Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Merger pada hakekatnya merupakan perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat hukum, baik kepada para pihak yang berkepentingan (para pemegang saham minoritas) maupun terhadap pihak lain Pada dasarnya kepentingan pemegang saham minoritas dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu kepentingan pribadinya terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan (personal rights) dan kepentingannya sebagai bagian perseroan (derivative rights), khususnya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan dari organ perseroan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris. Kepentingan-kepentingan inilah yang harus dilindungi oleh hukum. Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas adalah bahwa merger harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak cukup hanya berdasarkan keputusan direksi masing-masing perseroan. Kuorum untuk merger ditentukan sebesar paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas lainnya yang diatur dalam UUPT adalah hak agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, pemberlakuan prinsip Silent Majority dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemberlakuan prinsip Super Majority dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk mengajukan gugatan langsung (direct suit), hak untuk mengajukan gugatan derivatif (derivative suit), hak menjual saham (appraisal rights).

Abstrak :
Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperlukan adanya suatu pasar modal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Di lain pihak pasar modal juga merupakan tempat investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil. Untuk melaksanakan peran tersebut pasar modal perlu didukung oleh infra stuktur yang memadai, profesionalisme para pelaku pasar modal dan kerangka hukum yang memadai, karena tanpa itu semua maka aktivitas pasar modal tidak akan berjalan seperti yang diharapka. Dengan kerangka hukum yang jelas diharapkan semua pelaku pasar modal mempunyai pedoman dan landasan berpijak yang baku. Untuk itu para pelaku pasar modal harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan. Salah satu aktivitas di pasar modal yang sangat menarik untuk diamati adalah mengenai jual beli saham. Proses ini menarik perhatian karena jual beli saham didasari hal-hal seperti untuk mendapatkan dividen, mendapatkan capital gain, turut serta dalam kepemilikan perusahaan maupun untuk spekulasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti mengenai perjanjian jual beli saham, yaitu tentang hak dan kewajiban baik itu penjual maupun pembeli berhubungan dengan saham yang sedang ditransaksikan, juga mengenai peralihan hak atas saham dan proses settlement yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Berlakunya peralihan hak atas saham yang menggunakan rumus T+4 menimbulkan permasalahan baru karena dikhawatirkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam transaksi dimana belum beralih kepemilikan saham tetapi sudah terjadi transaksi lagi.

Abstrak :

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transaksi backdoor listing sebagai alternatif pencatatan di bursa tanpa melalui penawaran umum perdana. Dalam penulisan ini, backdoor listing yang dilakukan melalui akuisisi perusahaan terbuka dan penawaran umum terbatas merupakan alternatif yang tepat bagi perusahaan tertutup untuk mencatatkan perusahaannya di bursa. Penulisan ini juga melakukan peninjauan yuridis terhadap transaksi backdoor listing yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas dengan HMETD, dimana perusahaan tertutup menjadi pembeli siaga terhadap saham yang ditawarkan oleh perusahaan terbuka. Hal demikian akan menyebabkan perusahaan tertutup bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada perusahaan terbuka. Prosedur transaksi backdoor listing dalam penulisan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Meskipun pada backdoor listing yang dilakukan oleh Indo Air Asia terhadap RMPP Tbk telah berhasil menyebabkan tercatatnya Indo Air Asia di bursa, namun pencatatan tersebut belum memenuhi ketentuan pencatatan di bursa sebagaimana ditentukan berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Dalam penulisan ini juga dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam pelaksanaan transaksi backdoor listing, yaitu dalam pembuatan akta perjanjian pembeli siaga dengan persyaratan, akta perjanjian pembeli siaga, dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham sebelum dan setelah periode perdagangan HMETD, serta akibat hukum terhadap akta perjanjian pembeli siaga yang tidak memenuhi kondisi persyaratan dalam perjanjian pembeli siaga dengan persyaratan.

