Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Jaminan perlindungan kebebasan beragama telah diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli 1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 I ayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meski demikian masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat dan/atau negara. Semangat keberagamaan inipula yang mendasari perjuangan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, menyusun normanorma kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya penting sekali menjaga agar kebebasan beragama benar-benar dapat diimplementasikan di Indonesia. Menempatkan agama dibawah supremasi negara melalui pemberian pengakuan dan pengingkaran terhadap suatu agama, kenyakinan dan kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan kesalahan yang harus diluruskan dengan memperbaiki dan mensinkronkan peraturan-peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan baik preventif maupun represif dalam menjaga kerukunan beragama dalam kerangka menegakkan dan menenuhi kebebasan beragama di Indonesia.

---

ABSTRACT
The guarantee for the protection of religious freedom has been granted by the 29th Article of UUD 1945 in effect on August 18, 1945, which has been declared to be validated again, after the Dekrit Presiden (Presidential Decree) of July 1950, 18th Article of the Constitutional RIS, 18th Article of the constitution, and E verse (1 and 2) of the 28th Article, I verse (1) of the 28th Article, 29th Article (2) 1945 verse (1 and 2) 22nd Article of the jo Amendment of UU No. 39 year 1999 on Human Rights, yet there were still many violations on human rights related to religious freedom, whether it was committed by individuals, community groups and/or state. This diversity was also the spirit which underlies the national struggle to seize and defend the independence, to complete the independence, to develop the norms for the life of the nation and the state. Therefore, it is important to ensure that religious freedom can truly be implemented in Indonesia. placing religion under the supremacy of the state through the recognition grants and denial to any religion, faith and beliefs of the society is a mistake which must be straightened to improve and synchronize the rules of legislation to conform with the spirit of Pancasila and UUD 1945. Thus, the government can be more careful and precise in taking both preventive and repressive policies to maintain harmony of the religions in order to uphold and demand for religious freedom in Indonesia.

Abstrak :
Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negara terefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBP dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarif PNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asas serta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untuk meningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukan oleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasional pada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintah antara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00 (nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikan pengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaan PNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negara dari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, pengurangan atau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP. ......Indonesia carries out the implementation of national development to create a prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies various principles, and uses related information to answer the problems. The conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP.