Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, khususnya rumah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda dan harus dipenuhi, hal ini memiliki pengaruh besar terhadap kinerja personel TNI. Permasalahan timbul akibat pemenuhan kebutuhan perumahan yang mengalami beberapa faktor kendala antara lain faktor lahan dan anggaran yang masih belum mengakomodir kebutuhan perumahan bagi personel TNI. Oleh karena itu dengan kebijakan perumahan negara yang dikeluarkan pemerintah diharapkan kebutuhan akan rumah bagi personel TNI dapat terpenuhi dalam rangka mendukung kinerja dan tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan. Dihadapkan dengan kondisi ketahanan nasional maka kinerja personel TNI perlu mendapat perhatian dalam mengantisipasi kondisi dinamis domestik maupun internasional. Berdasarkan keadaan tersebut maka pemenuhan kebutuhan perumahan dan kebijakan perumahan negara merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja personel TNI dalam melaksanakan fungsinya. Hasil penelitian menemukan pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan terhadap kadar kinerja personel TNI yang artinya semakin baik pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan maka akibatnya akan semakin besar kadar terhadap kinerja personel TNI dan sebaliknya semakin tidak baik pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan maka akibatnya akan semakin kecil pula kadar kadar terhadap kinerja personel TNI Karena koefisien determinasi korelasi (r2) = 0.586 maka terdapat 58,6% kadar kinerja Personel TNI disebabkan oleh pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan di Puspomad Jakarta. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh kebijakan perumahan negara terhadap kinerja personel TNI. Karena koefisien determinasi korelasinya (r2) = 0,5169 maka terdapat 51,69 % kadar kinerja Personel TNI disebabkan oleh pengaruh kebijakan perumahan negara di Puspomad Jakarta Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan dan kebijakan perumahan negara karena koefisien determinasi korelasinya (r2) = 0,5882 maka terdapat 58,82 % kadar kinerja Personel TNI disebabkan oleh pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan dan kebijakan perumahan negara di Puspomad Jakarta. ......Meeting the basic human needs, especially the home is a necessity that can not be put off and must be met, this has a major influence on the performance of military personnel. Problems arise from the fulfillment of housing needs that have several factors, among others, the factors of land constraints and the budget did not cover the needs of housing for military personnel. Therefore, with the state housing policy issued by the government expected housing needs for military personnel can be met in order to support the performance and fundamental duty of the TNI as a major component of defense. Faced with conditions of national defense, the performance of military personnel have received attention in anticipation of dynamic conditions domestically and internationally. Under these circumstances, the fulfillment of housing needs and the state housing policy is an important factor in supporting the performance of military personnel in carrying out its functions. The result, first, there is a positive and significant influence between the influence of the housing needs of military personnel performance levels, which means the better the effect of the housing needs of the consequences will be even greater levels of performance of military personnel and vice versa are not good influences growing housing needs of the consequences will be smaller in all levels of concentration on the performance of military personnel because the correlation coefficient of determination (r2) = 0586 then 58.6% there are levels of performance of military personnel due to the influence of housing needs in Puspomad Jakarta. Second, there is a positive and significant influence between state housing policy influence on the performance of military personnel . Because the correlation coefficient of determination (r2) = 0.5169 so there are 51.69% of TNI personnel performance levels due to the influence of state housing policy in Jakarta Puspomad Third, there is a positive and significant influence between the influence of housing needs and housing policy states Because the coefficient of determination correlation (r2) = 0.5882 so there are 58.82% of TNI personnel performance levels due to the influence of housing needs and housing policy in the country Puspomad Jakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah beralih kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa-Beli, dan akta Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tidak perlu melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.