 

Kata kunci:

Penawaran umum terbatas, backdoor listing, pengambilalihan

---

This thesis discusses the implementation of backdoor listing transaction as an alternative way for private company to be a listing company. In this thesis, such transaction is conducted through right issue, where private company become the stand by buyer for the shares offered by public company. Such transaction will cause the private company become the controlling shareholder of the public company. In this thesis, backdoor listing transaction had been performed in accordance with the prevailing laws and regulations, which are Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1995 on Capital Market, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability, and also Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 on Increasing Capital of Public Company by Right Issue and Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 8/POJK.04/2017 on The Form and Contents of Prospectus In Regard To The Public Offering Implementation. Backdoor listing which performed by Indo Air Asia to RMPP Tbk has caused Indo Air Asia, a private company, become a listed public company. However, the listing of Indo Air Asia has still not met the requirements as a  listing company based on Indonesia Stock Exchange Regulation. Furthermore, this thesis also discusses the duty and responsibility of a Public Notary as one of Capital Market Supporting Professional in backdor listing transaction, which comprises of drafting the deed of stand by buyer agreement with conditions, deed of stand by buyer agreement and the general meeting of shareholders before and after the trading period of right issue.

 

Key word:

Right issue, backdoor listing, acquisition

Abstrak :
Pada dasarnya, prinsip rahasia Bank hanya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Akan tetapi, prinsip ini kemudian meluas tidak hanya terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, akan tetapi juga meliputi kondisi suatu Bank sesungguhnya. Sepintas, hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi, permasalahan akan timbul apabila sebuah Bank menjadi perusahaan publik, karena Bank tersebut juga diwajibkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari pasar modal. Persinggungan antara prinsip rahasia Bank yang telah meluas dan prinsip keterbukaan membawa dampak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selaku otoritas bagi Bank yang juga merupakan perusahaan publik. Hal itu dapat dilihat dari tedapatnya perbedaan pandangan Bank Indonesia dan BAPEPAM terhadap penerapan prinsip keterbukaan bagi Bank yang juga merupakan perusahaan publik. Permasalahan ini, pada dasarnya dapat dipecahkan melalui mekanisme koordinasi yang secara normatif telah diamanatkan oleh Undang-undang Pasar Modal. Bentuk koordinasi yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan BAPEPAMIn principle, the principle of Bank secrecy only covers any and all information related to deposit customers and their accounts. However, this principle has somewhat expanded not only restricted to any and all information related to a deposit customers and their account, but it has expanded to the information on the real condition of a Bank. At a glance, such expansion does not arise any problem; however, the problem will arise if the Bank becomes a public company (public listed Bank). The problem arises because such Bank is also required to implement the principle of disclosure which is believed as the soul of the capital market industry. The collision between the expanded principle of Bank secrecy and the principle of disclosure has affected supervisions being carried out by Bank Indonesia and the Indonesian Capital Market Agency as public listed Bank’s authorities. It can be seen from the difference of the Bank Indonesia and Indonesian Capital Market’s point of view in implementing the principle of disclosure to public listed Banks. In principle, this problem can be solved by creating coordination system as described in the Indonesia Capital Market Law. What kind of coordination should be carried out by Bank Indonesia and BAPEPAM to solve this problem. ......

Abstrak :
Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui fakta ini, maka muncul pertanyaan dalam benak kita mengenai apakah mungkin demutualisasi benar-benar dapat dijalankan di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Penulis percaya bahwa tulisan ini dapat memberikan masukan atau setidaknya pencerdasan bagi masyarakat mengenai Demutualisasi Bursa Efek. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. ......Demutualization is defined as a process of a non for profit company which owned by the members change into a for profit company which owned by the shareholders. Demutualization also cannot be implemented because there were various obstacles, they are: First, the legislation in force in the capital market has not been possible to implement the demutualization. Second, on the demutualization of the Indonesia Stock Exchange will give rise to a potential conflict of interest that is quite large as it functions as a provider of Exchange collided with Exchange functions as a regulator. Knowing this fact, the question arises in our minds as to whether demutualization is possible to be implemented in Indonesia and how the implications, and how foreign stock exchanges that have been successful in running demutualization concerning potential conflicts of interest that would arise. The author believes this mini thesis can provide inputs or at least the additional knowledge to public about Demutualization of the Stock Exchanges. These thesis research methods conducted with library research and interviews, in which data is obtained and analyzed qualitatively based on legislation Capital Market Law in Indonesia.