Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan statelessness bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia internasional. Permasalahan ini mulai banyak dibahas semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-I dan terus berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia ke-2. Penanganan terhadap permasalahan statelessness pada dunia internasional pun telah diserahkan PBB terhadap UNHCR. Mandat tersebut telah tertuang jelas dalam Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Namun, ketika mandat ini telah ditetapkan hal yang ditemukan justru semakin banyaknya jumlah orang-orang yang masuk dalam kondisi statelessness ini. UNHCR memperkirakan terdapat sekitar 12 juta orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tersebar luas di dunia ini di tahun 2011. Hal ini tentunya menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya tanggapan dari dunia internasional terhadap isu statelessness ini pasca penerapan mandat UNHCR dalam Convention on the reduction of Statelessness. Dalam tulisan ini, juga akan menyinggung mengenai perkembangan definisi dn ragam penyebab statelessness di berbagai kawasan.

---

Statelessness is not a new phenomenon in international world. Statelessness has been discussed since its first appearance in the end of First World War until Second World War. United Nations has given its mandate to UNHCR to overcome the rising of statelessness in the world. Its mandate is based on Convention on the Reduction of Statelessness 1961. However, since this mandate had been set, what we can find is the total amount of stateless person is increasing. UNHCR predicted that there are up to 12 million of stateless people worldwide. Considering this fact, it caught the author attention to develop further discussion about how international response to statelessness after the creation of Convention on the reduction of statelessness 1961. In this writing, the author will also mention about the progress definition of statelessness and various causes of statelessness."

"Penelitian ini, mengambil judul: "Analisis Yuridis Normatif Hukum Kewarganegaraan Terhadap Status Kwarganegaraan (Stateless) dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan terhadap kewarganegaraan dalam undang - undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang - Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia yang lebih memberikan ruang untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan atau stateless.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan melihat asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan hak asasi manusi yang dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan keterkaitannya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisa secara yuridis normatif.Selama ini, sebelum Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kwarganegaraan yang digunakan adalah Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang lebih memberikan celah akan adanya status tanpa pewarganegaraan (Stateless) sehingga asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia tidak diatur secara penuh oleh UNdang - Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nilai - nilai yang dituangkan dalam Undang - undang Dasar 1945 pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lahir untuk lebih memberikan pencegahan tanpa kewarganegaraan (Stateless).

---

The Subject of This thesis is The Normatif Juridice of Nationality Law for Stateless Status Related 1992 Immigration Act No.9. The main subject is analyzing on how the regulation and control of Nationanlity Act No.12, 2006 abiut immigration, giving access for the people to solve the problem at citizenship and stateless issues.The modul of analysis are focus on normatif juridice on citizenship act requirement and human rights which is mentioned on regulation no.12, 2006 about citizenship of Republic of Indonesia and relation to immigration Act.No. 9, 1992. The Law material of analysis are primary, secondary and tertiary materials, analyze in normatif juridice method.Until now, before Act.No.12, 2006 about citizenship at Republic Indonesia are legitimized and executed, we are using Act No.62, 1958 about Citizenship Regulation of Republic Indonesia which has opportuny occuring stateless issues. Therefore the Regulation no.12, 2006 is used by the Indonesian citizen and foreigner citizen for entry and exit from and to Indonesia territory."

"Generasi kedua diaspora Palestina tanpa kewarganegaraan mana pun di Amerika memiliki identitas yang kompleks. Penelitian ini membahas identitas generasi kedua diaspora Palestina tanpa kewarganegaraan mana pun di Amerika yang terdapat dalam film Mo (2022). Film ini menarik karena mengangkat isu mengenai statelessness. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa konsep yang meliputi konsep diaspora, identitas, bare life, dan postmemory sebagai landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi kedua diaspora Palestina mengalami krisis identitas di Amerika. Keadaan tanpa kewarganegaraan menjadi faktor utama terjadinya krisis identitas karena tidak memiliki konteks yang stabil untuk membangun identitasnya. Hal ini diperparah dengan perubahan kondisi setelah peristiwa serangan 11 September 2001 yang menyebabkan mereka mengalami keterasingan di Amerika. Krisis identitas sejalan dengan ketidaklengakapan warisan memori yang diterima oleh generasi kedua. Generasi kedua menerima warisan memori melalui transmisi familial berupa cerita, foto, dan keterangan legal dalam permohonan suaka dan transmisi affiliative berupa warisan memori yang diinternalisasi melalui hubungan emosional di luar hubungan keluarga. Internalisasi warisan memori traumatis membentuk identitas Palestina yang lebih stabil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa narasi identitas dalam film memiliki kontribusi penting terhadap wacana mengenai statelessness yang sering kali terabaikan.