---

ABSTRACT
This study was conducted to analyze the authentication of Residential Permit of State Housing Class II and State Housing Class III as a form granting permission to inhabit, to occupy and to take control of State Housing from the Ministry/Institution to the Civil Servants or Members of Indonesian National Army as the holders of Residential Permit of State Housing. State Housing is the state-owned assets that cannot be owned, but residents of the State Housing Class III can do the transfer of authorization with or without the soil so that become propriety through lease-purchase agreement until the Receipt of Propriety and Land Rights Release issued. Residential Permit become one of the basic to undertake a series of procedures for transferring status from State Housing Class II into the State Housing Class III and for the transferring authorization from State Housing Class III into propriety so that the publication and its use must be conducted in accordance with the regulation as it will have implications for the third parties when State Housing Class III have switched ownership. This study uses literature through normative juridical approach using secondary data based on the normative law in force in Indonesia as well as primary data by conducting and interview to the State Housing expert. Residential Permit, Lease-Purchase Agreement, and the deed of Receipt of Propriety and Land Rights Release although not made by and/or Notary remains an authentic deed because it is made by the official competent authority with the form established by law so no need to involve Land Titles Registrar in registering on the authorization transferring of State Housing Class III. Residential Permit is not an evidence of ownership but only as granting permission to inhabit a State Housing that will be returned to the country after devotion of the Civil Servants or Members of Indonesian National Army come to an end.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai negeri, berusaha menyediakan perumahan bagi para pegawai negeri. Rumah negara yang dapat dimiliki/dibeli oleh pegawai negeri dengan cara menyewa beli hanyalah Rumah negara golongan III. Setelah harga yang disepakati dalam perjanjian sewa beli tersebut telah dilunasi, maka beralihlah hak kebendaan atas Rumah tersebut dan pemegang Surat Izin Penempatan dapat pula memohonkan pendaftaran hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan maupun mengalihkan hak prioritas atas tanahnya kepada pihak ketiga. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah, Bagaimanakah peranan notaris dalam proses peralihan Rumah Negara golongan III kepada pihak ketiga? Apakah akibatnya apabila dalam melakukan peranannya terhadap pengalihan Rumah Negara golongan III, ternyata notaris menyimpang dari ketentuan peraturan jabatan notaris? Apakah akibat dan perlindungan hukumnya bagi pihak ketiga apabila notaris dalam melakukan perannya tidak sesuai dengan peraturan jabatan notaris? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum sebagai penelitian hukum yang normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Kemudian setelah dilakukan analisa, kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa notaris sangatlah berperan dalam pengalihan Rumah negara golongan III kepada pihak ketiga. Karena akta yang dibuatnya adalah otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun dalam melaksanakan jabatannya itu, notaris haruslah melaksanakan jabatnnya itu sesuai dengan UUJN dan nilai moral jabatan notaris. Agar dapat menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan notaris dalam melaksanakan peranannya dalam pengalihan rumah negara golongan III, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta untuk memberikan penyuluhan kepada notaris mengenai prosses pengalihan rumah negara golongan III. Disamping itu bagi para notaris sebaiknya memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai proses pengalihan rumah negara golongan III serta selalu menerapkan UUJN dan Nilai moral jabatan notaris dalam prakteknya, agar dalam melaksanakan peranannya khususnya dalam proses pengalihan rumah negara golongan III, notaris tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan berbagai pihak.

---

ABSTRACT
The government, in order to actualize prosperity for civil servant, it attempts to provide the housing for the civil servant. The state house which can be owned/purchased by the civil servant by way of hiring-buying only for the state house of class III. After the price is agreed in the buy-lease agreement is settled, then the property right for the house shall shift thereto and the Occupying Permit Holder may also apply a registration for the right to its land to the Land Affairs Office or transfer the priority right for its land to the third party. The main problem in this thesis is on how the notary?s role in transfer process of the State House of class III to the third party? What is the consequence in his/her role when the notary deviates the provision of notarial regulation in transferring the state house of class III? What is the consequence and legal protection for the third party if the notary in his/her role does not correspond to the notarial regulation? In this research is used a research method in the bibliography of legal research known as normative legal research that uses document study or bibliography study as a data collection tool, whereas the document study uses primary and secondary legal material. After an analysis is conducted, it is summarized that the notary plays role in transferring the state house of class III to the third party. Since the deed is drawn up authentically in which its proving power is perfect so that it guarantees law certainty in his/her capacity. The notary must execute his/her position in accordance with UUJN [Law on Notarial Position] and moral value of the notary position. In order to avoid any mistake performed by the notary in carrying out his/her role in transferring the state house of class III, the government should cooperate with Indonesian Notary Association to give counseling to the notaries regarding transfer process for the state house of class III. In addition, the notaries should enrich their knowledge on the transfer process for the state house of class III and keep applying UUJN and moral value of the notary position in their practices so that in performing their roles particularly in the transfer process of the state house of class III, the notary will not make any mistake which may harm to various parties.