation to act by a notary brings harm to the plaintiff as an act against the law can be subject to civil sanctions related to the non-fulfillment of the validity of the deed of the Statement of Meeting Resolutions both materially and formally, the deed is null and void. Based on Article 1365 of the Civil Code, the cancellation of the deed results in the law returning to its original state before a third party entered into an agreement with the seller because shares can only be transferred by the rightful owner, legal protection for the buyer available if the buyer has good intentions. Notary can also be subject to more severe administrative sanctions in the form of dishonorable discharge and criminal sanctions for falsifying documents and participating in falsification according to Article 263 jo 264 and Article 55 of the Criminal Code."