Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan seperti keterkaitan antara pelekatan meterai dengan keautentikan akta notaris, dan juga meterai yang dapat menjadi pendukung keautentikan akta notaris baik dalam bentuk tempel maupun elektronik. Untuk menjawab hal tersebut, pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan bahan hukum, literatur kepustakaan, dan wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil penelitan dengan menggunakan bentuk penelitian berupa tipologi evaluatif, keterkaitan meterai dengan akta notaris hanya berfungsi sebagai pajak, bukan sebagai syarat dari autentiknya suatu akta. Tetapi meterai berbentuk tempel maupun elektronik ini juga dapat menjadi pilihan bagi notaris Indonesia untuk menjadi pendukung keautentikan dari akta-akta yang mereka buat, sehingga kasus seperti gugatan di pengadilan yang dikarenakan terdegradasinya suatu akta notaris yang diakibatkan oleh pemalsuan/penggandaan dapat dihindari.

---

In general, Indonesian people understand that the attachment of a seal to a document is one of the conditions for the formation of an authentic document. Meanwhile, according to the Civil Code, the seal is never mentioned as one of the requirements for a document to be said to be authentic. And also with the many lawsuits in court caused by the degradation of a notary deed, it becomes a problem that is quite detrimental to the parties so that a solution must be found so that this does not happen. Based on this, problems arise such as the relationship between the attachment of the seal and the authenticity of the notary deed, and also the seal that can support the authenticity of the notary deed both in sticky and electronic form. To answer this, this research uses a juridical-normative research method and is sourced from secondary data in the form of regulations on legal materials, literature, and interviews with informants. Based on the results of research using a form of research in the form of an evaluative typology, the connection between the seal and the notary deed only functions as a tax, not as a condition for the authenticity of a deed. However, this sticky or electronic seal can also be an option for Indonesian notaries to support the authenticity of the deeds they make, so that cases such as lawsuits in court due to the degradation of a notary deed caused by forgery/copying can be avoided."