---

The second generation of Palestinian diasporas without any citizenship in America has a complex identity. This research discusses the identity of the second generation of the Palestinian diaspora without any citizenship in America, as contained in the movie Mo (2022). This movie is captivating because it raises the issue of statelessness. This research employs a qualitative approach, theoretically based on several concepts such as diaspora, identity, bare life, and postmemory. The results showed that the second generation of the Palestinian diaspora experienced an identity crisis in America. Statelessness is a major factor in the identity crisis because they do not have a stable context in which to build their identity. This was exacerbated by the changing conditions following the September 11, 2001, attacks, which caused them to feel alienated in America. The identity crisis coexists with the insufficiency of the memory legacy that the second generation inherits. The second generation receives memory inheritance through familial transmission in the form of stories, photos, and legal information in asylum applications, and affiliative transmission in the form of memory inheritance internalized through emotional relationships outside of family relationships. The internalization of traumatic memory heritage forms a more stable Palestinian identity. This research also reveals that identity narratives in films significantly contribute to the often overlooked discourse on statelessness."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana dampak dari terjadinya stateless terhadap kehidupan masyarakat etnis Rohingya pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982. Adapun, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori statelessness. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa terdapat empat jenis faktor penyebab terjadinya stateless, yaitu adanya konflik hukum kewarganegaraan, warisan penjajahan, perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang dan hambatan administratif beserta kurangnya dokumentasi. Selain itu, dalam teori itu juga disebutkan mengenai dampak dari terjadinya stateless, yaitu hilangnya sejumlah hak fundamental sebagai warga negara. Hak-hak fundamental itu diantaranya adalah hak untuk mengakses dan menggunakan layanan publik, hak untuk memilih dan melakukan fungsi publik tertentu, hak untuk berdaya secara ekonomi serta hak untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan. Di samping itu, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi literatur. Untuk itu, hasil penelitian ini adalah bahwa hilangnya sejumlah hak fundamental masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara tersebut merupakan dampak dari terjadinya stateless pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982.

---

ABSTRACT

This research is intended to answer research questions related to how the impact of statelessness on the lives of Rohingya ethnic communities after the implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982. Meanwhile, the perspective used in this study is to use the statelessness theory. In this theory, it is stated that there are four types of factors causing statelessness, namely the conflict of citizenship law, the legacy of colonization, arbitrary deprivation of citizenship and administrative barriers along with a lack of documentation. In addition, the theory also mentions the impact of statelessness, namely the loss of a number of fundamental rights as citizens. These fundamental rights include the right to access and use public services, the right to choose and perform certain public functions, the right to be economically empowered and the right to participate and obtain protection. In addition, the research method used is qualitative with literature study techniques. To that end, the results of this study are that the loss of a number of fundamental rights of the Rohingya ethnic community as citizens is the impact of the occurrence of stateless post implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982."

""This book challenges current views of what it means to be a citizen by focusing on displacement and experiences of space as a political concept. Developing the concept of 'political space', the author analyses how historical processes shape spatial arrangements, informing the identities and political subjectivity available to people. Using Bangladesh as a case study for camp and non-camp based displacement, the book argues that concepts of citizenship are temporally, socially and spatially produced and that therefore crude binary oppositions of statelessness and citizenship are no longer relevant. The book's findings are of relevance to wider problems of displacement, citizenship and ethnic relations worldwide"--

Contents

Machine generated contents note: 1.Introduction

Statelessness and citizenship

Displacement and state protection

`Bare life'

Camps and the creation of political space

The historical and social setting

Urdu-speakers in national and international law, 1972-2008

Conducting research at the limits of the state

2.Spatial formations of exclusion

The state, the nation and its citizens

Nationalism, citizenship and the postcolonial nation-state

Ethnicity, identity and community

`Diaspora' and displacement

Natural, social and `political space'

3.The socio-spatial contours of community

Boundaries

Intersections

The socio-spatial structure

Conclusion

4.The crafting of citizenship: Property, territory and the post-colonial state

Histories of citizenship in Bangladesh

Agency, choice and blame

Space and `substantive' access

Claiming political subjectivity

Contents note continued: 5.The `social field of citizenship' and the language of rights

`Identities of citizenship'

Property and citizenship in Bangladesh: past and present

Gains and losses

A look to the future

6.Discourses of `integration': Capital, movement and `modernity'

Economic capital

Cultural capital: language

Cultural capital: foods, festivals, religion

Social capital

`Passing as Bengali'

7.Conclusion

Nationlist discourse and the `crafting of citizenship'

The creation of political space

Agents or objects? The camp as a social form

Globalising forces and emergent spaces."

"ABSTRAKPersoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACTThe unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights."