Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk hukum untuk Badan Usaha Milik Negara yang cabang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berusaha menganalisis bentuk hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mencari bentuk hukum yang paling ideal dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan ditinjau dari segi hukum maupun segi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang ada dan dikaitkan pada teori-teori hukum. Hasil dari penilitian ini adalah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh Negara, bentuk hukum yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) didirikan dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengupayakan keuntungan agar dapat membiayai penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Dari segi hukum, bentuk Perusahaan Perseroan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan kurang tepat karena tujuan pencarian keuntungan didahulukan dibandingkan dengan tujuan kemanfaatan umumnya. Dalam konteks PT PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik diutamakan untuk kemanfaatan umum sehingga bentuk Perusahaan Umum lebih ideal secara hukum. Dari segi ekonomi, PT PLN (Persero) tidak dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencarian keuntungan karena secara praktik ada pertentangan antara tujuan kemanfaatan umum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan tujuan pencarian keuntungan sebagai Perusahaan Perseroan. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu adanya pemisahan dari bidang usaha dan tujuan yang ingin dicapai oleh bentuk-bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga peran yang diemban oleh masing-masing penyelenggaraan usaha dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, bentuk hukum PT PLN (Persero) juga perlu dikembalikan kepada Perusahaan Umum agar tujuan dan perannya dapat diwujudkan secara maksimal.

---

This thesis discusses the legal form for a State-Owned Enterprise whom which controls people's lives. The problems raised in this thesis attempt to analyze the legal form used in the implementation of the electricity business as one of the branches of production which affects the lives of many people and seeks the most ideal legal form in the implementation of the electricity business from a legal and economic point of view. The research was conducted using normative juridical methods by examining various phenomena and existing legal facts. The typology of this research is analytical descriptive using existing data and linked to legal theories. The result of this research is that in the implementation of the electricity business by the State, the legal form used is a State-Owned Enterprise in the form of Perusahaan Perseroan, namely PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) was established with the aim of providing electricity for the public interest to improve people's welfare in a fair and equitable manner and seek profits in order to be able to finance the supply of electricity itself. From a legal point of view, the form of Perusahaan Perseroan in the conduct of electricity business is not appropriate because the objective of seeking profit takes precedence over the objective of general benefit. In the context of PT PLN (Persero), the provision of electric power is prioritized for public benefit so that the form of Perusahaan Umum is more ideal legally. From an economic point of view, PT PLN (Persero) cannot maximize its function in seeking profits because in practice there is a conflict between the goals of public benefit carried out by PT PLN (Persero) and the objectives of seeking profits as Perusahaan Perseroan. Therefore, the advice that can be given by the author is that there is a need for a separation of business fields and objectives to be achieved by the legal forms of State-Owned Enterprises so that the role assumed by each business operator can be maximally realized. In addition, the legal form of PT PLN (Persero) also needs to be returned to the Perusahaan Umum so that its goals and roles can be realized to the fullest."